Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan susu ikan menjadi salah satu alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Susu ikan merupakan salah satu alternatif, itu bagian dari inovasi terkait kebutuhan susu yang tinggi sekali, sementara ikan-ikan yang kecil itu bisa diekstrak menjadi tepung yang kemudian berubah menjadi susu," ujar Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa.

Susu ikan, lanjutnya, memiliki kandungan protein sangat tinggi.

"Kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu suatu alternatif," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.

Oleh karena itu, Budi menyampaikan, pihaknya bakal memantau proses pengolahan dari para produsen susu ikan agar sesuai dengan standardisasi yang sudah ditetapkan, mulai dari kebersihan, pemilihan bahan baku, serta salinitas atau tingkat keasinan air.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan penggunaan susu ikan maupun susu sapi untuk peningkatan asupan gizi memiliki kelebihannya masing-masing.

KKP mengungkapkan, lewat hilirisasi produk perikanan berupa susu ikan, maka industri protein ikan akan tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Peneliti ahli utama Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ekowati Chasanah meyakini bahwa susu ikan atau hidrolisat memiliki berbagai keunggulan dari beberapa susu yang ada seperti kambing, sapi, unta dan juga kedelai.

Produk hidrolisat (susu ikan), memiliki kelebihan seperti protein pendek, rendah alergen, serta dapat mengaktifkan hormon pertumbuhan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah, dibutuhkan ketersediaan lahan yang memadai.

Menyikapi minimnya alokasi anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 mendatang, maka berbagai alternatif harus dipikirkan.

Salah satunya adalah pemanfaatan lahan milik negara yang disita dari para koruptor. Lahan tersebut bisa digunakan secara gratis.

“Saya sudah ketemu Jaksa Agung, paling gak tiga kai. Ada lahan 1.000 hektar di Banten, lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema, ‘Lahan Koruptor Buat Rakyat’,” ujar Menteri PKP dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Namun pria yang akrab disapa Ara itu mengaku, mewujudkan konsep tersebut bukanlah hal mudah karena banyak regulasi yang harus dilalui.

“Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ (hasil sitaan-Red) mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kemudian masuk lagi ke Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi dari situ bisa gak masuk kepada individu,” papar Menteri Ara.

Penerima lahan tersebut juga harus masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Misalnya para PNS berpenghasilan rendah, guru, atau para aparat keamanan yang memiliki pangkat rendah.

“Ada juga lahan 157 hektar dari Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) dari Mojokerto. Tanah ini merupakan tanah yang Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang lagi,” jelas Ara.

Agar masyarakat yang masuk kategori MBR bisa menggunakan tanah tersebut, Ara harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan mendiskusikan kemungkinan tersebut.

Program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dijalankan pada Januari 2025 mendatang. Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam program tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan KKP berperan dalam menyuplai kebutuhan protein di menu MBG. Pria yang akrab disapa Trenggono ini menjelaskan pihaknya telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal untuk mengoptimalkan potensi desa-desa di bidang kelautan dan perikanan.

"Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu," kata Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Senin (9/12/2024).

Trenggono menyebut hasil kelautan dan perikanan dari desa-desa ini nantinya dapat diserap oleh unit dapur di bawah naungan Badan Gizi Nasional di daerah setempat. Menurut dia, Badan Gizi Nasional berencana menyiapkan 30 ribu unit dapur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Setiap dapur dapat melayani 3.000 siswa.

Dia pun menilai program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sebab, Badan Gizi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk belanja menu MBG.

"Belanjanya menurut Kepala Badan Gizi yang disampaikan ke saya, satu hari itu Rp 1,2 triliun. Jadi kalau Senin-Jumat berarti kan Rp 6 triliun itu uang yang di-spending. Nah, kalau ini kemudian beredar di seluruh masyarakat, di desa-desa. Satu desa katakan ada 3 ribu siswa di situ, ada 30 ribu desa. Itu ekonominya kebayang, 'kan?" tambah Trenggono.

Tak berhenti di situ, pihaknya juga terus mendorong kawasan budidaya komoditas kelautan dan perikanan lebih masif lagi. Rencananya, kawasan tersebut akan dikelola oleh korporasi lalu komoditasnya dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan.

Dia menerangkan budidaya ini akan menjadi salah satu unggulan di Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi produksi ikan lebih tinggi lagi. Saat ini, produksi perikanan budidaya baru mencapai 5 juta ton. Angka ini jauh tertinggal dari negara Vietnam yang mencapai 25 juta ton ikan budidaya.

"Nanti yang dikelola oleh korporasi, lalu produknya dalam kuantum atau dalam kuantiti yang besar, yang bisa diolah ke proses hilirisasi berikut, bisa menjadi bakso ikan, bisa menjadi fishball, dan lain sebagainya. Taste-nya dan lain sebagainya itu bisa secara umum bisa diterima, dan kandungan proteinnya tinggi," jelas Trenggono.

Trenggono pun menambahkan KKP mempunyai lima kebijakan ekonomi biru yang menjadi program prioritas. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 juta hektar sampai 2045.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini mengatur ikan siap yang diperbolehkan ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan ekosistem di laut.

Ketiga, mendorong budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya Indonesia yang masih tertinggal. Keempat, pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

"Keempat itu pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan dan pengawasan pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut itu yang jadi penting juga ya," imbuh Trenggono.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Senin (9/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Kejari Kota Madun menetapkan mantan Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun, Sudarmadi jadi tersangka korupsi. Sudarmadi jadi tersangka korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasos/Fasum pada Perumahan Puri Asri Lestari (PAL) senilai Rp 2,4 miliar.

"Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyidikan yang mendalam setelah penyidik memperoleh lebih dari 2 alat bukti sehingga ditemukan tindak pidana terkait penyalahgunaan aset negara atau aset Pemerintah Kota Madiun," ujar Kajari Kota Madiun Dede Sutisna kepada wartawan Senin (9/12/2024).

Menurut Dede, kasus tersebut, berawal dari pihak pengembang PT PLP mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro,
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun tahun 2012.

Adapun siteplan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah, berdasarkan penggabungan dua sertifikat tanah menjadi satu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Pengajuan permohonan pihak pengembang tersebut, pihak Pemkot Madiun menetapkan hanya 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai dalam SKRK/advice planning (siteplan) yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Dalam perjalanannya pihak pengembang dalam mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun pengembang ternyata telah memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah.

"Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut yang seharusnya sebagian untuk Fasum (dijual)," jelas Dede.

Dede menyebut pihak pengembang berusaha menyerahkan fasos/fasum beberapa kali (2016-2021). Namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning/siteplan yang ditetapkan.

"Pihak Pemerintah Kota Madiun mengharuskan pengembang menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun pihak pengembang telah membangun 3 unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH," terangnya.

"Sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat, pengembang bahkan mengkomersialkan dengan menjual 3 unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar," imbuh Dede.

Dede menambahkan bahwa selain Sudarnadi yang menjabat Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun tahun 2011, juga ada dua tersangka lain yakni pihak pengembang Han Sutrisno dan M Tomi Iswahyudi.

"Jadi selain Kepala Kantor ATR/BPN iniisial S juga ada dua tersangka lain dari pihak pengembang. Inisial HS dan TI," tandas Dede.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun Dicky Andi Firmansyah, menyampaikan bahwa niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi fasos dan fasum merugikan banyak pihak, yakni penghuni perumahan hingga negara (Pemkot).

"Jadi warga yang ada di perumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian Pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun atau mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut serta bertambahnya aset Negara/Pemerintah Kota Madiun," ungkap Dicky.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun," tandas Dicky.

Berkenalan Dengan Pengrajin Batik Desa Kenongo Madiun

Berkenalan Dengan Pengrajin Batik Desa Kenongo Madiun

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran aset berupa ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi hak negara telah dialihkan untuk kepentingan komersial, sehingga merugikan Pemerintah Kota Madiun.

"Niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bisa merugikan banyak pihak, baik penghuni perumahan hingga negara (Pemkot). Warga yang ada diperumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut,” kata Dede.

Jadi perhatian KPK

Menurut Dede, KPK pada rakor monitoring dan evaluasi MCP menekankan pentingnya program penyelamatan keuangan dan aset daerah. Salah satunya yang menjadi atensi adalah penyelesaian aset bermasalah dan penertiban fasos atau fasum. Bahkan saat itu tim KPK mengunjungi Perumahan PAL tersebut.

“Total perumahan yang ada di Kota Madiun sebanyak 118 perumahan. Dan yang sudah menyerahkan PSU perumahan baru sebanyak 27 perumahan. Sehingga diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku agar serah terima PSU perumahan bisa berjalan secara optimal,” jelas Dede.

Dalam kasus ini, tiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal itu ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI bisa mencicil rumah dinas yang ditempatinya. Hal itu supaya saat PNS maupun TNI pensiun, mereka bisa memiliki rumah tersebut.

Awalnya, pria yang akrab disapa Ara itu menuturkan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan lahan-lahan bekas koruptor. Dari Kejaksaan Agung sudah memberikan 1.000 hektare (ha) lahan bekas koruptor di Banten untuk digunakan Kementerian PKP.

"Lahan gratis atau murah, itu bisa dicapai dari mana? Saya ngomong dengan Jaksa Agung paling enggak 3 kali. Dari 1 kasus ada 1.000 ha di Banten lahan dari mana? Lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat. Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mesti masuk Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi bagaimana dari situ masuk ke individu-individu, contoh PNS berpenghasilan rendah, guru, tentara pangkat rendah," tuturnya saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia lalu mencontohkan, tentara yang masih aktif akan diberikan rumah dinas dan ketika pensiun rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Ara berpendapat, sebaiknya rumah dinas itu bisa menjadi jaminan hunian ketika tentara aktif pensiun dan bisa mencicil dari potongan gajinya selama aktif menjadi tentara.

"Maunya saya sebagai Menteri, ya rumah itulah yang jadi jaminan buat dia dan juga gajinya sehingga pas 20 tahun dia masih 30 tahun lagi dia bekerja atau 35 tahun, dia punya tenor yang panjang 30-35 tahun sebagai tentara, sebagai pegawai negeri, sehingga dia bisa dipotong gajinya tapi dia sudah ada kepastian. Karena biasanya yang pangkat rendah itu biasanya tidak pindah-pindah, yang pindah-pindah itu perwira," kata Ara.

Meski demikian, hal tersebut masih berupa pemikirannya sendiri. Ia tidak tahu apakah kementerian lain akan menyetujuinya atau tidak.

"Nah hal-hal seperti itu adalah pikiran saya, saya tidak tahu apakah menteri yang lain punya pikiran yang sama," tuturnya.

Sebagai informasi, pada November 2024, Ara menuturkan bahwa dari 1.000 Ha lahan dari koruptor di Banten, sebanyak 600 ha atau sekitar 60%-nya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Kementerian PKP dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Jadi, upaya bagaimana mencapai itu (3 juta rumah) karena saya yakin enggak ada menteri yang berpikir seperti ini sebelumnya,” ujar Ara.

Ia menyebutkan, bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Ara mengaku, bisa saja tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

Tapi, ia mengklaim tak ingin melakukan hal tersebut.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada,’” tutur dia.

“Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” sambungnya.

Maka dari itu, Ara menyatakan sudah membuat rencana agar target pembangunan 3 juta rumah bisa tercapai.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan murah dari hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada para terpidana tindak pidana korupsi.

“Lahan gratis atau murah itu bisa dicapai dari mana gitu, selalu ngomong apa adanya karena paling tidak saya sudah ketemu Jajakan tiga kali, dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten,” sebutnya.

“Yaitu lahan dari mana, dari koruptor lahan. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat,” imbuh Ara.

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Pilihan makanan anak-anak bisa mempengaruhi kesehatan mereka dalam jangka panjang, karenanya penting bagi orang tua untuk membimbing anak membiasakan diri memilih makanan bergizi dan menerapkan pola makan sehat.

Sebagaimana dikutip dalam siaran Hindustan Times pada Minggu (8/12), dokter anak dan konsultan neonatal Abhishek Chopra menyampaikan bahwa preferensi makan anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya.

"Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak mengembangkan preferensi untuk makanan sehat ketika secara teratur terpapar makanan tersebut," kata dokter Chopra, yang bertugas di Cloudnine Group of Hospitals di New Delhi, India. ​​​​​​

"Menjadi panutan adalah kuncinya, anak-anak cenderung meniru perilaku makan sehat ketika mereka melihat orang tua mempraktikkannya," kata dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan para orang tua memperkenalkan anak-anak dengan berbagai jenis buah, sayuran, biji-bijian utuh, serta makanan sumber protein rendah lemak dan sumber lemak sehat.

Orang tua bisa melibatkan anak-anak dalam menyiapkan makanan sambil menjelaskan manfaat macam-macam makanan bagi kesehatan kepada anak.

Selain menyediakan makanan sehat, dokter Chopra mengatakan, para orang tua perlu memberikan pendidikan tentang gizi kepada anak.

Dia menyampaikan bahwa sekolah pun mesti berperan dalam upaya untuk mengajarkan anak-anak mengenai jenis-jenis makanan yang baik untuk kesehatan mereka.

"Program yang memperkenalkan anak-anak tentang asal makanan seperti kunjungan ke lahan pertanian atau menanam sayur di kebun bisa mendorong pilihan makanan yang tepat dan meningkatkan kesadaran akan gizi," katanya.

Dia mengemukakan bahwa anak-anak yang mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kesehatan mental yang lebih baik, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah.

Dokter Chopra menyampaikan pentingnya membatasi anak-anak mengonsumsi makanan tinggi lemak, gula, atau garam serta makanan olahan yang mengandung bahan pengawet.

Anak-anak, menurut dia, sebaiknya juga tidak diberi sereal sarapan komersial, minuman berkafein, dan minuman berenergi.

Di samping itu, dia mengemukakan perlunya menggabungkan konsumsi makanan sehat dengan aktivitas fisik untuk menjaga anak agar tetap sehat.

Menurut dia, anak-anak usia prasekolah (3-5 tahun) semestinya terlibat dalam permainan aktif selama tiga jam sehari dan anak-anak berusia enam sampai 17 tahun setidaknya harus melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari.

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (10/12/2024). Mereka akan membahas peta jalan atau blue print program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas hingga BPKP untuk membahas peta jalan program 3 juta rumah, salah satunya dari sektor pembiayaan. Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 5,2 triliun untuk 2025 tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

"Kalau pakai anggaran ini, Rp 5,2 triliun, saya pasti fail, pasti gagal untuk membangun bagaimana memfasilitasi itu semua. Besok rencananya kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan, dan Bappenas, dan BPKP, dan Satgas. Besok ya," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD, Senin (9/12/2024).

"Jadi kita akan buat peta jalan yang juga itu baru kesepakatan itu karena belum sampai ke DPR. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kiranya berapa support 2025 yang bisa kita terima sedangkan kondisi itu sekali lagi tidak membuat kita menyerah," tambahnya.

Ara mengatakan, belum bisa menyampaikan peta jalan 3 juta rumah karena masih harus bertemu dengan berbagai pihak terlebih dahulu.

"Saya belum berani mengatakan ini peta jalan karena saya mesti bertemu jajaran saya besok dengan Departemen Keuangan, Bappenas, dan juga dengan Satgas dan BPKP," tuturnya.

Ara kemudian menjabarkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PKP untuk mendukung program 3 juta rumah, seperti adanya lahan gratis dan/atau murah, penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (penghapusan retribusi BPHTB-PBG untuk MBR), dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal, Kota Bogor untuk pelaksanaan Program makan bergizi gratis. Unit ini mendistribusikan makan bergizi gratis untuk 3.018 siswa di 15 sekolah di Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), di dalam unit SPPG Unit Tanah Sareal terdiri dari ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan hingga ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi. Sejumlah pekerja mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Boks berisi makanan yang sudah ditentukan nilai gizinya itu, kemudian dikirim ke 15 sekolah baik PAUD, TK, SMP hingga SMA di sekitar SPPG. Pengiriman boks makanan bergizi dilakukan sesuai waktu istirahat sekolah.

Para pekerja merupakan warga berusia muda yang tinggal di sekitar SPPG. Untuk menjaga higienitas, para pekerja diwajibkan memakai penutup kepala, masker, sarung tangan hingga sandal khusus ketika bekerja.

Kepala Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Ayu Pertiwi mengatakan lokasi ini menjadi dapur penyedia makanan untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar dan ibu menyusui. Dapur mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk 15 sekolah dari semua tingkatan di sekitar SPPG.

"Jadi dapur Kota Bogor ini beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA, dengan total siswa 3.018 siswa," kata Ayu ditemui di lokasi.

Ayu menyebut pegawai Unit SPPG Tanah Sareal sebanyak 15 orang yang terdiri dari kepala dan wakil kepala unit, seorang ahli gizi, asisten lapangan, akuntan, serta 46 personel di bagian dapur. Rata-rata pegawai di Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor merupakan warga sekitar.

Para pekerja mulai beraktivitas sesuai tugasnya sejak pukul 19.00 WIB. Setelah bahan baku disiapkan oleh tim, proses pengolahan dilakukan mulai pukul 01.00 WIB oleh tim yang berbeda.

"(Distribusi makanan) Ada dua gelombang, pertama jam 07.00 WIB dan jam 08.00 WIB. Kemudian gelombang kedua jam 10.00 WIB dan jam 11.00 WIB," kata Ayu yang lulusan S2 Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Unhan).

"Jadi untuk pendistribusian kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak (siswa) yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka pulang lebih awal dan istirahat lebih awal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanah Sareal, Kota Bogor.

"Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12).

"Program ini akan kick off tanggal 2 Januari dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting bagi kita untuk melihat secara langsung implementasi dari program makan bergizi gratis," sambungnya.