IDXChannel - Pemerintah mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terlibat dalam program pembangunan tiga juta rumah. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu untuk mengurangi backlog rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah ingin Kadin terlibat karena anggotanya, terutama para pengembang perumahan (developer) memiliki pengalaman yang baik dalam membangun rumah. Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting.

Menurut dia, potensi Kadin sangat besar untuk terlibat dalam program tersebut. Dia juga meminta secara khusus kepada Ketum Kadin, Anindya Bakrie untuk membuat sistem terpusat untuk pembelian bahan baku atau material bangunan yang dia sebut sebagai Central Purchasing sehingga bisa menghemat biaya.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat, saran saya lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Contoh, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin, saya lihat satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semennya bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa," katanya.

Menurut Maruarar, Central Purchasing akan mendatangkan banyak manfaat bagi Kadin dan anggotanya. Bahkan, konsep ini bisa diterapkan untuk program-program lain sehingga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk ikut bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

"Saya pikir, kalau Kadin bisa melakukan itu, akan sangat bermanfaat bagi anggotanya, bisa mendapatkan pasti diskon. Pasti ada diskon. Berarti kan harusnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Jadi saya pikir, saya titip, kalau boleh Kadin mulai melakukan satu aksi nyata, aksi korporasi. Saya yakinlah Kadin di bawah Pak Anin pasti maju," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Menara Kadin, Kamis (6/2/2025). Pada kesempatan itu, Kadin menyatakan dukungan penuh pada program 3 juta rumah.

Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto merupakan inisiatif yang baik yang akan sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Inilah kesempatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah. Tadi disampaikan insentifnya luar biasa, PPN dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB, sekarang PBG juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Ini contoh bahwa sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," katanya, Kamis (6/2/2025).

Anindya juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri PKP yang meski anggaran di kementeriannya telah dipangkas, namun tetap memiliki keyakinan bahwa program 3 juta rumah bisa dicapai dengan hasil yang maksimal.

Anindya menyebut, hal tersebut jelas tidak mudah mengingat target program mencapai hingga 3 juta rumah, dan ini juga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk bisa ikut serta bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

"Tentu tidak mudah, angkanya sangat besar, 3 juta. Tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri harus memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas, tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar tapi pengusaha pemula, pengusaha menengah," ujar Anindya.

"Dan inilah yang menyebabkan kita sangat menarik dan Pak Menteri ini akan menjadi salah satu program bagaimana bisa men-support program kementerian Bapak dan Pak Prabowo," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal kemungkinan pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Diketahui, jabatan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan di Danantara sempat disampaikan Maruarar dalam akun Instagramnya beberapa hari lalu.

Menurut pria yang karib disapa Ara ini, hal tersebut merupakan bagian dari doanya.

"Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?" kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, Maruarar enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Hanya saja, Pandu terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis ini.

Sama seperti Maruarar, Pandu memilih menjawab tidak tahu perihal kemungkinan dirinya bakal masuk struktur BP Danantara.

"Oh, belum tahu aku," kata Pandu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Pandu menegaskan bahwa kedatangannya ke Istana Negara untuk membahas soal investasi mobil listrik di Indonesia. Pembicaraan itu dilakukan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

"Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja," ujarnya.

Sebagai informasi, BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Pasalnya, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN tersebut, adalah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Jakarta -

Sebuah cluster di wilayah Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dikabarkan digusur juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997. Padahal, warga cluster tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya akan mempelajari perihal tersebut.

"Kami akan pelajari, ya. Kami akan pelajari," kata Ara sembari meninggalkan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang dikabarkan terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial pekan lalu. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Akibat penggusuran, warga cluster itu mulai pergi meninggalkan rumahnya. Setelah rumah tersebut kosong, beberapa tukang rongsok mendatangi rumah itu dan mengambil barang-barang warga yang tersisa.

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

(abr/zlf)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sejumlah langkah yang diambil oleh Kementerian PKP dalam rangka efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ara menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pagu awal Kementerian PKP TA 2025 yang semula sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.

"Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan terkait dengan rencana efisiensi anggaran, Kementerian PKP sejak awal telah melaksanakan sejumlah program efisiensi dari Pagu Awal Kementerian PKP TA 2025 sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp3,661 Triliun. Selanjutnya setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.

"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 Miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 Triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Menteri Ara.

Dalam rapat tersebut Menteri PKP mengajukan persetujuan Komisi V DPR RI terhadap rencana efisiensi pagu per Unit Eselon I. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025.

Terkait progres Program Perumahan Tahun Anggaran 2024 yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan dengan anggaran sebesar Rp14,68 Triliun, Menteri Ara menyampaikan capaian target Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2024.

"Dari target 139.489 unit dengan realisasi capaian fisik sebanyak 138.566 unit atau 99,34 % dan realisasi keuangan Rp14,13 Triliun atau 96,26 persen. Untuk Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31,11 Triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan sebesar Rp30,97 Triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit atau 99,31%," kata Menteri Ara.

Pada kegiatan rapat kerja yang membahas hasil Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2024 dan Rencana Program Kerja Tahun 2025 tersebut, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Ada juga Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan jajaran pimpinan di Kementerian PKP.

(KIE)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan pada tahun 2025.

Hal itu meski anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 telah terpangkas dari semula sebesar Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

BSPS dan FLPP menjadi bagian dari program yang dijalankan Kementerian PKP untuk memenuhi target 3 Juta Rumah dalam setahun, baik pembangunan maupun renovasi.

"Tapi kami berpikir ya, misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS. Kami juga sudah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Kami sudah meninjau beberapa titik," ujar Ara, sapaan akrabnya, usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lanjut Ara, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 200.000 unit juga akan tetap dijalankan tahun 2025.

"Dan itu minimal, karena kami sudah berusaha mensimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kami punya titik awal itu minimal 220.000 yang tetap kita bangun," tuturnya.

Strategi Lain Mencapai 3 Juta Rumah

Ara menjelaskan, program pembangunan rumah yang memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan juga akan dimaksimalkan.

Sejauh ini sudah ada pembangunan rumah di Tangerang, Berau, dan Muara Angke, dari CSR tiga perusahaan.

"Kami berharap nanti sebentar lagi akan ada tambah-tambah lagi dari perusahaan-perusahaan lain," ucapnya.

Selain itu, Kementerian PKP juga sedang mempersiapkan pemanfaatan lahan milik Kementerian BUMN agar bisa dibangun rumah bagi rakyat dengan cara dikerjasamakan dengan pihak swasta dan pengembang.

"Supaya bisa dengan prinsip ya sesuai arah Presiden Prabowo, tanahnya tetap milik negara. Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title, bangunannya bisa diperjualbelikan tapi tanahnya milik negara," tuturnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP juga telah diperintahkan untuk mencari sumber pembiayaan kreatif. Salah satunya dari investasi luar negeri. Di mana sejauh ini ada lampu hijau dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Tahapannya masih melihat aset-aset yang ada nanti tentu sesudah MoU-kan kita bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan. Mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi. Kita juga ada lahan dan kita punya market yang besar. Saya pikir kita punya bargaining yang besar," jelasnya.

Di samping itu, Kementerian PKP juga berencana membuat rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan rumah di atas tanah negara untuk dihuni MBR.

"Saya sudah bicara dengan Pak Airlangga, Pak Nusron. Karena PSN itu adanya di tempatnya Menko, Menko Perekonomian (Airlangga), di Program Strategis Nasional," pungkas Ara.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa perumusan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan rampung pada Maret 2025.

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengubah pembagian porsi pendanaan FLPP yang saat ini 75 persen dari APBN dan 25 persen dari perbankan menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Lanjut Ara, Kementerian PKP telah berungkali membahas skema baru FLPP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), hingga BP Tapera. Namun sejauh ini masih belum selesai.

"Kami sudah rapat 9 kali ya, dan banyak rapatnya di BPKP. BPKP yang memsupervisi kita secara hukum harus benar," ucapnya.

Skema baru FLPP ini disiapkan agar jumlah penerima manfaat rumah subsidi lebih banyak meskipun alokasi APBN masih tetap sama.

"Makanya kita mencari jalan keluar titik temu. Nah itu yang kita lakukan. Kita rapatnya sampai 9 kali, mencari titik temu itu tidak mudah," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 3,66 triliun.

Ini menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Awalnya, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP adalah Rp 5,27 triliun.

Sehingga saat ini, sisa pagu anggaran kementerian yang baru dibentuk tersebut adalah Rp 1,61 triliun.

"Kami tetap berusaha, kami diminta Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025).

Ada pun sisa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp 435,67 miliar.

Kemudian untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1,177 triliun.

"Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Ara.

Jakarta -

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi mengikuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kementerian PKP hanya memiliki anggaran Rp 1,6 triliun untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5,2 triliun.

Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya harus tetap kreatif mencari pendanaan agar program-program yang ada bisa berjalan dengan baik.

"Saya pikir sudah terbuka ya bahwa ada efisiensi (anggaran) dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif membuat program-program dalam rangka sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun ini 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun yang renovasi," katanya ketika ditemui wartawan setelah rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Dirinya juga mengatakan, pihaknya akan mencari terobosan untuk pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar bisa tetap berlangsung.

"Jadi kami berusaha mencari program-program untuk mencapai itu dengan anggaran yang ada ya, dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran APBN APBD 2025 ini merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengajak birokrasi lebih berpikir kritis apakah program-program yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum.

"Jadi gini, jangan salah membaca langkah Pak Prabowo soal anggaran. Ini adalah strategi Pak Prabowo untuk mengajak birokrasi berpikir lebih kritis tentang semua penyelenggaraan negara yang kita laksanakan. Apakah itu kena sesuai sasaran kepada rakyat atau tidak? Jadi beliau ngajak berpikir dulu nih," ujarnya.

Pihak Kementerian PKP bersama beberapa kementerian lainnya sudah melakukan beberapa terobosan di sektor perumahan. Beberapa contohnya seperti penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat keluarnya PBG menjadi 10 hari, hingga rencana perubahan skema pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan dari yang sebelumnya 75% APBN dan 25% dari perbankan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058.000 menjadi Rp Rp 1.613.296.058.000. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

(abr/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) kembali mengungkapkan Pandu Sjahrir berpeluang besar menjadi ‘Bos’ Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ara berpandangan Pandu Sjahrir sendiri memanglah sosok yang dinilai kompeten dan baik untuk mengemban bos Danantara. Sehingga, ke depan diharapkan Danantara juga dapat mendorong pembangunan program 3 juta rumah.

“Itu kan menurut saya [Pandu sosok yang kompeten menjadi Bos Danantara], dia orang bagus, tetapi Pak Muliaman juga orang bagus,” kata Ara saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat dikonfirmasi apakah Pandu memang telah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Ara masih enggan menjawab.

“Ya kita doakan saja [agar Pandu didapuk jadi Bos Danatara],” ujarnya.

Sebelumnya, Ara memang sempat menyebut bahwa Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) bakal menjadi Bos Danantara.

Ara melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu. Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Adapun, rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara sudah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ara menegaskan selalu siap sebagai pembantu Presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu Presiden ya menjalankan tugas Presiden," kata Ara kepada wartawan usai rapat kerja di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ara mengatakan pihaknya bekerja sesuai dengan visi Prabowo. Dia menegaskan semua pihak terus bekerja sama menjalankan pemerintahan.

"Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian," ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

(fca/rfs)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara merespons peringatan Presiden Prabowo Subianto yang bakal me-reshuffle menteri yang tidak bekerja maksimal. Menurut Ara, sebagai pembantu presiden, dirinya dan para menteri yang lain harus siap untuk menjalankan tugas yang diberikan presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," ujar Ara di gedung parlemen, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Ara memastikan dirinya akan bekerja maksimal untuk memenuhi kepentingan masyarakat, khususnya di bidang perumahan dan permukiman sebagaimana tugas dan instruksi yang diamanatkan oleh Prabowo.

“Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan bisa bekerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," tandas Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle setelah 100 hari kerja pemerintahannya. Sinyal tersebut terlihat dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar. Kepala negara pun menegaskan ingin menegakkan kehendak rakyat tersebut.

"Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!" ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News