Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) merencanakan relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong tol dan jembatan. Ia mengusulkan agar masyarakat tersebut direlokasi ke Rusun Pasar Rumput.

"Saya berharap semua orang yang ada atau hidup di kolong jembatan di Jakarta dapat di relokasi ke rumah susun dengan konsep membangun tanpa menggusur. Seperti memanfaatkan Rusun Pasar Rumput itu bagus sekali yang sekaligus dapat dilaksanakan setelah Pilkada, rencana hari Senin tanggal 1 Desember 2024," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

Ara menjelaskan setelah para penghuninya direlokasi, kolong jembatan atau kolong jalan tol dapat dihias dengan mural dan tanaman hias. Dengan begitu, akan memberikan kesan indah dan membuat orang enggan membuatnya kumuh kembali.

"Dalam rangka CSR pihak swasta justru sangat senang untuk ikut terlibat dan bersinergi dalam kaitan bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki atau tinggal di hunian," katanya.

Ia memastikan sudah ada enam perusahaan besar yang ikut bersinergi. Ara terus mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat menyediakan hunian untuk masyarakat.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyambut baik rencana Ara merelokasi penghuni kolong jembatan ke rusun. Menurutnya, rencana tersebut akan membuat kolong Jalan Tol Pasar Ikan, Kunir dan Lodan bebas penghuni.

"Rusun selama 6 bulan free walaupun secara Perda ada biaya 550.000 per bulan tapi ditanggung dari CSR BUMD. Ada juga yang mau kontrak pribadi selama 2 bulan ditanggung, bulan pertama dari Pemda DKI dan bulan kedua oleh Kemensos yang keduanya di backup dengan pemberian sembako selama satu bulan," jelasnya.

Sebagai informasi, hal tersebut diungkapkan dalam rapat di Jakarta pada Senin (18/11) malam. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat progres pengerjaan 47 rumah susun (Rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya terus mengebut penyelesaian 47 rusun ASN serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN itu tampung pada tahun ini.

"Saya minta Bapak Ibu dari kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk berkomitmen menyelesaikan pekerjaan khususnya paket pekerjaan tahun 2024 ini," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/11).

Dia menegaskan, para kontraktor perlu untuk berinovasi dalam pemanfaatan teknologi yang berguna untuk percepatan dan efisiensi pembangunan.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Di mana, saat ini progres keseluruhan proyek tersebut dilaporkan mencapai 78,88%.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sebesar 78,88% dan akan dilanjutkan pada tahun 2025," ujarnya.

Perinciannya, enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29%, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02%, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53%.

Kemudian, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34%, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83%.

Terakhir yakni Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN) sebanyak 7 tower dengan progres 82,2%.

KOMPAS.com - Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memerlukan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebab, terdapat beberapa urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang juga menjadi kewenangan Pemda, seperti penerbitan perizinan hingga penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan komitmen dan bentuk dukungan Pemda agar dapat menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparannya dalam acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Pemda melakukan dan sinkronisasi dokumen teknis yang terkait sebagai bentuk dukungan perencanaan dalam penyelenggaraan bidang PKP di daerah, antara lain:

• Perumahan: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
• Sanitasi: Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
• Persampahan: Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS);
• Air Minum: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);

Kedua, melakukan optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Ketiga, melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh, serta melakukan pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh.

Kemudian, melakukan percepatan penerbitan perizinan dan sertifikasi pembangunan perumahan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Lalu, Pemda juga memastikan penyediaan PSU perumahan atau permukiman agar akses air minum/air limbah domestik/jalan/sarana persampahan dapat terpenuhi.

Berikutnya, melakukan kerja sama dalam rangka penyediaan rumah layak huni. Inovasi sumber pembiayaan di luar APBN/D seperti CSR, Ziswaf, BASNAS, dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

Terkahir, peran kelompok kerja (Pokja) dan Forum PKP (dapat melibatkan perorangan atau lembaga di luar pemerintahan) untuk membantu tugas kepala daerah meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan para pihak dalam percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

Palembang -

Bocah laki-laki berusia 6 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dilaporkan hilang tenggelam di aliran drainase di Perumahan Gading Mansion. Korban terbawa derasnya air drainase saat mandi hujan bersama temannya.

Diketahui kejadian tersebut terjadi di di aliran drainase di Perumahan Gading Mansion Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, pada Senin (18/11/2024), pukul pukul 17.30 WIB. Korban yang hilang bernama Atha Paris (6).

Kasi Operasi Basarnas Palembang, Manca Rahwanto mengatakan pihaknya mendapatkan informasi kejadian tersebut pada Senin sekitar pukul 19.30 WIB. Berdasarkan informasi tersebut Basarnas Palembang langsung menerjunkan satu tim rescuenya untuk berangkat menuju lokasi kejadian melakukan pencarian.

"Ya benar kejadian kemarin ada dua bocah yang tenggelam satu di Sukajaya satu lagi ini di Perumahan Gading Mansion Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar, kita terjunkan satu tim untuk melakukan pencarian," katanya kepada wartawan, Palembang, Selasa (19/11/2024).

Manca mengatakan kejadian berawal pada Senin sore sekira pukul 17.00 WIB, saat hujan deras korban bersama temannya mandi hujan di sekitaran rumahnya. Hujan deras menyebabkan lingkungan di wilayah perumahan tersebut mengalami banjir dan korban terpeleset masuk selokan hingga hanyut.

"Saat ini kita masih melakukan pencarian bersama Tim SAR Gabungan. Untuk metode pencarian kita lakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi Dua (2) Search And Rescue Unit (SRU). SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir selokan hingga ke rawa-rawa, sedangkan SRU 2 melakukan pencarian dengan menyisir genangan-genangan banjir di perumahan tersebut," ungkapnya.

Ditambahkan Manca, selama berlangsungnya operasi SAR turut melibatkan unsur SAR dari Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, masyarakat dan pihak keluarga.

"Semoga bocah tersebut cepat ditemukan," tutupnya.

(mud/mud)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) akan memanfaatkan tanah sitaan Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah lahan 1.000 hektare di Banten yang berasal dari sitaan koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Pembahasan Lanjutan Retribusi PBG dan BPHTB

Ara dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian tadi malam. Rencananya mereka akan membahas mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengaku belum bisa memastikan kapan Surat Edaran (SE) penghapusan retribusi PBG itu akan dikeluarkan. Namun, ia yakin dalam waktu dekat.

"Doain dalam waktu dekat. Nanti malam saya akan menaikkan jam 8 malam, di rumahnya," katanya.

Nantinya, setelah SE tersebut keluar penerbitan PBG tidak akan memakan waktu lama hingga berbulan-bulan, melainkan hanya butuh waktu 10 hari.

Pembahasan Rusun untuk Warga Kolong Jembatan

Ara juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk membahas mengenai pembangunan rumah untuk warga yang tinggal di kolong jembatan.

"Nanti malam saya rapat dengan Mendagri dan Mensos, ya mohon doanya semoga kita bisa buat saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, contohnya di Jakarta dan di Bandung, supaya kita bisa pindahkan dari bawah jembatan, supaya bisa masuk ke rumah susun," ujar Ara.

Rencananya, warga kolong jembatan itu akan direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak yakni rusun. Selain diberikan tempat tinggal, mereka akan difasilitasi berbagai pelatihan agar dapat menaikkan tingkat perekonomiannya.

(aqi/das)

Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Program BSPS harus dilengkapi dengan sarana sanitasi

Jakarta -

Pasangan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan sederet program mengenai tata kota Jakarta yang akan mereka jalankan ke depannya. Mulai dari solusi permasalahan rumah layak, skema perumahan, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.

Semua program ini ia sampaikan dalam debat ketiga Pilkada Cagub Cawagub Jakarta bertemakan Tata Kota dan Perubahan Iklim yang digelar di Jakarta, Minggu (17/11/2024).

1. Program Renovasi Bangunan

Ridwan Kamil (RK) mengawali debat dengan membawa cerita soal Ade, seorang warga Cilincing, Jakarta Utara berusia 21 tahun yang memiliki 2 anak namun tidak memiliki hunian yang layak.

"Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari gen-z usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade punya 2 anak, tidak mampu memiliki hunian layak, mengubur mimpinya untuk memiliki hunian yang layak di Jakarta. Untuk menyambung hidup susah, ini lah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang, bermuara kekumuhan ekstrem," kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, kasus seperti Mba Ade ini juga disebabkan karena kekurangan pada tata ruang Jakarta sehingga menghadirkan banyak lingkungan kumuh di kota tersebut.

"Bermuara pada kekumuhan ekstrem. Ada yang mirip pengungsian, beda jauh dengan Sudirman Thamrin yang sering dicitrakan. Mayoritasnya adalah ini. Air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah ada di mana-mana," jelasnya.

Untuk itu, ia menyiapkan sederet program perumahan, salah satunya adalah memberikan dana Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk setiap rumah di Jakarta yang ingin direnovasi.

"Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal Rp 50-100 juta per rumah," kata Ridwan Kamil.

2. Hunian Vertikal

Ia akan membangun lebih banyak bangunan vertikal baik yang berbasis TOD (Transit Oriented Development), rumah di atas pasar, stasiun, hingga sungai.

"Hunian vertikal buat Gen Z punya mimpi di Jakarta Pusat. Lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai bis akita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal," ungkapnya.

3. Konsep Bangunan yang Bisa Tekan Polisi dan Emisi

Kemudian, Ridwan Kamil ingin membangun hunian di tengah kota dan perkantoran di pinggiran. Selain itu, memanfaatkan atap-atap gedung sebagai lahan penghijauan agar efek gas rumah kaca bisa bisa ditekan. Model gedung seperti ini merupakan bagian dari strategi hijau seperti yang diterapkan di Kota Medellin, Kolombia.

"Kenapa (Jakarta) panas, kenapa (banyak) polusi? Kebanyakan gedung, kebanyakan beton, kekurangan pohon. Nah, inilah nanti dalam anggaran satu miliar satu RW, sebagian penghijauannya akan dilakukan serentak oleh 2.700 RW," ucapnya.

4. Tolak Retribusi Sampah Rumah Tangga

Terkait pengadaan retribusi sampah rumah tangga mulai 1 Januari 2025, Cawagub nomor urut 1 Suswono menolak hal tersebut. Sebagai gantinya, mereka akan menerapkan sistem zero waste di mana sampah akan dikelolah hanya sampai RT dan RW saja serta mengurangi jumlah sampah di TPA.

"Saya sendiri sependapat retribusi ini belum dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun budaya zero waste. Inilah yang saya kira perlu ditekankan kepada setiap rumah tangga, bahkan kita juga perlu ada daur ulang, saya kira berskala rumah tangga RT maupun RW," jelasnya.

Untuk mendukung skema pengelolaan sampah ini, mereka ingin menyediakan mesin pengolahan sampah di tingkat RW.

"Oleh karena itu, nanti kami mengatasi permasalahan itu melalui pengelolaan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.Saya harapkan ada mesin-mesin modern dimungkinkan pengelolaan sampah itu habis di tingkat RW. Kalau pun ada sisa, tentu itu bisa di pembuangan akhir, tetapi dengan volume yang sangat kecil. Jadi intinya bagaimana membangun budaya dari rumah tangga," lanjutnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Debat ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta telah selesai dilakukan dengan tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim. Salah satu topik yang kerap disinggung dalam acara tersebut terkait dengan permukiman.

Cagub DKI Jakarta Nomor Urut 03, Pramono Anung membuka debat dengan menyatakan komitmen untuk menata kawasan kumuh di Jakarta. Kawasan kumuh ini menurutnya jadi gambaran ada disparitas sosial yang terjadi di Jakarta.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, Gatot Subroto saja. Setelah hampir 2,5 bulan berkeliling Jakarta, kami mendapati 445 RW kampung kumuh," ujar Pramono, membuka debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan, Minggu (17/11/2024).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di permukiman Jakarta, paslon Pramono-Rano memiliki beberapa cara yang akan dilakukan. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan beberapa kawasan kumuh, seperti di Tanah Tinggi, Kampung Bayam, hingga Tambora. Di sana, dia mendapati sanitasi yang buruk dan hunian tidak layak.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya tak hanya akan menata kampung kumuh tersebut sekaligus menyediakan hunian layak dan terjangkau.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Permasalahan sampah di Jakarta memang tidak ada habisnya. Menurut Cawagub No. 03, Rano Karno, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.

(abr/das)

Nusa Tenggara Barat (NTB): Pemerintah tengah gencar membangun rumah rakyat untuk merealisasikan Program 3 juta Rumah. Namun, lahan yang terbatas semakin mempersulit pemerintah untuk membangun rumah tapak.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melihat potensi pemanfaatan lahan untuk pembangunan mixed use building di sejumlah kota-kota besar di Indonesia ke depan cukup besar.

Adanya mixed use building seperti bangunan vertikal selain dapat menggabungkan beberapa fungsi dalam satu bangunan seperti hunian dan perkantoran, juga bisa untuk kegiatan usaha lain dan pendidikan.
"Saat ini pembangunan mixed use building jadi tren di kawasan perkotaan. Jadi lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi baik tempat tinggal maupun hal lainnya seperti perkantoran dan lainnya," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Senin, 18 November 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah daerah bisa mendorong pembangunan hunian vertikal seperti Rusun yang mungkin tidak terlalu tinggi yakni sekitar empat lantai. Lalu masyarakat yang tinggal di kawasan padat kemudian dipindahkan lalu di lantai bawahnya untuk orang berdagang sehingga membuat ekosistem tempat tinggal dan perekonomian berjalan dengan baik.

"Rusun yang dibangun bisa juga sebagai tempat relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan padat atau pinggir bantaran sungai. Jadi penataan kawasan agar tidak kumuh bisa dimulai sejak dini," jelas dia.

Fahri Hamzah menjelaskan untuk penempatan orang tua yang sudah berusia lanjut mungkin tinggalnya dilantai pertama dan anak-anak muda yang sudah berkeluarga di lantai atasnya. Sedangkan dilantai bawah bisa digunakan sebagai kios untuk tempat usaha dan berdagang sehingga ada perputaran ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik," ungkap dia.

Selain itu, pembangunan mixed use building juga bisa dimanfaatkan sebagai perkantoran dan hunian. Dirinya mencontohkan pembangunan Rusun dan perkantoran dalam satu lokasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu dilakukan.

"Rusun hunian Aparatur Sipil Negara juga bisa dibangun bersama perkantoran. Jadi kantornya di bawah dan ASN nya tinggal di atas namun perlu pengelolaan yang baik," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, Arifman menerangkan, saat ini proses pembangunan mixed use building untuk hunian ASN PUPR dan perkantoran sedang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat. Lokasinya berada di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Hunian vertikal ini akan dibangun setinggi delapan lantai di atas tanah seluas 2.500 meter persegi. Unit hunian di Rusun ini sebanyak 72 unit terbagi menjadi dua yakni tipe 36 dan tipe 45 dan diperkirakan mampu menampung sebanyak 216 orang. Peruntukkan lantai 1 hingga 3 digunakan sebagai ruang serbaguna misalnya untuk kebutuhan kantor dan sisanya untuk hunian.

"Kami targetkan akhir tahun ini Rusun ini selesai dibangun. Setiap unit Rusun akan dilengkapi dengan meubelair didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), landskap, drainase, sumur resapan dan konsep bangunan hijau," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Jakarta -

Pengembang menilai konsep hunian berimbang sangat baik untuk mendukung program 3 juta rumah. Konsep ini dapat dijalankan dengan bantuan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) sebagai eksekutornya.

Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengaku sudah membuat konsep dan mengusulkan BP3 sebagai eksekutor aturan hunian berimbang kepada pemerintah. Ia menyebut konsep ini sudah diterima dan masuk dalam buku putih satgas dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"BP3 itu adalah eksekutor di lapangan bagaimana konsep 1-2-3 hunian berimbang. Bagaimana hunian berimbang itu konsepnya memberikan kontribusi terhadap negara untuk kepentingan masyarakat MBR. Itu jelas undang-undangnya ada dan itu harus dilaksanakan karena ini undang-undang," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, ia mengatakan BP3 bisa fokus mengurus perumahan, sementara kementerian otoritasnya lebih ke birokrasinya. BP3 akan menjadi eksekutor di lapangan yang mengelola rumah tidak layak huni, rumah rusak, serta rumah yang mengalami kredit macet. Mengingat, hingga kini tidak ada bank yang mau mengurus rumah-rumah 'mangkrak' akibat PHK (pengakhiran hubungan kerja) massal dan lain sebagainya.

"BP3 itu saya perhatikan konsepnya bagus sekali untuk rakyat, konsepnya bagus sekali untuk para pengembang. Dan terhadap hunian berimbang 1-2-3, konsepnya bagus ada di situ. Jadi mudah-mudahan nanti BP3 ini segera terealisasi oleh pemerintahan sekarang karena sebenarnya BP3 itu kan sudah (ada konsepnya sejak) tiga tahun lalu," ucapnya.

Menurutnya, wacana BP3 merupakan kabar baik untuk masa depan para pengembang. Sebab, nantinya tidak ada lagi istilah kesusahan pembiayaan.

Junaidi menjelaskan undang-undang yang terkait hunian berimbang 1-2-3. Pengembang yang membangun satu rumah mewah, harus membangun dua rumah sedang dan tiga rumah sederhana.

"Nah, untuk pengusaha yang besar-besar yang selama ini kaya karena ngurusin rumah-rumah besar itu diwajibkan partisipasi, kontribusi terhadap hunian yang hunian berimbang ini ada dua (rumah sedang) ada tiga (rumah sederhana. Itu yang harusnya dijalankan dari dulu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)