Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Jakarta -

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengusulkan program Rumah Desa dalam rangka penyediaan rumah layak huni di desa. Program ini akan menjadi bagian dari program 3 juta rumah.

Skema yang diberikan berupa kredit untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni, terutama untuk memperbaiki sanitasi dan MCK. Kredit yang diberikan nantinya bisa diangsur hingga 30 tahun.

"Nah itu angsurannya kalau bisa 30 tahun (angsurannya) cuma Rp 480.000 (per bulan). Ini sangat affordable buat masyarakat di desa," katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Rencananya, kredit yang akan diberikan limitnya mencapai Rp 75 juta per rumah. Nantinya, renovasi bisa dilakukan dengan bantuan subkontraktor atau anggota asosiasi perumahan.

"Rumahnya direnov, kan tanahnya udah ada nih. Jadi juga gak mungkin developer menjangkau terlalu banyak juga sehingga pakai subkon pakai orang-orang asosiasi perumahan ini membangunkan (rumah). Limit tiketnya bisa Rp 75 juta, kalau (dicicil) 30 tahun itu kita udah exercise angsurannya cuma Rp 480.000-an," tuturnya.

Nixon mengatakan, program ini adalah program baru yang belum ada sebelumnya. Saat ini program tersebut masih dalam tahap pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga belum tahu pasti apakah akan disetujui atau tidak.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah. Rinciannya, sebanyak 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

(abr/zlf)

KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni meskipun telah mendekati usia kemerdekaan hampir 80 tahun pada tahun 2025 mendatang.

Untuk itu, adanya Kementerian PKP diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan serta menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus menyukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Menurut Fahri Hamzah, pembentukan Kementerian PKP merupakan ide besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

"Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari-hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujarnya saat Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Ia mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap sebelah mata karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," katanya.

Adanya Kementerian PKP, imbuhnya, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator, karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," terangnya.

Lanjut Fahri Hamzah, Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada.

Salah satunya terkait lahan, Kementerian PKP telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, hingga sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan.

"Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

"Kita juga lagi ngajuin rumah desa tapi saya enggak tau ini bakal di-approve atau enggak. Rumah desa itu rumah-rumah di desa-desa yang enggak layak huni untuk biaya renovasi atau bangun rumahnya. Terutama MCK, sanitasi, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Adapun skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema terakhir, rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan.

Skema ini fokus untuk menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2 hingga 3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen atau rumah susun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

"Kita juga lagi ngajuin rumah desa tapi saya enggak tau ini bakal di-approve atau enggak. Rumah desa itu rumah-rumah di desa-desa yang enggak layak huni untuk biaya renovasi atau bangun rumahnya. Terutama MCK, sanitasi, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

"Kita juga lagi ngajuin rumah desa tapi saya enggak tau ini bakal di-approve atau enggak. Rumah desa itu rumah-rumah di desa-desa yang enggak layak huni untuk biaya renovasi atau bangun rumahnya. Terutama MCK, sanitasi, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah terang-terangan mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang malah seakan menjadi kontraktor proyek.

Kritik itu disampaikan Fahri saat menjelaskan rencana program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan negara tidak boleh menjadi saingan para pengembang properti.

"Saya kasih frame (gambaran besar program 3 juta rumah) dulu, biar teman-teman (pengembang properti) ini jangan ada yang salah paham, seolah-olah pemerintah akan menjadi kontraktor. Enggak boleh!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Saya mohon maaf, saya juga kritik PU sebenarnya. PU itu lama-lama saya lihat jadi kayak perusahaan kontraktor, enggak boleh itu!" imbuhnya.

Ia menekankan seharusnya negara hadir membantu sektor yang tidak bisa dibiayai swasta. Nah, pemerintah diminta hadir di tengah-tengah ketidaksanggupan pasar tersebut. Fahri juga menyebut kehadiran negara adalah menjadi regulator yang memudahkan.

Mantan anggota parlemen ini berjanji pemerintah bukan ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun. Proyek membangun 3 juta rumah bakal diserahkan kepada para pengusaha, tidak digarap sendiri pemerintah.

"Biar teman-teman tenang dan mengerti, saya khawatir ada yang salah membaca sinyal, nanti jadi tidak tenang dan kurang memahami," tuturnya.

"Kehadiran negara itu, ini yang saya sedang terus komunikasikan dengan birokrasi, itu bukan menjadi kontraktor dan menjadi developer. (Bukan) menjadi pesaing saudara-saudara," ucap Fahri, disambut riuh tepuk tangan pengusaha properti.

Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya, 2 juta rumah per tahun akan dibangun di desa dan 1 juta apartemen setiap tahunnya di perkotaan.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan kehadiran pemerintah dan negara untuk penyediaan rumah bukan untuk menjadi kontraktor maupun pesaing developer yang sudah ada. Namun, negara harus menjadi pembuat regulasi yang baik.

Ia menuturkan, hadirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP untuk membantu kemudahan penyediaan kebutuhan dasar berupa rumah.

"Nah kehadiran negara itu teman-teman sekalian, ini yang saya sedang terus komunikasikan ke teman-teman birokrasi, itu bukan untuk menjadi kontraktor dan menjadi developer, menjadi pesaing dari saudara-saudara. Itu mendasar itu. Tugas terpenting dari negara dan pemerintah adalah menjadi regulator," kata Fahri dalam acara Dialog Bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2014).

Ia menuturkan, dengan regulasi yang baik bisa memudahkan untuk siapa pun yang terlibat dalam pembangunan rumah. Fahri juga menuturkan, pihak pemerintah tidak membangun rumah melainkan membantu melakukan riset terkait perumahan.

"Negara itu paling bantu risetnya. Hal-hal yang nggak bisa dibiayai swasta, itu riset, itu yang kita kembangkan. Negara hadir di situ. Memberikan subsidi kepada ketidaksempurnaan pasar," tuturnya.

"Tapi kalau kita tiba-tiba seolah-olah kita yang akan bangun rumah, nggak sanggup Pak. Yang bangun rumah itu rakyat," tambahnya.

Meski saat ini ada program 3 juta rumah per tahun, menurutnya tidak begitu sulit mengingat sebelumnya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bisa melakukan Program Sejuta Rumah (PSR). Fahri menilai, jika pemerintah dapat menempatkan diri dengan baik maka program 3 juta rumah bisa berjalan dengan baik.

"Kehadiran negara adalah memudahkan. Bukan untuk bersaing dengan Anda," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya.

(zlf/zlf)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni. Padahal Indonesia telah menikmati kemerdekaan hampir 80 tahun pada 2025.

Adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan dan menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus mensukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

"Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan ide besar dari Presiden Republik Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari - hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujar Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 November 2024.
Wamen PKP Fahri Hamzah mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah mentargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," kata dia.

Adanya Kementerian PKP, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Dirinya mengungkapkan, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," ungkap dia.

Wamen PKP menjelaskan Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada. Beberapa hal penting dalam pemenuhan program perumahan adalah masalah tanah.

"Kita telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan. Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," kata dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Summarecon Agung Tbk dan pengembang asal Jepang Sumitomo Forestry secara resmi memulai pembangunan The Morizen di Summarecon Mutiara Makassar.

Executive Director Summarecon Mutiara Makassar Indra W Antono mengatakan, setelah diperkenalkan kepada publik pada akhir Mei 2024, The Morizen mulai dibangun dalam waktu 24 bulan.

"Kami berharap pembangunannya lancar dan bisa diserahterimakan kepada konsumen tepat waktu pada Juni 2026, sesuai dengan komitmen yang selalu dilakukan oleh Summarecon," ujar Indra dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

Direktur PT Sumitomo Forestry Indonesia Toyosada Shima menambahkan, The Morizen adalah proyek kerja sama antara developer lokal, nasional, dan internasional.

"Kami berkomitmen proyek ini akan diserahterimakan tepat waktu dengan kualitas tinggi. Bukan hanya untuk rumah contoh, tetapi untuk semua unit di dalam cluster. Pembangunan dimulai sejak groundbreaking," imbuh Toyosada.

Summarecon Mutiara Makassar dan Sumitomo Forestry menunjuk Takahiro Fuwa, arsitek ternama di Jepang untuk mendesain The Morizen.

Takahiro Fuwa mengimplementasikan desain tradisional dari Jepang yaitu ‘Shakkei’.

Konsep ini dapat dilihat dari desain lanskap yang menggabungkan bagian taman dengan alam sebagai objek latar belakang, sehingga ada kesan seimbang antara rumah dan alam.

Takahiro Fuwa memadukan antara desain Jepang dengan budaya Indonesia pada bagian atapnya, sehingga memberikan kesan modern dan unik namun tetap menyesuaikan dengan cuaca tropis di Indonesia.

Berkonsep ramah lingkungan, The Morizen menekankan pada penghematan energi dan konsumsi air serta bahan material ramah lingkungan.

The Morizen telah tersertifikasi EDGE yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation (IFC), bisa menghemat 20 persen konsumsi energi dan air, serta karbon yang terkandung dalam bangunan jika dibandingkan dengan rata-rata bangunan lainnya.

Hunian eksklusif ini hadir dengan empat pilihan tipe hunian, yakni tipe Nara (12x20), tipe Keyaki (10x20), tipe Hiiragi (10x18), dan tipe Yanagi (8x18).

Sebagai bagian dari kawasan Summarecon Mutiara Makassar, The Morizen dapat diakses melalui Exit Tol Ir. Sutami KM 8, dan berjarak 15 menit dari tengah Kota Makassar.

Summarecon Mutiara Makassar sendiri dikembangkan di atas lahan seluas 500 hektar, dengan kondisi lahan berbukit, dilewati oleh sungai yang dikelilingi hutan mangrove, hingga pantai barat pesisir Makassar.