JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan akan membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah di Kelurahan/Desa setiap tahunnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan, program 3 juta rumah akan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu juga, mendorong kewirausahaan sekaligus mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan dengan target pembangunan atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," ujar Maruarar dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, jelas Maruarar, pembangunan perumahan secara tidak langsung juga akan membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Kementerian PKP juga akan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan pada tahun anggaran 2025 mendatang Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta rumah sebesar Rp5,27 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR di mana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," kata dia.

Sebagai informasi, adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM.

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,27 triliun tersebut berasal dari Inspektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun, dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Diharapkan, dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program 3 juta rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," katanya.

(Dhera Arizona)

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Belum lagi, adanya keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis. Sebab, calon pembeli mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari program 3 juta rumah.

"Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak costumer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," tuturnya.

"Nah peta jalan 3 juta rumah menjadi penting salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semacam itu dan hari ini sedang ada suasana yang seperti itu, rakyat menunggu tidak jadi men-DP rumah-rumah subsidi kita dan beberapa menjadi penghambat juga bagi proses pengadaan rumah terutama akses yang perlu dipastikan bahwa ini bukan soal bagi-bagi rumah gratis, mungkin ada yang dibagi secara gratis tapi kira-kira berapa persen dan selebihnya seperti apa skemanya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud, bukan hanya menjadi omongan belaka.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," paparnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya program akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat membangun sumur bor di perumahan relokasi gempa tahap III di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur, untuk memenuhi kebutuhan air warga yang sempat mengeluhkan airnya tidak layak konsumsi.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Cianjur Hendri Prasetyadi di Cianjur Selasa mengatakan, untuk sementara kebutuhan air warga perumahan relokasi tahap III di pasok dari tangki air Perumdam dan Dinas Perkim Cianjur sebelum sumur bor tuntas dibangun.

"Di perumahan relokasi Babakankaret terdapat 190 kepala keluarga yang mengandalkan satu sumber air yang baku mutunya belum layak di konsumsi, sehingga akan dibangun sumur bor serta memanfaatkan sumber mata air terdekat," katanya.

Terkait sumber mata air terdekat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan segera meninjau sejumlah titik di Desa Babakankaret yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi warga terdampak gempa, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Cugenang.

Sumber air tersebut akan menjadi pilihan lain dalam pemenuhan air bersih untuk ratusan kepala keluarga itu, sambil menunggu pembangunan sumur bor tuntas dilakukan, sehingga warga tidak lagi harus membeli air untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kami mencari solusi lain bersama pihak desa yang memiliki beberapa titik sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan, sehingga sambil menunggu sumur bor tuntas dibangun, masalah air sudah dapat diatasi," katanya.

Kepala Desa Babakankaret Isep Solihin mengatakan, di wilayah tersebut terdapat sejumlah mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi, di mana pekan ini pihaknya bersama dinas terkait akan meninjau langsung ke sejumlah lokasi titik mata air.

"Kami akan meninjau langsung bersama dinas terkait sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi agar warga tidak lagi membeli air untuk kebutuhan rumah tangga, sambil menunggu sumur bor tuntas," katanya.

Seperti diberitakan, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang di perumahan relokasi gempa Babakankaret, Cianjur.

Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat membangun sumur bor di perumahan relokasi gempa tahap III di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur, untuk memenuhi kebutuhan air warga yang sempat mengeluhkan airnya tidak layak konsumsi.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Cianjur Hendri Prasetyadi di Cianjur Selasa mengatakan, untuk sementara kebutuhan air warga perumahan relokasi tahap III di pasok dari tangki air Perumdam dan Dinas Perkim Cianjur sebelum sumur bor tuntas dibangun.

"Di perumahan relokasi Babakankaret terdapat 190 kepala keluarga yang mengandalkan satu sumber air yang baku mutunya belum layak di konsumsi, sehingga akan dibangun sumur bor serta memanfaatkan sumber mata air terdekat," katanya.

Terkait sumber mata air terdekat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan segera meninjau sejumlah titik di Desa Babakankaret yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi warga terdampak gempa, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Cugenang.

Sumber air tersebut akan menjadi pilihan lain dalam pemenuhan air bersih untuk ratusan kepala keluarga itu, sambil menunggu pembangunan sumur bor tuntas dilakukan, sehingga warga tidak lagi harus membeli air untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kami mencari solusi lain bersama pihak desa yang memiliki beberapa titik sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan, sehingga sambil menunggu sumur bor tuntas dibangun, masalah air sudah dapat diatasi," katanya.

Kepala Desa Babakankaret Isep Solihin mengatakan, di wilayah tersebut terdapat sejumlah mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi, di mana pekan ini pihaknya bersama dinas terkait akan meninjau langsung ke sejumlah lokasi titik mata air.

"Kami akan meninjau langsung bersama dinas terkait sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi agar warga tidak lagi membeli air untuk kebutuhan rumah tangga, sambil menunggu sumur bor tuntas," katanya.

Seperti diberitakan, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang di perumahan relokasi gempa Babakankaret, Cianjur.

Sehingga pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," kata Maruarar saat melakukan kunjungan ke Cianjur.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dana pembangunan rumah akan diambil dari anggaran kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Boy Thohir.

"Mudah-mudah bulan Desember ini akan jalan (groundbreaking). Kalau enggak di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengatakan rumah tersebut akan dibangun juga di atas tanah milik Boy Thohir. Konsep ini berbeda dengan rumah yang sebelumnya dibangun di Tangerang, Banten, yakni Ara menyediakan lahan sementara Agung Sedayu Group akan membangun rumahnya.

Namun, Ara enggan menyebutkan berapa rumah yang akan dibangun oleh Boy Thohir.

Ara mengatakan pembangunan rumah yang dilakukan Aguan maupun Boy Thohir murni bantuan dari pengusaha tersebut. Ia membantah pemerintah menjanjikan sesuatu kepada mereka.

"(Pemerintah) enggak menawarkan apa-apa. Mereka mau nyumbang aja. Pak Aguan mau bangun aja, (Boy Thohir) yang di Kalimantan juga mau bangun aja. Karena mereka kalau tidak salah bangun di tempat mereka berusaha," katanya.

Aguan sebelumnya menghabiskan Rp60 miliar untuk ikut membantu program 3 juta rumah. Dana itu diambil dari anggaran CSR perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dana akan digunakan untuk membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 november 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Sementara itu, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 2.314.806.849.000 dengan rincian pembagiannya sebesar Rp 2.192.387.697.000 untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Rp 112.419.152.000 untuk Kementerian Transmigrasi.

"Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya sekali lagi.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyebutkan membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp 48,4 triliun untuk tahun 2025.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk beberapa program bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," tuturnya.

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi akan dilakukan dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada pula perencanaan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp 5,274 triliun untuk tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 116.227.045.313.000. Saat Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP pun didistribusikan untuk kedua Kementerian tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ara dengan Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendapat anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.274.391.058.000 sementara Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110.952.654.255.000.

Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan Kementerian PKP akan terdiri dari 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp 0,359 triliun, Itjen Rp 0,009 triliun, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 triliun, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 triliun, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 0,078 triliun," kata Ara dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Rincian Pagu Anggaran 2025 Kementerian PKP Rp 5,274 T

Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 T

- Pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- Optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, peningkatan kualitas Permukiman kumuh Kawasan Jembol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo, dan Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan

Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 T

- Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS di seluruh provinsi

- Lanjutan Rumah Khusus untuk DOB, pembangunan Rusus Suku Moi, lanjutan pembangunan Rusus pascabencana di Ternate, pembangunan Rusus Malawi tahap 1, dan Pembangunan Rusus pascabencana di Lebak

Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 T

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun MBR terdampak IKN, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC), lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 tower

- Pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama

- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR di seluruh provinsi

Ditjen Tata Kelola dan pengendalian Risiko Rp 0,078 T

- Pelaksanaan tata kelola, pengendalian risiko, dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Inspektorat Jenderal Rp 0,009 T

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga, penyusunan rancangan NSPK pengawasan, serta layanan pengawasan, layanan audit dengan tujuan tertentu, layanan audit kinerja, layanan review RKA-K/L dan layanan review laporan keuangan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur

Sekretaris Jenderal Rp 0,359 T

- Gaji dan tunjangan, tata kelola/administrasi pegawai, layanan operasional perkantoran, layanan data dan informasi publik, pembentukan produk hukum, pembinaan pengelola keuangan, pengelolaan BMN, serta analisis pelaksana kebijakan

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 November 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan tidak akan ada tambahan anggaran untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lasarus menyatakan, anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan dalam rapat kerja dengan Komisi V pada awal September yang lalu, sebelum Kementerian PUPR dipecah menjadi dua.

Pada rapat itu disahkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313. Kemudian, pada tanggal 29 November 2024, pihaknya telah menerima surat Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya sudah meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar dia saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,27 triliun untuk pagu anggaran 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan alokasi anggaran itu berasal dari pengalihan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang semula mendapat pagu TA 2025 mencapai Rp116,22 triliun.

“Dari total pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,227 triliun, kemudian pagu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat Rp110,961 triliun dan biaya pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,274 triliun,” kata dalam Raker di Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Dia merinci, alokasi anggaran untuk Kementerian PKP itu berasal dari 4 keran, pertama berasal dari anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan sebesar Rp5,78 triliun. Kemudian, dari Ditjen Cipta Karya pengembangan kawasan permukiman Rp137 miliar.

Selanjutnya, berasal dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan sebesar Rp49 miliar dan terakhir berasal dari alokasi anggaran inspektorat jenderal Rp9 miliar.

“Anggaran lain sektor perumahan adalah alokasi anggaran dari BA BUN sebesar Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebesar 234.200 unit. Terdiri dari FLPP 200.000 unit. Tapera 14.200 unit serta alokasi anggaran untuk SSB dan SBUM,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut tidak akan ada penambahan anggaran untuk mitra kerja Komisi V DPR RI untuk tahun 2025, termasuk untuk Kementerian PKP.

“Berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PU dan Perumahan, Desa, PDT dan Transmigrasi,” jelasnya

Lasarus melanjutkan, nantinya kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Transmigrasi anggarannya bakal dialokasi dari pagu anggaran Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Perinciannya, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Kementerian PU mendapat pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5,27 triliun, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp2,19 triliun, serta Kementerian Transmigrasi yang mendapat alokasi paling buncit sebesar Rp122,41 miliar.

“Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini,” tegas Lasarus.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana mengelola lahan seluas lima hektare milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), terletak di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Tapi Menteri Maruarar harus berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. #maruararsirait #erickthohir #lahankalijodo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro-rakyat ini perlu didukung dan dilanjutkan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah yang digelar BTN di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut sejumlah usulan perubahan pelaksanaan FLPP pada tahun 2025:

Kuota Ditambah Jadi 800.000 Unit

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pengembang dan perbankan dinilai sangat mendukung apabila kuota FLPP ke depan ditingkatkan jumlahnya.

"Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil," katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon L Napitupulu menyambut baik rencana Kementerian PKP yang ingin menaikkan kuota FLPP pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pihaknya akan membicarakan hal ini secara intens dengan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta asosiasi perumahan terkait.

"Kami diskusi dan menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200.000-an menjadi angka 800.000-an," ucap Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Saat ini, BTN juga sedang mendiskusikan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaannya nanti.

Nixon pun berharap agar kenaikan kuota FLPP tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Porsi APBN dan Perbankan dalam FLPP Jadi 50:50

Ara mengusulkan adanya perubahan proporsi anggaran FLPP yang di dalamnya berasal dari APBN dan perbankan.

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP yaitu 75 dari APBN dan 25 dari perbankan, atau 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan anggaran dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," terang Ara dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Hal senada juga pernah disampaikan Nixon. Bahwa, komposisi anggaran FLPP tahun 2025 diusulkan menjadi 50:50.

"Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen likuiditasnya," imbuhnya dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Tenor Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir dan Maruarar Sirait sepakat untuk mendorong adanya perpanjangan tenor KPR subsidi alias FLPP menjadi hingga 30 tahun.

Seperti diketahui, masa tenor maksimal KPR FLPP ialah 20 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, cicilannya akan jauh lebih murah," ujar Erick usai menemui Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut dia, skema tersebut tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan lain, Nixon menambahkan, kendati tenornya diperpanjang menjadi 30 tahun, masa subsidi yang diberikan cukup sampai 10 tahun.

Pasalnya, ia menilai cukup banyak masyarakat yang sudah bisa melunasi cicilan KPR dalam rentang waktu 10 tahun sampai 11 tahun.

"Tapi, enggak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun. Nanti kami buat tenor yang panjang sampai 30 tahun," tuntas Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).