JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berimplikasi pada pemborosan fiskal.

Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program perlindungan sosial yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” jelas Media Wahyudi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru, digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” lanjut dia.

Wahyudi menilai program asuransi MBG ini hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

“Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta,” kata Media Wahyudi.

Dia bilang, adanya asuransi MBG berpotensi membuat dana pemerintah disalurkan kepada pihak ketiga, yakni industri asuransi yang saat ini tengah lesu.

“Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat,” lanjut dia.

Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS TK.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” ujar dia.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” lanjutnya.

Menurut Media Wahyudi, program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggaran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini BGN telah berkordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS TK, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan, sementara untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai pemberian asuransi bagi penerima program makan bergizi gratis (MBG) membuang anggaran negara.

Sebab, kata Irma, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saja.

"Kan sudah ada BPJS. Koordinasikan saja dengan BPJS Kesehatan. Ngapain buang-buang duit anggaran negara lagi? Kecuali jika, mohon maaf, ada kejadian yang fatal, BGN wajib beri santunan. Tapi kalau asuransi menurut saya berlebihan," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Irma menjelaskan, selama ini, masalah yang timbul biasanya disebabkan makanan yang basi dan tidak berakibat fatal.

Menurutnya jika ada masalah seperti itu lagi maka korban dibawa saja ke puskesmas atau ke RSUD dengan jaminan BPJS.

"Kan di daerah-daerah sekarang pemda juga sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan? Nah jika ada orang tua anak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, jika mampu wajibkan saja ikut BPJS. Jika tidak mampu berikan kartu PBI," tegasnya.

KOMPAS.com — Kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor terus bertambah.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban kini telah mencapai 214 orang, naik dari sebelumnya 210 orang.

Insiden ini mencuat setelah dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani turut mendistribusikan paket makanan ke 12 sekolah.

Kasus pertama dilaporkan pada Rabu (7/5/2025), dan sejak itu laporan serupa terus bermunculan.

Hasil penyelidikan epidemiologi mencatat sembilan sekolah yang melaporkan adanya kasus keracunan, dengan rincian sebagai berikut:

1. TK Bosowa Bina Insani: 25 siswa
2. SD Bosowa Bina Insani: 10 siswa
3. SMP Bosowa Bina Insani: 94 siswa
4. SMA Bosowa Bina Insani: 1 siswa
5. SDN Kukupu 3: 8 siswa
6. SDN Kedung Waringin: 7 siswa
7. SDN Kedung Jaya 1: 16 siswa
8. SDN Kedung Jaya 2: 45 siswa
9. SMP Bina Graha: 8 siswa

Telur dan Tumis Tauge Diduga Jadi Pemicu

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, ditemukan dua jenis bakteri berbahaya dalam menu makanan, yakni E.coli dan Salmonella.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menjelaskan bakteri tersebut ditemukan dalam dua jenis makanan yang dikonsumsi para siswa.

"Bakteri ini muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella," ujar Dedie saat memberikan keterangan di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Senin (12/5/2025).

"Jadi ada dua, bakteri E.coli dan Salmonella ini kita peroleh dari dua jenis makanan yang kita periksa," lanjutnya.

Dedie menyampaikan bahwa sampel yang diuji berasal dari sisa makanan para siswa setelah mereka menunjukkan gejala keracunan.

“Saya menerima laporan hasil uji lab dari Labkesda. Hasilnya memang menunjukkan beberapa bahan makanan mengandung bakteri,” ujarnya.

Kepala Sekolah Ceritakan Kronologi

Rudi Hartono, Kepala SD Negeri Kedung Jaya 1, menyampaikan bahwa sejumlah siswanya mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada Selasa (6/5/2025).

“Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani,” ungkap Rudi.

Menurut Rudi, keluhan mulai muncul pada keesokan harinya, Rabu (7/5/2025). Setelah menerima laporan siswa sakit, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan puskesmas, Dinkes, dan pihak MBG untuk penanganan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," kata dia.

Evaluasi Menyeluruh oleh BGN

Menyikapi kasus ini, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh alur penyajian makanan dalam program MBG. Evaluasi akan mencakup mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, hingga distribusi dari dapur ke sekolah.

"Saat ini sumber masalah dalam pendalaman. Kita masih nunggu hasil laboratorium," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Ia menambahkan bahwa BGN juga akan memperketat uji organoleptik, yakni penilaian kualitas makanan dengan indera manusia. Selain itu, akan dilakukan pelatihan rutin setiap tiga bulan di dapur-dapur SPPG untuk meningkatkan standar keamanan pangan.

“Kami juga bekerja sama dengan BPOM, Dinkes, dan para profesional yang terlibat dalam tata boga food and beverage. Jadi itu langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada para SPPG, dan kami meminta mereka untuk meningkatkan lagi kewaspadaan," jelas Dadan.

Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB

Melihat jumlah korban yang terus bertambah, Pemerintah Kota Bogor akhirnya menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB),” kata Wali Kota Dedie Rachim.

Ia memastikan, pemerintah daerah telah mengambil langkah penanganan mulai dari pengobatan korban, upaya pencegahan, penyelidikan epidemiologi, hingga koordinasi dengan BGN.

“Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor,” tegas Dedie.

Sumber: Kompas.com

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah menyediakan tiga lokasi untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) guna mendukung komitmen Pemerintah Pusat merealisasikan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.

Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Selasa, mengatakan ketiga lokasi itu adalah di Kecamatan Ciledug dengan lahan seluas 1.964 meter persegi, di Kecamatan Larangan seluas 9.811 meter persegi dan Kecamatan Karawaci seluas 1.969 meter persegi.

“Kami telah menyiapkan tiga bidang lahan yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Larangan, dan Karawaci sebagai bagian dari komitmen kami mendukung program nasional pemenuhan gizi untuk generasi penerus bangsa,” katanya.

Wali kota menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dalam setiap langkah pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih program pemenuhan gizi bagi generasi masa depan bangsa.

"Gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting bagi generasi masa depan. Maka kami tidak ragu untuk memberi dukungan penuh demi tercapainya target nasional ini," tambahnya.

Sebagai informasi dalam rapat koordinasi ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten.

MoU ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG oleh pemerintah daerah.

Gubernur Banten Andra Soni menambahkan pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten mendukung percepatan pembangunan SPPG di kabupaten/kota.

Andra Soni menyampaikan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

"Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui, sehingga dibutuhkan kurang lebih 1388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG, sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.

Dadan menyampaikan pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

BOGOR, KOMPAS.com - Kasus keracunan paket menu makan bergizi gratis (MBG) terhadap ratusan penerima manfaat di Kota Bogor, Jawa Barat, terus bertambah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban keracunan MBG mencapai 214 orang. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 210 orang.

Penyebaran kasus keracunan terjadi setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah lainnya.

Kasus keracunan ini pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Dari hasil penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan, ditemukan sembilan sekolah yang telah melaporkan kejadian keracunan itu.

Dinkes Kota Bogor merinci, sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan berasal dari TK Bosowa Bina Insani (25 orang), SD Bosowa Bina Insani (10 orang), SMP Bosowa Bina Insani (94 orang), SMA Bosowa Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

Mengandung Bakteri E.coli dan Salmonella

Hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, Jawa Barat, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu makan bergizi gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur SPPG Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan, yaitu telor ceplok yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan toge.

"Bakteri ini muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella," ujar Dedie, di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Senin (12/5/2025).

"Jadi ada dua, bakteri E.coli dan Salmonella ini kita peroleh dari dua jenis makanan yang kita periksa," tambah dia.

Dedie mengungkapkan, uji sampel itu dilakukan terhadap sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh sejumlah siswa setelah mengalami keracunan.

Sisa makanan itu kemudian dibawa petugas kesehatan ke Labkesda Kota Bogor untuk dilakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan.

"Saya menerima laporan hasil uji lab dari Labkesda. Hasilnya memang menunjukkan beberapa bahan makanan mengandung bakteri," ucap dia.

Diduga keracunan usai menyantap telor dan sayur taoge

Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Jaya 1 Kota Bogor, Rudi Hartono, mengaku sejumlah siswanya mengalami gejala muntah, mual, dan pusing usai mengonsumsi paket menu makan bergizi gratis (MBG).

Rudi menyampaikan, beberapa siswanya diduga keracunan usai menyantap menu MBG yang diterima pada Selasa (6/5/2025).

Menu MBG tersebut diterima dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina insani.

"Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani," kata Rudi.

Rudi menceritakan, keluhan diare hingga muntah-muntah yang dialami siswa SDN Kedung Jaya 1 terjadi pada Rabu (7/5/2025) atau sehari setelah mereka menerima paket menu MBG.

Usai mendapat laporan kasus tersebut, sambung Rudi, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Puskemas, Dinas Kesehatan, serta pihak MBG untuk penanganan korban keracunan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," ujar dia.

Evaluasi

Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses atau alur penyajian makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Langkah itu dilakukan menyusul ditemukan banyaknya siswa yang diduga keracunan usai mengonsumsi menu MBG di sejumlah wilayah termasuk di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) akan dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku makanan, proses memasak, hingga alur distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini sumber masalah dalam pendalaman. Kita masih nunggu hasil laboratorium," kata Dadan.

BGN juga akan meningkatkan uji organoleptik yaitu metode penilaian kualitas suatu produk, bahan, atau komoditas yang menggunakan pancaindra manusia.

Selain itu, BGN juga berencana akan melakukan penyegaran tiga bulan sekali di setiap dapur SPPG dengan melakukan pelatihan rutin terkait peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku, dan lain sebagainya.

"Kami juga bekerja sama dengan BPOM, Dinkes, dan para profesional yang terlibat dalam tata boga food and beverage. Jadi itu langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada para SPPG, dan kami meminta mereka untuk meningkatkan lagi kewaspadaan," ujar Dadan.

Status KLB

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Penetapan KLB dilakukan menyusul meningkatnya sebaran kasus yang memapari 214 siswa dari sejumlah sekolah di Kota Hujan itu.

"Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB)," kata Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Dedie menyampaikan, saat ini Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi termasuk penanganan atas kasus tersebut.

Dedie menuturkan, sejauh ini pengobatan terhadap korban keracunan, pencegahan, hingga penyelidikan epidemiologi (PE) dan kesiapsiagaan telah dilakukan.

"Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor," pungkas dia.

Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah kembali mencuat dan kali ini menimpa ratusan pelajar di Kota Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga jadi penyebab ratusan murid keracunan.

Makanan yang dikonsumsi para korban merupakan bagian dari program MBG yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani, Tanahsareal. Menu tersebut didistribusikan ke sejumlah sekolah.

"Keracunan yang menimpa anak-anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujar Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Rabu (7/5/2025).

Pemkot Bogor bersama Dinkes bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) di 13 sekolah. Pemeriksaan mencakup sampel makanan, muntahan pasien, air minum isi ulang, hingga usap wadah makanan dan penjamah makanan.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, serta pengambilan sampel dari dapur MBG," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Hal ini dilakukan untuk melacak sumber pasti penyebab keracunan yang belum terkonfirmasi secara laboratorium.

Badan Gizi Nasional (BGN) turut terlibat dalam penyelidikan untuk menelusuri sumber keracunan massal program MBG di Bogor ini.

Adapun Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin memastikan seluruh biaya pengobatan korban keracunan akan ditanggung oleh Pemkot, terutama bagi siswa dan guru yang tidak memiliki BPJS atau asuransi. Ia juga meminta orang tua segera melapor jika anak mengalami keluhan lanjutan.

"Soal biaya, bagi yang tidak memiliki asuransi atau BPJS, insyaallah Pemkot yang cover, bisa melalui Jamkesda, UAC atau BPJS juga bisa kita daftarkan. Jangan khawatir, biaya (perawatan) Pemkot yang cover," kata Jenal setelah menjenguk korban di rumah sakit, Jumat (9/5).

Berikut sederet hal yang terungkap dari kasus keracunan menu MBG di Bogor:

Jumlah Korban Capai 210 Orang

Jumlah korban keracunan terus bertambah. Hingga 9 Mei 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat total korban mencapai 210 orang.

Kasus ini tersebar di 8 sekolah yang menerima pasokan makanan dari satu penyedia yang sama. Dari total korban, 34 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara lainnya mengalami gejala lebih ringan.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," jelas Kepala Dinkes Sri Nowo Retno, Minggu (11/5/2015).

Menu MBG di Bogor Mengandung Bakteri E.coli-Salmonella

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan. Berdasarkan hasil lab, beberapa makanan ternyata mengandung dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie, Senin (12/5/2025).

Dedie menambahkan uji laboratorium juga dilakukan terhadap air yang dikonsumsi dan pemeriksaan langsung pada tubuh korban keracunan. Akan tetapi hasilnya belum bisa diketahui dalam waktu cepat.

"Untuk pemeriksaan tambahan berupa air, juga kita periksa. Kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, yang harus kita periksa lebih mendalam. Itu hasilnya mungkin baru kita peroleh sore ini," kata Dedie.

"Kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan di sini, bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri E.coli dan juga Salmonella, yang kami duga atau dari hasil lab itu memang sampelnya kami peroleh dari SPPG bersangkutan (SPPG Bina Insani)," imbuhnya.

Bakteri dari Telur Ceplok dan Tumis Tauge

Dedie mengatakan menu Makan Bergizi Gratis diduga penyebab ratusan siswa keracunan berasal dari telur ceplok bumbu barbekyu (BBQ) serta tumis tahu dan tauge. Telur ceplok bumbu barbekyu itu ternyata dimasak malam hari dan baru disajikan keesokan harinya kepada siswa.

"Yang pertama dari ceplok telur yang pakai bumbu barbekyu. Menurut data yang kita peroleh, memasaknya itu kurang lebih di malam harinya dan kemudian didistribusikannya siang hari," kata Dedie.

Dedie belum memastikan apakah kesalahan terjadi ketika proses memasak atau proses distribusi makanan hingga dikonsumsi. Sebab menurutnya, pengawasan teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan (SPPG) dipegang langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tetapi intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan tauge yang juga terindikasi mengandung salmonella," lanjutnya.

Dedie meminta persoalan keracunan siswa tidak dipandang sepele. Dia berharap pihak terkait betul-betul memperbaiki SOP agar kejadian tidak terulang.

"Jadi jangan kemudian dianggap sepele, karena ini betul-betul kalau menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Mengingat pada saat anak-anak terdampak keracunan makanan, maka pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat, terutama di dalam penanganan medisnya," ujarnya.

Status Kejadian Luar Biasa (KLB)

Dedie menyatakan bahwa kasus dugaan keracunan massal ini termasuk kejadian luar biasa (KLB). Pemerintah berkomitmen mengevaluasi pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Minggu (12/5/2025).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

Tonton juga "Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Koordinasi dengan OJK

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujar dia.

Dadan mengatakan, dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Koordinasi dengan BPJS TK

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK.

“Untuk karyawan, kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, saat ini karyawan SPPG berjumlah 52.346 secara keseluruhan.

Adapun skema program asuransi untuk para karyawan SPPG akan diberikan kepada semua karyawan.

"Jumlah karyawan SPPG 52.346. (akan diberikan) kepada semuanya," lanjut Dadan.

Premi Rp 16.000 per orang per bulan

Dia mengatakan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” ujar dia.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi, baik asuransi untuk karyawan SPPG maupun penerima manfaat, akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Dinilai buang anggaran

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai, pemberian asuransi bagi penerima program makan bergizi gratis (MBG) membuang anggaran negara.

Sebab, kata Irma, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saja.

"Kan sudah ada BPJS. Koordinasikan saja dengan BPJS Kesehatan. Ngapain buang-buang duit anggaran negara lagi? Kecuali jika, mohon maaf, ada kejadian yang fatal, BGN wajib beri santunan. Tapi, kalau asuransi, menurut saya berlebihan," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Irma menuturkan, selama ini, masalah yang timbul biasanya disebabkan makanan yang basi dan tidak berakibat fatal.

Menurut dia, jika ada masalah seperti itu lagi maka korban dibawa saja ke puskesmas atau ke RSUD dengan jaminan BPJS.

"Kan di daerah-daerah sekarang pemda juga sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan? Nah, jika ada orang tua anak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, jika mampu, wajibkan saja ikut BPJS. Jika tidak mampu, berikan kartu PBI," ujar dia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, jumlah SPPG di Banten masih perlu penambahan dibandingkan jumlah idealnya.

Gubernur Banten, Andra Soni, telah melangsungkan rapat koordinasi pembangunan SPPG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan seluruh kepala daerah se-Banten, di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/5).

"Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti SE Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG," ujar Andra Soni, dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Pemprov dan BGN juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Banten dan BGN mengenai pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama menandatangani MoU dengan Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemda," jelasnya.

Andra Soni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Aset-aset tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan.

"Termasuk kami sampaikan, ada 33 SMK Tata Boga yang juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," imbuhnya.

"Nanti, lahan-lahan tersebut akan diverifikasi oleh BGN. Prinsipnya, semua daerah sudah menyampaikan kesanggupannya, dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten atas respons dan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami adalah melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan sekitar 1.388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif yang lebih masif.

"Tapi, dengan semangat dari Pak Gubernur dan seluruh bupati/wali kota yang proaktif menyiapkan lahan, serta kemungkinan adanya kontribusi koordinatif dari berbagai mitra, saya kira Banten akan lebih cepat memenuhi target," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan siswa dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor pada pekan lalu. Berdasarkan data hingga Sabtu (10/5/2025), terdapat 214 siswa yang mengalami keracunan.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan, timnya langsung melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak setelah menerima laporan tersebut. Selain itu, BGN juga memberikan teguran peringatan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini, kami biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak?" kata dia melalui keterangannya, Senin (12/5/2025).

Setelah didapati ada sampel makanan yang kurang baik, BGN kemudian memberikan teguran kepada SPPG. Sebab, hal semacam itu semestinya tidak boleh terjadi.

"Maka kami melakukan teguran keras itu kepada satuan pelayanan jika melakukan hal tersebut," ujar dia.

Selain memberikan teguran, BGN juga akan kembali memberikan pelatihan kepada SPPG yang bersangkutan, terutama bagian penjamah makanan. Hal itu dilakukan untuk mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Ia menambahkan, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya. "Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita setop supplier tersebut," kata Tigor.

Tigor memastikan, BGN tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan dan pembiayaan medis para siswa yang mengalami keracunan. Para korban juga akan diberikan asuransi.

"Kami bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata dia.

Bandung (ANTARA) - Kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program MBG dan juga memberikan edukasi mengenai asupan gizi yang baik bagi tubuh.

Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat di Cileungsi Bogor, Minggu (12/5) menyampaikan gizi yang baik merupakan faktor utama dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang.

“Dengan pemahaman yang benar tentang gizi, kita dapat mencegah berbagai penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terutama bagi anak-anak dan remaja,” kata Achmad Ru’yat.

Melalui sosialisasi program MBG ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Sebagai bagian dari masyarakat yang terus berkembang, kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, sosialisasi seperti ini menjadi sarana penting agar kita tidak tertinggal dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita,” tambah Achmad.

Kesadaran dan pemahaman yang baik akan suatu kebijakan atau program akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya.

Achmad Ru’yat juga mengajak kepada seluruh peserta untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh hari ini kepada lingkungan sekitar. Tujuannya agar manfaat dari sosialisasi ini tidak hanya berhenti disini, tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

“Dengan begitu, kita bisa berperan sebagai agen perubahan yang membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang dibahas dalam acara ini, khususnya tentang pentingnya gizi yang seimbang,” tutup Achmad.

Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat semakin berkembang dan menjadi solusi jangka panjang bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh. Melalui sinergi ini, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di SDIT Alkautsar, Cileungsi, Bogor. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Sosialisasi program MBG di hadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fikri Hudi Oktiarwan, Fungsional Analis Kebijakan Rima Nurisa Brahmani, serta tokoh nasyarakat setempat.

Bandung (ANTARA) - Kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program MBG dan juga memberikan edukasi mengenai asupan gizi yang baik bagi tubuh.

Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat di Cileungsi Bogor, Minggu (12/5) menyampaikan gizi yang baik merupakan faktor utama dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang.

“Dengan pemahaman yang benar tentang gizi, kita dapat mencegah berbagai penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terutama bagi anak-anak dan remaja,” kata Achmad Ru’yat.

Melalui sosialisasi program MBG ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Sebagai bagian dari masyarakat yang terus berkembang, kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, sosialisasi seperti ini menjadi sarana penting agar kita tidak tertinggal dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita,” tambah Achmad.

Kesadaran dan pemahaman yang baik akan suatu kebijakan atau program akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya.

Achmad Ru’yat juga mengajak kepada seluruh peserta untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh hari ini kepada lingkungan sekitar. Tujuannya agar manfaat dari sosialisasi ini tidak hanya berhenti disini, tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

“Dengan begitu, kita bisa berperan sebagai agen perubahan yang membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang dibahas dalam acara ini, khususnya tentang pentingnya gizi yang seimbang,” tutup Achmad.

Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat semakin berkembang dan menjadi solusi jangka panjang bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh. Melalui sinergi ini, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di SDIT Alkautsar, Cileungsi, Bogor. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Sosialisasi program MBG di hadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fikri Hudi Oktiarwan, Fungsional Analis Kebijakan Rima Nurisa Brahmani, serta tokoh nasyarakat setempat.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkap hasil laboratorium menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menyebabkan 200 lebih siswa keracunan. Terungkap dalam makanan itu mengandung bakteri E.Coli dan Salmonella.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie, dilansir detikNews, Senin (12/5/2025).

Kedua bakteri itu terdapat dalam telur ceplok dan bumbu barbekyu serta tumis tahu dan toge. Makanan yang diberikan kepada para siswa yang disajikan SPPG Bina Insani.

"Bakteri E.coli dan Salmonella ini didapat dari 2 jenis makanan yang disajikan kepada siswa, yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa terdampak. Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," kata Dedie.

Selain terhadap menu makanan, Dedie mengatakan, uji laboratium juga dilakukan terhadap air yang dikomsumsi serta dilakukan pemeriksaan langsung terhadap tubuh korban. Hasilnya akan diungkap secepatnya.

"Untuk pemeriksaan tambahan berupa air, juga kita periksa. Kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, yang harus kita periksa lebih mendalam. Itu hasilnya mungkin baru kita peroleh sore ini," kata Dedie.

"Kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan di sini, bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri E.coli dan juga Salmonella, yang kami duga atau dari hasil lab itu memang sampelnya kami peroleh dari SPPG bersangkutan (SPPG Bina Insani)," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total 210 orang usai mengonsumsi makan bergizi gratis.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Video: Duh! 22 Anak di Afsel Tewas Keracunan Makanan Tercemar Pestisida

Video: Duh! 22 Anak di Afsel Tewas Keracunan Makanan Tercemar Pestisida

Badan Gizi Nasional (BGN) menegur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan," kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam rilis resmi, Senin (12/5).

"Satu, cek sampel makanannya. Benar enggak, ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan. Misalnya, ada tongkol yang kurang baik, maka kami melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan," tuturnya.

Tigor menyebut korban keracunan diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatan. Ia mengklaim bakal bekerja sama dengan Puskesmas untuk menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

Tigor mengatakan pihaknya akan memberi pelatihan lagi kepada SPPG terkait. Ini terutama untuk bagian penjamah makanan sehingga harapannya bisa mencegah kasus keracunan susulan.

Selain itu, kata Tigor, BGN juga bakal menyetop pemasok bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah, dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengungkapkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Labkesda Kota Bogor. Ia menyebut ditemukan dua jenis bakteri penyebab keracunan, yaitu Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

Dua jenis bakteri itu terdeteksi pada menu telur ceplok berbumbu barbekyu serta tumis tahu toge, yakni dua hidangan yang disediakan SPPG Bina Insani. Menu itu disajikan kepada 210 siswa yang kemudian mengalami gejala keracunan.