Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal laporan atas dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Laporan itu muncul dari bakal mitra di salah satu kabupaten/kota yang mengklaim oknum yang mengaku petugas BGN mengecek persiapan administrasi dan kesiapan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Ia pun membantah adanya pihak yang ditugaskan untuk memeriksa kesiapan administrasi calon mitra.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan," ungkap Iwan dalam keterangannya persnya, Rabu (25/12/2025).

Adapun kasus tersebut setelah bakal mitra BGN melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan pun menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengkonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat. Ia juga mengatakan, BGN memiliki koordinasi yang jelas dan diumumkan secara resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," tegasnya.

Iwan pun meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Ia juga mengimbau, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi jika ditemui ada pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi. Melalui keterangan ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

"Informasi lebih lanjut terkait aktivitas resmi BGN, akan terus diupdate melalui Biro Hukum dan Humas BGN," tutupnya.

(rrd/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan muncul wacana mengganti susu dengan daun kelor di menu program makan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menyatakan wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor itu masih bersfat simulasi.

"Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif dalam program makan bergizi gratis sebelumnya diutarakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan mengatakan tak semua daerah akan mendapatkan menu yang sama.

Menu akan disesuaikan dengan lokalitas yang ada di suatu daerah tertentu. Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menanggapi hal tersebut, Muhaimin yakin Badan Gizi Nasional sudah menghitung nutrisi dan gizi dari setiap asupan makanan. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan simulasi agar masyarakat yang menjadi sasaran mendapat gizi yang seimbang.

"Tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," kata dia.

Ia setuju program makan bergizi gratis ini mengutamakan lokalitas bahan makanan. Karena nantinya akan menjadi sebuah ekosistem perekonomian, utamanya bagi UMKM lokal.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan" katanya.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," ujar dia menambahkan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan pentingnya peran lokalitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai serentak pada Januari 2025.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas, tentu itu kewenangan Badan Gizi. Tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbo-nya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," ujar Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Cak Imin menambahkan, pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal seperti daun kelor , yang dinilai memiliki banyak manfaat gizi.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelor-nya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," lanjutnya.

Selain itu, Cak Imin menggarisbawahi pentingnya mendukung para peternak lokal, terutama peternak susu, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. "Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menyatakan wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor masih simulasi.

"Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu.

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diutarakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menanggapi hal tersebut, Muhaimin yakin Badan Gizi Nasional sudah menghitung nutrisi dan gizi dari setiap asupan makanan. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan simulasi agar masyarakat yang menjadi sasaran mendapat gizi yang seimbang.

"Tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," kata dia.

Ia setuju program MBG ini mengutamakan lokalitas bahan makanan. Karena nantinya akan menjadi sebuah ekosistem perekonomian, utamanya bagi UMKM lokal.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan" katanya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan badan tersebut untuk melakukan pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan pihak-pihak yang mengaku petugas daerah BGN melakukan penipuan.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi modus penipuan," kata Lalu melalui keterangan tertulis, Rabu (25/12).

Lalu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati. Dia menyarankan masyarakat mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

Dia menegaskan koordinasi tentang program Makan Bergizi Gratis dilakukan dengan jelas. Pengumuman selalu dilakukan lewat kanal-kanal informasi resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," ucap Lalu.

Video pungli terkait Makan Bergizi Gratis sebelumnya viral. Video itu menunjukkan orang tua murid sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Dalam rapat itu, orang tua murid wajib membeli wadah makan sebanyak dua unit per siswa. Setiap unitnya dihargai Rp30 ribu. Dengan demikian, setiap murid harus membayar Rp60 ribu agar dapat jatah Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berencana memulai program Makan Bergizi Gratis pada Januari 2025. Lewat program itu, pemerintah akan memberikan makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil untuk peningkatan kualitas asupan gizi.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta orang anak mendapatkan Makan Bergizi Gratis setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun. Program digelar bertahap dengan porsi per anak per hari sekitar Rp10 ribu.

SEMARANG, KOMPAS.com - Kasus lahan amblas di perumahan elite Permata Puri (PP) di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin memanas.

Para korban yang mengalami kerugian akibat amblesnya lahan kini menuntut ganti rugi Rp 5 miliar kepada pihak pengembang.

Dua korban, Ahmad Zubaidi dan Christopher Alun, telah membawa kasus ini ke meja hijau.

Kuasa hukum mereka, Okky Nurindra Wicaksono menyatakan, mediasi antara para korban dan pihak perumahan sebenarnya sudah dijadwalkan.

Namun, hingga saat ini, pihak pengembang belum mengganti kerugian yang dialami kliennya.

"Dari pihak pengembang, sampai saat ini tidak mengambil langkah tanggung jawab untuk mengganti kerugian dari klien kami," kata Okky kepada awak media pada Rabu (25/12/2024).

Okky menambahkan, ada dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan perumahan di atas tanah yang ternyata memiliki aliran sungai di bawahnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi akar permasalahan yang menyebabkan amblesnya rumah dan menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

“Kita ajukan ganti rugi sebesar Rp 5 miliar, jumlah itu wajar karena didasarkan pada penilaian pihak independen," ucap Okky.

Selain tuntutan ganti rugi, Okky juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pengembang ke Kejaksaan Negeri Semarang.

"Dugaan kami, sungai yang merupakan aset negara justru disertifikatkan dan dijual pengembang,” ungkapnya.

Ahmad Zubaidi, salah satu korban, mengungkapkan dampak besar yang dirasakannya sejak rumahnya ambles pada Maret 2024.

Hingga kini, ia terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan merasa tidak mendapatkan empati dari pihak pengembang.

“Sudah hampir setahun berlalu, dan tidak ada langkah nyata dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bahkan tidak bisa berdagang roti lagi dan harus menyelamatkan keluarga,” ucap Ahmad.

Lahan yang ambles sedalam 12 meter di Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang, menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat.

Kasus ini kini menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mencari keadilan bagi para korban.

Jakarta -

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, merespons tudingan penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bermuatan politis. Maruarar menyebut semua pihak harus menghormati proses hukum.

"Saya rasa kita hormati hukum," kata Maruarar di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Maruarar kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah, katanya, biarkan proses hukum itu berjalan.

"Kalau kita kan, tentu, ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan," ucapnya.

Maruarar menyebutkan sayembara untuk menangkap Harun Masiku masih berlangsung. Dia meyakini negara sebesar Indonesia bisa menangkap buron legenda Harun Masiku.

"Kan berlaku bagi yang bisa menangkap. Kan siapa yang bisa menangkap, kan masa negara sebesar ini, tangkap Harun Masiku nggak bisa," tuturnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebut penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga Video 'PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

(ial/whn)

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak memungut biaya tambahan dalam bentuk apapun.

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya isu pungutan liar di salah satu sekolah terkait program tersebut.

Isu ini mencuat melalui sebuah video yang viral di media sosial, menampilkan suasana rapat wali murid dengan pihak sekolah.

Dalam video yang diunggah akun X @heraloebsss, pihak sekolah disebut meminta uang senilai Rp 30.000 per anak untuk pembelian wadah makan yang akan digunakan dalam program makan gratis.

Setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total yang harus dibayarkan mencapai Rp 60.000.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, memastikan bahwa program ini sepenuhnya gratis.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (24/12/2024), seperti dilaporkan Antara, ia menegaskan bahwa tidak ada unsur pungutan dalam program ini.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk membayar biaya tambahan, termasuk membeli wadah makan,” tegas Iwan.

Ia juga menekankan bahwa program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga seluruh siswa dapat merasakan manfaatnya tanpa terkendala beban finansial.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Melalui klarifikasi ini, kami ingin menegaskan bahwa tujuan program ini adalah untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Selain itu, BGN mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan program tersebut.

“Kita harus menjaga integritas program ini bersama-sama. Ini demi masa depan anak-anak kita dan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Iwan.

Sumber: Kompas.com (Ria Apriani Kusumastuti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan daun kelor juga bagus untuk menggantikan susu dalam program makan bergizi gratis.

Cak Imin merespons mengenai tidak semua penerima makan bergizi gratis akan menerima susu.

Susu akan diganti dengan telur atau daun kelor di beberapa daerah.

"Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2024).

Menurut Cak Imin, wacana mengganti susu dengan telur dan daun kelor di beberapa daerah masih berupa simulasi.

Dia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional pasti menghitung jumlah kalori, protein, dan karbohidrat dalam setiap porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," jelasnya.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," sambung Cak Imin.

Sementara itu, Cak Imin berharap warga lokal betul-betul diberdayakan untuk program makan bergizi gratis.

Dia mendorong agar peternak susu bisa memberikan harga susu yang terjangkau di setiap daerah.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, kan tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur.

Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (24/12/2024), menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujarnya.

Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," katanya.

Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucap Lalu.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dampak rantai nilai pangan

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah.

Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

IDXChannel - Daun kelor menjadi salah satu menu alternatif pengganti susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain kelor, telur juga dipilih sebagai opsi.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukungnya.

Sebab, dia menekankan pentingnya peran lokalitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak pada Januari 2025.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbo-nya itu betul-betul seimbang. Karena itu, simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," ujar Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Cak Imin menambahkan, pentingnya pemanfaatan sumber daya local, seperti daun kelor yang dinilai memiliki banyak manfaat gizi.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelor-nya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar dia.

Selain itu, Cak Imin juga mendukung para peternak lokal, terutama peternak susu, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein. Sementara kalsium bisa diperoleh dari daun kelor.

"(Susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang (daerah) jauh dari susu maupun logistiknya susah, tidak usah dipaksakan. Kan ada telur, bisa juga kelor," kata Dadan.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuartal II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54.53% terhadap PDB nasional. Dari jumlah persentase yang relatif besar ini, 22.69% di antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman selain restoran.

Mengetahui hal tersebut, program makan bergizi gratis yang tengah ramai diperbincangkan menjadi lebih masuk akal untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Aruna kian berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program tersebut dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki fokus serupa.

Kendati konsumsi makanan dan minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, terutama protein, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal adalah 2,100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.

Di sisi lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari. Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melampaui angka yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.

Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20% terbawah hanya mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal jauh oleh kelompok penduduk 20% teratas yang mencapai 2,504.91 kkal. Sama halnya dengan protein - kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45.76 gram per hari. Sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok terbawah.

Hal ini juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, dan daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga pembelian hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada.

Dengan demikian, Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah.

Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah mengatakan, ?Anggaran untuk program ini mencapai Rp450 triliun dan ditujukan untuk menjangkau 81 juta orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah penduduk Singapura. Dengan skala sebesar ini, semua keputusan harus berdasarkan riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak."

Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Indraka hadir untuk mewakili Aruna dalam penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.



Penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat menjadi fokus utama kerja sama ini.

Guna mendukung program makan bergizi gratis yang telah menjadi wacana besar nasional, kerja sama ini digadang untuk membuka jalan bagi perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, khususnya dalam berbagi pakai data perikanan.

Lotharia setuju bahwa berbagi data perikanan dapat membantu realisasi program makan bergizi gratis. Dengan demikian, pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dapat diketahui dengan baik. Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang dapat diberdayakan dengan adanya program ini, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi.