Bandung -

Memiliki rumah pribadi merupakan impian banyak orang. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berkesempatan memiliki rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ringan, bunga tetap sebesar 5 persen, dan tenor cicilan hingga 20 tahun. Bahkan, uang muka (DP) yang dibutuhkan hanya 1 persen dari harga rumah.

Namun, tidak semua orang bisa membeli rumah subsidi. Ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pembeli agar dapat mengakses program ini.

Apa Saja Syarat Membeli Rumah Subsidi?

Berikut adalah syarat lengkap untuk membeli rumah subsidi berdasarkan informasi dari detikProperti dan Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020:

1. Belum Pernah Memiliki Rumah

Calon pembeli rumah subsidi wajib belum pernah memiliki rumah pribadi sebelumnya. Selain itu, mereka juga belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

2. Warga Negara Indonesia dan Usia Minimal 21 Tahun

Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan KPR rumah subsidi. Usia minimal calon pembeli adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, usia maksimal adalah 65 tahun saat masa pelunasan kredit berakhir.

3. Termasuk dalam Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program FLPP hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu sesuai wilayah domisili. Berikut rincian batas penghasilan maksimal:

a. Wilayah Luar Jabodetabek

• Belum menikah: maksimal Rp 7 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 8 juta/bulan

b. Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

• Belum menikah: maksimal Rp 12 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 14 juta/bulan

Catatan: Penghasilan dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.

4. Melengkapi Dokumen Persyaratan

Calon pembeli wajib menyiapkan sejumlah dokumen saat mengajukan KPR subsidi FLPP. Berikut daftar dokumen yang harus dilampirkan:

• KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Buku/Akta Nikah atau Surat Cerai (jika berlaku)
• Slip gaji tiga bulan terakhir
• Surat keterangan kerja dari perusahaan
• Rekening koran tabungan tiga bulan terakhir.

Baca selengkapnya di detikProperti.

(dhw/sud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara akan memanggil Bos Lippo Group John Riady pekan depan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor Qatar.

Ara menegaskan hal ini usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman 20.000 kuota rumah subsidi bagi buruh, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

"Tadi, harusnya minggu ini saya panggil Pak John Riyadi, owner (pemilik) dan pengelola. Tapi, beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi, saya panggil lagi minggu depan. Karena saya tentu sebagai Menteri bertemunya sama owner-nya," ungkap Ara.

Baca informasi lengkapnya di sini Pulang dari Qatar, Ara Bakal Panggil Lagi John Riady soal Meikarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengubah syarat gaji penerima rumah subsidi di Jabodetabek bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Semula, ditetapkan sebesar Rp 13 juta per bulan bagi MBR yang sudah menikah. Namun, kini berubah menjadi Rp 14 juta per bulan.

Perubahan ini atas kesepakatan Ara bersama Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Baca informasi lengkapnya di sini Berubah Lagi, Batas Maksimal Gaji Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 14 Juta

Pemerintah terus mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi, termasuk untuk profesi strategis seperti ojek online (ojol), buruh, guru, dan wartawan.

Program yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan bank penyalur seperti Bank BTN, menawarkan kemudahan berupa uang muka (DP) rendah dan suku bunga ringan.

Berikut rincian DP dan bunga KPR untuk keempat profesi tersebut (berlaku juga untuk profesi lainnya yang diprioritaskan): Berapa DP dan Bunga KPR Rumah Subsidi Ojol, Buruh, Guru, dan Wartawan?

KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas program rumah subsidi bagi 13 profesi prioritas.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, di manakah lokasi rumah subsidi tersebut?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, rumah subsidi ini berlokasi di kawasan Jadebotabek.

"Meski demikian, bukan di jantung kota, melainkan di kawasan sub urban dan bisa diakses transportasi publik," ujar Ara.

Salah satu perumahan yang disiapkan untuk mengakomodasi program rumah subsidi ini adalah Pesona Kahuripan yang berada di Cileungsi, Bogor.

Perumahan ini dikembangkan PT Pesona Kahuripan yang telah menyiapkan ratusan unit rumah subsidi berkualitas di dua klaster Pesona Kahuripan 10 dan 12.

Direktur Utama PT Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma mengungkapkan, telah menyediakan 290 unit rumah subsidi siap huni (ready stock) dengan harga Rp 185 juta.

Rinciannya, terdapat 90 unit di Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 200 unit lainnya di Kompleks Pesona Kahuripan 12.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional dan memberikan akses hunian layak bagi berbagai kalangan, termasuk para pekerja media," ujar Angga kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menghubungi pihaknya untuk menyiapkan rumah bagi 13 profesi sasaran, terutama para wartawan.

Rencananya, serah terima unit rumah kepada para pekerja media ini akan dilaksanakan pada 6 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pesona Kahuripan juga telah berperan aktif dalam menyediakan rumah siap huni bagi para guru di wilayah Kabupaten Bogor.

Serah terima kunci rumah-rumah tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir Maret lalu.

Spesifikasi Rumah Subsidi

Setiap unit rumah subsidi yang ditawarkan oleh PT Pesona Kahuripan ini dirancang dengan tipe 30/60, yang berarti luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Meskipun berstatus rumah subsidi, pengembang tetap mengedepankan kualitas bangunan.

Setiap unit dilengkapi dengan dua kamar tidur yang menggunakan dinding hebel ganda (double) untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal.

Selain itu, setiap rumah juga memiliki dapur fungsional, kamar mandi, serta langit-langit setinggi 2,95 meter yang menciptakan kesan ruangan yang lebih lapang.

Untuk menambah kenyamanan penghuni, setiap unit juga dilengkapi dengan carport untuk kendaraan, taman di bagian depan, serta area belakang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Lokasi Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 12 di Cileungsi, Bogor, menawarkan akses yang cukup strategis.

Perumahan ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Stasiun LRT Harjamukti dan hanya 10 menit dari pintu Tol Nagrak.

Kemudahan akses ini tentu menjadi nilai tambah bagi para pekerja yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta dikutip Jumat, 11 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," kata dia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek naik menjadi Rp 14 juta per bulan. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta.

Lalu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta, kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," kata Ara dalam acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025) lalu.

Menanggapi hal ini, Direktur INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan, klasifikasi kelas dalam masyarakat berdasarkan penghasilan salah satu tujuannya untuk menentukan prioritas pemberian bantuan sosial. Semakin kecil penghasilan per bulannya berarti mereka adalah penerima bantuan prioritas dari pemerintah.

Tauhid menyampaikan masyarakat kelas bawah atau yang berpenghasilan rendah adalah yang memiliki total pemasukan di bawah Rp 8 juta. Sementara penghasilan antara Rp 8-14 juta sudah termasuk kelas menengah.

"Kalau kita lihat yang tadi kelas menengah memang, Rp 8-15 juta itu kelas menengah. Kalau yang di bawah Rp 8 juta itu kelompok menengah bawah per keluarga ya dan (kelompok ekonomi) di bawah mungkin Rp 4-5 juta yang masyarakat miskin gitu per keluarga," kata Tauhid kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025).

Ia melihat dengan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi ini akan menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya adalah semakin besar opsi rumah yang bisa dipilih oleh kelas menengah.

"Akhirnya tercampur antara yang bisa mendapatkan KPR non-subsidi (dengan yang harus mendapat subsidi) karena sekarang dibantu pemerintah melalui program ini," ungkapnya.

Dampak kedua, dikhawatirkan pilihan harga rumah untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp 7 juta semakin sedikit karena pengembang lebih memilih melebarkan pasar untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

"Karena melihat kemampuan, batas atasnya dilebarkan, sementara kelompok bawah yang dulunya dapat akhirnya marketnya semakin berkurang karena pengembang senangnya yang punya kapasitas keuangan lebih bagus," ujarnya.

Kemudian, dari sisi bank, kelas menengah juga bisa mendapat kesempatan lebih besar untuk mendapatkan persetujuan pengajuan KPR karena kemampuan membayarnya.

"Slip gajinya dan sebagainya yang satu punya gaji Rp 8 juta sama gaji yang katakanlah Rp 14 juta, pasti kan bank lebih senang yang gede karena kreditnya pasti lebih banyak. Bank senang karena semakin banyak yang dipinjam, bunganya juga bagus bagi bisnis bank," tuturnya.

Untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi, Tauhid menyarankan lebih baik batas penghasilan untuk MBR yang mendapatkan rumah subsidi kembali menjadi Rp 8 juta per bulan. Apabila ingin memberikan peluang bagi kelas menengah, bunga yang diberikan dibedakan antara yang penghasilan Rp 7 juta ke bawah dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

Terpisah, Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memandang positif keputusan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi Rp 14 juta. Menurutnya, dengan kebijakan ini kelas menengah di perkotaan juga bisa mendapat kemudahan untuk memiliki rumah.

"Batas penghasilan menjadi Rp 14 juta cukup memperluas pasar sasaran. Saya menyoroti tidak hanya untuk MBR namun pemerintah perlu juga memperhatikan kaum menengah khususnya menengah perkotaan," ucapnya.

Ali menambahkan jika memungkinkan MBR seharusnya bisa mendapat insentif lebih dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah agar semua kelas dapat terbantu untuk memiliki rumah.

"Harusnya ada (perbedaan suku bunga), bila MBR sekarang sampai Rp 14 juta, maka yang di atas itu yang tergolong menengah harusnya juga dapat insentif meski nggak setinggi yang MBR, supaya dapat mendongkrak daya beli," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan 20.000 rumah subsidi untuk buruh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi buruh yang ingin membelinya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, salah satu syarat buruh bisa membeli rumah subsidi adalah masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, rumah subsidi yang dibeli adalah kepemilikan rumah pertama atau belum pernah punya rumah sebelumnya.

"Terus kemudian belum pernah menerima subsidi perumahan apa pun. Itu cross-checking-nya dengan beliau Pak, dengan BPS Pak," kata Heru saat acara penandatanganan MoU rumah subsidi untuk buruh, di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Jl. Kebon Sirih, Kamis (10/4/2025).

Jika dilihat di website BP Tapera, syarat lainnya untuk bisa membeli rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah WNI, bisa dibeli orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami-istri. Selain itu, batas maksimal pendapatan tetap maupun tidak tetap tidak melebihi Rp 8 juta per bulan merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa tenor cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun dengan bunga fixed 5 persen. Saat ingin membeli rumah subsidi, calon pembeli harus membayar down payment (DP) 1 persen dari harga rumah.

"Harga rumah kalau Bodetabek, harga jual rumah maksimal Rp 185 juta per unit. Jawa, Sumatera, di luar Bodetabek, itu Rp 166 juta Pak. Sulawesi Rp 182 juta, Kalimantan Rp 177 juta. Maluku, Papua Rp 240 juta," ungkapnya.

Untuk cicilan rumah yang dibayarkan, kata Heru, sudah mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.

"Hanya 1 persen (DP). Kalau Bodetabek Rp 185 juta, berarti hanya ada 1.850.000 uang mukanya. Angsuran sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Kalau meninggal, otomatis dianggap lunas," tambahnya.

Untuk rumah subsidi yang didapatkan yaitu bangunan dengan luas minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Saat ditemui wartawan seusai acara, Heru menuturkan lokasi rumah subsidi untuk buruh, rencananya akan berada di dekat sentra-sentra industri agar tidak terlalu jauh jarak rumah ke tempat kerja. Nantinya, BP Tapera juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjaring peminatan, cara menggunakan sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) untuk membeli rumah subsidi, persyaratan administrasi hingga melibatkan bank penyalur.

Terkait pembelian rumah subsidi ini, Heru mengatakan bagi buruh bisa saja bergabung menjadi anggota Tapera. Namun hal itu tidak wajib untuk dilakukan.

"Ya bisa (jadi anggota Tapera) tapi tawarannya nggak wajib, nanti kita tawarkan sukarela, nabungnya sukarela," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi. Kriteria itu akan disahkan pada 21 April 2025 atau bertepatan pada Hari Kartini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar sebaran penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

“Kabar baiknya pada 21 April akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri yang menyangkut kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Kepala BPS yang terus bekerja keras,” kata Ara, Jumat (11/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu merinci, perubahan kriteria MBR ini nanti akan menjelaskan masyarakat yang belum menikah, termasuk kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp 12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp 14 juta.

“Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp 12 juta, kalau menikah Rp 14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat,” ujar Ara.

Dia berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyalurannya. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

“Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang berhak menerima rumah subsidi. Lewat aturan baru itu, penghasilan di bawah Rp14 juta boleh mengambil rumah subsidi .

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR ini juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

Maruarar merinci perubahan kriteria MBR ini nanti akan diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi masyarakat yang belum menikah, kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp14 juta.

"Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp12 juta, kalau menikah Rp14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," ujar Maruarar Sirait di Kantor PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu menargetkan Regulasi yang akan mengubah kriteria MBR itu akan terbit pada 21 April 2025. Saat ini Kepmen tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum sebelum diumumkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi tanggal 21 April kita umumkan sama-sama jam 4 sore bersama-sama dengan BPS," tambahnya.

Maruarar Sirait berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyaluran. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

"Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April," tutup Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

Jakarta -

Pemerintah kembali menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Padahal dua hari yang lalu baru saja diumumkan, batas maksimal penghasilan MBR yang sudah menikah untuk membeli rumah di area Jabodetabek Rp 13 juta/bulan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025). Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di Jabodetabek tetap Rp 12 juta.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Keputusan Menteri PKP.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan saat ini sedang menggodok aturan tersebut. Aturan itu ditargetkan rampung paling lambat 21 April 2025.

"Targetnya akan ditetapkan paling lambat 21 April pas Hari Kartini," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek. Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk guru yang bisa masuk," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

(abr/das)

KOMPAS.com - Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah subsidi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama kementerian terkait menetapkan syarat khusus bagi 13 profesi untuk mendapatkan akses ke program tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat membantu kelompok profesi strategis memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, program rumah subsidi ini dirancang untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk profesi yang memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami telah menetapkan kuota khusus, yaitu 1.000 unit untuk wartawan, 20.000 unit untuk guru, dan kini ojek daring juga masuk dalam prioritas kami,” ujar Ara.

Berdasarkan data BP Tapera, terdapat total 165.260 unit rumah subsidi FLPP yang telah dialokasikan kepada 13 profesi atau segmen pekerja.

Berikut syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rumah subsidi:

Dikutip dari laman BP Tapera, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi calon penerima FLPP, meliputi:

• Berkewarganegaraan Indonesia
• Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya
• Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri
• Tidak memiliki rumah Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020. Batas penghasilan maksimal ini akan diperluas menjadi Rp 12 juta (lajang) dan Rp 13 juta (berkeluarga) dalam Kepmen baru.

Syarat Khusus untuk Wartawan

• Wartawan harus terdaftar pada perusahaan penerbitan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
• Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan verifikasi data bersama Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini bentuk penghargaan kepada wartawan sebagai pilar demokrasi,” tambah Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

Syarat khusus untuk Guru

• Sementara itu, guru yang ingin mengakses program ini harus berstatus sebagai tenaga pendidik aktif, baik PNS maupun honorer.
• Guru juga wajib menyerahkan surat keterangan dari dinas pendidikan setempat sebagai bukti bahwa mereka masih mengajar.

“Guru adalah tulang punggung pendidikan bangsa, mereka layak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman,” kata Maruarar.

Syarat khusus untuk Ojek Daring

• Untuk ojek daring, pemerintah menetapkan syarat bahwa pelamar harus terdaftar sebagai mitra aktif di platform transportasi online, dengan masa keanggotaan minimal satu tahun.
• Penghasilan maksimal ditetapkan sesuai dengan kinerja, dan calon penerima harus menunjukkan bukti pendapatan melalui riwayat transaksi aplikasi.

“Ojek daring adalah tulang punggung mobilitas masyarakat urban, kami ingin mereka juga punya kepastian hunian,” ujar Maruarar.

Proses Pengajuan

Ketiga profesi ini dapat mengajukan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera dan Bank BTN.

Dokumen umum yang diperlukan meliputi KTP, KK, slip gaji atau bukti penghasilan, serta surat keterangan kerja sesuai profesi masing-masing. Proses seleksi akan melibatkan verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan rumah murah untuk masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah bisa dibeli oleh wartawan yang telah memenuhi persyaratan.

Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komdigi akan memperbarui data-data wartawan di seluruh Indonesia, di mana data tersebut didapat dari Dewan Pers. Lalu, data tersebut akan dicek dan divalidasi oleh BPS. Data tersebut kemudian, akan diberikan kembali kepada Komdigi dan Kementerian PKP untuk diseleksi siapa yang berhak menerima rumah murah.

Dalam bagan yang dibagikan oleh Kementerian PKP, wartawan dengan penghasilan lebih Rp 7 juta ke atas dapat membeli rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara itu, untuk wartawan dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta akan diarahkan menempati rumah susun dan rumah swadaya dengan syarat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pada tahap awal sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan kepada wartawan terpilih. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi, yang akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia juga menyampaikan peluncuran program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025.

"Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran," ujar Ara, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan program subsidi rumah untuk wartawan merupakan bentuk komitmen negara untuk membantu kebutuhan insan pers.

"Kami menyampaikan apresiasi karena dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan, bahwa belum semua wartawan sejahtera, belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik," tuturnya dalam Konferensi Pers Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyesuaikan kriteria penerima program agar lebih inklusif.

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta bagi yang sudah berkeluarga dan Rp 11-12 juta untuk yang masih lajang bisa mendapat kesempatan membeli rumah subsidi ini.

"Awalnya kami menetapkan batas penghasilan Rp 7-8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat, batas ini kami longgarkan. Ini langkah agar lebih banyak jurnalis bisa merasakan manfaat program," kata Amalia.

Sementara itu, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program rumah untuk wartawan telah digelar pada Selasa (8/4/2025).

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

(aqi/das)