Pemerintah resmi memperbolehkan masyarakat bergaji maksimal Rp14 juta membeli rumah bersubsidi. Hal itu dilakukan melalui mengubah aturan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perubahan aturan itu dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Aturan baru itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Ketentuan ini digunakan sebagai persyaratan pembelian rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman(Sekjen PKP) Didyk Choiroel membacakan pada jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (24/4).

Peraturan baru itu menyebut MBR dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Batas maksimal gaji MBR sebelumnya diatur Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023. Aturan itu hanya membagi MBR ke dua kategori.

Kategori pertama, meliputi semua daerah kecuali Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Kategori kedua, meliputi Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Batas maksimal gaji untuk peserta Tapera di kategori pertama Rp8 juta dan di kategori kedua Rp10 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Pemerintah menyediakan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2025 220 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait pun membuka peluang menambah kuota tersebut karena permintaan tinggi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar pada Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya.

Ara sempat menaikkan batas maksimal penghasilan untuk MBR yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di daerah tersebut maksimal penghasilannya Rp 12 juta.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Konsumen Meikarta ramai-ramai meminta dana mereka dikembalikan atau refund atas pembelian unit bangunan di Meikarta. Hasil mediasi antara bos Meikarta dengan konsumennya menghasilkan komitmen pengembalian dana bagi 102 konsumen senilai Rp26,85 miliar.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memfasilitasi pertemuan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, termasuk induk perusahaan yaitu Lippo Group. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Pertemuan dilakukan di kantor Kementerian PKP, Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (23/4) kemarin. Hasil dari pertemuan tersebut, pihak Meikarta menjamin akan menyelesaikan hak-hak konsumen, ada yang meminta refund atau pengembalian dana, ada juga yang ingin mendapatkan unit.

Salah satu konsumen Meikarta, Triyanto (39) mengapresiasi langkah Kementerian PKP untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia berharap dirinya bisa mendapatkan kembali haknya yaitu pengembalian dana sekitar lebih dari Rp 200 juta.

"Harapannya pengembalian bisa lebih cepat dibanding apa yang sudah dijanjikan. Karena 3 bulan itu sebenarnya waktu yang singkat dibanding 8 tahun kami menunggu. Jadi sebenarnya kalau bisa lebih cepat, akan lebih baik," katanya saat ditemui wartawan di lokasi.

Triyanto (39), salah satu konsumen Meikarta yang tak kunjung mendapatkan unit yang sudah dibeli sejak 2017 Foto: Almadinah Putri Brilian

Walau demikian, Triyanto masih butuh beberapa kejelasan pada beberapa hal, pertama terkait pengembalian dan kedua bukti bahwa administrasi sudah selesai.

"Artinya tidak ada hutang-hutang lain yang ditagihkan. Karena penting juga untuk membebaskan dari kewajiban hutang. Karena unitnya tidak pernah kami terima. Tapi secara garis besar, mudah-mudahan proses ini baik untuk kami semua. Dan juga memberikan kepercayaan kembali ke teman-teman Meikarta dan juga pemerintah dalam menangani masalah," ungkapnya.

Triyanto sudah membeli unit Meikarta sejak 2017 lalu. Ia telah membayar cicilan selama 8 tahun dari tenor 15 tahun. Awalnya, ia membeli unit tersebut untuk investasi. Namun karena tak kunjung mendapatkannya, ia memutuskan untuk meminta refund.

Sementara itu, konsumen Meikarta lainnya, Christian Kurniawan, sudah membeli unit Meikarta ukuran 35 meter persegi sejak 2018. Pada 2019, ia sempat diminta untuk relokasi unit dan menyutujuinya. Pada 2021, ia diminta untuk relokasi lagi ke unit yang lebih besar, yaitu 42 meter persegi, namun harus membayar uang tambahan lagi. Ia mau tidak mau harus setuju lagi dan dijanjikan akan diserahkan unit pada Desember 2022 namun tak kunjung ia dapatkan hingga saat ini.

"Kan saya pakai KPA bank ya, bunga yang sudah saya bayarkan tidak diakui sama pihak Mekarta. Jadi yang diakui hanya pokoknya saja untuk sebagai pengurang harga unit yang baru Karena saya pengen cepat selesai, saya pengen cepat, 'yaudah lah yang penting serah terima cepat deh', akhirnya saya iyakan untuk merelokasi walaupun bunga saya nggak diakui," tuturnya kepada detikcom.

Ia sempat berkomunikasi dengan pihak Meikarta untuk melihat progres unit yang sedang dibangun. Akan tetapi, foto progres yang dikirimkan setiap bulan masih sama. Akhirnya Christian laporkan hal tersebut melalui layanan BENAR-PKP untuk membantunya mendapatkan refund.

Christian mengaku sudah mengalami kerugian sekitar Rp 290 juta. Ia juga harus terus membayar cicilan Rp 3,8 juta per bulan hingga 10 tahun ke depan (sejak 2018) agar BI Checkingnya tidak jelek.

"Saya terjepit juga di sini. Jadi makanya mau nggak mau ya kita teruskan cicilannya supaya BI Checking-nya aman, tapi sebenarnya kita pengen stop juga. Makanya tadi sempat nanya ke pihak Kementerian, Kementerian bilang selama belum divalidasi sih better kewajibannya dilunasi dulu nanti dokumen tambahan pembayarannya disusulkan," ungkapnya.

Dengan adanya pertemuan dengan pihak Meikarta ini, Christian berharap bisa cepat diselesaikan hak-hak konsumen Meikarta.

"Semoga bisa segera diselesaikan, maksudnya tuntutan-tuntutannya. Tuntutan kita kan hampir semua kan minta pembatalan dan refund, semoga bisa cepat diberesin," harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Curhat Konsumen Meikarta: Bayar Rp 286 Juta, Belum Dapat Unit Sejak 2017

Video Curhat Konsumen Meikarta: Bayar Rp 286 Juta, Belum Dapat Unit Sejak 2017

Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

"Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan," ujar Ara dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.

Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan melakukan penyesuaian besaran penghasilan maksimal MBR.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR, dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

Besaran penghasilan per bulan paling banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah.

Ara meminta kepada semua asosiasi pengembang perumahan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut.

"Saya juga meminta kepada semua asosiasi untuk menyosialisasikan segera, ini sudah jelas apa yang sudah disampaikan. Saran saya semua asosiasi sosialisasikan. Malam ini mainkan," katanya pula.

Dirinya juga mengapresiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sudah mendukung Kementerian PKP dalam menyusun Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah mendapatkan usulan untuk dilakukan harmonisasi dari Kementerian PKP, tentu pihaknya menugaskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

"Alhamdulillah pada 22 April 2025 Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 sudah selesai kita harmonisasi dan juga selesai diundangkan. Dengan demikian maka tentu kebijakan hukum terkait dengan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sudah memiliki landasan hukum," kata Supratman Andi Agtas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan dirinya akan membantu menyelesaikan pengembalian dana atau refund di kasus Meikarta. Caranya dengan menggunakan gajinya selama menjadi advisor di salah satu jaringan usaha milik Lippo Group, Siloam Hospital.

Ara mengaku pernah menjadi advisor di PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) atau Siloam Hospitals. Ia menerima gaji sebesar Rp 100 juta per bulan kala ia menjabat jabatan tersebut.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James namanya Siloam. Dan saya digaji Rp 100 juta per bulan. Dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalah ini," katanya saat bertemu dengan bos Lippo Group James Riady dan CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady bersama konsumen Meikarta di Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Selain itu, Ara juga mengajak James dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan Meikarta. Ia menargetkan setidaknya dalam waktu tiga bulan masalah ini sudah selesai.

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ujar Ara.

"Siap pak," jawab John.

Sebagai informasi, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta

Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara mengultimatum, pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan. Dia memasang waktu masalah itu harus selesai paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan," ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu (23/4/2025) malam WIB.

Dengan demikian, sambung dia, pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025. "Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa," kata Ara.

Dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta, Ara mempertemukan konsumen dengan bos Lippo Group, yaitu James dan John Riady. BENAR atau "Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan" merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yang digagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

Ara meminta agar permasalahan itu diselesaikan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar konsumen segera mendapatkan unit Meikarta secepatnya. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta untuk mengetahui jumlah dana masyarakat konsumen yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif mempertemukannya dengan konsumen. "Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai," kata James.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi. Lokasi yang dimaksud termasuk lahan milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang Meikarta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat waktu tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

Sementara itu, dari laporan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Fitrah menjelaskan, dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta manajemen Lippo Group untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diadukan konsumen Meikarta dalam kurun 3 bulan ke depan atau selambat-lambatnya Juli 2025.

Ara menjelaskan, aduan tersebut ditampung lewat layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung sebanyak 102 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp26,85 miliar. Sejalan dengan hal itu, Ara meminta agar manajemen Lippo Group dapat menindaklanjuti aduan 102 konsumen Meikarta paling lambat Juli 2025.

“Boleh gak saya minta waktunya 3 bulan cukup? Berarti 23 Juli 2025,” tanya Ara kepada CEO Lippo Group James Riady di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Menanggapi hal itu, CEO Lippo Group, James Riady memastikan penyelesaian ganti rugi sebesar Rp26,85 miliar dapat rampung sebelum Juli. Pasalnya, tambah James, pada dasarnya PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memiliki likuiditas yang cukup untuk merampungkan proyek Meikarta.

“Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, ya jadi tolong kalau bisa jangan berlarut. Lebih cepat lebih baik, jadi kuncinya adalah dokumen [konsumen] lengkap,” ujarnya.

Pada saat yang sama, James juga melayangkan rasa keberatan usai Menteri PKP menyebut bakal turun gunung membayarkan cicilan para konsumen menggunakan uang pribadinya. James berpandangan, upaya itu hanya akan menimbulkan spekulasi bahwa proyek Meikarta kekurangan likuiditas.

“Saya izin kalau Bapak sampai keluarkan uang, itu kan berarti [seolah-olah] Meikarta-nya kasihan, seperti yang tidak bisa survive,” ucap James.

Pada saat yang sama, James juga meyakinkan Menteri PKP terkait dengan kesanggupan Lippo Karawaci merampungkan proyek tersebut.

Pasalnya, dia mengaku hingga saat ini pembangunan terus berlanjut. Bahkan, Lippo Group memastikan telah menyalurkan 16.000 unit apartemen kepada konsumen.

“Saya juga tanya apakah mereka [LPKR] memiliki keuangan untuk menyelesaikan semua, karena mereka tidak ada satu sen pun utang. Jadi, mungkin ini juga memberikan satu background, saya juga sudah tanya kepada LPKR sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16.000-an [unit],” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur mengatakan, sejak diluncurkannya layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sudah ada 118 pengaduan dari konsumen Meikarta.

Fitrah mengatakan, baru sebanyak 102 konsumen yang telah menyelesaikan dokumen yang diminta oleh Kementerian PKP, salah satunya adalah bukti pembayaran.

"Dari 118 (pengaduan), ada Rp 26,8 miliar (kerugian yang dialami para konsumen)," ujar Fitrah dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dengan CEO Lippo Group James Riady, CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady, dan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/04/2025).

Dalam hal ini, ditargetkan validasi data 118 konsumen Meikarta bisa selesai pada tanggal 2 Mei 2025 dan seluruh masalah yang diadukan beres pada 23 Juli 2025.

Pada kesempatan yang sama, Ara mengatakan mau memberikan uang pribadinya untuk membereskan masalah Apartemen Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ara mengaku pernah menjadi advisor atau komisaris di Siloam Hospitals dan diberi upah Rp 100 juta per bulan.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James, namanya Siloam. Saya digaji Rp 100 juta per bulan dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalahnya," kata Ara.

Sementara James Riady berkomitmen untuk membereskan masalah Meikarta yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri. Masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri tidak selesai?," ucapnya.

James mengatakan bahwa saat ini sudah ada 16.000 unit apartemen yang sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada konsumen.

Ia juga optimistis bahwa masalah Meikarta akan beres, meskipun James mengatakan bahwa ada 1001 masalah yang harus dihadapi pengembang untuk membangun kota baru.

"Jadi kita pasti dan Meikarta kalau sudah mengerjakan yang besar yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini juga diselesaikan saya yakin itu. Jadi mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu, dan saatnya kita serahkan arahan dari Pak Menteri," katanya melanjutkan.