Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan Rusunawa KS Tubun, Jakarta Barat bagi warga kolong jembatan Tomang Raya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait (Ara) berharap warga kolong jembatan bisa pindah dengan sukarela ke sejumlah Rusunawa yang telah disediakan.

"Lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI. Kemudian, Pemprov DKI sudah menyiapkan tempat di sini. Ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus. Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela," kata Ara dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (30/11/2024).

Ara pun meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan dialog sekaligus mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni. Hal ini untuk membuat warga kolong jembatan semakin tertarik untuk pindah secara sukarela.

Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan tempat yang bagus dengan baÈB;_nyak pemberdayaan, pelatihan, dan kegiatan positif bagi warga penghuni rusun.

"Saya minta Pak Sekda ajak warga ke rusun, ajak lihat dan survei tempat serta kegiatannya. Bagaimana unit dan fasilitasnya, di sini kegiatannya banyak yang positif. Karena, yang saya dengar tempat ini (Rusunawa K. S. Tubun) banyak peminatnya, orang berebut tinggal di sini," ungkapnya.

Ara pun mengatakan dari hasil tinjauan langsung ke sejumlah lantai di Rusunawa KS Tubun pada Jumat (29/11) malam, ia turut mengapresiasi Pemprov DKI yang membangun dan mengelola rusun dengan fasilitas yang sangat bagus.

"Fasilitas di rusun ini terbaik dan orang-orang yang mengelolanya punya hati dan profesional. Tadi saya lihat langsung, air dan semua fasilitasnya bagus. Pemprov DKI beserta jajarannya, termasuk pengelola rusun, semua bekerja dengan hati," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyebut pihaknya akan mengajak warga untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi Rusunawa yang akan mereka tempati.

"Kami akan memberikan kesempatan kepada warga untuk melihat langsung ke Rusunawa KS Tubun. Sehingga, mereka bisa melihat fasilitasnya, kondisi unit rumah dan suasana di Rusunawa. Kita akan fasilitasi untuk pindah," kata Marullah.

Marullah menjelaskan, sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada warga yang akan pindah ke rusun, mulai pelatihan keterampilan sehingga dapat membuka usaha sendiri, mendapatkan bantuan sosial, dan biaya sewa unit digratiskan selama 6 bulan.

"Kami bantu untuk membangun usaha sendiri dan bisa bekerja. Sehingga, dapat semakin meningkatkan kesejahteraan mereka," ucapnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP), Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

Ia menuturkan akan mengusulkan hal ini ke DPR jika ada pertemuan ke depannya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya memaparkan pembahasan awal dan perkenalan Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya pun masih mengkaji terkait rencana omnibus law perumahan ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, regulasi yang ada saat ini cukup berbelit sehingga mempersulit penyediaan perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit. Maka dari itu, omnibus law perumahan dibutuhkan,

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Fahri mengungkapkan pada proses penyediaan perumahan, ada beberapa permasalahan yang ia temukan. Salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Kemudian, hambatan berikutnya adalah masalah perizinan. Fahri mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Video: Ini 7 Poin di UU Ciptaker yang Digugat Partai Buruh ke MK

Video: Ini 7 Poin di UU Ciptaker yang Digugat Partai Buruh ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada proses perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat proses pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bisnis.com, PALEMBANG – Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD REI Provinsi Sumatera Selatan, Zewwy Salim, mengungkapkan bahwa sektor properti memiliki hubungan erat dengan berbagai industri lainnya. Oleh karena itu, sebagai pengembang, pihaknya sangat berharap program 3 juta rumah ini dapat membuka lapangan kerja baru serta peluang usaha lainnya.

“Industri properti melibatkan sekitar 184 komponen yang saling berkaitan,” kata Zewwy Salim kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

Namun, Zewwy memandang ada sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mendukung realisasi program tersebut.

Salah satunya adalah permasalahan terkait masyarakat yang belum terakses layanan perbankan atau tergolong non-bankable. Hal ini menyebabkan pihak perbankan kesulitan dalam memberikan pembiayaan untuk masyarakat tersebut.

“Karena itu, sudah menjadi persyaratan mandatory dalam pengajuan rumah untuk memiliki akses perbankan,” tambahnya.

Selain itu, Zewwy juga menyoroti permasalahan yang muncul dari catatan masyarakat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, banyak masyarakat yang terhambat dalam proses pengajuan rumah karena masalah yang tercatat dalam SLIK OJK.

“Jadi masyarakat tersebut tidak bisa mengambil [rumah] dan menyerap perumahan,” jelas dia.

Zewwy melanjutkan sejauh ini pemerintah melalui kebijakannya telah membantu pengembang dalam mendorong penjualan rumah, seperti meringankan pembebasan BPHTB dan PBG. Namun, pihaknya berharap pemerintah kedepan juga turut memerhatikan terkait kenaikan material untuk bahan baku.

“Ini [harga material] adalah salah satu penyebab juga. Kami juga berharap ikut berkontribusi dalam pembangunan 3 juta rumah itu dengan baik,” ujarnya.
Kemudian dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah, pengembang Sumsel juga mengharapkan pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui kemudahan lain salah satunya pemecahan SHM gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MPR) serta instrumen lain meliputi kelengkapan fasilitas air dan listrik.

"Karena air bersih menjadi salah satu kunci pokok untuk terciptanya komunitas baru, serta fasilitas umum lainnya seperti listrik agar PLN segera memberikan pasokan listrik secara cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan banyak menggunakan ikan di Batam.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Batam Yudi Admajianto mengatakan stok ikan di Batam mencukupi untuk mendukung kebijakan tersebut selama beberapa bulan ke depan.

"Kami sudah mengecek persediaan ikan, dan stoknya masih aman hingga Februari 2025," kata Yudi di Batam, Jumat (29/11/2024).

Salah satu permintaan dari program ini adalah penyediaan ikan yang sudah bersih dalam bentuk fillet, agar bisa langsung dimasak tanpa pengolahan tambahan.

"Ini peluang baru bagi pelaku usaha dan usaha mikro kecil dan menengah[UMKM], khususnya kaum ibu-ibu yang dapat berkontribusi dalam memasok protein ikan," ungkapnya.

Yudi juga menyebut program makan bergizi gratis ini juga membuka peluang bagi Diskan Batam untuk membuka pelatihan sertifikasi fillet ikan kepada pelaku usaha dalam sektor pengolahan ikan atau pemasaran ikan.

Program ini juga mendukung promosi konsumsi ikan serta meningkatkan produksi dan distribusinya di Batam. Hal tersebut merupakan tujuan dari program nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Berdasarkan data dari Diskan Batam, jumlah kebutuhan ikan di Batam per bulannya mencapai 400 ton. Adapun konsumsi ikan terbanyak yakni ikan laut, yang terdiri dari ikan selar, gembung, dan benggol yang jumlahnya mencapai 10-15 ton per hari.

Untuk ikan air tawar, ikan yang digemari warga Batam yakni ikan lele dan nila dengan jumlah konsumsi mencapai 3-5 ton per hari.

Sebelumnya, program Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis untuk pelajar ternyata akan menggunakan dana APBD yang cukup besar, yakni mencapai Rp65 miliar untuk wilayah Batam. Program ini akan dinikmati para pelajar dari sekolah tingkat PAUD, SD, dan SMP yang terdata di Batam.

Secara keseluruhan, kebutuhan makan siang gratis di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai Rp650 miliar dan secara aturan setiap daerah diminta dana pendamping sekitar 10% atau senilai Rp65 miliar.

Dana tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam dan jika ada kekurangan maka akan diambil dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.

“Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Kartika menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat.

Untuk itu, Kartika atau akrab disapa Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.

“Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko.

Dalam perkembangan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (Fasum/Fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun.

Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.