Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menyarankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menggunakan pendekatan asosiasi atau kelompok dalam memberikan sertifikasi bagi 4,5 juta usaha mikro, kecil, menengah bidang pangan.

Zulkifli, atau yang akrab dipanggil Zulhas, mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa saat ini ada sekitar 4,5 juta UMKM yang mengajukan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dari jumlah tersebut baru 400 ribu yang diberikan.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendekatan tersebut agar sertifikasi bagi semuanya lebih cepat tercapai.

"Nah oleh karena itu saran saya tadi pakai asosiasi, pakai perkumpulan. Dulu saya pernah melakukan waktu saya Menteri Kehutanan. Sehingga satu dikasih, itu bisa berlaku untuk teman-temannya yang lain. Itu bisa mempercepat," katanya usai rapat terbatas untuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia meminta BPOM untuk mempercepat sertifikasi tersebut, karena berbeda dengan industri pangan yang punya sumber daya manusia, logistik, dan lainnya, modal UMKM terbatas.

"Kalau UMKM ini kan modal terbatas, jauh-jauh. Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Maluku harus ke sini ngurus, itu kan sulit sekali," katanya.

Pendekatan itu, katanya, juga sesuai dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam budaya Indonesia, yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi langkah BPOM untuk mempercepat sertifikasi industri garam nasional, dalam rangka pemenuhan suplai melalui produksi secara domestik.

"Kita enggak boleh impor lagi, dilarang sesuai Perpres 126, tapi disini kan belum cukup. Oleh karena itu tadi saya terima kasih dipercepat izin dari BPOM sehingga mereka bisa produksi lebih cepat," kata Zulhas.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menyampaikan bahwa industri asuransi jiwa tumbuh positif sepanjang tahun lalu, dengan pendapatan premi industri asuransi jiwa tercatat Rp185,39 triliun, atau naik 4,3 persen year-on-year (yoy).

“Sepanjang 2024, kami melihat adanya pertumbuhan industri asuransi jiwa. Hal ini terlihat dari meningkatnya total pendapatan premi sebesar 4,3 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 menjadi Rp185,39 triliun,” kata Budi Tampubolon, dikutip dari kanal resmi AAJI di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh premi bisnis baru sebesar Rp108,32 triliun dan premi lanjutan senilai Rp77,07 triliun.

Terkait jenis produk, ia mengatakan bahwa premi asuransi tradisional tumbuh signifikan sebesar 18,7 persen menjadi Rp110,36 triliun, dengan kontribusi 59,5 persen dari total premi, sementara 40,5 persen berasal dari unit link.

Tidak hanya asuransi konvensional, Budi menyatakan bahwa produk asuransi syariah juga mengalami pertumbuhan 10,4 persen yoy menjadi Rp22,61 triliun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah.

IDXChannel - Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan, peran pengembang swasta terutama lima asosiasi dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Sebab, pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Maka dari itu, pemerintah terus menjaga hubungan baik dengan para pengembang. Hal ini bertujuan agar program 3 juta rumah tidak mengalami banyak kendala.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” kata dia.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Perumahan Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program 3 juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujar dia.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun Bank Tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Terpentingnya lagi adalah diperlukan rencana induk Bank Tanah.

Saat ini, kata dia, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Dalam hal ini, Kementerian PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong.

Selain itu juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang tangguh,” katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Namun, pengembang menilai hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti merasa tidak senang terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, dengan banyaknya isu 'liar' yang dilontarkan Kementerian PKP, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Kemudian, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Namun, kata dia, Kementerian PKP malah memilih membuat kebijakan yang tidak bersahabat dengan pengembang, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?” kata Joko.

Menurut Joko, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen seperti yang ditargetkan.

Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Sebab, pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengaku pesimistis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” ujarnya.

Menurutnya, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang. Sehingga, dirinya menilai kinerja Kementerian PKP masih jauh dari kata bagus.

“Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” ujarnya.

Masih dalam acara yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mempersilahkan masyarakat untuk mengadukan masalah perumahan dengannya.

Hal ini merupakan tindak lanjut Kementerian PKP dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memperoleh data permasalahan masyarakat terkait perumahan.

"Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegasnya dikutip dari rilis, Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi, lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tambah dia.

Sebelumnya, Ara bertemu dengan Ketua YLKI Tulus Abadi soal potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

Adapun berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, tetapi juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Perumukiman (PKP) bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi melakukan pembahasan bersama mengenai potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Februari 2025.

Menurut Ara, datanya sudah ada, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan dilaporkan masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

Menteri Ara berharap dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan. "Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," ujar dia.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

(KIE)

Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut. Beberapa proyek properti sudah mulai dibangun di sana, seperti perhotelan, perkantoran, hingga rencana pembangunan hunian komersial.

Akan tetapi, di sana masih belum ada tanda-tanda masuknya proyek perumahan subsidi. Apakah para pengembang belum mau membangun rumah subsidi di IKN?

Menurut Ketua Umum DPP Realetstat Indonesia Joko Suranto, pihaknya ingin membangun rumah subsidi di IKN. Namun, tidak dalam waktu dekat ini.

"Apakah REI mau bangun rumah subsidi di IKN? Of Course, pasti lah pada saatnya (dibangun)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Joko melanjutkan, pihaknya akan membangun rumah subsidi ketika sudah mulai banyak penghuni di IKN. Selain itu, fasilitas umumnya juga harus sudah tersedia terlebih dahulu, misalnya seperti rumah sakit dan sekolah, agar masyarakat semakin tergerak untuk ke IKN.

Terlebih lagi, masyarakat yang bisa membeli rumah subsidi harus memenuhi syarat tertentu, misalnya dari sisi penghasilan. Jika penghasilan orang-orang yang tinggal di IKN melebihi batas maksimum syarat pembelian rumah subsidi, maka rumah tersebut tidak akan bisa dibeli.

"Tahun 2028 saja baru mau pindah, kalau kita bangun sekarang atau 2026 kita mengikuti jejaknya Roro Jonggrang, padahal kita kan pelaku usaha, kita kan bangun untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya belum ada, berarti kita bangun FLPP rasa Roro Jonggrang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, pihaknya baru akan membangun rumah subsidi di IKN jika sudah ada penduduk yang tinggal di sana atau ingin melihat permintaannya terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya kami belum bisa jawab karena kami itu bicaranya supply and demand," ungkapnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menuturkan, pihaknya akan melihat permintaan pasar terlebih dahulu sebelum membangun rumah subsidi di IKN. Meski demikian, salah satu anggotanya sudah memiliki tanah di Samarinda yang siap digunakan untuk membangun rumah subsidi apabila diperlukan.

"Tentunya kita harus lebih memprioritaskan captive market. Kalau di sana masih sepi sunyi kami dari Asprumnas juga belum memulai (bangun rumah subsidi) walaupun kami sudah menyiapkan lahan dekat Samarinda itu sekitar lebih kurang 350 ha, itu ada dari anggota kami yang tidak perlu dibayar katanya 'nanti saja kalau sudah laku baru dibayar'. Itu kami memang belum mengeluarkan modal sama sekali untuk di IKN," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan mengatakan pihaknya sudah memiliki lahan tak jauh dari titik 0 KM IKN untuk dibangun rumah subsidi. Namun, pihaknya masih belum ingin membangunnya dalam waktu dekat ini.

"IKN kami dukung, tapi kalau membangun di sana ya kami dari Apernas Jaya belum ada keinginan, tapi kami sudah menyiapkan lahan," ujarnya.

(abr/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi untuk membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Kamis (27/2/2025) kemarin.

Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun. Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan juga turut menjadi masalah.

Ke depan, pihak Kementerian PKP akan berkoordinasi ke YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada dan tindak lanjut yang dilakukan. Ara mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," kata Ara dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumukiman (PKP) bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan.

Pertemuan antara keduanya dilaksanakan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegas Ara, Kamis (27/2/2025).

Ara berharap, kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," ujarnya.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik itu rumahtapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, namun juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

Selengkapnya baca di siniAra Tuai Kritik Pengembang, Dinilai Tak Layak Pimpin Kementerian PKP

Bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah elektronik tentu perlu mengetahui cara mengecek keasliannya.

Dengan mengetahui sertifikat tanah elektronik asli atau tidak, hal itu bisa membuat masyarakat mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

Lantas, bagaimana cara mengetahui keaslian sertifikat tanah elektronik?

Informasinya ada di artikel iniMau Cek Sertifikat Tanah Elektronik Asli atau Tidak? Begini Caranya

Cakrabuana merupakan salah satu KA yang baru beroperasi seiring dengan mulai diberlakukannya GAPEKA 2025 pada 1 Februari 2025.

Hampir tiga pekan sejak pertama kali dijalankan hingga 18 Februari 2025, total penumpang yang sudah dilayani sebanyak 23.171 pelanggan.

“Dengan semakin diminatinya perjalanan KA Cakrabuana, KAI berkomitmen terus memberikan layanan terbaik dengan meningkatkan kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan,” ungkap Vice President KAI Anne Purba diktuip dari laman perseroan, Rabu (26/2/2025).

Lantas, apa rute dari KA Cakrabuana?

Jawabannya di sini Belum Genap Sebulan, 23.171 Orang Naik KA Cakrabuana