Yogyakarta (ANTARA) - Ahli Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menyebut program makan bergizi gratis yang dianggarkan pemerintah Rp10.000 per porsi masih memungkinkan untuk memenuhi gizi anak sekolah.

"Dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaannya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan," kata Toto dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Sabtu.

Toto menuturkan program makan bergizi gratis ini yang sangat mulia sebab tidak semua negara sanggup dan dapat melakukan program besar seperti ini.

Dia mengatakan bahwa dengan anggaran yang disediakan, setiap daerah dapat menerapkan menu-menu yang berbeda sesuai dengan ketersediaan potensi dan kekayaan hasil alam yang ada di setiap daerah.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung. Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing," ujar dia.

Soal anggaran sebesar Rp10.000 per porsinya, Toto menilai harga tersebut dapat ditekan dengan pelaksanaan subsidi silang dan pengurangan biaya lain seperti biaya transportasi ke sekolah dengan memanfaatkan pembuatan makanan di wilayah yang dekat dengan wilayah sekolah.

Selain aspek gizi dan biaya, dia menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Gizi Nasional akan membantu memantau pelaksanaan program ini.

Dengan demikian, ia berharap program ini dapat sesuai kebutuhan gizi dan keamanan bahan pangan dapat terjaga sampai dikonsumsi nantinya.

Toto juga melihat bahwa makan bergizi gratis juga dapat dimaksimalkan dari aspek penyajian. Menurutnya, makanan harus disesuaikan dengan kesukaan anak-anak sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan makanan yang terbuang.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan,” kata dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM ini.

Pelaksanaan makan bergizi gratis, kata dia, tidak boleh sembarangan sebab berdampak secara langsung kepada anak-anak yang merupakan generasi emas penerus bangsa.

Toto juga berpesan kepada pemerintah agar lebih dahulu memperhatikan aspek kualitas makanan daripada jumlah yang disediakan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," ujar dia.

Toto berharap program ini dapat berjalan dengan baik disertai dukungan dan peran berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan masyarakat.

"Ini adalah program gizi yang diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun sebanyak 660.000 unit rumah sederhana yang disalurkan lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah menyebut, dengan pengalamannya itu pihaknya siap berkomitmen untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.

“Pada rentang waktu 2020 hingga 2024 ini, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660.000 unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui KPR FLPP,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/12/2024).

Selain itu, Junaidi berharap dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi diharapkan dapat terselesaikan.

Di samping itu, dia juga mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP terkait program 3 juta rumah. Menurutnya, program 3 juta rumah dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan [BPHTB] sebesar 5% bagi rumah MBR [masyarakat berpenghasilan rendah],” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait menyebut komitmen Apersi menyukseskan program 3 juta rumah sangat diperlukan.

Apalagi anggaran pemerintah di sektor perumahan tahun depan sangat minim hanya Rp 5,27 triliun sehingga diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak dan mitra Kementerian PKP.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan segera diterapkan pada Januari 2025 mendatang.

Pemerintah mencanangkan anggaran Rp 10.000 untuk setiap porsinya dan sajian disesuaikan dengan kemampuan setiap daerah.

Menurut ahli gizi UGM (Universitas Gadjah Mada) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Namun pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini juga harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan.

Toto menuturkan program makan bergizi gratis ini yang sangat mulia sebab tidak semua negara sanggup dan dapat melakukan program besar seperti ini.

Menu sesuai ketersediaan potensi dan kekayaan di daerah

Ia mengatakan bahwa dengan anggaran yang disediakan, setiap daerah dapat menerapkan menu-menu yang berbeda sesuai dengan ketersediaan potensi dan kekayaan hasil alam yang ada di setiap daerah.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung," terang Toto seperti dikutip dari laman UGM, Sabtu (7/12/2024).

Toto menerangkan, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing.

Soal anggaran sebesar Rp10.000 setiap satu porsinya, Toto menilai harga tersebut dapat ditekan dengan pelaksanaan subsidi silang dan pengurangan biaya-biaya lain seperti biaya transportasi ke sekolah.

Caranya, dengan memanfaatkan pembuatan makanan di wilayah yang dekat dengan wilayah sekolah.

Menu disesuaikan dengan kesukaan anak-anak

Selain aspek gizi dan biaya, Dosen FK-KMK ( Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan) ini juga menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Gizi Nasional akan membantu memantau pelaksanaan program ini.

Ia berharap jalannya program ini dapat sesuai sehingga kebutuhan gizi dan keamanan bahan pangan dapat terjaga sampai dikonsumsi nantinya.

Toto juga melihat bahwa Makan Bergizi Gratis juga dapat dimaksimalkan dari aspek penyajian. Menurutnya, makanan harus disesuaikan dengan kesukaan anak-anak sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan makanan yang terbuang.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan," tambahnya.

Dengan demikian, ia menyebut pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini tidak boleh sembarangan sebab pelaksanaan berdampak secara langsung kepada anak-anak yang merupakan generasi emas penerus bangsa.

Toto juga berpesan pada pemerintah agar lebih dahulu memperhatikan aspek kualitas makanan daripada jumlah yang disediakan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," tegasnya.

Toto berharap program ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya, dengan dukungan dan peran berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan masyarakat. Pihak-pihak inilah yang nantinya akan terus mengawal pelaksanaan program ini menjadi lebih baik.

"Ini adalah program gizi yg diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah bertemu dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dalam kesempatan itu, Ara meminta APERSI dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi rakyat.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujar Ara dalam pertemuan dengan DPP APERSI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).

Ara bersama Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang, terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu sangat berarti untuk program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga ke depannya bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.

Pembahasan seputar perumahan, tidak terlepas dengan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan beberapa tahun ke depan. Ara meminta APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp 5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," terangnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah sederhana dan rumah FLPP.

"Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

Ia juga memberikan masukan agar masyarakat yang non-bankable dan tidak memiliki pendapatan tetap dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Dengan begitu mereka tidak mendapatkan hambatan untuk mengambil KPR bersubsidi.

Kemudian, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi program strategis pemerintah yang mendapat kemudahan dari sisi aturan dan kebijakan.

"Program 3 juta rumah sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah, perlu adanya perlakuan khusus, lex spesialis baik dari sisi aturan dan kebijakan," ucapnya.

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) ajak Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) berkontribusi wujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

Maruarar menjelaskan hal ini berkaitan dengan penetapan anggaran Kementerian PKP TA 2025 yang hanya sebesar Rp5,27 triliun. Sehingga dinilai sulit untuk diwujudkan jika hanya mengandalkan APBN saja.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

Terkait dengan Program Tiga Juta Rumah, Menteri PKP mengatakan, APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

Lebih lanjut Menteri PKP menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujar Menteri Ara.

Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tuturnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah. "Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta akan mengintegrasikan kampung sayur dengan program makan bergizi gratis. Meski saat ini program tersebut belum dijalankan di Kota Yogyakarta, tetapi kampung sayur ini diharapkan dapat men-supply bahan pangan kebutuhan untuk program tersebut nantinya.

“Ini (kampung sayur) kita harapkan supply bahan pangan yang berkualitas baik karena tidak mengunakan bahan-bahan kimia, tapi bahan-bahan organik. Baik dari sistemnya hidroponik, maupun aeroponik, maupun menggunakan pot—pot untuk budi daya,” kata Kepala DPP Kota Yogyakarta, Sukidi saat ditemui di Kompleks Balai Kota Yogyakarta belum lama ini.

Sukidi menuturkan, keberadaan kampung sayur di Kota Yogyakarta sudah cukup banyak. Bahkan, hampir di 45 kelurahan yang ada sudah memiliki kampung sayur.

“Bahkan tidak hanya satu, setiap kelurahan itu ada beberapa desa, kampung (yang memiliki kampung sayur),” ucap Sukidi.

Sukidi menyebut, pembinaan yang dilakukan terhadap kampung sayur ini berbasis kelompok tani. Untuk itu, kampung-kampung sayur yang tergabung dalam kelompok tani ini nantinya akan disinergikan dengan program makan bergizi gratis agar dapat men-supply bahan-bahan pangan.

“Kita ada 288 kelompok tani, belum lagi kelompok perikanan yang ada 160 kelompok, baik kelompok pembudi daya maupun kelompok pemasar. Ini sebenarnya tinggal mensinergikan mandatory dari (pemerintah) pusat untuk yang makan bergizi gratis ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto menyebut pihaknya sudah siap untuk mengimplementasikan program makan bergizi gratis. Meski begitu, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Implementasinya kita masih menunggu arahan dari pusat,” kata Sugeng.

Sugeng menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait penerapan program itu nantinya. Termasuk menyiapkan anggaran, meski Sugeng belum menuturkan detail anggaran untuk penerapan program makan bergizi gratis ini.

“Yang pasti dari policy, kebijakan ini kita sudah kondisikan, kita antisipasi. Tapi jangan tanya kami menyediakan apa, berapa. Kami akan menyediakan sesuai jalannya waktu,” ungkap Sugeng.

“Policy dari Pak RI 1, Pak Prabowo, Presiden, kita tetap mengapresiasi untuk kita selalu siap kapan pun implementasi itu betul-betul akan dioperasionalkan. Kalau warning terkait dawuh, sudah, kesiapan sudah,” lanjutnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis menjadi Rp 10 ribu per orang. Untuk mengatasi anggaran yang pas-pasan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakalinya dengan menggunakan sumber daya lokal untuk tetap memenuhi gizi anak-anak di NTB.

"Rp 10 ribu itu pusat yang menentukan, artinya kami harus menyesuaikan dengan produk lokal yang kami miliki. Memang kami lihat costnya mepet sekali, artinya kami harus pantau benar nilai gizi yang dikonsumsi," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri di Mataram, Jumat (6/12/2024).

Menurut Fikri, minimnya anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Sehingga, Pemprov NTB akan memanfaatkan peternakan dan perikanan daerah untuk kebutuhan protein, pangan sebagai sumber karbohidrat, serta makanan yang diterima harus mengandung vitamin dan mineral.

"Kombinasi empat sehat, syukur kalau dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, karbohidrat harus terpenuhi," tutur Fikri.

Selain memenuhi kebutuhan gizi di program makan gratis, Dinas Kesehatan NTB juga juga mulai melakukan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila terjadi keracunan, diare, hingga masalah pencernaan lainnya setelah mengkonsumsi makanan di program makan gratis.

Menurut Fikri, potensi terjadinya KLB cukup tinggi. Sehingga, perlu adanya pemantauan dari awal proses pembuatan makanan hingga saat dikonsumsi.

"Terutama kami harus pastikan aspek hygiene-sanitasinya. Proses produksinya, produk yang dikonsumsi pun artinya benar-benar sehat. Kami tidak ingin ada kejadian-kejadian luar biasa," jelas Fikri.

Untuk memastikan tidak adanya KLB akibat konsumsi makan bergizi gratis, Dinkes NTB akan berkoordinasi dengan dinkes kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas untuk mengawal program ini. Fikri memastikan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan di NTB cukup untuk mengawal segala proses pemberian makan bergizi gratis.

"Dari sisi kesehatan tetap kami pantau. Tenaga CPG kami sudah rata-rata, minimal dua sudah ada di masing-masing puskesmas. Kemudian tenaga surveilans juga. Tenaga surveilans ini yang mengantisipasi KLB," imbuh Fikri.

Selain mengoptimalkan koordinasi dengan faskes, Fikri menekankan agar makanan yang diberikan ke para siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui, itu diberikan fresh. "Semua produk harus fresh dan dimasak dengan hygiene sanitasi yang terstandar. Jadi kalau bisa makanan itu nantinya harus dimakan saat itu, karena masih fresh," tandasnya.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren.

Sebab, menurut Hidayat, santri yang ada di pesantren memang sudah memiliki dapur mandiri.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata Hidayat seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/12/2024).

Sebagai informasi, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

Dorong agar pesantren diberikan kepercayaan

Hidayat pun mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik.

Sehingga program ini benar-benar bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing," ujarnya.

Selain itu, Hidayat juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program Makan Bergizi Gratis tanpa terkecuali.

Mengingat, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

Dia menambahkan, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif. Seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru.

Masuk masa uji coba

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menambahkan, program Makan Bergizi Gratis bakal dilakukan uji coba di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Dadan memaparkan uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Polres Metro Jakarta Selatan membagikan paket makanan ke pondok pesantren di Gandaria Utara. Kegiatan 'Jumat Berkah' ini digelar untuk mendukung program pemerintah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, Polres Jaksel memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa dan siswi di lingkungan Yayasan Pesantren Assa'adah, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan pihaknya akan melakukan kegiatan tersebut secara rutin.

"Pada pagi hari ini, kita dapat melaksanakan Jumat Berkah, kemudian juga mendukung program pemerintah Bapak Presiden, pembagian makan siang gratis, anak-anak yatim, anak sekolah, yang ada di Yayasan Pesantren Assa'adah," kata Ade Rahmat Idnal di lokasi, Jumat (6/12/2024).

Dia menjelaskan kegiatan tersebut masih dalam tahap uji coba. Menurutnya, ke depan, kegiatan makan bergizi gratis akan dilakukan secara rutin di sejumlah titik di Jakarta Selatan.

Polres Metro Jaksel membagikan makanan bergizi gratis di pondok pesantren kawasan Gandaria Utara. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

"Karena program di pemerintah masih running, yang dari pemerintah anggarannya masih dihitung, namun kita berupaya start duluan, sehingga kita tidak ada kesulitan," katanya.

"Ini uji coba sudah masuk minggu yang kedua, sudah dua kali, nanti apabila berkenan mungkin nanti kita kembali lagi ke sini. Nanti langsung di kelas-kelas, masuk di pelajaran, kita bawakan makan siangnya, nanti insyaallah bisa rutin ya. Jadi nanti kita pilih beberapa tempat kita uji cobakan sambil menunggu running dari pemerintah," ucapnya.

Di tempat yang sama, pimpinan Yayasan Pesantren Assa'adah, KH Ahmad Yani Rahman, menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dia berharap program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan untuk membentuk generasi masa depan yang cerdas dan kuat.

"Alhamdulillah hari ini saya menerima Pak Kapolres beserta rombongan menyampaikan makan gratis dari pemerintah, berbagi Jumat Berkah," kata KH Ahmad Yani Rahman.

"Mudah-mudahan, insyaallah, Jumat Berkah ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadikan anak generasi yang cerdas dan kuat," harapnya.

Anggaran program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto kembali dipangkas. Semula anggaran per porsi untuk program tersebut senilai Rp15 ribu, dan kini kembali dipangkas menjadi Rp10 ribu saja.

Tentu tak sedikit yang menyampaikan kritikan. Namun, ada juga yang memberi ide. Salah satunya Chef Devina Hermawan. Dia baru-baru ini mengunggah ide di platform media sosial X (dulu Twitter) mengenai menu makanan bergizi dengan anggaran hanya Rp10 ribu.

Menurut Devina, dua butir telur dan satu kotak susu UHT sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi harian.

Tapi, apakah dua butir telur dan satu susu kotak UHT cukup untuk makanan bergizi gratis sekaligus memenuhi kebutuhan gizi?

Dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Melinda Bandung, Johanes Casay Chandrawinata menyebut ide tersebut cukup layak untuk diaplikasikan.

"Dua butir telur dan susu UHT memang kaya gizi. Susu memberikan tambahan asupan kalsium, protein, lemak, dan karbohidrat, sementara telur menyumbang protein yang penting untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/12).

Namun, kombinasi ini sebenarnya lebih ideal sebagai makanan tambahan. Terutama untuk anak yang pola makannya didominasi karbohidrat seperti nasi dan mi.

"Protein dalam susu dan telur membantu menunjang pertumbuhan optimal dan memperkuat sistem imun tapi tetap saja memenuhi asupan lain, misal buah, nasi, dan sayuran," ujarnya.

Selain itu, ada juga alternatif sumber protein lain yang lebih murah seperti tempe, tahu, atau ikan kembung, bisa menjadi pilihan lain untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas gizi.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, dokter dan ahli gizi Tan Shot Yen menyoroti tantangan konsumsi susu di Indonesia. Menurutnya, tidak semua anak menyukai susu UHT plain karena rasanya yang hambar.

"Anak-anak Indonesia cenderung menyukai susu dengan rasa manis, sehingga yang sering dikonsumsi adalah susu dengan tambahan gula atau pemanis buatan," ungkap Tan.

Sebagai solusi, Tan menyarankan agar fokus pada menu makan siang yang lebih sehat dan berbasis real food. Ia memberikan contoh menu bergizi yang tetap terjangkau, seperti nasi dengan ayam bakar dan buah melon, atau sup kacang merah dengan singkong dan telur balado.

"Banyak makanan sehat yang harganya terjangkau dan menggunakan bahan alami. Dengan kombinasi tepat, kita bisa menciptakan menu yang mendukung gizi anak tanpa harus bergantung pada makanan olahan," tambahnya.

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.