YOGYAKARTA, KOMPAS.com -Universitas Aisyiah (Unisa) Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah Suronatan pada Rabu (4/12/2024).

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa dan sedang dalam tahap evaluasi.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unisa, Yuli Isaneni, menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap porsi makan siang ditetapkan sebesar Rp 15.000.

"Harga Rp 15.000 per porsi, saat ini sasaran sekolah Muhammadiyah Aisyiyah, karena masih dalam tahap uji coba," ujarnya saat dihubungi.

Yuli juga menambahkan bahwa anggaran tersebut telah disosialisasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan disusun sebelum adanya kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menyusul kebijakan baru yang menetapkan harga Rp 10.000 per porsi, Yuli menekankan perlunya perhitungan cermat dari ahli gizi untuk memenuhi standar gizi yang tepat.

"Untuk harga Rp 10.000, ahli gizi akan berpikir cermat dengan menu yang pas. Tapi perkiraan rata-rata harga tetap Rp 10.000," katanya.

Koordinator Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah Suronatan, Beny Purwoko, menyatakan bahwa uji coba makan siang bergizi gratis dimulai sejak Selasa dan Rabu kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah hari ini uji coba kedua, kemarin mungkin dari distribusinya agak molor waktunya, hari ini kirimannya tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Beny menambahkan bahwa selama dua hari uji coba ini, respons dari siswa sangat positif.

“Siswa senang sekali dengan adanya program makan siang dari Unisa dan PP Muhammadiyah ini,” katanya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi siswa di sekolah tersebut.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -Universitas Aisyiah (Unisa) Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah Suronatan pada Rabu (4/12/2024).

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa dan sedang dalam tahap evaluasi.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unisa, Yuli Isaneni, menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap porsi makan siang ditetapkan sebesar Rp 15.000.

"Harga Rp 15.000 per porsi, saat ini sasaran sekolah Muhammadiyah Aisyiyah, karena masih dalam tahap uji coba," ujarnya saat dihubungi.

Yuli juga menambahkan bahwa anggaran tersebut telah disosialisasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan disusun sebelum adanya kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menyusul kebijakan baru yang menetapkan harga Rp 10.000 per porsi, Yuli menekankan perlunya perhitungan cermat dari ahli gizi untuk memenuhi standar gizi yang tepat.

"Untuk harga Rp 10.000, ahli gizi akan berpikir cermat dengan menu yang pas. Tapi perkiraan rata-rata harga tetap Rp 10.000," katanya.

Koordinator Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah Suronatan, Beny Purwoko, menyatakan bahwa uji coba makan siang bergizi gratis dimulai sejak Selasa dan Rabu kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah hari ini uji coba kedua, kemarin mungkin dari distribusinya agak molor waktunya, hari ini kirimannya tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Beny menambahkan bahwa selama dua hari uji coba ini, respons dari siswa sangat positif.

“Siswa senang sekali dengan adanya program makan siang dari Unisa dan PP Muhammadiyah ini,” katanya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi siswa di sekolah tersebut.

Malang -

Simulasi pembagian makanan bergizi gratis bagi pelajar yang digelar Polres Malang menyisakan kisah pilu. Suasana berubah haru ketika seorang siswi tiba-tiba menangis ketika menerima paket makanan.

Polisi yang menyerahkan makanan sempat terkejut dan mendekati siswi tersebut untuk mengetahui alasannya. Jawaban yang diberikan oleh sang siswi membuat suasana menjadi haru.

Siswi kelas VII tingkat menengah pertama itu menangis karena mengaku teringat dengan adiknya di rumah. Ia pun rela menyisakan separuh paket makanan untuk diberikan kepada adiknya ketika pulang sekolah.

Sementara itu, siswa lainnya tampak antusias menikmati makanan yang dibagikan. Didampingi para guru dan kepala sekolah, mereka menyantap makanan bergizi tersebut bersama-sama di ruang kelas.

Kapolres Malang saat tinjau simulasi pembagian makanan bergizi gratis di Malang (Foto: Istimewa)

Momen haru ini terjadi saat simulasi pembagian makanan gratis di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang ditinjau langsung Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Rabu (4/12/2024).

"Dia (siswi) tidak menghabiskan tapi hanya makan separuh. Sedangkan separuhnya itu akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga. Kita sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini," kata Putu Kholis dengan penuh empati.

Ada sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, menerima makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar, dan susu tersebut.

Paket makanan bergizi disiapkan langsung diatas meja ruang kelas para pelajar.

Putu Kholis menambahkan program simulasi makan bergizi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Polres Malang.

Sebelumnya, simulasi juga telah dilaksanakan di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang merupakan lokasi terdampak bencana banjir.

Simulasi makan bergizi ini merupakan bagian dari upaya Polres Malang mendukung program pemerintah terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah. Total sekitar 450 siswa telah menerima manfaat dari kegiatan ini.

"Kita bisa mensimulasikan kegiatan makan bergizi bersama ini sehingga jajaran Polres Malang ada gambaran, ketika nanti program dari pemerintah sudah berjalan nanti kita bisa mendukung dan membantu program tersebut," tegas Putu Kholis.

Kholis menyebut simulasi makan bergizi di MTS Al-Khalifah karena melihat banyaknya pelajar yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim.

Kegiatan ini juga dilakukan secara terpisah dengan program yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu.

Guna memberikan gambaran bagi anggota Polres Malang dalam mengawal berbagai program pemerintah.

"Kami dari Polres Malang siap mengawal program-program pemerintah terutama yang berhubungan dengan aset bangsa, generasi penerus ini," pungkasnya.

(mua/iwd)

Mataram -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan skema penyaluran makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di NTB akan disalurkan kepada 1,7 juta masyarakat. Rinciannya 1,2 juta untuk pelajar dan sisanya untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB mulai menggambarkan bagaimana pelaksanaan program nasional ini di daerah. Mulai dari persiapan komoditas hingga penyaluran kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Hulu-hilir kami bahas, termasuk bagaimana penyediaan komoditi-komoditinya. Bahan untuk pangan dan lain sebagainya. Bagaimana polanya dengan pelibatan koperasi. Bagaimana target grup dan sekolah," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (4/12/2024).

Meski NTB termasuk daerah lumbung pangan nasional, Gita menyatakan Pemprov NTB kini harus mulai memperhatikan sektor pertanian untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Jangan sampai program ini berdampak pada meningkatnya inflasi daerah. Begitupun dengan sektor peternakan, perikanan.

Menurut Gita, perlu adanya peningkatan produksi secara maksimal dari ketiga sektor tersebut, mengingat kebutuhan makan bergizi gratis ini tidak hanya sehari atau dua hari. Pun dengan jumlah sasaran yang mencapai hampir 2 juta.

"Saya sudah minta dikaji dari awal kemampuan produksi dan harus ada inovasi kami. Kemudian dalam rangka pemenuhan harus ada intensifikasi, ekstensifikasi produksi komoditas kami," ujar Gita.

Terkait telur dan susu sapi yang masih dikirim dari luar daerah, Gita menuturkan Pemprov NTB mulai memikirkan pengganti protein hewani tersebut dengan protein yang ada di daerah.

"Tadi sampai kami bahas telur puyuh dan sebagainya sebagai substitusi, walaupun di pusat pakainya tuna, kami pikirkan apa pengganti tuna. Apa upaya masyarakat untuk memenuhi semua itu," imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis, mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB tersebut masih menunggu arahan dari pusat. Namun, ia memastikan daerah pasti akan membantu menganggarkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sembari menunggu, Pemprov juga terus melakukan konsolidasi untuk mengetahui dengan jelas bagaimana hulu-hilir program ini.

"Yang lebih detail belum, ini juga bertahap. Ini juga akan konsolidasi, tetapi dengan intensitas pertemuan ini kami menjadi lebih progresif lagi. Kalau kemarin kan banyak dalam nuansa raba-raba, kalau sekarang lebih konkret sedikit," tutur Gita.

Pada 9 Desember 2024, Pemprov NTB akan melakukan uji coba makan bergizi gratis. Pemprov NTB akan melakukan uji coba menggunakan dapur umum yang dimiliki oleh beberapa OPD Pemprov seperti BPBD dan Dinsos NTB.

(nor/hsa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan anggaran sebesar Rp 110,95 triliun untuk tahun 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut merupakan limpahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kemudian dibagi dua untuk Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024, mengenai Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp 116,23 triliun.

"Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian PKP, serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing K/L, jumlah tersebut kami bagi sebesar Rp 110,95 triliun untuk Kementerian PU dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun, untuk selanjutnya kami bagi per unit organisasi," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selanjutnya, anggaran tersebut dibagi untuk empat direktorat jenderal (ditjen). Alokasi anggaran paling besar diberikan kepada Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,42 triliun.

Anggaran Ditjen SDA itu akan digunakan untuk pembangunan 20 bendungan dan revitalisasi danau atau situ, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai, dan lainnya.

Kemudian, alokasi anggaran terbesar kedua diberikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 37,31 triliun, disusul Ditjen Prasarana Strategis Rp 21,85 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 11,52 triliun.

Sebagai informasi, salah satu program prioritas Kementerian PU saat ini adalah membangun dan merehabilitasi infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur irigasi untuk ke sawah-sawah petani.

"Prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras lho," ujar Dody saat ditemui usai Raker dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Bahkan, untuk mewujudkan mimpi pemerintah dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, Dody mengatakan, kewajiban Kementerian PU adalah mendukung Kementerian Pertanian (Kementan).

"Beras kan semua orang kan kalau enggak makan beras kan seolah-olah enggak makan. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," tuntas Dody.

Bone -

Pemkab Bone menganggarkan Rp 18 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBD 2025. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu akan mulai diterapkan pada Januari 2025 mendatang.

"Kita siapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi. Rencananya awal Januari kita mulai," ujar Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Fajaruddin kepada detikSulsel, Rabu (4/12/2024).

Fajaruddin mengatakan Pemkab Bone akan berkolaborasi dengan TNI untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Sampai sekarang belum ada juknis terkait pelaksanaan program makan bergizi. Kita masih tunggu ini juknisnya," kata Fajaruddin yang juga Kepala Dinas Pendidikan Bone.

Dia mengungkapkan Kemendagri telah memberikan arahan ke pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran makan bergizi gratis di APBD 2025. Program ini menyasar pelajar dari tingkat TK hingga SMA.

"Anggarannya dari dana sharing yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Rp 18 miliar itu disiapkan untuk anggaran penunjang," jelasnya.

"Sasarannya program makan bergizi ini mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi nanti kita berpatokan pada petunjuk teknis, karena kita tidak tahu bagaimana juknisnya pengalokasian anggaran," sambung Fajaruddin.

(hsr/hmw)

Pemerintah akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta anak di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba program akan dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi.

"Nanti Januari kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) melansir dari detikfinance.

Anggaran program MBG mengacu pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun.

Dadan juga menjelaskan rata-rata biaya satu porsi makanan bergizi adalah Rp10 ribu, berdasarkan hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Namun, angka tersebut dapat berbeda di setiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Di daerah-daerah, kita akan melakukan uji coba mulai dari Aceh sampai Papua, sehingga nanti akan ditemukan satuan indeks harga rata-rata," jelasnya.

Uji coba program pada Desember diharapkan dapat memberikan data harga per porsi makanan di setiap daerah. Ia juga menekankan anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Selain itu, Dadan mengatakan saat ini pihaknya sudah mengantongi data anak-anak sekolah yang menjadi sasarannya, namun pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data ibu hamil yang juga menjadi target program.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari). Basisnya adalah data sekolah karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, dan anak balita," kata Dadan.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola dana operasional antara Rp7 miliar hingga Rp10 miliar, bergantung pada wilayah masing-masing.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar sampai Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,274 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dukungan manajemen untuk Kementerian PKP.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.
Adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang merupakan BA BUN yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,274 triliun tersebut berasal dari Inpektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Menteri PKP juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Dirinya berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas dia.

Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PKP. Pertama, untuk Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp0,212 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan.

Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp0,908 triliun. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian lanjutan pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak.

Ketiga untuk Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp3,707 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 tower

"Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi," jelas dia.

Ke empat adalah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 0,078 T. Ditjen tersebut akan mendorong Pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ke lima adalah Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp0,009 triliun. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA / KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

"Yang terakhir atau ke enam adalah Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan alokasi anggaran Rp0,359 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak senyum dulu.

Saat itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Kepala Negara mengaku sudah tahu semua masalah di Indonesia, mulai dari tidak adanya satu data hingga banyak aturan Undang-Undang yang bertabrakan.

Prabowo meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

Ia kemudian menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

"Solusinya bagaimana? Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili Wakil Menteri (Fahri Hamzah). Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau," ucapnya.

"Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Saat itu, selorohan Prabowo lalu muncul. Ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak tersenyum selama program belum terealisasi.

"Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Pak Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan banyak sekali pengeluaran anggaran yang bisa dihemat.

Hal ini diketahui usai ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan wakil-wakil menterinya untuk meneliti.

Namun, ia enggan menyebutkan pos-pos anggaran yang bisa dihemat tersebut agar para menterinya tidak cepat puas.

Yang pasti, lanjutnya, jika itu bisa dilakukan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil.

"Kebocoran-kebocoran kita kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa (kejar pertumbuhan 8 persen). Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar, gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota," ujar Prabowo.

Kupang -

Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala badan/lembaga untuk puasa perjalanan dinas selama lima tahun. Salah satu yang disindir Prabowo adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah.

Prabowo meminta kebutuhan rumah warga miskin tidak perlu diseminarkan. Namun, pembangunannya harus disegerakan. Prabowo menargetkan agar Fahri bisa membangun minimal 3 juta rumah untuk warga miskin.

"Menteri Perumahan Rakyat, dan Wakil Menteri, rakyat miskin yang kategori muda butuh rumah. Nggak usah diseminarkan, dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah Fahri Hamzah boleh tersenyum, sekarang jangan senyum dulu dong," ujar Prabowo sembari berkelakar saat menghadiri Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Dalam acara yang dihadiri para menteri itu Prabowo menjelaskan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen dapat menghemat dana hingga Rp 15 triliun. "Tolonglah para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Prabowo, anggaran dari pemangkasan perjalanan dinas mencapai Rp 15 triliun itu bisa digunakan untuk hal lain. Misalkan, membangun bendungan, irigasi, hingga memperbaiki SD. Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari program yang bisa dihemat.

Sebelumnya, sejumlah kalangan keberatan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kebijakan tersebut mengakibatkan pengelola hotel dan meeting, incentive, conferences and exhibition (MICE) kehilangan pemasukan hingga miliaran rupiah.

Salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB). "Dari informasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, ada sekitar 17 MICE (yang terdampak)," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Malady di Mataram, Kamis (28/11/2024).

Jamal menuturkan, salah satu hotel dari 17 MICE yang batal mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat oleh Kementerian Keuangan.

(hsa/hsa)

Karangasem -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem, Bali, belum menyiapkan anggaran program makan bergizi gratis untuk para siswa. Alasannya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dianggap belum jelas.

"Kami masih mencermati, karena program ini belum jelas, tentu penyiapan anggarannya dan yang lainnya belum bisa kita lakukan saat ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, saat dikonfirmasi, Rabu (04/12/2024).

Selain itu, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait program makan bergizi gratis juga belum dipegang. Sehingga, Pemkab Karangasem belum diketahui cara penerapan pemberian makan siang gratis kepada para siswa.

"Jadi kami masih menunggu juklak (dan) juknis-nya, seperti apa makanan yang akan diberikan, berapa kali diberikan, siapa saja yang diberikan, itu yang belum kami ketahui sehingga belum bisa kami anggarkan," ujar Sutirtayasa.

"Intinya kami masih menunggu juklak juknis-nya, kalau sudah ada kami siap menganggarkan dan menjalankan program tersebut," ucap Sutirtayasa.

(iws/iws)