Jakarta - Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan masih ada rumah-rumah yang harganya mulai Rp 156,5 juta. Penasaran seperti apa bentuk dan spesifikasinya? Yuk cek informasi berikut ini.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Kamis (28/11/2024), berikut ini daftarnya.

Simak Video "Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN"
[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Perum Perumnas memastikan 50 persen program 3 juta rumah akan dialokasikan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Sedangkan, 50 persen lainnya untuk segmen komersial.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pada program 3 juta rumah, alokasi hunian untuk segmen MBR naik dari ketentuan yang ada sebesar 20 persen.

"Saat ini perumahan untuk MBR hanya 20 persen, lebihnya bisa komersial. Tapi saat ini yang kita lakukan adalah 50 persen komersial, 50 persen untuk MBR,” ujar Budi, Kamis (28/11/2024).

Budi yakin, bisnis perusahaan tidak tertekan walaupun 50 persen proyek hunian dialokasikan bagi masyarakat kelas menengah bawah.

“Portofolionya yang kita atur, mana yang menjadi kewajiban Perumnas mendukung pemerintah, mana yang dijadikan oleh Perumnas sebagai faktor pendorong pertumbuhan perusahaan,” kata dia.

BUMN di sektor properti ini memang dipercaya pemerintah sebagai pengembang dalam program 3 juta rumah. Budi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung target pembangunan proyek tersebut.

Di luar pulau Jawa, tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah mulai dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero).

Rinciannya, 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disediakan PTPN.

Lalu, 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

“Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,” kata dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare.

Budi menyebut, proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar. “Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,” tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek rumah garapan dua perusahaan tambang terbesar di Indonesia akan dimulai pada bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hal ini usai menyerahkan kunci kepada penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

"Bulan depan doakan saya akan menghadiri, atau staf akan saya tugaskan menghadiri dua groundbreaking, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," ujar Ara.

Dua perusahaan tersebut, yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) di Kalimantan Timur dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di Kalimantan Selatan.

"Kenapa mereka di sana? Karena mereka tambangnya di sana," lanjutnya.

Ada pun pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program 3 juta rumah tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

"Ada 6 konglomerat yang sudah komit ya untuk membangun rumah rakyat. Dan itu diberikan bukan untuk dijual, tapi untuk diberikan," ungkap Ara.

IDXChannel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.

Penghapusan BPHTB dan PBG ini dilakukan guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyambut baik kebijakan Pemerintah yang baru saja disahkan ini. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah patut untuk diapresiasi.

"Saya sampaikan kita patut berikan apresiasi. Penghapusan BPHTB sangat bermanfaat bagi calon pembeli rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Junaidi dalam program Market Review yang ditayangkan di IDX Channel, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan, dengan kebijakan tersebut, beban konsumen semakin berkurang dan diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Karena selama ini BPHTB itu juga yang paling memberatkan untuk masyarakat MBR, ya Rp4-6 juta itu menurut saya untuk masyarakat MBR itu sangat berat," kata dia.

Meski demikian, Junaidi menekankan agar Pemerintah Pusat tegas dan konsisten untuk benar-benar merealisasikan kebijakan ini. Jangan sampai niat baik Pemerintah Pusat justru terkendala karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah.

Junaidi mengungkapkan bahwa kebijakan pengurangan BPHTB sebenarnya juga pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angin segar yang diberikan Pemerintah Pusat tidak bisa dirasakan masyarakat.

"Kalau tidak ada pressure, pasti agak lama ya. Dulu kan sebenarnya ini kan juga pernah terjadi bahwa BPHTB itu kan maksimal 5 persen, tapi kan tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tetap saja maksimal yang dipakai. Jadi harus ada ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menekan pemerintah daerah supaya segera ini dilaksanakan," ujar Junaidi.

Dia menyarankan agar Pemerintah Pusat memberikan deadline kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga penghapusan BPHTB bisa berjalan beriringan tanpa ada kendala.

"Ya mungkin ada deadline, kapan ini bisa dilaksanakan. Harapan kita di tahun 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi, ada satu bulan ini mungkin Pemerintah Daerah sudah mengatur Perda di daerah-daerahnya masing-masing," kaat dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima kunci hunian Rusun Pasar Rumput kepada sejumlah penghuni Rusun di Jakarta. Guru, TNI, ASN hingga wartawan dapat menghuni Rusun Pasar Rumput dengan harga sewa yang murah dan terjangkau serta fasilitas yang memadai.

“Kini Rusun Pasar Rumput bisa dihuni oleh warga dengan harga sewa yang murah dan terjangkau. Selain itu fasilitasnya juga sangat memadai karena lokasinya strategis,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 November 2024.

Menteri PKP menyatakan, dengan serah terima kunci ini tentu Rusun Pasar Rumput tidak kosong lagi dan PD Pasar Jaya bisa mengelola dengan baik.
“Minat masyarakat baik dari warga, kalangan guru, TNI, ASN hingga wartawan untuk menghuni rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta sangat tinggi. Hal ini dapat menjadi ekosistem yang baik dalam satu lingkungan Rusun,” katanya.

Prosesi serah terima kunci rusun dilaksanakan oleh 6 perwakilan calon penghuni yakni dari warga, ASN, guru, TNI dan wartawan dengan simbolis penyerahan kunci oleh Menteri PKP, Mendagri, Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Pd Pasar Jaya. Ratusan warga yang akan menghuni Rusun juga berdatangan dari pagi untuk mengurus proses administrasi penghunian.

Menteri PKP mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan penuntasan penyediaan hunian untuk seluruh warga Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah.

“Proses penghunian Rusun ini merupakan langkah konkret, tanpa bantuan dari Mendagri, Mensos, Pj. Gubernur DKI dan intruksi langsung pak presiden kita tidak dapat melaksanakan hal ini sendiri," ujar dia.

Menteri PKP juga mengatakan bahwa konsep penghunian Rusun ini merupakan hunian layak dan efisiensi yang berarti dekat dengan tempat kerja, memudahkan masyarakat dalam jangkauan transportasi dan meringankan beban sewa untuk tempat tinggal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah sendiri, terlantar, atau gelandangan yang membutuhkan hunian layak.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan spesifik khusus dengan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipisahkan dari Kementerian PUPR agar program perumahan ini betul-betul fokus.

“Saya banyak berdiskusi dengan Menteri PKP dan saya tahu beliau diberikan tugas menjadi lead yang utama, pemimpin sektor ini dan beliau cepat sekali merangkul semua pihak. Oleh karenanya kita semua mendukung karena memang program ini tidak akan bisa dikerjakan sendiri tetapi melalui kolaborasi antara pemegang APBN di Kementerian Perumahan, Sosial dan lain-lain," ungkap Mendagri.

Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan dari total hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput ada 1.984 unit. Sampai hari ini tercatat calon penghuni yang sudah mendaftar baik secara online maupun offline sebanyak 1.314.

"Para penghuni yang sudah clear dan clean untuk menyelesaikan segala persyaratan administrasi sebanyak 334 pendaftar. Dari pendaftar Rusun ada ASN, guru, TNI, Polri, pedagang UMKM, masyarakat sekitar, dan juga wartawan, serta generasi millennial," jelas dia.

Ada dua tipe unit hunian tipe hook dan tipe standar di Rusun Pasar Rumput. Spesifikasi tipe hook dengan luas 38 meter persegi dilengkapi air PDAM, daya listrik 1.300 watt, dengan closet duduk dan shower.

Sedangkan tipe standar yakni 36 meter persegi dengan spesifikasi yang sama.Fasilitas umum yang tersedia pada area Rusun ini ada pasar tradisional, klinik kesehatan, balai warga, taman warga, Paud, ATM Center dan Jakmart.

(KIE)

IDX Channel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan SKB 3 Kementerian ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses kredit pemilikan rumah, dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, SKB tersebut juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung, yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.

Tito memastikan, langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB. Kemudian, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MBR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibuktikan dengan tiga proyek Transit Oriented Development (TOD) yang dimiliki salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Ketiganya adalah Samesta Mahata Margonda yang menempel dengan Stasiun Pondok Cina, Samesta Mahata Tanjung Barat yang menempel Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Mahata Serpong yang terhubung dengan Stasiun Rawa Buntu.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kita punya aset banyak, kita bisa berdayakan di mana itu memang di-support (didukung) oleh Perumnas, ya kita bisa bangun," ungkap Budi di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Budi menjabarkan, Apartemen Samesta Mahata Margonda memiliki 1.400 unit, Samesta Mahata Tanjung Barat sekitar 1.200 unit, dan Samesta Mahata Serping 940 unit.

"Rawa Buntu harapannya tower 1 ini pada akhir Desember selesai, satu tower ya. Semua kan ada tiga tower. Itu kurang lebih 600-700 unit," tambah Budi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan catatan penting di salah satu proyek milik Perumnas yakni Samesta Mahata Margonda.

Proyek apartemen ini dinilai Ara perlu perbaikan lift.

"Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus perbaiki, nomor satu, lift. Bapak terima tidak liftnya masalah ini? Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick enam kali, empat kali itu kita padahal cuma 4-5 orang, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa turun," terang Ara di sela-sela kunjungannya tersebut pada hari yang sama.

Kedua, masih banyaknya area komersial yang kosong. Padahal, fasilitas ini sangat dibutuhkan ketika musim hujan seperti kondisi sekarang.

"Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi, saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan, supaya ini fasilitas Pak," ungkap Ara.

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah akan memulai program 3 juta rumah pada tahun 2025, dengan fokus pembangunan berada di luar Pulau Jawa.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan bahwa pihaknya, bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rincian tersebut mencakup 800 hektare lahan di Kwala Bekala, Medan, di mana kedua entitas BUMN tersebut mulai mengembangkan 241 hektare dari total lahan yang disiapkan oleh PTPN.

"Kami bekerja sama dengan PTPN untuk mengelola tanah yang ada. Kawasan yang cukup luas di Medan, tepatnya di Kota Bekala, adalah tanah milik PTPN," ujar Budi ketika ditemui di Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

Ia menambahkan, "Kita telah mendirikan perusahaan untuk mengelola tanah ini, dan saat ini kami telah mengolah 241 hektare dari total 800 hektare yang ada di Kota Bekala."

Selain itu, sekitar 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga telah siap untuk pembangunan. Budi memastikan bahwa Perumnas sebagai pengembang siap membangun hunian di daerah tersebut.

"Di Palembang, Talang Keramat, ada sekitar 100 hektare lahan yang siap untuk dibangun," ungkapnya.

Kesiapan lahan juga telah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah mencapai 90 hektare. Budi meyakinkan bahwa proses konstruksi akan dimulai tahun depan, tergantung pada permintaan pasar.

"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar; jika di sana ada permintaan, kami siap untuk melaksanakan pembangunan," tegasnya.

Program 3 juta rumah ini akan mencakup pembangunan dua juta rumah di kawasan perdesaan dan satu juta unit hunian di kawasan perkotaan. (*)

 

Editor : Syahrir Rasyid

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjajakan program 3 juta rumah ke China dan negara-negara Uni Emirat Arab (UEA).

"Saya minta Pak Wamen, Pak Fahri (Fahri Hamzah) yang ke luar negeri. Pertama ke RRC (China), yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menyerahkan kunci bagi penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ara juga mengisyaratkan, kunjungan Wamen PKP ke negara-negara tetangga tersebut membuahkan dokumen nota kesepahaman (MoU).

"Tentu kita mesti kawal, karena pengalaman MoU itu tidak semua berhasil. Jadi kita mesti detailkan," lanjut Ara.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan rincian 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

Ada pun Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk membangun rumah.

Saat ini anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun yang merupakan limpahan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," kata Ara saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengaku telah melakukan pendekatan pada sejumlah investor asing untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding program 3 juta rumah ke China hingga Abu Dhabi.

“Tapi saya sudah minta Pak Wamen [Fahri Hamzah], Pak Fahri yang ke luar negeri, pertama ke Republik Rakyat China (RRC) yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus [mengenalkan program 3 juta rumah],” kata Maruarar saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Pasalnya, tambah Ara, tidak mudah untuk membangun kepercayaan para investor. Terlebih investor asing, untuk itu pihaknya bakal bekerja keras memastikan kemantapan usaha RI untuk menyambut hal itu.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi pada program 3 juta rumah, dirinya mengaku bakal meningkatkan kepastian hukum yang ada.

Di sisi lain, Ara menjelaskan bahwa pasar industri realestate di Indonesia cenderung masih sangat besar. Mengingat, saat ini total ketimpangan pemilikan rumah atau backlog masih mencapai 9,9 juta unit.

“Ketiga, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali [harus dijaga]. Kan itu saya pikir itu adalah suatu itu kan [yang menjadi pertimbangan investor]. Orang kan pasti akan tanya yang aman. Aman nggak Indonesia? [Jadi perlu dipastikan] aman,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap konglomerat RI yang bakal membantu menyukseskan program 3 juta rumah bertambah menjadi 7 perusahaan.

Maruarar menyebut perusahaan baru yang akan terlibat dalam proyek 3 juta rumah adalah PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dia menyebut perusahaan tersebut bakal melakukan groundbreaking perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal kalau Kalsel Adaro,” kata Ara saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Namun demikian, Ara masih belum merinci berapa nilai saweran dari para konglomerat untuk membangun 3 juta rumah. Dia mengaku bakal mengumumkan secepatnya.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara juga mengaku telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Berikut daftar 7 Konglomerat yang terlibat program 3 juta rumah:

1. Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
2. PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
3. Sinar Mas Group – Franky Widjaja
4. PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
5. Pulauintan – Pui Sudarto
6. PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
7. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap konglomerat RI yang bakal membantu menyukseskan program 3 juta rumah bertambah menjadi 7 perusahaan.

Maruarar menyebut perusahaan baru yang akan terlibat dalam proyek 3 juta rumah adalah PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dia menyebut perusahaan tersebut bakal melakukan groundbreaking perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal kalau Kalsel Adaro,” kata Ara saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Namun demikian, Ara masih belum merinci berapa nilai saweran dari para konglomerat untuk membangun 3 juta rumah. Dia mengaku bakal mengumumkan secepatnya.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara juga mengaku telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Berikut daftar 7 Konglomerat yang terlibat program 3 juta rumah:

1. Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
2. PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
3. Sinar Mas Group – Franky Widjaja
4. PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
5. Pulauintan – Pui Sudarto
6. PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
7. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)