Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepadaBisnis, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

Dalam catatanBisnis, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte sempat mengungkap bahwa susu dalam menu MBG di DKI Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

“Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

“Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

Dengan begitu, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

“Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya

Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” tutupnya.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut sejumlah negara tertarik mendanai program 3 juta rumah di Indonesia yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, negara yang berminat berinvestasi untuk program 3 juta rumah yaitu Qatar dan United Arab Emirates (UAE). Sementara China dan India ingin berpartisipasi dari sisi konstruksi.

"Ini sangat bagus dan kita dengar dari Qatar dan juga dari UAE itu sangat antusias dari sisi pendanaan. Kemudian dari China dan India kemarin kita balik juga sangat tertarik dari sisi konstruksinya," ujar Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Dia menuturkan, Kadin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan beberapa asosiasi di sektor properti sudah melangsungkan pertemuan untuk membahas program tersebut.

Adapun hingga akhir 2025 pemerintah menargetkan 250 ribu unit rumah yang bisa direalisasikan. Untuk mencapai target, pemangku kepentingan, termasuk Kadin, terus mempererat kolaborasi.

"Kalau tidak salah angka yang disampaikan oleh Pak Ara tahun ini mungkin sekitar 250 ribu. Dan segala macam inovasi sudah dilakukan baik dengan menghilangkan PPN, lalu juga semacam membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipercepat dan digratiskan," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi ihwal rencana Kadin memberikan lahan untuk kebutuhan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Anindya mengatakan opsi itu bisa saja dilaksanakan apabila memungkinkan.

Menurutnya, ada dua skema yang dapat ditempuh Kadin. Salah satunya ikut menyediakan rumah murah.

"Nah, apakah nanti ada beberapa perusahaan yang mungkin lebih besar menjadi bagian dari CSR untuk melakukan penghibahan? mungkin saja. Tapi untuk keberlanjutan, bagaimana (caranya) teman-teman bisa menyukseskan program ini," kata Anindya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan tidak terlalu lama dalam melakukan uji coba atau pilotingprogram makan bergizi gratis (MBG).

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono mengatakan, jika tidak segera dilakukan merata maka akan terjadi dampak buruk pada program ini. Salah satunya terjadi disparitas atau bahkan diskriminasi.

"Saya kira jangan lama-lama piloting-nya. Perlu kemudian semua merasakan. Karena kalau semakin lama akan terjadi disparitas, akan terjadi diskriminasi," kata Aris dalam jumpa pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, berdasarkan pemantauan KPAI, uji coba makan bergizi gratis bahkan baru menyasar sekolah dan itu belum seluruhnya.

Aris pun menanyakan bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis untuk fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren maupun madrasah.

"Masa cuma beberapa sekolah yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu sekolah, cuma sekolah, tidak menyentuh madrasah pesantren," ujarnya.

Dia kemudian mengingatkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang sangat berharap memperoleh makan bergizi gratis di tempat pendidikannya.

Oleh karena itu, menurut Aris, saat ini kesempatan yang paling baik untuk pemerintah segera melakukan evaluasi program tersebut.

"Ya pemerintah jangan sungkan-sungkan, malu-malu untuk melakukan evaluasi, jadi nanti betul-betul bisa terselesaikan, semua anak betul-betul dapat makanannya atau tidak," katanya.

Aris mengatakan, evaluasi akan menjadi patokan apakah tujuan dari program tersebut yakni mendukung tumbuh kembang anak benar-benar bakal tercapai atau tidak.

Dalam evaluasi itu, Aris menyarankan agar pemerintah juga melibatkan keluarga untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia mencontohkan, banyaknya anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah, tetapi tetap jajan atau makan makanan yang tidak bergizi ketika di luar sekolah.

"Jangan sampai keinginannya baik, tapi karena keluarga tidak teredukasi sehingga anak makan sembarangan lagi di rumah, ya tetap saja hasilnya enggak baik," ujar Aris.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap rencana pemerintah bakal mengenakan denda bagi masyarakat yang tak mengurus izin membangun rumah secara pribadi atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ara menyebut hal itu dilakukan guna menyelaraskan data kepemilikan rumah masyarakat yang bakal termuat dalam sistem Kementerian PKP.

"Ada banyak yang melakukan pembangunan rumah swadaya, di kampung kita ada yang bangun sendiri tanpan izin, jadi perlu diurus izinnya karena kalau tidak nanti akan saya denda," kata Maruarar saat dijumpai pada acara Mandiri Investment Forum (IMF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ara menambahkan, penertiban itu dilakukan seiring dengan makin mudah dan cepatnya pengurusan izin PBG. Di samping itu, pengurusan itu juga tidak dikenakan biaya sama sekali.

Saat dikonfirmasi, kapan tepatnya pengenaan denda itu bakal dilakukan, Ara masih belum merinci. Dia menyebut, saat ini pihaknya masih akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat.

"Ya tentu negara ini kan harus memberikan reward dan punishment bagi masyarakat sesuai aturan," tambahnya.

Di samping itu, Ara menegaskan bahwa dengan masyarakat mengurus PBG, nilai rumah tersebut dipastikan akan jauh lebih tinggi.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah resmi menetapkan percepatan pengurusan PBG bagi masyarakat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, Rp0 rupiah bagi MBR," jelas Ara beberapa waktu lalu.

Dalam keputusan 3 Menteri itu, juga dihapus pengenaan biaya BPHTB yang semula sebesar 5% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyiapkan tiga skema agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan efektif.

Hal ini disampaikan Maman saat menghadiri groundbreaking pembangunan center of excellence program MBG di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Selasa (11/2/2025).

Pertama, kementerian akan memperkuat manajemen dan kualitas produksi bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Ini akan menjadi objek monitoring dan evaluasi dari Kementerian UMKM untuk menjaga keorganisasian dan manajemen operasionalnya," kata Maman dalam keterangan tertulis, Selasa.

Kedua, kementerian menyiapkan skema pembiayaan untuk mengantisipasi tantangan dalam realisasi anggaran yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami memahami ada tahapan administratif, termasuk audit, yang bisa mempengaruhi kelancaran modal kerja UMKM. Karena itu, kami sudah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan bridging bagi UMKM," ujar Maman.

Ketiga, kementerian akan membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Maman menilai program MBG bukan hanya menciptakan peluang ekonomi jangka pendek, tetapi juga bisa melahirkan salah satu ekosistem usaha terbesar di sektor UMKM.

"Selain industri, kerajinan tangan, dan fesyen, subsektor makanan kini menjadi salah satu unggulan yang berpotensi membangun ekosistem usaha yang luas dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Maman menyampaikan UMKM yang terlibat dalam program MBG bisa mendapatkan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta.

Untuk mendapatkannya, UMKM harus mengantongi surat penunjukan dari BGN sebagai penyelenggara program MBG.

"Bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

Ada 46 bank mitra yang dapat menyalurkan pembiayaan ini, termasuk empat bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sebuah unggahan berisi informasi pendaftaran relawan Makan Bergizi Gratis yang diklaim dikeluarkan oleh pemerintah beredar di Facebook [arsip]. Unggahan tersebut memuat gambar ilustrasi Presiden Prabowo dan beberapa makanan. Dalam gambar tersebut juga ditempelkan teks, “Dibuka Pendaftaran Relawan Makan Bergizi Gratis”.

Narasi unggahan tersebut juga memuat sejumlah syarat, antara lain berusia minimal 20 tahun, dekat dengan sekolah, dan akan memperoleh gaji Rp2 juta sampai Rp5 juta. Pengunggah memberi tautan pendaftaran yang beralamat di peluangkerja.biz.id.

Benarkah tautan tersebut untuk pendaftaran relawan program Makan Bergizi Gratis?

PEMERIKSAAN FAKTA

Tempo mencoba mengakses tautan dalam unggahan tersebut. Hasilnya, tautan tersebut mengacu pada laman yang meminta calon pendaftar untuk mengisi sejumlah data pribadi dan nomor telepon telegram aktif.

Namun tautan tersebut bukan tautan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis tidak membuka lowongan relawan perorangan, melainkan kemitraan dengan badan usaha. Pendaftaran sebagai mitra pun hanya dilakukan melalui situs mitra.bgn.go.id yang telah dirilis secara resmi.

“Melihat berbagai laporan dan aduan dari masyarakat, kami mengimbau untuk terus berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional,” kata BGN melalui keterangannya di Instagram.

Tempo sebelumnya juga pernah menulis artikel bahwa BGN membuka kesempatan kepada calon mitra yang ingin bekerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis. Pendaftaran kemitraan program tersebut, hanya bisa dilakukan melalui sistem agar terkendali.

“Pendaftaran By sistem agar terkendali dan memberikan peluang yang sama kepada semua pihak,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana ketika dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan, Kamis, 2 Januari 2025.

Lantas, bagaimana cara menjadi mitra Makan Bergizi Gratis? Mengacu pada unggahan akun Instagram @badangizinasional.ri, Selasa, 31 Desember 2024, berikut beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftar kemitraan Makan Bergizi Gratis:

• Profil perusahaan atau organisasi.
• Proposal kerjasama.
• Akta badan usaha.
• Dokumen legal.
• Dokumen keuangan, dan sebagainya

Persyaratan di atas terlihat berbeda dengan yang beredar di media sosial.

Menjadi Mitra Program Makan Siang Gratis

Untuk mendaftar sebagai mitra Makan Bergizi Gratis, pendaftaran bisa dilakukan dengan cara berikut:

1. Akses laman bgn.go.id;
2. Tekan tombol ‘Gabung Menjadi Mitra’ atau langsung mengunjungi mitra.bgn.go.id/login;
3. Ketuk tombol ‘Buat Akun Baru’;
4. Masukkan data diri dan kontak calon mitra, seperti nama, alamat surel (email), nomor telepon, tipe instansi, dan buat kata sandi.
5. Tekan tombol ‘Buat Akun’;
6. Lengkapi formulir pendaftaran calon mitra MBG, seperti alamat mitra dan kontak penanggung jawab.
7. Klik tombol ‘Selanjutnya’;
8. Unggah beberapa dokumen yang dipersyaratkan;
9. Tekan tombol ‘Ajukan Verifikasi’;
10. Klik tombol ‘Kirim’ untuk menyelesaikan pendaftaran;
11. Kemudian, tim BGN akan memproses pengajuan dan pemberitahuan pendaftaran berhasil akan dikirimkan ke alamat email.

Setelah data terverifikasi dan resmi menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis, mitra dapat mengajukan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke menu ‘Pengajuan Lokasi SPPG’ di laman mitra.bgn.go.id;
2. Ketuk opsi ‘Ajukan Titik’;
3. Tandai lokasi bangunan SPPG pada peta virtual, lalu klik ‘Simpan’ dan ‘Lanjutkan’;
4. Lengkapi informasi terkait lokasi SPPG;
5. Centang bagian kesiapan titik lokasi sesuai dengan ketentuan;
6. Unggah beberapa dokumen yang diperlukan, seperti izin dan foto lokasi terakhir;
7. Tekan tombol ‘Ajukan’;
8. Kemudian, tim BGN akan memverifikasi pengajuan dan menghubungi mitra ketika proses selesai.

KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo membuktikan bahwa tautan pendaftaran relawan Makan Bergizi Gratis adalah keliru.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis tidak membuka lowongan relawan perorangan, melainkan kemitraan dengan badan usaha. Pendaftaran sebagai mitra pun hanya dilakukan melalui situs mitra.bgn.go.id yang telah dirilis secara resmi.

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email[email protected]

Bisnis.com, JAKARTA - Australia disebut mulai melirik peluang-peluang yang terbuka seiring dengan adanya program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto.

Australia’s Business Champion for Indonesia Jennifer Westacott mengatakan ada peluang besar bagi para pelaku bisnis di Australia untuk turut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Dia menyebut, perusahaan Australia juga mulai menyatakan minatnya terhadap program ini dalam kunjungannya kali ini ke Indonesia.

"Semua orang sangat bersemangat dengan program ini. Kalau anda melihat skalanya saja, 80 juta makan siang sehari. Jika anda menghitungnya dengan mempertimbangkan semua yang ada di kotak makan siang itu, ada rantai pasokan besar di sana," kata Westacott dalam sesi konferensi pers di Kantor Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta pada Selasa (11/2/2025).

Dia melanjutkan, minat dari investor Australia terhadap program ini seiring dengan kekuatan Negeri Kangguru tersebut sebagai penyedia produk-produk dan juga teknologi pertanian.

Westacott menuturkan, salah satu peluang bisnis yang dicermati oleh Australia adalah memasok susu dan produk-produk terkait seperti daging ke Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan Australia tidak hanya memiliki potensi dari sisi pemasok barang. Dia memaparkan, Australia memiliki kemampuan yang mumpuni Di bidang industri dan teknologi pertanian.

Westacott menuturkan, perusahaan-perusahaan Australia dapat membantu mencapai cita-cita swasembada dan ketahanan pangan Indonesia.

Sebagai pendukung utama hubungan perdagangan dan investasi Australia dengan Indonesia, Westacott mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait di Indonesia untuk meningkatkan implementasi program makan bergizi gratis.

"Namun, kita juga harus menyadari bahwa Presiden Prabowo sangat jelas mengenai swasembada dan ketahanan pangan. Jadi, saya melihat keterlibatan Australia dalam membantu mengembangkan industri-industri tersebut melalui program nutrisi, produk susu, produksi daging, dan tentu saja protein nabati," tambahnya.

Di sisi lain, Westacott mengatakan pelaku bisnis Australia juga membutuhkan kepastian terkait model bisnis dalam program makan bergizi gratis sebelum memutuskan untuk ikut terlibat.

Dia menjelaskan, peran pengusaha Indonesia akan vital untuk menciptakan model bisnis yang optimal dan membantu perusahaan Australia masuk ke program ini.

"Jadi, mengumpulkan modal, namun memperolehnya sedemikian rupa sehingga menjadi semacam model bisnis yang saling melengkapi dengan apa yang biasa mereka lakukan di negara lain," kata Westacott.

Investasi Australia ke RI

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Australia menjadi salah satu dari 20 negara dengan nilai investasi terbesar di Indonesia sepanjang 2024.

Tercatat, nilai Investasi Negeri Kangguru di Indonesia sepanjang tahun lalu adalah sebesar US$739 juta dengan 6.772 proyek. Jumlah Investasi tersebut menempatkan Australia di urutan ke-11 dari 20 negara teratas, di bawah Inggris pada urutan ke-10 dengan nilai investasi US$745 juta dan 3.941 proyek

Adapun, berdasarkan keterangan resmi dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Westacott memimpin delegasi bisnis tingkat tinggi memulai program empat hari mereka di Jakarta sejak Senin (10/1/2025) kemarin. Perjalanan delegasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan salah satu mitra terdekat Australia.

Delegasi bisnis tersebut terdiri dari 39 perwakilan senior dari 27 perusahaan dan firma investasi terkemuka di Australia, serta manajer aset, pakar infrastruktur, dan kelompok bisnis terkemuka yang memiliki reputasi global. Mereka mewakili berbagai sektor termasuk industri perawatan kesehatan, infrastruktur, logistik, energi, pertambangan, dan sumber daya.

Selama di Jakarta, para delegasi akan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dengan perwakilan senior Pemerintah Indonesia dan kementerian, pertemuan penjajakan bisnis khusus, dan beberapa panel bertemakan sektor bisnis.

Program makan bergizi gratis sudah berjalan lebih dari satu bulan sejak dicanangkan pada 6 Januari 2025. Berbagai tanggapan positif dan masukan diutarakan sebagai bentuk dukungan terhadap program yang mendukung pemenuhan gizi anak bangsa. Seperti yang dihimpun tim CNN Indonesia di SMP Negeri 1 Kota Makassar.