Kawanan gajah liar di perbatasan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung masuk ke permukiman warga. Kawanan gajah itu merusak 15 rumah hingga mengambil hasil panen warga.

Dilansir detikSumbagsel, diketahui ada 18 gajah yang masuk permukiman tepatnya di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, sekitar pukul 01.00 WIB. Warga Tanggamus, Endang susanti bercerita bahwa saat gajah-gajah itu membuat suara keras hingga dirinya terbangun dari tidur.

Dia menyebut gajah merusak semuanya. Selain itu, hasil panen seperti beras juga dimakan oleh Gajah.

"Kami itu lagi istirahat, lagi tidur. Tiba-tiba ada suara keras, nggak tahunya suara itu dari kawanan gajah. Gajah-gajah merusak semuanya, mereka ini ambil hasil panen kaya beras, gabah itu semua dimakan," katanya, Jumat (15/11/2024).

Melihat hal itu, dia dan keluarganya langsung meninggalkan rumah karena takut. Tak lama kemudian, kawanan gajah itu meninggalkan rumah Endang.

"Iya langsung ke luar rumah, takut. Semua warga langsung keluar semua dari dalam rumah, terus nggak lama kawanan gajah itu pergi," jelasnya.

Seperti diketahui 15 rumah rusak akibat kawanan gajah tersebut. 5 dari 15 rumah itu mengalami rusak berat.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, mengatakan hingga sore tadi, kawanan gajah berjumlah 18 ekor masih berada sekitar kawasan pemukiman warga. Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati.

"Hingga saat ini, hasil keterangan tim yang berada di lokasi bahwa kawanan gajah liar tersebut masih berada di sana. Maksudnya, dekat dengan kawasan atau pemukiman warga yang tadi malam didatanginya, kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati," tandasnya.

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

JAKARTA, investor.id – ID FOOD menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Hal ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergitas dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Pemenuhan Gizi Nasional antara ID FOOD dan BGN.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, kerja sama antara ID FOOD dan BGN menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis seperti, sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.

“Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait Program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” ujar Sis Apik melalui keterangan resmi pada Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan, selanjutnya ID FOOD dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya.

“Prinsipnya kerja sama ID FOOD dan BGN akan mengelaborasi kompetensi masing-masing pihak. Dalam hal ini, ID FOOD sebagai produsen pangan dengan komoditas yang beragam tentunya siap untuk menjadi agregator dalam penyediaan komoditas pangan, bahan baku, dan distribusi guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat termasuk program Makan Sehat Bergizi,” terang Sis Apik.

Terkait kesiapan ID FOOD sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas.

“Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtaker dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat inklusif,” jelasnya.

Sis Apik mengatakan, saat ini ID FOOD merupakan BUMN yang mengelola komoditas pangan paling beragam. Untuk pemenuhan karbohidrat, ID FOOD memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri.

Untuk pemenuhan lemak dan protein ID FOOD memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, juga ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

“Kami juga memproduksi komoditas pangan pendukung, seperti gula, garam, dan minyak goreng, serta memiliki anak perusahaan yang menjalankan aktivitas distribusi dan logistik yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo,” sebutnya.

Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID FOOD memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua. “Adapun 1.085 gudang tersebut terdiri dari, 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19 ribu ton,” paparnya.

Pemanfaatan Aset Idle

Sis Apik mengatakan, sebaran sarana logistik yang luas milik ID FOOD ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia.

“Mengingat, faktor distribusi dan logistik turut memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas distribusi pangan bergizi berjalan merata dan tepat sasaran,” ucapnya.

Selain itu, ia menambahkan, ID FOOD juga melakukan pemanfaatan aset idle untuk dijadikan Satuan Layanan Makan Bergizi.

“Saat ini, ID FOOD telah menyiapkan sejumlah titik aset yang dapat dioptimalkan untuk Satuan Layanan Makan Bergizi yang dapat berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi Makan Sehat Bergizi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sebelumnya ID FOOD juga telah berhasil menjalankan sejumlah program pangan pemerintah seperti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting.

“ID FOOD telah berperan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok penting melalui program CPP sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022. Saat ini ID FOOD mengelola total 10 komoditas pangan,” ungkap Sis Apik.

Untuk penyaluran bantuan pangan penanganan stunting, ID FOOD telah menyalurkan bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024 kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS).

“Pada tahun 2024, kami telah berhasil merealisasikan 100% penyaluran bantuan pangan stunting sebanyak 8,6 juta paket pangan berupa daging ayam dan telur ayam di 7 Provinsi,” katanya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID FOOD. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan percepatan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

Menurutnya, program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Sehingga dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Ia menambahkan, program kerja sama ini juga tidak hanya memberikan manfaat pada perbaikan gizi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterserapan komoditas pangan lokal sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, berharap proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dipercepat.

Hal itu disampaikan Sirait saat rapat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Kamis (14/11/2024).

Sirait mengungkapkan pihaknya telah meninjau lokasi yang dipersiapkan untuk relokasi warga pada Rabu (13/11/2024).

Namun lokasi yang dimaksud cukup berat, lantaran berada di ketinggian sehingga butuh waktu lama dan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur.

"Itu bisa lima sampai enam bulan, karena medannya sekitar 30 derajat. Cukup besar apalagi buat 2.000-an (rumah) itu banyak orang dan tinggi. Kami jalan sekitar 6 kilometer dan sudutnya tinggi. Itu medannya cukup berat," ungkapnya.

Sirait berharap ada lokasi baru yang lebih mudah dijangkau agar pembangunan infrastruktur untuk korban erupsi dipercepat.

"Maksud saya pengungsi sebaiknya jangan lama-lama di sini (tempat pengungsian). Kalau kita bangun lima bulan, bangun rumah lima bulan, itu sudah hampir satu tahun,” tandasnya.

Dia berharap dukungan Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan Penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid untuk mencari lokasi yang sudah siap dipakai.

“Supaya bangun rumah, termasuk sekolah. Supaya lebih cepat pindahnya,” pungkas Sirait.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar penentuan titik relokasi warga terdampak harus didahului dengan dialog bersama warga.

"Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dahulu berdialog dengan warga. Jangan sampai nanti sudah dibangun tapi tempatnya tidak ditinggali,” ujarnya.

Seekor harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) dilaporkan terjebak dalam kandang besi milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (Sumbar) di Kabupaten Solok. BKSDA Sumbar sedang mengevakuasi harimau itu.

"Iyah (harimau diamankan). Kita sedang proses evakuasi. Semoga semua lancar," kata Kepala BKSDA Sumbar, Lugi Hartanto kepada detikSumut, Kamis (14/11/2024).

Lugi mengatakan, harimau Sumatera itu tertangkap di Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Setelah harimau yang belum diketahui jenis kelaminnya itu keluar dari kawasan beberapa waktu ke belakang ini.

"Memang kita jebak, karena sering keluar kawasan. Dan dia kita amankan barusan. Tapi kita belum bisa pastikan harimau ini jantan atau betina. Nanti kita informasikan lebih lanjut," ungkapnya.

Terpisah, Kapolsek Gunung Talang, AKP Defrianto menyebut harimau tersebut diamankan tadi pagi sekira pukul 08.00 WIB. Sementara harimau tersebut masuk perangkap yang sudah dipasang BKSDA Sumbar sejak 30 Oktober 2024 lalu.

"Harimau itu kita amankan tadi pagi sekira pukul 08.00 WIB. Dia masuk ke perangkat milik BKSDA Sumbar," kata AKP Defrianto kepada detikSumut.

Defrianto mengatakan, saat ini pihak BKSDA Sumbar bersama pihak terkait sedang menunggu kedatangan dokter hewan untuk membantu proses evakuasi harimau tersebut.

"Kita sedang menunggu dokter hewan untuk membius harimau tersebut. Agar selanjutnya harimau itu bisa dibawa ke pusat rehabilitasi harimau di Dharmasraya. Untuk proses ini saat ini sedang berlangsung," ujarnya.

Defrianto juga mengaku harimau tersebut sudah hampir 2 bulan belakangan ini masuk ke permukiman masyarakat. Sehingga aktivitasnya membuat resah masyarakat sekitar.

"Harimau ini sudah 2 bulan ke belakang masuk permungkiman. Sehingga pihak terkait juga sudah melakukan penghalauan sebelum harimau ini masuk perangkap BKSDA tadi," tutup Kapolsek.

Video: Penampakan Harimau yang Kerap Masuk Permukiman Warga di Solok

Video: Penampakan Harimau yang Kerap Masuk Permukiman Warga di Solok

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, NTT. Lahan relokasi itu disiapkan seluas 50 hektare.

"Tugas kita kan hanya nyiapin lahan sama memastikan lahannya clean and clear karena mau dibangun permukiman," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Nusron menekankan pihaknya hanya menyiapkan lahan. Sementara yang membangun Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman.

"Untuk mengganti rumah penduduk yang terkena dampak, yang membangun Menteri PKP Perumahan Kawasan Permukiman, kami nyiapin lahan, lahannya clean and clear," ungkapnya.

Menurutnya, lahan tersebut adalah lahan milik adat dengan status hak ulayat. Namun pihak adat setempat telah menyetujui lahannya digunakan untuk relokasi permukiman terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Itu 50 hektare, tanah ulayat, punya adat, dan suku adatnya sudah setuju, itu tidak ada ganti rugi, karena itu tanah adat, tanah ulayat, itu sukarela, karena ingin menolong saudara-saudaranya," katanya.

"Pembangunannya nanti dari pemerintah, oleh Menteri PKP, tugas kami hanya menata tanah ini clear and clear, sama proses sertifikasinya, supaya tidak jadi masalah," jelasnya.

Simak juga video: Momen Gibran Sambangi Korban Erupsi Lewotobi Laki-laki

[Gambas:Video 20detik]

Masih banyak rumah tidak layak huni di kawasan permukiman padat penduduk kota Jakarta. Kawasan tersebut membutuhkan penataan agar bisa meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, pemerintah dapat meremajakan permukiman padat penduduk dengan mengubahnya menjadi rumah susun. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui seperti mengecek status kepemilikan tanah dan bermusyawarah dengan masyarakat.

"Solusi penataan permukiman kumuh dilakukan dengan lima langkah, yakni pertama cek legalitas peruntukan lahan dan sertifikat hak milik tanah yang dihuni warga. Kedua, jika sesuai peruntukan maka dapat dilakukan peremajaan permukiman padat. Ketiga, konsolidasi lahan dan negosiasi dengan warga solusi menata ulang permukiman," ujar Yoga kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Selanjutnya, permukiman tersebut dibongkar dan dibangun rumah susun dengan status kepemilikan (rusunami) atau sewa (rusunawa). Hal ini bermaksud agar warga bisa memiliki hunian dengan luas yang lebih layak. Adapun masyarakat bisa sementara waktu tinggal di rusun terdekat, dibiayai pemerintah daerah Jakarta.

"Keempat, permukiman diubah menjadi rusunawa atau rusunami. Kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat, dan bebas kebakaran," katanya.

"Kelima, implementasi solusi yang telah disepakati, selama pembangunan rusunawa atau rusunami, warga di permukiman padat ditampung sementara di rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung penuh Pemda Jakarta," sambungnya.

Menurutnya, permukiman padat yang tidak layak huni menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuni. Mengingat, rumah berukuran kecil, berdekatan dengan rumah lain, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan fenomena ini sudah menjalar ke kota satelit Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Begitu juga dengan kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena tersebut berawal dari masyarakat daerah yang pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Menurutnya, solusi yang perlu dilakukan adalah membangun daerah di luar Jakarta, sehingga masyarakat terpenuhi perekonomian dan tidak perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," terangnya.

Ia mengatakan pembangunan daerah kawasan perlu ditata dengan membuat permukiman terjangkau, layak huni, dan strategis. Lalu, permukiman bisa dibangun secara vertikal sebagaimana di kota-kota besar di luar negeri.

"Di Jakarta, apartemen itu untuk orang kaya, padahal di negara-negara maju orang yang memiliki uang pasti punya rumah tapak. Ini paradox di negara ini," ucapnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62) viral karena tinggal rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ia tinggal di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11) lalu.

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga hanya bisa tinggal bersamanya. Ia berbagi ruang sempit sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta punya satu persoalan yang hingga kini belum selesai, yakni masih banyak pemukiman padat penduduk yang cenderung kumuh dan tidak layak huni. Untuk mengatasi persoalan tersebut salah satu strategi yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan rumah melalui corporate social responsibility (CSR) swasta.

Ketua Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sapto Nugroho mengungkapkan upaya yang sudah Pemprov lakukan untuk menata permukiman padat penduduk adalah membangun rusun. Lalu, upaya lain adalah program konsolidasi tanah vertikal (KTV). Program ini dapat menata rumah warga serta memperluas ruang rumah.

"Penduduknya banyak sementara harga tanah sama rumah mahal. Tetapi sekarang kan udah ada program dari pemda konsolidasi tanah vertikal, sudah ada di Palmerah dan Tanah Tinggi dan itu menjadikan luas rumahnya relatif tambah besar," ujar Sapto kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Sapto mengatakan sudah ada dua bangunan KTV yang terealisasi di Jakarta, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut adalah bantuan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi untuk sejumlah keluarga di kawasan padat penduduk.

Ia menjelaskan KTV adalah hamparan tanah milik sejumlah warga dengan rumah-rumah dalam kondisi kurang layak dan tidak tertata yang kemudian diubah menjadi rumah susun.

"Konsolidasi tanah vertikal itu dalam satu hamparan site itu terdiri dari beberapa pemilik kemudian tanahnya bangunan rumahnya sempit terus nggak beraturan juga terus kondisinya buruk pencahayaan kurang. Nah di situ lokasi tanah yang sama rumah padat itu rumah susun melalui KTV," terangnya.

Berdasarkan bangunan KTV yang sudah terealisasi, Sapto mengatakan KTV di Tanah Tinggi berupa bangunan empat lantai berisi 12 unit di atas lahan 104 meter persegi. Sementara KTV di Palmerah ada 9 unit biasa dan 1 unit untuk difabel di atas lahan 90 meter persegi.

Namun, program ini tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab, program ini membutuhkan persetujuan dari sejumlah pemilik rumah yang tinggal dalam satu area tanah.

"Palmerah dan Tanah Tinggi bisa dilaksanakan karena kemudahan tanah (yang akan dibangun) nggak terlalu luas. (Lalu) yang mengikuti program itu masih satu kerabat (atau) satu keluarga, jadi untuk musyawarahnya (persetujuan mengubah rumah menjadi bangunan KTV) lebih mudah," katanya.

Selain itu, Pemprov masih mengandalkan dana dari swasta untuk membangun KTV untuk masyarakat. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih diperuntukkan untuk mengelola fasilitas umum.

"Sebenarnya diharapkan CSR-CSR lain (untuk menjalankan program) konsolidasi tanah vertikal," ungkapnya.

Sebelumnya, masih ada banyak warga yang tinggal di permukiman padat yang rumahnya tidak layak huni, seperti yang pernah dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia mempunyai rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter yang sempat dihuni bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11) lalu.

Rumah Nenek Hasna tidak layak huni karena terlalu sempit dan ada banyak kerusakan. Ia mengeluh kesempitan, belum lagi sering terjadi kebocoran ketika hujan.

"Sempit, pusing kepala. Lihat aja kasurnya begini," imbuhnya.

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang menjalin kerja sama dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatra Barat untuk mendukung pembangunan 3 juta unit rumah yang menjadi program dari pemerintah pusat.

Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra mengatakan sangat antusias untuk memulai kerja sama yang strategis antara PT Semen Padang dan REI dalam melaksanakan pembangunan perumahan di wilayah kerja REI Sumbar.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam menyukseskan program pembangunan 3 juta unit rumah yang dicanangkan oleh pemerintah RI," katanya, Rabu (13/11/2024).

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup fasilitas dan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan perumahan oleh DPD REI Sumbar, serta pemanfaatan produk-produk PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG untuk percepatan pembangunan perumahan di Sumbar.

Indrieffouny berharap melalui kerja sama tersebut, PT Semen Padang bersama dengan DPD REI Sumbar, dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Semoga kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik menuju masa depan yang lebih sejahtera," sebutnya.

Dia menyatakan PT Semen Padang siap mendukung REI Sumbar dalam menyukseskan pembangunan 3 juta unit rumah itu, karena sebagai perusahaan semen yang telah berusia lebih dari satu abad berperan dalam pembangunan Indonesia.

Untuk itu PT Semen Padang, terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan mendukung penuh proyek-proyek pembangunan perumahan.

Selain produk semen, lanjut Indrieffouny, produk unggulan lainnya yang ditawarkan adalah Sepablok atau Semen Padang Interlock yang merupakan produk sejenis bata seperti lego.

Dengan demikian dalam proses pembangunannya yang mudah dan cepat merupakan solusi praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Bahkan, membangun rumah dengan menggunakan Sepablock juga lebih hemat 10 persen dibandingkan material lain, serta telah teruji sebagai produk yang aman gempa," tegasnya.

Penghematan tersebut, kata Indrieffouny, karena kolom dan balok dinding Sepablock dibangun bersamaan dengan dinding, dan tidak perlu di plester atau pun di aci. Lama pengerjaannya juga jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan material lain.

"Di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan rumah dengan menggunakan Sepablock bisa selesai dalam 15 hari," jelasnya.

Dia berharap melalui kerja sama ini, PT Semen Padang bersama DPD REI Sumbar dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketua DPD REI Sumbar Satria Eka Putra menyatakan kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan suatu kesempatan yang menggembirakan, karena REI Sumbar bisa ikut berperan dalam pembangunan.

"Kami dari REI tentu siap mendukung PT Semen Padang dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman yang nyaman, berkualitas dan terjangkau," ungkapnya.

Menurutnya, kerja sama dengan PT Semen Padang ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan, khususnya untuk rumah subsidi yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik kerja sama ini, dan kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan langkah strategis," kata dia.

Dia melihat perusahaan PT Semen Padang adalah produsen semen terkemuka yang memiliki reputasi sangat baik dalam menyediakan produk-produk berkualitas.

"Kami yakin dengan dukungan PT Semen Padang, proyek perumahan di Sumbar akan berjalan lancar dan efisien," sebut Satria.

Terkait dengan produk Sepablock dan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh produk tersebut, Satria pun mengakui bahwa kedepan akan banyak masyarakat yang tertarik dengan produk terbaru tersebut, dan diharapkan seluruh developer rumah subsidi di Sumbar dapat memanfaatkan produk ini.

"Kami berharap produk Sepablock ini, bisa dipakai oleh seluruh developer rumah subsidi di Sumbar, sehingga pembangunan rumah di Sumbar ini menjadi lebih cepat, efisien, dan aman," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membeli rumah untuk memperluas tempat tinggal Nenek Hasna.

Hasna adalah wanita 62 tahun yang viral di media sosial. Keluarganya yang berjumlah 13 orang tinggal dalam rumah berukuran 2 x 3 meter di gang sempit pada Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ara kemudian membeli rumah tetangga Nenek Hasna. Ia mengatakan hunian itu akan dipakai untuk memperluas rumah sang nenek yang tengah direnovasi.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini (rumah) boleh saya beli? Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas, ya? Rp250 juta, tolong siapkan nomor rekeningnya," kata Ara kepada tetangga Nenek Hasna, dikutip dari detikcom, Rabu (13/11).

Ara menegaskan uang ratusan juta itu dirogoh dari kantong pribadi. Ini dilakukan demi membantu Nenek Hasna yang disebut bekerja sebagai pengumpul botol plastik.

Setelah viral di media sosial, Ara memindahkan Nenek Hasna ke rumah kontrakan berukuran 14 x 4 meter. Sang nenek dan 12 anggota keluarganya telah menempati rumah sewa itu sejak Jumat (8/11) lalu.

Di lain sisi, tim Kementerian PKP sedang merenovasi rumah sang nenek agar layak huni. Ara memprediksi perbaikan rumah itu bakal selesai dalam tiga bulan ke depan.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari (2025)," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago mengkritik tindakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto saat paparan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Irma menyampaikan kritikan itu melalui platform TikTok dengan username @irmasuryanichaniago pada Selasa (12/11/2024). Dalam unggahannya, Irma berpendapat bahwa Ara blunder dan menciptakan kegaduhan. Menurutnya, program kerja presiden sama dengan program wakil presiden.

“Naif sekali bicara satu komando dengan cuma mau pajang satu foto! Kirain cerdas, eh ternyata cuma segitu doang kapasitasnya,” katanya.

Adapun, alasan Irma menyampaikan kritikan itu dikarenakan dia berpandangan bahwa visi misi presiden dan wakil presiden itu satu, tidak ada visi misi presiden dan visi misi wakil presiden. Karena, lanjut dia, yang dipilih rakyat itu pasangan presiden dan wakil presiden.

“Satu komando itu bukan berarti hanya satu foto, satu komando itu berarti hanya ada satu perintah, yaitu perintah presiden. Jadi nggak ada kaitan dengan hanya memasang satu foto demi ingin menyampaikan satu komando’,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (13/11/2024).

Irma turut menjelaskan, satu komando dalam definisi dirinya adalah perintah yang hanya keluar dari satu orang. Dalam konteks di sini, menurutnya wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika ada persetujuan dari presiden.

“Definisi satu komando itu adalah perintah hanya keluar dari satu orang, tdk boleh ada matahari kembar! Wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika disetujui oleh presiden,” terangnya.

Irma menjelaskan urgensi kritikan ini perlu dilayangkan, karena banyak oknum yang ingin membenturkan tentang hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Jokowi, dan ini masih belum berhenti sampai sekarang.

“Belum 100 hari kerja presiden kok sudah ada yang membuka ruang bagi oknum-oknum yang masih terus ingin membenturkan Prabowo-Gibran. Salah satunya melalui akun bodong fufufafa, nah kalau statement Ara tidak segera diluruskan, maka gorengan-gorengan tersebut akan makin meningkat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat kegiatan Rakornas yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pekan lalu berlangsung, Ara menjadi salah satu pemateri untuk topik “Strategi Kebijakan berkaitan Perumahan Rakyat”. Dalam paparannya, Ara hanya memasang foto Presiden Prabowo saja, tidak ada foto Wapres Gibran.

“Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres gambarnya hanya Bapak Prabowo, karena kita satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju?” ujarnya di Sentul, Kamis (7/11/2024).

Permukiman padat penduduk menjadi momok di kota Jakarta. Masih ada kawasan berisi rumah tidak layak huni yang dipadati penghuni, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menuturkan fenomena ini menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuninya. Mengingat, permukiman seperti ini diisi rumah berukuran kecil, berdekatan dengan tetangga, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Ia juga mengungkapkan fenomena serupa sudah menjalar ke kota sekitar Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota besar lainnya juga mengalami hal serupa di Bandung dan Surabaya.

Adapun solusi yang ia usulkan adalah pemerintah perlu merevitalisasi permukiman menjadi rumah susun yang sesuai standar. Warga dapat dipindahkan sementara ke rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

"Permukiman diubah menjadi rusunawa (atau) rusunami, sehingga kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat dan bebas kebakaran," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan hal senada, bahwa fenomena ini sudah menyebar ke kota satelit Jakarta. Masyarakat yang mencari penghidupan lebih baik di Jakarta sudah bergeser tinggal di kawasan sekitar.

Menurutnya, kondisi ini berawal dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat di Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta. Penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman.

"Hal ini mulai menyebar ke kota sekitar Jakarta. Justru urbanisasi sudah bergeser ke Bekasi, Depok, Bogor. Ini harus jadi pelajaran serius pemerintah biar nggak mengulangi desain kota masa Orde Baru," ujar Devie kepada detikProperti, Selasa (13/11/2024).

Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa tinggal di situ hidup dalam kondisi tidak layak. Misalnya tidak mendapat pasokan air bersih yang memadai dan sistem sanitasi air yang sesuai standar di rumah.

"Kita bisa lihat banyak orang tidak memiliki penghidupan yang layak, (seperti kurang ketersediaan) air (bersih), kebutuhan mendasar, sanitasi, tidak bisa masuk ke sektor formal, bahkan (terkendala mendapat bantuan) COVID-19 bukan KTP Jakarta," katanya.

Untuk itu, ia menilai solusinya adalah pemerintah daerah harus bisa membangun daerah masing-masing. Pemerintah mengembangkan lapangan pekerjaan serta permukiman terjangkau dan strategis. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62), warga yang tinggal di permukiman padat di Kecamatan Johar Baru viral. Ia tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Nenek Hasna terpaksa hidup berhimpitan dengan anggota keluarganya. Selain itu, ia tidak mempunyai kamar mandi yang layak, bahkan tidak ada WC di rumahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta sebagai kota metropolitan masih mempunyai permukiman padat penduduk berisi rumah-rumah tidak layak huni. Satu rumah kecil dihuni hingga tiga kepala keluarga pun menjadi pemandangan lumrah di sejumlah kawasan.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena satu rumah diisi banyak penghuni sudah berlangsung lama di kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, penghuni sampai harus tidur bergantian karena rumah terlalu sempit.

"Fenomenanya, ada yang harus tidur bergantian. Kalau yang kerja malam, maka beristirahat di pagi hari, bahkan memenuhi fasilitas publik seperti musala misalnya. Mengingat, rumah tidak ideal dijadikan tempat tinggal, di mana satu rumah dapat dihuni 2 hingga 3 keluarga," ujar Devie kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

"Kondisi ini tercipta sebagai dampak dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat pada Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta. Hal ini mendorong, penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman," katanya.

Ia mengatakan 'daya pikat' ini yang mendorong banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterampilan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penghasilan tidak cukup untuk kehidupan yang layak.

"Sayangnya, kehadiran mereka tidak dibekali pengetahuan bahwa struktur ekonomi di Jakarta, sebagian besar bersifat jasa yang membutuhkan keterampilan formal yang ditandai dengan standar pendidikan minimal yang tinggi. Akibatnya, banyak pendatang yang harus terpinggirkan, namun tidak mungkin kembali ke daerah asalnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, satu keluarga berkembang dan saudara-saudara dari daerah pun datang. Mereka semua bisa tinggal di satu kawasan, bahkan satu rumah.

"Ketika saudara-saudara mereka di desa mengetahui keluarganya sudah 'bertahan' di Jakarta, mereka pun tergiur untuk mengikuti jejak keluarga pendahulu. Sang keluarga, tidak kuasa menolak, dan akhirnya mereka tinggal bersama-sama di tempat tinggal tidak layak tersebut," imbuhnya.

Devie juga menyebut pembangunan Indonesia baru dimulai 10 tahun belakangan ini. Menurutnya, Jakarta bisa saja menjadi kota layak huni tanpa permukiman padat penduduk kalau pembangunan secara merata sejak 50 tahun lalu.

"Kebijakan yang membangun Indonesia seutuhnya bahkan dari pinggiran, baru dimulai 10 tahun terakhir. Andaikan, sejak 50 tahun lalu sudah dirancang demikian, maka kita tidak melihat dua wajah (hybrid) Jakarta yaitu wajah formal dan megah dengan gedung-gedung tingginya dan wajah lain yang informal dengan kawasan tidak layak huni," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan penyebab fenomena permukiman padat penduduk yang tidak layak adalah keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah akhirnya bertahan di rumah tempat mereka tumbuh.

"Permukiman padat penduduk selalu muncul karena keterbatasan lahan kota untuk tempat tinggal. Sementara harga tanah di Jakarta semakin mahal ke pusat kota. Warga yang sudah tinggal di pusat sejak lama, karena tidak memiliki dana sehingga tidak bisa pindah ke tepi, pinggir, (atau) luar kota Jakarta, terpaksa tinggal berhimpitan di atas tanah yg ada," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis.

Ia menyebutkan ada beberapa permukiman padat penduduk yang tersebar di Jakarta. Fenomena ini bisa ditemui di kawasan seperti Kelurahan Tanah Tinggi, Tamboran, dan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, permukiman padat penduduk dapat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik lantaran tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan begitu, mereka yang belum mampu memiliki hunian lain terpaksa tetap tinggal bersama keluarga besar.

"Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yg turun temurun karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat mereka tidak punya pilihan untuk berpindah, sehingga terpaksa tetap bertahan tinggal dalam satu rumah tersebut,

Sebelumnya, kisah warga Kecamatan Johar Baru, Nenek Hasna (62) menyita perhatian publik lantaran sempat tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter. Ia hidup bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11/2024).

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga terpaksa tinggal bersamanya. Ia pun harus hidup berhimpitan sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

"Itu (cucu) kalau nangis di atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, (tidur sambil) duduk nyender ke pintu," tuturnya.