Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dinilai mampu menghemat subsidi LPG.

"Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kemarin di Gedung KPPU Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Kedua menteri tersebut datang ke KPPU guna mendalami saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019. Melalui surat yang disampaikan kepada Menteri PKP tersebut, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp461 triliun sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.

Fanshurullah menjelaskan KPPU menggarisbawahi agar Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi dan mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Bahkan guna mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, sebelumnya pada 28 Agustus 2024 juga telah menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota," tuturnya.

Fanshurullah menjelaskan dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan Jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah.

KPPU mengestimasi, Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun. Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," terang Fanshurullah.

Dia menjelaskan bahwa sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus KPPU sejak awal periode kepemimpinannya.

"Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor konstruksi mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, yakni sebesar 4,89, jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan," jelasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi dimaksud. Dia menyampaikan program utama kementeriannya sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," tutup Maruarar Sirait.

(akd/akd)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional mulai 2025. Salah satu menu pendamping yang didorong yakni susu sebagai sumber protein.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Iwan Syahril mengatakan gerakan minum susu merupakan program mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kabupaten Banyumas melakukan dengan baik uji coba program ini dan kami ingin memahami apa yang dirasakan di lapangan. Harapannya, hasil belajar ini dapat menyempurnakan program agar bisa lebih siap di kala menjadi program nasional," kata Iwan dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/12/2024).

Iwan menyebut tujuan program makan bergizi dan susu gratis adalah agar kesehatan generasi masa depan bisa lebih baik daripada saat ini. Gerakan ini didorong agar dilakukan juga di tingkat nasional.

"Kita perlu bergotong-royong sesuai peran masing-masing dengan bersungguh-sungguh. Generasi yang kini berada di ruang kelas yang harus kita rawat dan kita jaga, bibit yang sedang tumbuh mekar sehingga semakin baik, buahnya baik dan unggul kualitas sehingga membawa dampak di masyarakat. Bagaimana mewujudkannya, salah satunya melalui makan bergizi dan minum susu," imbuhnya.

Kabupaten Banyumas terpilih menjadi lokasi awal program gerakan minum susu bagi murid sekolah dasar karena keberadaan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden yang memiliki peternakan sapi perah.

Kepala BBPTUHPT Baturraden, Banyumas, Sintong Hutasoit menyampaikan bahwa gerakan minum susu sudah dilakukan dengan frekuensi satu kali dalam seminggu selama Agustus-September 2024, lalu Oktober 2024 mulai dua kali seminggu dan November 2024 menjadi setiap hari (5 kali dalam seminggu).

Sejauh ini, menurut Sintong, sudah ada 36 SD dan MI baik negeri maupun swasta yang mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis dan Gerakan Minum Susu, dengan lebih dari 5.100 sasaran baik peserta didik maupun tenaga pendidik.

Program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak September 2024 disebut sebagai dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Mitra Pembangunan Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kerja sama ini melibatkan katering yang menyediakan makanan setiap harinya.

"Program Makanan Bergizi Gratis diberikan sekali dalam seminggu dengan penjadwalan yang sudah ditentukan," tambah Sintong.

Manfaat yang terlihat selama program tersebut berjalan yakni murid-murid diklaim semakin bersemangat datang ke sekolah.

"Saat ini terlihat para murid semakin semangat datang ke sekolah, berdoa sebelum memulai makan dan minum, serta jangka panjangnya dapat lebih fokus belajar dan mendukung pertumbuhan badan, belajar lebih menyenangkan," terang Marsini, Kepala SD Dawuhan.

(aid/kil)

Bima -

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja (kunker) perdana ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketum DPP Gelora itu tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Minggu (22/12/2024) sore.

"Kedatangan Wamen PKP dalam rangka meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Muhktar Landa, kepada detikBali, Minggu malam.

Muhktar mengungkapkan Fahri Hamzah akan meresmikan rumah layak huni di Kelurahan Rabadompu Barat dan Kelurahan Paruga Senin (23/12/2024) besok. Selain itu, Fahri juga dijadwalkan akan meninjau perumahan khusus Apernas di Kelurahan Sambinae.

"Ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bima," imbuh Muhktar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk, menyebutkan ada 13 unit rumah layak huni yang akan diresmikan Fahri di Kelurahan Rabadompu Barat. Sementara, di Kelurahan Sambinae sebanyak 23 unit.

"Kami berharap Wamen dapat memperjuangkan penambahan unit rumah layak huni di Kota Bima," harap Faruk.

(iws/iws)

Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggagas inisiatif strategis untuk memberdayakan generasi milenial dan koperasi wanita dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu masuk dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Asta Cita sejalan dengan cita-cita koperasi. Semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," kata Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, dikutip dari Antara, Sabtu, 21 Desember 2024.

Nurdin berharap, melalui program bertajuk Koperasi Maju, Muda, Berkarya, Dekopin mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama melalui distribusi bahan pokok, pupuk, serta hilirisasi produk.
"Kita butuh Sentuhan para pemuda desa, kaum milenial," ujar Nurdin yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM.

Dia menambahkan program Koperasi Maju, Muda, Berkarya itu tidak hanya bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga dirancang agar menarik minat anak muda terhadap koperasi.

Koperasi sudah siap

Saat ini, berbagai koperasi di bawah naungan Dekopin telah terlibat dalam persiapan program MBG. Nurdin memberi contoh Induk Koperasi Pesantren (Inkopontren) dan Induk Koperasi Wanita Indonesia telah berkontribusi dengan menyediakan sejumlah titik dapur.

Dekopin, lanjut dia, juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program MBG. Ia berharap masyarakat lebih banyak menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Saat ini, jumlah anggota koperasi sekitar 27 juta anggota di seluruh Indonesia. Jumlah ini diharapkan terus bertambah dan diarahkan menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam, maupun koperasi di sektor riil.

Harus transparan

Sementara itu, saat menghadiri Pembukaan Munas Dekopin, Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi dan Digital Kadin Indonesia Teguh Anantawikrama menyampaikan harapannya agar koperasi dapat lebih transparan.

"Pengelolaannya harus dibuat menjadi lebih terbuka, dan akuntabilitasnya bisa terbuka. Apalagi era ini, era digital, saya rasa tidak sulit untuk mencari tools yang bisa memudahkan koperasi," kata Teguh.

Teguh menambahkan, ke depannya Kadin akan mendorong beberapa inisiatif agar koperasi bisa maju bersama UMKM.

"Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen itu, kita harus bekerja sama dengan semua pihak, semua sektor, karena tanpa itu kita akan sulit mencapai target," ujar dia.

Menurut Teguh, pelaku UMKM dan koperasi adalah pelaku usaha yang paling besar. Tercatat 90 persen pelaku usaha itu adalah UMKM.

"Sudah mulai muncul ide-ide, gagasan-gagasan untuk membangun supply chain (rantai pasok) bersama antar-UMKM," kata Teguh.

Untuk itu, Teguh berharap ke depannya ada pembenahan yang baik terkait data para pelaku UMKM dan para anggota Koperasi. Harus ada satu data.

"Data penting untuk pembentukan ekosistem, supply chain, dan pengembangan UMKM serta koperasi di Indonesia untuk lebih maju lagi," kata Teguh.

(UWA)

KOMPAS.com - Momen liburan akhir tahun segera tiba. Biasanya saat liburan dan berkumpul bersama keluarga, juga menjadi kesempatan untuk menikmati berbagai macam makanan.

Namun apapun alasannya makan berlebihan tidak baik untuk tubuh. Penting menjaga pola makan tetap seimbang, untuk mencegah naiknya berat badan dan menjaga kesehatan tubuh.

Salah satu cara mencegah makan berlebihan adalah memulai hari dengan sarapan bergizi, yang nantinya akan membantu mengatur nafsu makan sepanjang hari.

Ahli gizi Shelley Balls, M.D.A., RDN, LDN menyarankan, agar tidak melewatkan sarapan atau makan siang sebagai persiapan untuk makan malam besar.

"Ketika melewatkan sarapan atau makan siang, kita cenderung menjadi sangat lapar dan makan berlebihan. Hasilnya, kita akan merasa lesu, kembung, dan tidak nyaman," ungkap ahli gizi Consumer Health Digest ini.

Sarapan yang seimbang—mengandung protein, serat, dan lemak sehat, sehingga membantu menstabilkan gula darah dan mengendalikan rasa lapar.

Nutrisi ini dicerna secara perlahan, sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama serta membantu mencegah lonjakan gula darah yang sering memicu rasa lapar di kemudian hari.

“Jika melewatkan waktu makan, kemungkinan besar Anda akan makan secara berlebihan ketika makanan tersedia. Kebiasaan ini dapat membuat Anda makan lebih cepat dan mengabaikan sinyal kenyang dari tubuh,” jelas Balls.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sarapan yang kaya nutrisi di pagi hari dapat membantu mengatur hormon lapar, sehingga dapat membuat pilihan makanan yang lebih sehat saat makan besar.

Anda bisa memilih menu sarapan yang kaya serat dan protein, misalnya sarapan roti gandum dengan telur, alpukat, dan sayuran.

Dengan mengikuti cara ini, Anda bisa mengurangi risiko makan berlebihan, karena makan teratur akan membantu menjaga sinyal lapar tubuh tetap terkendali.

Selain itu juga memastikan tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menghadapi aktivitas padat selama liburan.

Jakarta -

Amerika Serikat melakukan revisi pada definisi makanan sehat yang selama ini digunakan. Revisi ini akhirnya mengeluarkan beberapa jenis makanan dari daftar tersebut.

Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), mereka melakukan redefinisi tersebut dalam rangka mencegah perkembangan penyakit kronis yang dapat dicegah melalui gaya hidup. FDA saat ini juga sedang merancang labeling kemasan untuk kriteria makanan 'sehat'.

"Penyakit yang terkait dengan pola makan, termasuk penyakit jantung, kanker, dan diabetes, adalah penyebab utama kecacatan dan penyakit di Amerika Serikat dan berkontribusi pada status Amerika yang memiliki harapan hidup terendah di antara negara-negara berpenghasilan tinggi yang besar," kata pejabat senior FDA, Jim Jones dikutip dari Science Alert, Sabtu (21/12/2024).

"Klaim sehat telah diperbarui untuk membantu memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi nutrisi yang lebih lengkap, akurat, dan terkini pada label makanan," sambungnya.

Berdasarkan aturan baru, makanan yang mendapat label 'sehat' harus mengandung satu atau lebih kelompok makanan yang direkomendasikan dalam pedoman diet FDA. Kelompok makanan tersebut meliputi sayur, protein, produk susu, atau biji-bijian.

Selain itu, bahan-bahan seperti lemak jenuh, natrium, dan gula tambahan dalam produk juga harus berada di bawah batas yang ditentukan.

Claudine Kavanaugh dari FDA menuturkan revisi ini juga meliputi penekanan bahwa tidak semua lemak buruk untuk kesehatan.

"Ketika aturan asli diperkenalkan pada tahun 1990-an, fokusnya adalah pada penurunan semua lemak. Saat ini, penekanannya adalah pada pengurangan lemak jenuh sambil mengakui manfaat lemak sehat," kata Kavanaugh.

Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan berlemak tinggi, telur, dan minyak zaitun termasuk yang memenuhi syarat 'sehat'. Sedangkan makanan seperti snack bar manis, sereal sarapan, yogurt atau minuman buah tinggi gula sekarang sudah tidak lagi masuk dalam kategori 'sehat'.

FDA belum memberikan waktu pasti kapan labeling tersebut akan diberlakukan. Kavanaugh berharap aturan tersebut nantinya dapat mempermudah orang-orang untuk memilih makanan yang lebih sehat.

"Simbol baru tersebut akan berfungsi sebagai sinyal cepat untuk memberdayakan konsumen, termasuk mereka yang kurang familiar dengan informasi nutrisi, untuk mengidentifikasi makanan yang menjadi dasar pola makan sehat," tandasnya.

(avk/up)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik antara pengembang perumahan berinisial M dan warga Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, masih berlangsung.

Perselisihan ini terkait dengan pembangunan perumahan CGR yang telah dimulai sejak 2021, dan tampaknya melewati proses negosiasi yang alot.

Rencana M untuk membangun jembatan sebagai akses ke lahan miliknya menjadi titik awal perselisihan, yang bahkan berujung pada vonis sebesar Rp 40 miliar terhadap warga.

Apa yang Menjadi Permasalahan Utama?

Masalah awalnya adalah M berniat membangun perumahan CGR seluas 1,6 hektar yang terbagi antara lahan di Perumahan CE (20 persen) dan lahan di Kelurahan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Dalam rencana tersebut, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan, dengan alasan bahwa akses jalan di Perumahan CE lebih memadai untuk alat berat.

Salah satu argumen yang disampaikan adalah lebar jalan yang hanya sekitar tiga meter. Dalam berkas gugatan, pembangunan itu untuk jalur alat berat.

Namun, warga Blok A Perumahan CE menolak rencana ini karena mereka berpendapat bahwa akses jalan di Pangkalan Jati sudah cukup untuk dilewati alat berat.

“Itu di Jalan Jati Indah mereka bisa kok bawa masuk alat berat, lebar jalannya enggak seperti yang disebutkan,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE saat ditemui di lokasi, Jumat (20/12/2024).

Sebanyak 98 persen warga Blok A menolak pembangunan jembatan tersebut, serta mengkhawatirkan dampak terhadap keamanan dan kepadatan lalu lintas.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” ungkap Heru.

Apa Hasil dari Gugatan dan Banding yang Diajukan?

M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat, yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, hingga mantan Ketua RW di Blok A.

Putusan awal PN Depok menolak gugatan M dan malah menghukum M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada 5 Desember 2024. Banding itu diajukan pada awal November.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 karena 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Dalam berkas putusan tersebut, M mencantumkan bahwa penundaan proyek disebabkan oleh perselisihan ini telah mengakibatkan kerugian pembeli.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Mengapa Warga Tidak Melarang Pembangunan?

Meskipun terjadinya perselisihan, warga Blok A menyatakan bahwa mereka tidak pernah melarang pembangunan perumahan CGR.

Salah satu warga, Alfi menjelaskan, dirinya siap menyambut tetangga baru di lahan yang berjarak 20 menter dari rumahnya itu.

“Silakan bangun rumah, saya enggak pernah melarang. Saya hanya melarang pembangunan jembatannya,” katanya ditemui Kompas.com, Jumat.

Alfi percaya bahwa pembangunan perumahan dapat dilakukan tanpa jembatan yang akan mengubah ritme kehidupan di lingkungan mereka.

Apalagi, M menjanjikan one get system di perumahan itu, dengan tujuan agar akses jalan hanya akan dibuka dari Cinere atau tempat Alfi tinggal.

Ia yang tinggal sejak 1995 di sana, mengkhawatirkan jika jembatan dibangun, maka suasana asri dan aman di area tersebut akan hilang.

“Kalau mereka (penghuni lama) merasa tidak nyaman tinggal di sini setelah beberapa dari kita setuju dan akhirnya jembatan dibangun, kita yang zalim,” ujar Alfi.

Warga lainnya, Tari, juga menyuarakan keprihatinan yang sama, mengingat mayoritas tetangganya adalah pensiunan berusia 60 tahun ke atas.

Hal ini yang mendasari bagaimana warga saling gotong royong menjaga lingkungan Blok A yang sudah ada sejak 1976 itu.

“Kita sudah puluhan tahun susah payah menciptakan lingkungan yang kami perdayakan menggunakan uang sendiri. Dari perbaikan aspal berkala, security, hingga fasilitas perumahan,” jelas Tari.

Apa Langkah Selanjutnya dari Warga?

Sebagai respons terhadap putusan Pengadilan Tinggi, warga berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” kata Heru.

Mereka berharap proses kasasi berjalan transparan dan hakim mempertimbangkan argumen dengan cermat.

Bagaimana Keadaan di Lokasi Pembangunan?

Ketika mengunjungi lokasi pembangunan di Pangkalan Jati, terlihat bahwa lebar jalan mencapai sekitar 6-7 meter.

Meskipun jalan menuju lokasi terkesan sempit dengan deretan rumah yang menempel di kedua sisi, aktivitas pembangunan sudah terlihat.

Setelah menelusuri dari Jalan Rangu Raya hingga ke Jalan Jati Indah, terdapat beberapa tikungan yang mungkin dikhawatirkan sulit untuk dilalui alat berat.

Alat berat, seperti eskavator, sudah memasuki perumahan CGR, di sisi lahan Kelurahan Pangkalan Jati.

Sejumlah kerangka bangunan juga mulai muncul.

Namun, di lahan Perumahan CE yang berukuran 20 persen, pepohonan dan hamparan rumput masih tertinggal.

Perlu berjalan sekitar beberapa puluh meter hingga menemukan aliran Kali Grogol yang menjadi titik lokasi pembangunan jembatan.

Jakarta -

Dosen sekaligus ahli gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Mahmud Aditya Rifqi S Gz MSi PhD soroti biaya program makan bergizi gratis (MBG). Apa katanya?

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia mencanangkan biaya MBG sebesar Rp 10 ribu per porsi. Kebijakan ini kemudian menuai kontroversi di masyarakat.

Menurut Mahmud kebijakan ini pasti sudah melewati berbagai pertimbangan. Alih-alih menyalahkan, besaran biaya ini harus dilihat sebagai tantangan.

"Perubahan itu justru akan memberikan tantangan terutama pada ahli gizi untuk dapat memberikan menu yang memiliki nilai gizi baik dengan biaya yang terbatas," katanya dikutip dari rilis di laman Unair, Jumat (20/12/2024).

Bahan Pangan Lokal Bisa Jadi Solusi

Untuk menjawab tantangan ini, Mahmud memberikan saran agar pemerintah menggunakan bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal menurutnya lebih terjangkau namun kandungan gizinya tidak kalah dengan bahan pangan konvensional.

Meski gratis, MBG harus menjadi makanan komplit yang bergizi seimbang. Sehingga diperlukan perhatian terhadap pembagian porsi, zat gizi, dan komposisi.

"Umumnya dalam satu piring yang paling mahal adalah protein. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan bahan pangan lokal contohnya seperti menggunakan protein dari ikan," jelasnya.

Banyak ikan air tawar lokal memiliki potensi menjadi sumber protein yang nilainya tidak kalah dengan ayam dan daging. Seperti ikan nila, gurami, dan lele.

"Nila, gurami dan lele menjadi opsi yang bagus dengan melimpahnya komoditas tersebut di masyarakat, sehingga memiliki harga yang terjangkau serta mudah didapatkan," imbuhnya.

Selanjutnya dari bahan nabati, Mahmud menyarankan penggunaan kacang-kacangan. Contohnya kacang hijau dan kacang merah beserta produk olahannya.

Mahmud menyatakan kini Indoensia sudah banyak mengembangkan kacang edamame hingga penggunaan kedelai lokal sebagai bahan dasar tempe dan tahu. Kedua kacang itu memiliki kandungan protein yang baik.

Pengembangan Bahan Pangan Lokal Masih Minim

Perbedaan yang mencolok antara bahan pangan konvensional dan lokal memang berada di nilai ekonomis. Sebagai ahli gizi, Mahmud justru memberikan perhatian pada perlakuan bahan selama proses pengolahan.

Bahan pangan lokal pada dasarnya mudah didapatkan. Sehingga tidak perlu diawetkan dan lebih aman untuk dikonsumsi.

"Semakin panjang prosesnya maka butuh banyak perlakukan dan pengawetan. Sedangkan pangan lokal yang ada di sekitar kita masih segar dan tidak perlu banyak perlakuan dan pengawetan sehingga dapat meminimalisir penggunaan pengawet dan penurunan zat gizi," ungkap Mahmud.

Sayangnya dalam hal pengembangan hingga saat ini masyarakat masih awam terkait bahan pangan lokal. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam meningkatkan penggunaan bahan pangan lokal.

Mengingat ini juga bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis. Tetapi bergizi walaupun dananya terjangkau.

Diperlukan promosi masif untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dari sisinya sebagai akademisi, Mahmud menilai diperlukan proses penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

"Kelanjutan dari paper, artikel dan jurnal ini perlu diperhatikan, tidak hanya menjadi tulisan belaka namun perlu direalisasikan untuk dapat menjadi suatu produk di masyarakat," tutupnya.

(det/nwk)

MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

DEPOK, KOMPAS.com - Warga Perumahan CE, Cinere, Depok, akan mengajukan kasasi usai 10 pengurus RT dan RW wilayah tersebut dikenakan vonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Adapun vonis itu dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menilai warga perumahan CE menghalangi rencana pembangunan Perumahan CGR milik perusahaan M, yang 20 persen lahannya berlokasi di Blok A Perumahan CE.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 sekaligus tergugat saat ditemui, Jumat (20/12/2024).

Cara ini menjadi solusi terakhir yang akan ditempuh Heru dan sembilan warga lainnya yang juga berstatus tergugat.

Heru mengaku kaget saat membaca berkas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang terbit pada Kamis (5/12/2024).

Identitas Heru terpampang jelas sebagai tergugat 10 yang dilaporkan M untuk membayar nominal sebesar Rp 40 miliar sebagai bentuk ganti rugi.

Heru menilai, dirinya tak melakukan kesalahan karena hanya menyalurkan aspirasi warga yang menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan lahan di Perumahan CE dan lahan kosong di Kelurahan Pangkalan Jati.

“Ya bingung, RT kan bukan badan hukum, bukan perorangan, kami ibaratnya volunteer untuk lingkungan. Tapi kini kami seolah-olah jadi subjek hukum,” ujar Heru.

Tari, seorang warga RW 06 ikut menimpali. Katanya, warga tidak pernah menghalangi rencana M atas pembangunan tersebut.

Ia dan warga Blok A yang terdiri sekitar 350 rumah hanya melarang pembangunan jembatan.

“Kalau hendak bangun rumah di lahan 20 persen itu kami sangat terbuka. Tapi yang kami tolak hanya pembangunan jembatan,” terang Tari.

Tari menyebut, warga kompak untuk melanjutkan kasus ini lewat jalur hukum hingga menang. Apalagi, para tergugat mayoritas lansia pensiunan.

“Kondisi mereka yang digugat itu pensiunan, sudah punya kondisi kesehatan yang perlu dijaga, setelah dengar dituntut sedemikian besarnya (biayanya), mereka susah tidur,” ujar Tari.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen). Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

KOMPAS.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk membagikan 600 kotak makan gratis kepada para siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Ibu Jenab 2 Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke kawasan proyek Rehabilitasi Gempa Cianjur.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pemberian makan gratis tersebut sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di Tanah Air.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Waskita Karya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi tidak hanya fokus pada pengerjaan proyek, tapi juga peduli terhadap masyarakat di sekitar proyek,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta turut menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Cianjur.

“Apalagi, SDN Ibu Jenab 2 Cianjur termasuk salah satu sekolah yang terdampak gempa, dan telah kami rehabilitasi," imbuhnya.

Selain itu, Ermy juga menambahkan bahwa Waskita Karya sudah menyelesaikan Rehabilitasi Gempa Cianjur. Proyek itu meliputi perbaikan prasarana pendidikan dan infrastruktur pascabencana.

Dalam proyek tersebut, Waskita tidak hanya merenovasi sarana pendidikan di Kabupaten Cianjur Zona 3, tetapi juga membangun infrastruktur permukiman paket 3, 4, dan 5.

“Maka, secara keseluruhan, terdapat 45 proyek di Kecamatan Cianjur yang dikerjakan perseroan,” tambahnya.

Ermy menjelaskan, usai gempa bumi Cianjur pada November 2022 lalu, perseroan merehabilitasi sekaligus merenovasi sejumlah bangunan sejak Desember 2022, mulai dari gedung sekolah hingga kantor pemerintahan.

"Waskita mengerjakan proyek ini secepat mungkin, agar proses belajar mengajar di berbagai sekolah di Cianjur bisa segera berjalan normal. Bisa dilihat, kini semua gedung sekolah yang kami renovasi sudah difungsikan," paparnya.

Ermy menyebutkan, Waskita melakukan rehabilitasi terhadap 38 sekolah, di antaranya SD Negeri Wargasari, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cianjur, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Cianjur, serta Taman Kanak-kanak (TK) Kartika IX Kodim.

Lalu, bangunan Kejaksaan Negeri (Kejari), Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan kantor Desa Nagrak.

"Dalam mengerjakan proyek rehabilitasi ini, Waskita tidak hanya fokus pada struktur bangunannya saja, tapi juga fasilitas penunjangnya. Misal pada SMP Negeri 2 Cianjur, kami turut merenovasi lapangan upacaranya," jelasnya.

Ermy berharap, seluruh warga Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa tersebut dapat kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman.

“Seperti diketahui, bencana tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun guna perbaikan 98.000 unit rumah yang rusak, serta anggaran sebesar Rp 288,6 miliar untuk rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan.

Kemudian, pada penanganan infrastruktur permukiman, nilai kontrak yang diperoleh Waskita Karya adalah sebesar Rp 63,65 miliar.

Adapun agenda usulan Kementerian PU tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra Saleh Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah, serta Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.