JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, lewat program 3 juta rumah.

Di Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai program relokasi warga yang tinggal di kolong jembatan dan tol ke rumah susun (rusun) pada 30 November 2024.

Selain relokasi, pemerintah juga menyediakan rumah susun dengan harga sewa rumah. Salah satunya di Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diperuntukan untuk warga berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP melakukan semua upaya tersebut untuk merealisasikan janji Prabowo menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat kecil.

Relokasi warga kolong jembatan dan tol

Pemprov Jakarta telah merelokasi warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan tol. Relokasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 November 2024.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menuturkan, 274 kepala keluarga (KK) sudah dipindahkan ke rusun dari target 1.060 KK.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat," kata Kelik saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Mereka dibantu biaya sewa kontrakan, pengurusan kepulangan atau ditampung sementara di panti milik Dinas Sosial.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan, kompensasi uang sewa rumah selama dua bulan telah diberikan untuk 98 Kepala Keluarga (KK) yang ber-KTP dari luar Jakarta.

Mereka selama ini tinggal di bawah kolong Tol Angke. Karena tak dapat rusun, mereka diberikan uang untuk mengontrak rumah sementara.

"Pemberian uang kompensasi sewa rumah selama dua bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk membantu sebanyak 98 KK pindah dari kolong Tol Angke, Jelambar Baru," kata Agus.

Dinas Sosial Provinsi Jakarta juga memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan bahan pokok untuk masing-masing keluarga.

"Kebutuhan pokok berupa minyak goreng, beras, kecap dan lain lain diberikan untuk meringankan kebutuhan warga yang pindah ke rumah sewa," ujar dia.

Untuk 139 KK warga kolong Tol Angke yang direlokasi ke rumah susun (rusun) juga diberikan bantuan berupa uang, paket sembako dan tempat tidur.

Target 3 juta rumah

Belum lama ini, Prabowo melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri untuk tidak senyum dulu.

Untuk merealisasikan programnya itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Prabowo menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

Kepala Negara tersebut meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

"Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau. Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Sewa rusun murah

Demi mewujudkan target itu, pemerintah juga menyediakan rusun dengan harga sewa murah. Salah satunya di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pada Kamis (28/11/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priono, menyerahkan 334 kunci kepada warga penyewa.

Penyewaan Rusunawa Pasar Rumput yang diturunkan harganya itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden minta kami bergerak cepat untuk rakyat, terutama rakyat kecil," ucap Ara.

Ara berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merelisasikan hunian harga murah untuk rakyat kurang mampu.

"Kami sudah mengikuti berkali-kali arahan Presiden Pak Prabowo. Bapak Presiden sangat peduli pada wong cilik, ada program pangan untuk bantu masyarakat tak mampu," ucap dia.

Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.980 unit. 1.295 unit di antaranya diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 418 unit lainnya diberikan untuk korban kebakaran Manggarai yang digratiskan biaya sewa hingga 27 Oktober 2025.

Awalnya harga sewa Rusunawa Pasar Rumput mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Namun akhirnya disepakati kalau harga sewanya turun menjadi Rp 1,1 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan.

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com -Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty kembali memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia.

Kali ini, mereka memenangkan kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024.

Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi menerima predikat Gold, dan 3 perumahan lainnya predikat Silver.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang pada acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (Rakernas REI) di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Sebanyak 30 proyek dan karya properti nasional dari 12 kategori dan 8 proyek rumah bersubsidi dianugerahi FIABCI Indonesia-REI Excellence Award 2024, yang merupakan ajang penghargaan yang paling bergengsi bagi proyek properti di Tanah Air.

Pemenang ini berhak ikut serta dalam ajang kelas dunia FIABCI World Prix d’Excellence Award 2025.

FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan Realestat Indonesia (REI).

FIABCI adalah organisasi real estat terbesar di dunia. Berdiri sejak 1951, FIABCI saat ini beranggotakan lebih dari 72 negara.

FIABCI juga satu-satunya organisasi real estat yang berafiliasi dengan organisasi resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Habitat, ECOSOC dan Bank Dunia.

Sementara REI merupakan organisasi pengembang properti tertua dan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1972 dengan total anggota hampir 7.000 perusahaan properti.

Direktur Utama Infinity Realty Samuel S Huang sangat gembira dan merasa bersyukur MGK Serang mendapatkan pengakuan dari dua organisasi terkemuka sebagai salah satu perumahan terbaik di Indonesia.

“Capaian ini akan memacu kami untuk terus menciptakan kawasan hunian yang terbaik bagi penghuni di MGK Serang. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, karena diberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan yang luar biasa ini,” ungkap Samuel.

Sebagai informasi, pada Oktober 2024, Perumahan MGK Serang telah dinobatkan menjadi perumahan bersubsidi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bahkan atas prestasi tersebut, Perumahan MGK berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia–Indonesia (MURI).

JAKARTA, KOMPAS.com -Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty kembali memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia.

Kali ini, mereka memenangkan kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024.

Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi menerima predikat Gold, dan 3 perumahan lainnya predikat Silver.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang pada acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (Rakernas REI) di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Sebanyak 30 proyek dan karya properti nasional dari 12 kategori dan 8 proyek rumah bersubsidi dianugerahi FIABCI Indonesia-REI Excellence Award 2024, yang merupakan ajang penghargaan yang paling bergengsi bagi proyek properti di Tanah Air.

Pemenang ini berhak ikut serta dalam ajang kelas dunia FIABCI World Prix d’Excellence Award 2025.

FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan Realestat Indonesia (REI).

FIABCI adalah organisasi real estat terbesar di dunia. Berdiri sejak 1951, FIABCI saat ini beranggotakan lebih dari 72 negara.

FIABCI juga satu-satunya organisasi real estat yang berafiliasi dengan organisasi resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Habitat, ECOSOC dan Bank Dunia.

Sementara REI merupakan organisasi pengembang properti tertua dan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1972 dengan total anggota hampir 7.000 perusahaan properti.

Direktur Utama Infinity Realty Samuel S Huang sangat gembira dan merasa bersyukur MGK Serang mendapatkan pengakuan dari dua organisasi terkemuka sebagai salah satu perumahan terbaik di Indonesia.

“Capaian ini akan memacu kami untuk terus menciptakan kawasan hunian yang terbaik bagi penghuni di MGK Serang. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, karena diberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan yang luar biasa ini,” ungkap Samuel.

Sebagai informasi, pada Oktober 2024, Perumahan MGK Serang telah dinobatkan menjadi perumahan bersubsidi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bahkan atas prestasi tersebut, Perumahan MGK berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia–Indonesia (MURI).

JAKARTA, KOMPAS.com -Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty kembali memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia.

Kali ini, mereka memenangkan kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024.

Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi menerima predikat Gold, dan 3 perumahan lainnya predikat Silver.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang pada acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (Rakernas REI) di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Sebanyak 30 proyek dan karya properti nasional dari 12 kategori dan 8 proyek rumah bersubsidi dianugerahi FIABCI Indonesia-REI Excellence Award 2024, yang merupakan ajang penghargaan yang paling bergengsi bagi proyek properti di Tanah Air.

Pemenang ini berhak ikut serta dalam ajang kelas dunia FIABCI World Prix d’Excellence Award 2025.

FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan Realestat Indonesia (REI).

FIABCI adalah organisasi real estat terbesar di dunia. Berdiri sejak 1951, FIABCI saat ini beranggotakan lebih dari 72 negara.

FIABCI juga satu-satunya organisasi real estat yang berafiliasi dengan organisasi resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Habitat, ECOSOC dan Bank Dunia.

Sementara REI merupakan organisasi pengembang properti tertua dan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1972 dengan total anggota hampir 7.000 perusahaan properti.

Direktur Utama Infinity Realty Samuel S Huang sangat gembira dan merasa bersyukur MGK Serang mendapatkan pengakuan dari dua organisasi terkemuka sebagai salah satu perumahan terbaik di Indonesia.

“Capaian ini akan memacu kami untuk terus menciptakan kawasan hunian yang terbaik bagi penghuni di MGK Serang. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, karena diberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan yang luar biasa ini,” ungkap Samuel.

Sebagai informasi, pada Oktober 2024, Perumahan MGK Serang telah dinobatkan menjadi perumahan bersubsidi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bahkan atas prestasi tersebut, Perumahan MGK berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia–Indonesia (MURI).

Apersi berharap Program 3 Juta Rumah sebaiknya menjadi program strategis pemerintah dan diperlukan perlakuan khusus lex specialis terkait aturan dan kebijakannya. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya kepada Pak Menteri dan Wamen yang sejak menjabat langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekosistem perumahan,” kata dia.

Sebelumnya pada Dialog Interaktif Program 3 Juta Rumah beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana. Dan salah satu tugas Kementerian PKP adalah sebagai fasilitator, regulator, dan operator,” ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan siap mendukung secara konsisten Program 3 Juta Rumah. Sebab, hal ini sesuai dengan visi dan misi Apersi yakni fokus membangun rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami menjelaskan, sejak berdirinya Apersi hingga sekarang kita merupakan asosiasi yang anggotanya fokus membangun rumah terjangkau untuk masyarakat dan khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR FLPP,” ujar Junaidi usai melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP), Jakarta, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Dia menerangkan, pada rentang waktu 2020-2024, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660 ribu unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Selain itu, kata dia, Apersi juga mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait Program 3 Juta Rumah. Sebab, program ini dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen bagi rumah MBR,” kata dia.

Hal lain yang juga disampaikan Apersi adalah perhatian khusus kepada masyarakat yang selama ini belum bisa menikmati pembiayaan dari perbankan yaitu segmen non bankable dan non fixs income untuk mendapatkan rumah.

Junaidi berharap dengan adanya Kementerian PKP semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi dapat terselesaikan.

“Semoga hambatan-hambatan terkait program rumah KPR bersubsidi dapat diminimalisasi sehingga tak memberatkan dunia usaha,” ujarnya.

Apersi berharap Program 3 Juta Rumah sebaiknya menjadi program strategis pemerintah dan diperlukan perlakuan khusus lex specialis terkait aturan dan kebijakannya. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya kepada Pak Menteri dan Wamen yang sejak menjabat langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekosistem perumahan,” kata dia.

Sebelumnya pada Dialog Interaktif Program 3 Juta Rumah beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana. Dan salah satu tugas Kementerian PKP adalah sebagai fasilitator, regulator, dan operator,” ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

Magelang -

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi kader PDI Perjuangan. Terkait dengan hal itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut biasanya yang tak taat keputusan partai dianggap bukan kader.

"(Pernyataan Pak Hasto soal Pak Jokowi bukan kader PDIP lagi?) Ya biasanya di PDI Perjuangan kalau tidak mengikuti keputusan partai, ya dianggap sudah tidak. Memang PDI Perjuangan perlu memberikan sebuah surat keputusan (SK) resmi itu aja," kata Ganjar saat berada di Museum dan Kampung Seni Borobudur usai mengikuti event Tour de Borobudur XXIV 2024, Sabtu (7/12/2024).

Ganjar kemudian membandingkan dengan Maruarar Sirait atau Ara yang dinilai bersikap gentle karena mundur dan secara resmi mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Itu bagus (Ara mengembalikan KTA). Menurut saya mengembalikan (KTA) itu cara paling gentle. Saya datang, saya mengundurkan diri, Ara itu bagus," kata Ganjar.

Karena itu, dia menilai partainya harus segera bersikap terkait keanggotaan PDIP. Dia mengatakan hal itu juga pernah dia sampaikan kepada publik.

"Tapi karena ini (keluarga Jokowi) tidak ada yang mengembalikan dan sebagainya, menurut saya partai harus bersikap sesegera mungkin. Dan ini pernah saya sampaikan dengan (salah satu podcast) waktu itu. Bisa meminta untuk diberhentikan dengan hormat, apapun beliau (Jokowi) pernah punya jasa sama kita," ujar Ganjar yang juga mantan Gubernur Jateng itu.

Menurut Ganjar, masalah keanggotaan PDIP baru terjadi belakangan ini.

"Problemnya kan di terakhir-terakhir ini saja, dulu kan tidak banyak problem sebenarnya. Jadi, kita menghormati, maka dengan hormat, kecuali beliau tidak mau (diberhentikan dengan hormat) dan kita bisa mengambil keputusan lebih dari itu," pungkasnya.

Dilansir detikNews sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto menegaskan Jokowi sudah bukan lagi merupakan kader PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan Hasto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menyebut keluarga Jokowi pun sudah bukan lagi bagian dari partainya.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto, Rabu (4/12/2024)

Hasto lantas menjelaskan alasan di balik penegasan itu. Dia menyebut apa yang dilakukan Jokowi sudah tidak senada dengan cita-cita partai berlogo banteng itu.

"Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun republik ini, sudah tidak lagi sejalan di dalam pembicaraan dan praktik-praktik politiknya," ungkap Hasto.

"Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," lanjut Hasto.

Meski begitu, Hasto mengatakan, pihaknya tak akan kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Dia mengaku pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat mengenai hal itu.

"Kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan mengubahkan cita-cita yang membentuknya," imbuh Hasto.

Jokowi telah merespons pernyataan Hasto. Namun, ia hanya berujar singkat dengan mengatakan "partai perorangan". Dia mengulang pernyataan itu sebanyak 4 kali.

"Ya berarti partainya perorangan," kata Jokowi saat diminta tanggapannya oleh wartawan di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (5/12) lalu.

Lihat Video: Kata Jokowi 'Partai Perorangan', Kala Disebut Bukan Bagian PDIP Lagi

[Gambas:Video 20detik]

(afn/dil)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah bertemu dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dalam kesempatan itu, Ara meminta APERSI dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi rakyat.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujar Ara dalam pertemuan dengan DPP APERSI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).

Ara bersama Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang, terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu sangat berarti untuk program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga ke depannya bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.

Pembahasan seputar perumahan, tidak terlepas dengan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan beberapa tahun ke depan. Ara meminta APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp 5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," terangnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah sederhana dan rumah FLPP.

"Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

Ia juga memberikan masukan agar masyarakat yang non-bankable dan tidak memiliki pendapatan tetap dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Dengan begitu mereka tidak mendapatkan hambatan untuk mengambil KPR bersubsidi.

Kemudian, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi program strategis pemerintah yang mendapat kemudahan dari sisi aturan dan kebijakan.

"Program 3 juta rumah sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah, perlu adanya perlakuan khusus, lex spesialis baik dari sisi aturan dan kebijakan," ucapnya.

(aqi/abr)

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) ajak Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) berkontribusi wujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

Maruarar menjelaskan hal ini berkaitan dengan penetapan anggaran Kementerian PKP TA 2025 yang hanya sebesar Rp5,27 triliun. Sehingga dinilai sulit untuk diwujudkan jika hanya mengandalkan APBN saja.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

Terkait dengan Program Tiga Juta Rumah, Menteri PKP mengatakan, APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

Lebih lanjut Menteri PKP menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujar Menteri Ara.

Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tuturnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah. "Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty memperoleh pengakuan dunia sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia untuk kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024. Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi menerima predikat Gold, dan 3 perumahan lainnya predikat Silver.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang pada acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (Rakernas REI) di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12).

Sebanyak 30 proyek dan karya properti nasional dari 12 kategori dan 8 proyek rumah bersubsidi dianugerahi FIABCI Indonesia-REI Excellence Award 2024, ajang penghargaan yang paling bergengsi bagi proyek-proyek properti di Tanah Air. Pemenang di award ini, nantinya akan berhak ikut serta dalam ajang kelas dunia FIABCI World Prix d?Excellence Award 2025.

FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan Realestat Indonesia (REI) . FIABCI adalah organisasi realestat terbesar di dunia. Berdiri sejak 1951, FIABCI saat ini beranggotakan lebih dari 72 negara.

Diketahui FIABCI juga satu-satunya organisasi realestat yang berafiliasi dengan organisasi resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Habitat, ECOSOC dan Bank Dunia.

Sementara itu REI merupakan organisasi pengembang properti tertua dan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1972 dengan total anggota hampir 7.000 perusahaan properti.

Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang mengaku sangat gembira dan merasa bersyukur sekali karena Mulia Gading Kencana (MGK) Serang mendapatkan pengakuan dari dua organisasi terkemuka yakni FIABCI dan REI sebagai salah satu perumahan terbaik di Tanah Air untuk kategori Rumah Subsidi Platinum.

?Capaian ini akan memacu kami untuk terus menciptakan kawasan hunian yang terbaik bagi penghuni di MGK Serang. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, karena diberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan yang luar biasa ini,? ungkap Samuel usai menerima award.

Menurutnya, manajemen Infiniti Realty juga mengucapkan terimakasih kepada semua staf dan karyawan, termasuk para vendor dan kontraktor yang telah mendukung pembangunan rumah subsidi MGK Serang. Samuel mengatakan, salah satu visi utama perusahaannya adalah membangun rumah subsidi yang layak huni dan direalisasikan melalui penggunaan bahan-bahan material berkualitas.

?Manajemen Infiniti Realty merasa bahagia saat melihat masyarakat dapat menempati hunian yang layak dengan kualitas terbaik, karena itu adalah rumah mereka yang pertama,? ujarnya.

Bersertifikat Bangunan Hijau

Pada Oktober 2024, Perumahan Mulia Gading Kencana Serang telah dinobatkan menjadi perumahan bersubsidi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahkan atas prestasi tersebut, Perumahan MGK berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia ? Indonesia (MURI).

Perumahan MGK dinilai telah menerapkan semua prinsip dari bangunan gedung hijau sejak tahap perencanaan awal. Diantaranya menerapkan hunian dengan lubang ventilasi (roster) yang banyak dan plafon yang tinggi (high ceiling), sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah menjadi optimal.

Kementerian PUPR juga mengapresiasi penggunaan beberapa material bangunan berkualitas yang membuat tampilan rumah menjadi lebih menarik termasuk penggunaan frame jendela (kusen) dari bahan UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride).

Perumahan MGK juga menerapkan penerangan yang ramah lingkungan memakai solar panel, penggunaan air bersih yang efisien, serta optimalisasi pencahayaan dan sirkulasi udara yang menghemat pemakaian listrik dan pendingin ruangan (AC).

Sertifikasi BGH melibatkan serangkaian proses pengukuran dan evaluasi ketat terhadap kinerja bangunan dalam hal efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, penggunaan material dan teknologi ramah lingkungan, serta kualitas sanitasi di area bangunan.

Jakarta, Investor.id- DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyumbang sekitar 60 unit untuk gotong royong membangun rumah rakyat.

“Sumbangan kami setara dengan sekitar 60 unit rumah tapak. Kami akan membangun rumah itu akhir semester pertama 2025,” ujar Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Kini, tambahnya, Apersi mulai mengurus perizinan untuk pembangunan rumah gratis tersebut.

Dia menerangkan, rumah gratis itu diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya kalangan difabel yang belum memiliki rumah.

“Sumbangsih ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility Apersi. Kami menawarkan kepada pemerintah,” ujar Junaidi.

Rumah tapak tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 0,5 hektare di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana,” tegas Menteri PKP dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini.

Dia menerangkan, salah satu tugas Kementerian PKP adalah  sebagai fasilitator, regulator, dan operator.

“Tugas kami Kementerian PKP adalah bagaimana membuat developer juga bisa nyaman, mempermudah, mempermurah dan mempercepat," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, kata Junaidi, pihaknya siap mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan oleh pemerintah.

“Apersi mendukung Program Tiga Juta Rumah dan optimistis program itu bisa tercapai,” ujar dia.

Menurut Junaidi, Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud bila seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

Selain itu, tambahnya, dilakukan sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% bagi rumah MBR.

“Penghapusan BPHTB dapat meringankan MBR dalam memperoleh rumah,” tutur dia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News