JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah per tahun.

Pihaknya pun menyediakan 3,4 hektar lahannya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur, untuk dipergunakan membangun rumah vertikal untuk rakyat.

Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro, memaparkan bahwa Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 hektar dan luas efektif 3,1 hektar, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat.

Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

“Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun," ujarnya dalam siaran persnya, Minggu (1/12/2024).

Merespons itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru, sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Maruarar bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda, Depok, dan Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta (27/11).

Proyek TOD ini merupakan hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

“Program 3 Juta Rumah adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan. Kami mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Perumnas, baik melalui proyek TOD maupun pengembangan kawasan lain seperti Blok K Pulogebang," ungkap Menteri Maruarar.

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan tiga skema kerja sama kepada pengembang dalam rangka pembangunan rumah untuk rakyat.

Pasalnya, terdapat sejumlah aset milik Perum Perumnas dan KAI yang potensial untuk dikerjasamakan dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Tiga skema kerja sama itu tersaji di dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Skema pengembangan melalui kerjasama dengan BUMN dilakukan secara end to end mulai dari penyediaan lahan (aset Perumnas dan KAI), pengembangan (developer swasta dan/atau Perumnas), serta pendanaan (BTN).

Pihak developer swasta dapat bekerja sama dengan KAI dan Perumnas melalui dukungan pendanaan maupun pengembangan melalui tiga skema kerja sama, meliputi Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Venture (JV), atau Built-Operate-Transfer (BOT).

Berikut gambaran sederhana dari masing-masing tiga skema kerja sama tersebut:

1. KSO

Perumnas atau KAI akan menyediakan tanah untuk KSO. Sementara developer dan/atau Perumnas menyediakan capex untuk KSO.

Di sisi lain, BTN akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas serta masyarakat sebagai konsumen akhir.

Setelah KSO membangun rumah, dan berhasil menjual unitnya ke masyarakat, hasil laba akan diberikan masing-masing ke Perumnas atau KAI serta developer dan/atau Perumnas.

2. JV

Perumnas atau KAI akan menyediakan tanah untuk JV. Sementara developer dan/atau Perumnas menyediakan capex untuk JV.

Di sisi lain, BTN akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas serta masyarakat sebagai konsumen akhir.

Setelah KSO membangun rumah, dan berhasil menjual unitnya ke masyarakat, hasil dividen akan diberikan masing-masing ke Perumnas atau KAI serta developer dan/atau Perumnas.

3. BOT

Perumnas atau KAI akan memberikan tanah kepada developer dan/atau Perumnas untuk dibangun rumah.

Dalam hal ini, BTN juga akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas.

Adapun setelah masa konstruksi rumah, developer dan/atau Perumnas akan kembali melakukan transfer aset kepada Perumnas atau KAI selaku pemilik tanah.

Baru kemudian masyarakat sebagai konsumen akhir melakukan transaksi pembelian rumah kepada Perumnas atau KAI dengan fasilitas pendanaan dari BTN.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan program 3 juta rumah rakyat sebanyak 800.000 unit pada tahap pertama 2025.

Kartika mengatakan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait terkait kerja sama BUMN dan swasta.

“Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target pada 2025 nanti ada 800.000 dahulu,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Pria yang akrab disapa Tiko itu pun menyebut pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Hal ini khususnya untuk mengidentifikasi model pembiayaan pengembang atau developer maupun kredit perumahan rakyat (KPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses program tersebut.

Tiko memastikan rumah untuk rakyat itu bakal dipatok dengan harga di bawah Rp100 juta per unit.

“Kita harapkan nanti dengan Bank Tabungan Negara [BTN] sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” kata Tiko.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini terdapat tahapan dari pembangunan 3 juta rumah. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlahnya.

“Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus.

Sebelumnya, Tiko mengatakan BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Dia mengatakan, Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.

“Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Tiko menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat.

Untuk itu, Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.

“Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan berbagai model pembiayaan buat pengembang, seperti pembiayaan melalui KPR. Dia menyebut model pembiayaan tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di daerah dan pedesaan.

Dia pun berharap program tersebut dapat direalisasikan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan memberikan pendanaan besar. Nantinya, pemerintah akan memberikan bank tanah atau land bank melalui bank Himbara. Dengan begitu, land bank tersebut digunakan untuk mengejar target program tersebut.

"Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta, dengan target MBR di bawah 250 juta. Kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar. Nantinya pemerintah juga akan memberikan land bank dalam bentuk bank milik negara negara yang akan dijadikan landasan untuk pembangunan rumah-rumah baik yang high-rise maupun yang landed di seluruh Indonesia," imbuh Tiko.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mendorong pengusaha menengah di daerah untuk turut mengambil peluang dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Anin mengatakan, program 3 juta rumah ini benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha di daerah pun bisa dilibatkan.

"Nah, ini merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk 3 juta [rumah] setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah, supaya bisa naik kelas," kata Anin dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Minggu (1/12/2024).

Anin juga mengatakan, pengusaha-pengusaha di daerah memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Anin menyebut, untuk mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari tingkat desa.

"Terutama buat teman-teman dari Kadin provinsi, yang membawa juga teman-teman kabupaten/kota, yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa," ucap Anin.

Dalam kesempatan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (fasum/fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun. Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare.

Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini berkaitan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah.

Wakil Menterj PKP, Fahri Hamzah, mengatakan omnibus law di sektor perumahan diperlukan agar berbagai peraturan bisa disatukan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," kata Fahri Hamzah dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).

Fahri Hamzah menilai, saat ini masih banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal. Sehingga bisa berdampak pada pembangunan rumah baru.

"Negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan, dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," kata dia.

Fahri menuturkan program 3 juta rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan, tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mewujudkan program Tiga Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam mendukung program tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan pihaknya memiliki kewenangan terkait penyediaan tanah serta penataan ruangnya.

"Kita sudah intensif koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Yang menyangkut ATR/BPN ada dua isu, pertama tanah, dan isu lainnya adalah tata ruangnya," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Setelah mengetahui kebutuhan untuk membangun kawasan permukiman tersebut, Nusron mengungkapkan program Tiga Juta Rumah setidaknya membutuhkan lahan sebesar 26.000 hektare. Sementara itu, pihaknya memiliki potensi cadangan tanah terlantar mencapai 1,3 juta hektare.

"854 ribu hektare sudah teridentifikasi penggunaannya. Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," ungkap Nusron.

Ia mengaku untuk perumahan bisa menggunakan sekitar 79 ribu hektare dari total 1,3 juta hektare. "Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektare," terangnya.

Lebih lanjut, terkait dengan tata ruang, Nusron mengatakan harus ada keseimbangan antara pembangunan kawasan permukiman dengan kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (KP2B). Hal ini guna menopang swasembada pangan yang juga menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Permukiman juga tidak boleh menggagalkan swasembada pangan. Solusinya kalau mengacu pada aturan, kalau ada sawah yang dipakai untuk kepentingan kawasan permukiman atau kawasan industri, solusinya kabupaten setempat harus menggantikan sawah dengan jumlah produktivitas yang sama," pungkasnya.

IDXChannel - Perum Perumnas siap mendukung program 3 juta rumah dengan membangun 5.451 unit hunian vertikal di Pulogebang, Jakarta Timur. Rencananya, di atas lahan Blok K di Pulogebang seluas 3,4 hektare yang dimiliki Perum Perumnas, akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).

Maruarar menilai lahan Blok K milik Perumnas memiliki lokasi yang cukup strategis dan tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru.

"Sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata dia.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai.

Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit.

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujarnya.

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektare yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta.

Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur. Adapun Batas Utara, Jalan Sentra Primer Selatan Universitas Gunadarma Barat Kantor Walikota Jakarta Timur.

Adapun untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi.

Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024, eksekusi Lahan Januari 2025, Groundbreaking Februari 2025, Pekerjaan Pondasi Februari-Juli 2025, Konstruksi Juli 2025-Juli 2027.

(NIA DEVIYANA)

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendata sejumlah asetnya yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.

Aset-aset yang potensial untuk dikerjasamakan itu milik Perum Perumnas dan KAI.

Hal itu tersaji dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Adapun total luas aset Perumnas dan KAI yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebesar 428,6 hektar.

Namun dari jumlah tersebut, aset yang statusnya clean and clear sekitar 427,6 hektar. Rinciannya sebagai berikut:

1. Aset Perumnas

• Tanah Abang 3,6 hektar berupa rusun
• Kebon Kacang 1,6 hektar berupa rusun
• Talang Keramat 95 hektar berupa rumah tapak
• Jonggol 78 hektar berupa tanah
• Maja 70,8 hektar berupa tanah
• Pasadana 15 hektar berupa plot land
• Garut 6 hektar berupa plot land
• Pulogebang 3,4 hektar berupa plot land
• Parung Panjang 153 hektar berupa plot land

2. Aset KAI

• Stasiun Jurangmangu 1,3 hektar berupa tanah
• Stasiun Manggarai Tahap I (Blok A) 0,87 hektar berupa rumah perusahaan

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bercerita tentang perjalanannya turut serta dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah. Salah satu program yang digembar-gemborkan di setiap perjalanan ialah program 3 juta rumah.

Anindya mengatakan, dirinya melihat potensi besar di sektor perumahan RI, didukung dengan harapan besar Prabowo dalam pembangunan 3 juta hunian per tahun. Namun memang program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Kita setiap hari memikirkan 3 juta rumah itu bukan uang kecil. Setiap sejuta itu kira-kira Rp 300 triliun, berarti Rp 900 triliun (3 juta rumah). Kan lumayan besar tuh," kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Dengan anggaran jumbo tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan dari investor swasta. Anindya mengatakan, ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program itu yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. "Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta," ujarnya.

Menariknya, meski investasi masuk dari Arab Saudi dan UEA, Anindya bilang kalau eksekutor dari pembangunan dua juga rumah tersebut justru China.

"Lucunya 2 juta itu semua bicara yang ngerjain China. Tapi nggak ada masalah, ada yang punya duit, ada yang ngerjain. Waktu kita ke China, China bilang jangankan 2 juta, 4 juta pun bisa," kata dia.

Anindya mengatakan, China sendiri melihat potensi industri perumahan bisa berkembang dengan pesat dan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam program 3 juta rumah yang diusung Prabowo sendiri, terdiri atas pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Anindya mengingatkan, pengusaha besar dilarang untuk masuk ke proyek perumahan di pedesaan.

"Jadi harus ikut pengusaha-pengusaha daerah dan pemula yang nantinya juga jadi besar. Di sini juga disampaikan bahwa dari setiap proyek perumahan itu ada ratusan tender yang terkait. Jadi teman-teman di ALB (Kadin) dan juga daerah jangan kehilangan kesempatan ini," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turun menjadi Rp 10.000 per porsi karena anggaran terbatas. Padahal Badan Gizi Nasional sebelumnya mematok anggaran program tersebut direncanakan Rp 15.000 per anak di APBN.

Dilansir dari detikFinance, hal itu diungkapkan Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). Prabowo berdalih anggaran Rp 10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis tetap cukup.

Diketahui, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menghitung anggaran untuk program MBG bisa mencapai Rp 2,7 juta untuk satu keluarga. Asumsi itu jika dalam satu keluarga terhadap 3-4 anak.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," tuturnya.

Prabowo meyakini program MBG ini bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dia berdalih program MBZ ini bisa ditunjang melalui program bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengakui anggaran program MBZ bersifat fleksibel. Namun dari rencana dicanangkan anggarannya mencapai Rp 15.000 per anak.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

"Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," sambung Dadan.

Dia melanjutkan, Badan Gizi Nasional dalam program tersebut akan bertugas menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Sementara rincian menunya akan ditangani para ahli gizi di daerah masing-masing.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Namun pihaknya memastikan menu program Makan Bergizi gratis memprioritaskan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," tegasnya.

Video: Prabowo: Tak Dukung Makan Bergizi Gratis, Silakan Keluar Pemerintahan

Video: Prabowo: Tak Dukung Makan Bergizi Gratis, Silakan Keluar Pemerintahan

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan tengah menyiapkan beberapa skema pembiayaan perumahan bersama kementerian terkait. Salah satunya mengenai KPR 30 tahun untuk kredit jangka panjang.

Skema KPR 30 tahun ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya Gen Z sehingga dapat mencicil rumah dengan nominal kecil, sekitar Rp 2 juta hingga di bawah Rp 1 juta.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah' di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

"Kita tahu untuk bisa masuk pada Gen Z, idealnya cicilan mereka di bawah Rp 2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp 1 juta. Ini sedang kita dorong dari sisi biaya pembangunan perumahan, maupun dari cost kreditnya," kata menteri yang sering disapa Tiko.

Tidak hanya KPR 30 tahun, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi juga termasuk dalam bahasan mereka bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kemudian KPR, khususnya KPR yang khusus rumah subsidi dengan Pak Nixon di BTN yang sekarang sedang proses dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan mengenai skema FLPP," ungkapnya.

Selain dari sisi pembiayaan, BUMN juga tengah mengumpulkan daftar tanah-tanah secara nasional yang bisa digunakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Land bank tersebut bisa milik negara atau BUMN.

"Kita punya tugas berat, untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita sedang memetakan secara nasional berapa land bank yang dimiliki negara atau BUMN sehingga ada percepatan sehingga bisa membangun 400 ribu yang bisa dibangun di tahun pertama ini," ujar Tiko.

Ia mengungkapkan 2 perusahaan yang memiliki land bank di BUMN adalah Perum Perumnas dan PT KAI. Untuk Perum Perumnas sendiri, negara akan memberikan penyertaan modal dan barang milik negara berupa tanah dari kementerian atau sitaan dari kejaksaan.

Nantinya, land bank tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah tapak atau hunian vertikal.

"Nanti akan diberikan secara bertahap kepada Perumnas dalam bentuk injeksi penyertaan modal dan barang milik negara kepada Perumnas. Sehingga Perumnas bersama-sama dengan ekosistem bisa membangun yang high-rise dan landed," ungkapnya.

Kemudian, konsep perumahan yang menempel dengan transportasi massal atau sering disebut dengan TOD (Transit Oriented Development) juga akan didorong.

"Seperti yang kita lihat dalam 3 tahun terakhir. Memang yang paling disenangi masyarakat adalah yang menempel kepada transit oriented development. Nanti ada 3 projek yang kita launching dengan KAI. Kita lihat, penjualannya jauh lebih cepat," tuturnya.