Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menjadi juri untuk menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang "BTN Housingprenuer" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, mengatakan, program pemerintah yang menyediakan tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Apalagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu berpendapat langkah yang dilakukan oleh BTN sudah tepat.

”Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan 'award' bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan," katanya usai "BTN Awards 2025" di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Sabtu (15/2)

Sebagai juri yang berlatarbelakang arsitek, Kang Emil melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut.

Menurut dia, terobosan-terobosan yang muncul sangat luar biasa di tengah tantangan dunia saat ini. Termasuk diantaranya yang terkait dengan isu "climate change" (perubahan iklim).

Kang Emil yang sempat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 itu mengaku sangat senang, bangga dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide berlian dan tangan-tangan terampil para peserta.

Secara keseluruhan, kata dia, ada 400 inovasi yang muncul melalui ajang "BTN Housingprenuer". Angka itu menunjukkan gairah yang besar dari para peserta untuk menghasilkan karya terbaik

"Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat.

Dia meyakini ide-ide dari pemenang "BTN Housingpreneur" selaras dengan semangat pemerintah dalam program tiga juta rumah.

Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional," katanya.

BTN menyelenggarakan "BTN Awards 2025" sebagai salah satu bentuk apresiasinya terhadap ekosistem yang selama ini menunjang penyediaan hunian bagi rakyat Indonesia.

BTN menganugerahi para pengembang (developer) yang telah bermitra dengan mereka lewat "BTN Property Awards". Sementara mitra bisnis potensial diberi penghargaan "BTN Housingpreneur".

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurut Nusron, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

“Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai, akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) misalnya, menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

“Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT. Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan, aksi Jumat lalu tersebut pun sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga.

Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurut Nusron, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

“Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai, akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) misalnya, menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

“Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT. Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan, aksi Jumat lalu tersebut pun sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Sejumlah permukiman di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, dilanda banjir dengan ketinggian berkisar antara 30 sampai 60 sentimeter setelah diguyur hujan deras.

"Hujan deras banget kurang lebih selama dua jam mulai dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Jadi mengakibatkan banjir disini," kata Dede Kusnedi (50) warga Komplek Pendidikan, Rangkasbitung, Sabtu, (15/2).

Dede mengatakan pemukiman nya di Komplek Pendidikan memang sudah menjadi langganan banjir, karena saluran drainase kecil sehingga arus air tidak berjalan lancar.

"Kami berharap pemerintah daerah bisa merealisasikan pembangunan drainase sehingga arus air berjalan lancar dan terhindar dari banjir," katanya.

Sementara itu, warga Komplek Pendidikan lainnya Aminudin (32) mengaku rumahnya tergenang banjir setinggi 30 sentimeter karena hujan begitu deras dan berlangsung selama dua jam.

"Kami bersama keluarga berusaha menyelamatkan beberapa perabotan rumah tangga agar tidak tergenang banjir," katanya.

Pantauan di lokasi banjir juga melanda pemukiman lainnya seperti di Perumahan Palaton, Kampung Dukuh, Kampung Cibahbul, Komplek Pendidikan, hingga ruas Jalan Raya, Rangkasbitung tepatnya di depan Kodim Lebak, hingga pukul 18.00 WIB banjir tampak masih menggenang.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) kini tengah bergeliat mengembangkan unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah menuju era baru. Langkah pemisahan atau spin off disiapkan hingga muncul upaya meraup peluang dukungan untuk program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

BTN Syariah kini tengah genap mencapai usia ke-20. Unit usaha syariah BTN yang berdiri 14 Februari 2005 ini telah menorehkan sederet catatan manis.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN Syariah telah menjadi pemain utama di sektor properti Tanah Air dengan menguasai 28% pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional, per Oktober 2024. Khusus di pasar pembiayaan perumahan subsidi syariah, BTN Syariah telah menguasai 90% pasar.

“Setiap tahun, BTN Syariah mencatat pertumbuhan bisnis yang pesat dan kini telah mencapai usia dewasa yang siap untuk melangkah lebih jauh untuk melayani lebih banyak insan yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau," ujar Nixon dalam keterangan tertulis pada Jumat (14/2/2025).

BTN Syariah memang telah mencatatkan pertumbuhan rerata per tahunnya (compound annual growth rate/CAGR) sebanyak dobel digit baik dari sisi aset, pembiayaan, pendanaan, hingga laba. Menurut Nixon, kondisi ini terjadi seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Tanah Air.

Pada 2009, total aset BTN Syariah misalnya baru mencapai Rp2,25 triliun. Kemudian, per akhir 2024 nilai aset BTN Syariah telah menyentuh Rp61 triliun. Secara rata-rata tiap tahunnya, aset BTN Syariah bertumbuh 22,83%.

Kemudian, pembiayaan BTN Syariah tercatat mencapai Rp1,99 triliun pada 2009 dan mencapai Rp44 triliun pada 2024. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan di BTN Syariah mencapai 21,31%.

Lalu, raupan dana pihak ketiga (DPK) BTN Syariah per 2009 mencapai Rp1,44 triliun menjadi Rp50 triliun per akhir 2024, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 24,72%.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BTN Syariah mencapai Rp911,42 miliar per 2024, bertumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23,35%. Pada 2009, laba bersih BTN Syariah baru mencapai Rp31,72 miliar.

“Selama dua dekade, BTN Syariah membukukan pertumbuhan bisnis yang stabil dari tahun ke tahun ditopang dengan rasio keuangan yang sehat dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian," tutur Nixon.

Nixon menjelaskan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) BTN Syariah mampu dijaga di bawah 3%, atau 2,87% pada akhir 2024.

Sederet langkah pengembangan produk pun dijalankan. BTN Syariah misalnya pertama kalinya menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi iB bernama KPR Sejahtera BTN iB pada 2010. Lima tahun berselang atau tepatnya pada 2015, BTN Syariah mulai menyediakan produk KPR Subsidi Selisih Margin BTN iB untuk permintaan KPR Subsidi syariah.

Pada 2019, BTN Syariah menyediakan KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) BTN iB.

Berlanjut ke 2022, BTN Syariah menjadi mitra pemerintah untuk perumahan rakyat dengan menyediakan pembiayaan Tapera BTN iB, yang terdiri dari Pembiayaan Kepemilikan Rumah Tapera BTN iB, Pembiayaan Bangun Rumah Tapera BTN iB, dan Pembiayaan Renovasi Rumah Tapera BTN iB.

Era Baru Sebagai Bank Umum Syariah

Setelah melewati berbagai capaian tersebut, BTN kini bergeliat membawa BTN Syariah menuju era baru. "Telah tiba saatnya BTN Syariah untuk go to the next level dengan menjadi bank umum syariah [BUS]," kata Nixon.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan berbagai pencapaian BTN Syariah selama dua dekade semakin memperkuat fondasi untuk melangkah masuk ke babak baru dari UUS menjadi BUS. Adapun, era baru itu akan diwujudkan melalui langkah strategis proses spin off yang telah direncanakan rampung sebelum 2025 berakhir.

Hirwandi mengatakan perubahan status menjadi BUS akan membantu BTN Syariah meningkatkan kapasitas bisnisnya, dengan produk dan layanan yang lebih terarah. Tidak hanya di sektor perumahan yang telah dikuasai BTN Syariah, namun berekspansi ke ekosistem halal.

Sebagai contoh langkah ekspansi bisa dilakukan dengan menyasar pasar pembiayaan emas, umroh dan haji plus, pembiayaan korporasi dan UMKM, hingga memperluas segmentasi nasabah prioritas.

Dari sisi pendanaan, dengan menjadi BUS, BTN Syariah diproyeksikan mampu meningkatkan engagement kepada komunitas muslim untuk menghimpun dana pihak ketiga dan dana murah (current account saving account/CASA).

Seiring dengan peningkatan DPK berbiaya rendah atau CASA, BTN Syariah pun berpeluang meraup amunisi yang lebih besar untuk ekspansi pembiayaan dengan margin rate yang lebih murah.

Peluang Dongkrak Pasar Perbankan Syariah

Upaya BTN ini berkelindan dengan keinginan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang berkeinginan agar pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air semakin besar.

Nyatanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan fakta masih rendahnya pangsa pasar bank syariah di RI saat ini. OJK mencatat aset industri perbankan syariah Tanah Air sebesar Rp935,42 triliun per November 2024. Jumlah tersebut setara dengan 7,45% dari total aset perbankan nasional, tak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang hanya 7,45% juga tergolong kecil dibandingkan negara lain, seperti Malaysia. Berdasarkan data Standard & Poor's Financial Service, pangsa pasar bank syariah di Malaysia malahan telah mencapai 36,6% pada 2020, jauh di atas Indonesia.

Padahal, peluang pasar bagi pertumbuhan perbankan syariah itu besar. Indonesia menempati posisi strategis, yakni 87,02% penduduk Indonesia adalah muslim. Nilai konsumsi dari 241,7 juta penduduk muslim merupakan peluang yang besar dan dapat menjadi akseleran pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mendorong pasar perbankan syariah di Tanah Air, OJK sendiri menuangkan kebijakan strategis dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yang memberikan arah kebijakan dari sisi industri dan masyarakat.

Dalam roadmap tersebut, OJK mendorong akselerasi konsolidasi bank syariah di Indonesia. Adapun, konsolidasi itu dilakukan untuk perbaikan struktur pasar perbankan syariah dengan mendorong hadirnya bank syariah berskala besar lebih banyak lagi dari yang ada saat ini. "Ukuran besar buat lembaga intermediasi itu penting," kata Dian pada beberapa waktu lalu.

OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS). Dalam beleid tersebut, terdapat ketentuan bahwa bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.

OJK memang mengharapkan proses spin off UUS dapat menghasilkan BUS yang kuat. Dengan begitu, pangsa pasar bank syariah di RI pun terkerek.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat juga mengatakan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia saat ini belum ideal dan perlu ditingkatkan, baik secara organik maupun anorganik.

Emir menilai bahwa perbankan syariah akan sulit mengejar ketertinggalan dari bank konvensional tanpa adanya pertumbuhan anorganik.

Sebelumnya, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan peluang pertumbuhan terbuka lebar bagi BTN seiring dengan era baru menuju hadirnya bank umum syariah. BUS besutan BTN menurutnya berpeluang menggairahkan pasar bank syariah Tanah Air.

"Potensi tergolong besar ke depannya, terutama ketika pasar dan daya beli masyarakat mulai membaik," ujar Trioksa kepada Bisnis.

Pengamat Ekonomi Syariah IPB University Irfan Syauqi Beik juga menyebut kehadiran bank umum syariah berskala besar dari BTN akan membuat tingkat persaingan industri menjadi lebih baik. "Kemampuan daya saing terhadap perbankan konvensional juga diharapkan semakin meningkat,” tuturnya.

Dengan adanya persiapan yang mumpuni, apabila bank umum syariah berskala besar ini lahir, maka peta perbankan syariah akan semakin kompetitif. Kualitas layanan juga dinilai akan semakin baik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan terdapat sejumlah potensi bisnis yang prospektif digarap perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah misalnya bisa menarik nasabah dengan menawarkan produk yang berbeda dibandingkan bank konvensional, salah satunya KPR syariah. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, KPR syariah dinilai potensial.

Bank syariah juga bisa menghadirkan produk keuangan lain dengan menyasar ekosistem syariah yang luas seperti pendidikan islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), produk halal, hingga haji serta umroh.

Dukungan Program 3 Juta Rumah

Seiring dengan langkah spin off menuju era baru sebagai bank umum syariah, peluang pengembangan pasar BTN Syariah ke depan pun terbuka lebar dengan adanya program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Di tengah hadirnya program tersebut, perbankan pun mendapatkan suntikan. Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah itu.

Nixon mengatakan BTN Syariah memang telah turut bertransformasi bersama induknya selama 20 tahun ke belakang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung perumahan nasional. Selama pemerintahan sebelumnya, di era Joko Widodo, BTN Syariah misalnya menjadi akselerator bagi program 1 juta rumah dalam mengurangi backlog perumahan.

BTN Syariah kala itu menyediakan pembiayaan perumahan syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah, dan Istishna untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran.

Langkah itu kemudian dilanjutkan ke program 3 juta rumah di era Prabowo Subianto. Nixon menjelaskan langkah BTN Syariah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ancang-ancang, BTN Syariah akan mengandalkan infrastruktur dan jaringan outlet BTN Syariah dengan adanya 110 kantor cabang serta kantor cabang pembantu BTN Syariah di seluruh Indonesia.

Dari sisi pendanaan, BTN Syariah bersama induknya juga melakukan sekuritisasi aset KPR dan penerbitan sukuk jangka panjang BTN Tapera.

Sejalan dengan transformasi digital BTN selalu induk, BTN Syariah pun turut terlibat dalam pengembangan ekosistem KPR digital syariah melalui pengajuan KPR secara online melalui aplikasi portal BTN Properti. Terdapat pula ancang-ancang penyiapan aplikasi super atau super app Mobile Banking BTN Syariah yang rencananya akan diluncurkan tahun ini.

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Halaman berikut: BTN jamin tepat sasaran

Tepat sasaran

Sebagai bagian dari program unggulan dan disubsidi langsung oleh pemerintah, BTN menjamin setiap unit rumah tepat sasaran yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Detilnya, subsidi akan menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Untuk memastikan program itu betul-betul tepat sasaran BTN telah menyiapkan dan menyusun regulasi yang ketat agar dalam implementasinya tidak ada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas memanfaatkan program itu sebagai investasi.

"Skema dan regulasi yang ketat ini semata-mata agar program tiga juta rumah ini tepat sasaran yakni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk investasi," kata dia menegaskan.

BTN sendiri memiliki produk pembiayaan berupa KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan KPR BTN Tapera (khusus PNS).

Salah satu harapan BTN agar kombinasi skema selisih suku bunga dan FLPP dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi terbaik. Sebab, hal ini tidak membebankan APBN dan dapat membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun Ke-10.

Dua skema ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dimana suku bunga ringan, jangka waktu panjang serta BTN telah menjalin kerja sama dengan hampir seluruh pengembang perumahan dan properti di seluruh Indonesia.

Dalam realisasinya program tiga juta rumah ini akan menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sektor informal yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR subsidi BTN.

"Lewat penyaluran KPR subsidi ini BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga sejalan dengan visi kami yakni menjadi mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia," kata dia.

Ia menambahkan program tiga juta rumah bukan hanya sekadar membangun fisik bangunan tetapi juga menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mendirikan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, taman, taman bermain hingga ruang publik yang ramah.

"Kami melihat dengan kondisi rumah yang layak huni, dekat dengan lokasi pekerjaan maupun akses dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga menciptakan kenyamanan," ujarnya.

Halaman berikut: Progran tiga juta rumah menghidupkan rantai ekonomi

Rantai ekonomi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

Menurut eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, Presiden Prabowo sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Di sisi lain, Fahri memprediksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) akan mengambil peran penting karena menjadi pemasok bata interlock presisi untuk pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.

Ia menyakini Semen Indonesia Group juga akan memperbanyak kapasitas produksi apabila nantinya bata interlock presisi digunakan secara nasional. Dengan demikian, secara langsung hal tersebut akan menggerakkan ekonomi.

Sejalan dengan itu, pembangunan rumah yang masif di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air. Ide pembangunan tiga juta rumah setahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di dalam garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya dalam waktu dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

"Program tiga juta rumah akan menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni," kata dia menegaskan.

Program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama kementerian dan lembaga terkait merupakan salah satu cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berkeadilan seutuhnya, termasuk dari sisi hunian yang layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini, mereka meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

"Supaya bahan koreksi buat kita. Kan belum sampai 4 bulan ini (kabinet terbentuk) supaya ke depannya kami juga bisa belajar," ungkapnya .

Ara mengatakan untuk audit ini akan menyasar ke rusun dan rumah khusus di seluruh Indonesia. Untuk rusun sendiri, Ara menyebutkan minimal ada 3 rusun yang akan diaudit. Adapun lokasinya akan ditentukan oleh BPK.

"Semua (diaudit). Saya juga mendapat informasi ada beberapa rumah susun yang tidak terpakai. Makanya saya mohon untuk dilakukan audit, supaya diukur. Supaya Kementerian yang baru ini bisa belajar dari pengalaman yang ada dan transparan," ucap Ara.

Ia menjelaskan untuk menjalankan visi kementeriannya yang transparan dan anti korupsi, mereka melibatkan inspektur dari luar kementerian yakni dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), dan KPK .

"Kita punya inspektor itu dari Jaksa Agung, Kejaksaan, 2 dari BPKP , satu dari KPK . Dan kita tidak punya inspektor dari dalam, semua dari luar Kementerian. Tujuannya profesional aja, objektif, bukan teman sejawat, biar bisa tegas," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya , siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan langkah lanjutan atas temuan mereka mengenai pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan penyediaan rumah MBR seharusnya tepat sasaran dan memiliki kualitas yang tak kalah bagus dengan rumah komersial. Namun di lapangan, beberapa kali ia menemukan ada perumahan subsidi yang kondisinya tidak sesuai standar seperti banyak genangan meski tidak hujan dan dinding yang retak-retak.

"Rumah subsidi itu harus tepat sasaran dan harus dijaga kualitasnya. Artinya tepat sasaran itu, harus ada kriterianya yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengenai kualitas, kita sudah ngecek langsung ke lapangan. Eselon 1 semuanya ngecek di lapangan dan menemukan beberapa yang menurut kami itu tidak sesuai dengan yang seharusnya," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, mereka meminta kepada BPK untuk melakukan audit. Mengingat penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75 persennya memakai dana dari APBN yakni uang dari negara dan 25 persennya dari perbankan.

"Makanya Irjen mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit supaya hak-hak rakyat terlindungi," imbuhnya.

Di samping itu, Ara menegaskan jangan sampai karena ulah pengembang nakal, pengembang yang bertanggung jawab terkena dampaknya. Sebab, di lapangan banyak pula ia temukan pengembang-pengembang yang berhasil menyediakan rumah yang nyaman, layak huni, dan mementingkan penghijauan sesuai AMDAL.

"Tapi saya juga percaya, saya sudah banyak turun, seperti di rumah yang dibangun Ketua Umum REI yang di Bandung, itu ada penghijauan, rumahnya bagus, airnya bagus. Seperti juga dibangun Pak Wawan di Serang, Samuel di Serang. Terus Pak Angga itu bagus di Bogor dan banyak dapat penghargaan. Menurut saya banyak (pengembang) yang bagus," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya tindak lanjut dan audit dari BPK, penyediaan rumah subsidi tepat sasaran dan dapat dilakukan oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Supaya rakyat-rakyat yang mendapat rumah subsidi juga tetap berkualitas, bukan berarti rumah subsidi kualitasnya asal-asalan. Nggak boleh begitu dan supaya ke depannya yang mengerjakan rumah subsidi adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan eskpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga kader Partai Gerindra, Maruarar Sirait, merespons positif keinginan Koalisi Indonesa Maju (KIM) menjadi koalisi permanen. Ara, demikian Maruarar disapa, menyebut sosok Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad jadi kunci.

"Koalisi Indonesia Maju 80% di Parlemen, Pak Dasco efektif dan demokratis," kata Maruarar Sirait kepada wartawan, sebagaimana tertulis di siaran persnya, Sabtu (15/2/2025).

Ara menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2) kemarin. Di acara tersebut disebutkan Presiden Prabowo Subianto menghendaki koalisi permanen dengan kekuatan besar di DPR.

Maruarar lantas berharap semua koalisi solid. Iya juga mendorong para pembantu presiden fokus bekerja untuk rakyat.

"Bekerja jujur dan amanah," katanya.

Ara juga berharap semua pihak mendukung program efisiensi Prabowo. Tujuannya untuk menambah kekuatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Harus efisien dan fokus pada kepentingan rakyat," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran berfoto dengan para pemenang ajang Kompetisi BTN Housingpreneur di Jakarta, Sabtu (15/2).

BTN Housingpreneur yang diikuti hampir 1.000 peserta sukses digelar dengan 4 kategori yang dikompetisikan yakni Housing Related Inovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara. Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp1 miliar.

BTN Housingpreneur merupakan ajang kompetisi yang tidak hanya diikuti oleh para wirausahawan sektor properti dan industri pendukungnya, namun juga oleh mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung terciptanya wirausaha muda dalam ekosistem perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) yang dapat mendukung Program 3 Juta Rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank swasta di Indonesia turut menyambut rencana pemerintah untuk mengguyur insentif likuiditas terhadap bank yang menyalurkan pembiayaan terkait program 3 juta rumah ala Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa bukan hanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), peran bank swasta diperlukan dalam mengatasi masalah backlog perumahan di Tanah Air.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kami harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap, meskipun tak menjelaskan rentang waktunya.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menyatakan bahwa pada prinsipnya, perseroan mendukung rencana pemerintah untuk memberikan insentif likuiditas itu.

Ivan Jaya selaku Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan solusi bagi nasabah dengan berbagai penawaran dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Jadi itu merupakan salah satu strategi kami untuk bisa tumbuh bersama dan juga untuk menunjang program-program pemerintah tersebut,” katanya saat ditanya Bisnis pada acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Kamis (14/2/2025).

Menurutnya, bisnis KPR di Bank Danamon pada 2024 tumbuh positif dengan laju pertumbuhan cukup tinggi, yakni melampaui 20% secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi itu turut menopang pertumbuhan kredit konsumer Bank Danamon yang juga mencakup bisnis kartu kredit.

Terkait proyeksi pada tahun ini, Ivan menyatakan bahwa permintaan KPR masih cukup tinggi, dan pertumbuhannya diperkirakan pada kisaran 15% yoy. Hal ini seiring dengan besaran nilai pembiayaan atau ticket size rumah yang terbilang tinggi, yakni dimulai pada rentang Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

“Tapi untuk saat ini yang kami coba untuk galakkan adalah penjualan bagi secondary market, jadi rumah yang dijual di luar developer,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memandang bahwa kebijakan BI yang memberikan kelonggaran likuiditas itu sebagai aspek positif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan bahwa BCA memberikan berbagai kemudahan bagi semua segmen nasabah, khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis KPR secara nasional.

“Penyaluran KPR BCA tercatat naik sebesar 11,2% yoy menjadi Rp135,5 triliun per Desember 2024,” katanya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

Ke depannya, Hera optimistis bahwa kredit properti dapat terus bertumbuh. Pihaknya menilai bahwa kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, baik untuk sektor industri properti maupun pelaku perbankan, dalam pembiayaan KPR, menjadi hal yang patut diperhatikan terkait hal ini.

Oleh karena itu, BCA disebutnya akan terus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko disiplin dalam penyaluran kredit.