Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) sudah diterapkan lebih dari 1 bulan di Surabaya. Namun akhir-akhir ini siswa mengeluh adanya buah yang kecut, seperti di SMPN 13 Surabaya.

Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi mengatakan, sebelum MBG turun sekolah sudah menyampaikan ke siswa bila ada keluhan agar disampaikan ke guru. Nanti dari sekolah akan menyampaikan ke tim MBG, termasuk mendata siswa dengan alergi.

Karyadi mengatakan bahwa akhir-akhir ini, siswa mengeluhkan soal buah dalam menu MBG. Siswa mengeluhkan rasa buah yang asam seperti akan basi.

"Memang ada beberapa kali makanan mengalami hambatan, mereka alergi dan ada yang tidak termakan. Kadang buahnya ada yang kecut," kata Karyadi kepada wartawan di sekolah, Selasa (25/2/2025).

"Kalau selama ini yang disampaikan anak-anak di awal, banyak keinginan. Awal-awal menyampaikan masakannya kurang empuk. Akhir-akhir ini buahnya, mungkin dikupas agak pagi dan dimakan siang hari jadi rasanya kayak mau basi," tambahnya.

Evaluasi dari sekolah sendiri, Karyadi menyebutkan pihaknya hanya melakukan pendataan. Kemudian data keluhan dari siswa itu akan disampaikan ke tim MBG.

"Kami hanya menyampaikan ke tim MBG bahwasanya hari ini ada buah yang misalnya asam dan keluhan anak-anak," ujarnya.

Karyadi mengatakan pendataan dilakukan oleh tim sekolah. Ketika sekolah belum kedatangan MBG, Dinkes telah menanyakan SOP sekolah mencegah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami sudah menyampaikan kalau sudah SOP karena kita nggak mengenal ilmu kesehatan, hanya melihat fisik. Karena itu dicurigai, maka kita stop tidak disampaikan ke anak. (Siswa mengisi data) alergi apa kita kasih form, dari pihak sekolah," jelasnya.

MBG di SMPN 13 Surabaya diberikan pada saat istirahat kedua. Sedangkan makanan datang sejak sekitar pukul 09.00 WIB.

"Di sekolah ditetapkan jam istirahat kedua, karena anak-anak bawa bekal dari rumah. Dan kami jaga kantin agar tetap berjalan," katanya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap daftar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diberikan selama bulan puasa Ramadan.

Dadan mengatakan menu yang diberikan punya daya tahan lama. Hal itu karena makanan diberikan siang hari untuk dibawa pulang dan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Bentuk makanan yang tahan lama, seperti contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," imbuhnya.

Dadan mengatakan anak-anak akan dibekali kantong untuk membawa makanan ke rumah. Kantong itu harus dibawa keesokan harinya untuk diisi makanan kembali.

Dia menyebut metode ini sudah diuji coba di Sukabumi. Kali ini, metode yang sama bakal diterapkan di semua daerah.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," ujarnya.

Dadan menyampaikan di daerah mayoritas nonmuslim MBG tetap akan diberikan saat jam sekolah. Namun, saat ini metode di semua daerah tetap MBG dibawa pulang.

"Kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia menyerap surat utang pemerintah untuk mendanai program tiga juta rumah menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan utang nasional dan memengaruhi selera investor asing.

Adapun, Bank Indonesia berencana memberikan dukungan untuk mendanai program Presiden Prabowo Subiatno yang ingin membangun tiga juta rumah. Namun demikian, analis khawatir langkah tersebut akan memengaruhi pengelolaan utang pemerintah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyatakan siap untuk membeli lebih dari US$9 miliar obligasi pemerintah tahun ini. Ekonom Citigroup mengatakan pembelian obligasi tersebut diperbolehkan dalam hukum di Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Praktik bank sentral membantu belanja pemerintah kali ini disebut masuk ke dalam "perkembangan lain".

"Investor mungkin sudah mulai memperhitungkan risiko dari monetisasi utang ini," tulis Arman dalam catatan yang dikutip Bloomberg, dilansir pada Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, apabila persepsi investor memburuk melihat praktik monetisasi utang pemerintah ini, dikhawatirkan premi risiko untuk aset Indonesia akan meningkat dan aliran modal asing untuk mau masuk ke Tanah Air bisa tersumbat.

Monetisasi utang ini merukuk kepada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk mendanai anggaran belanja negara. Pendanaan model ini dilakukan alih-alih dengan menerbitkan obligasi untuk investor swasta atau menaikkan pajak.

Sebelumnya, rencana monetisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Bloomberg mencatat Bank Indonesia sudah membeli utang negara lebih dari Rp800 triliun pada periode 2020-2022 di pasar primer untuk menggairahkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Namun kali ini, analis dan investor melihat tidak ada urgensi untuk melakukan kebijakan seperti itu. Melihat penggunaan utang tersebut untuk dialirkan ke pasar properti.

Fund Manager Gama Asset Management SA Rajeev De Mello mengatakan praktik monetisasi utang ini akan membuat pandangan risiko investor meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"[Ada kekhawatiran] tentang stabilitas keuangan Indonesia yang akan melemah," kata De Mello.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Lionel Priyadi menambahkan pemerintah harus menjelaskan tentang skema pendanaan utang untuk membiayai program tiga juta rumah ini.

"Jika tidak, pasar akan mengartikan ini sebagai risiko defisit angagran yang melebar, yang akan menaikkan yield obligasi pemerintah," katanya.

Adapun, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke sekitar 6,77% setelah sempat mencapai titik tertingginya pada bulan lalu di level 7,30%.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan penyesuaian penyaluran dan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan Ramadan.

Ia menyebut MBG akan diberikan untuk dibawa pulang. Bagi yang berpuasa, makanan bisa dibawa pulang untuk dimakan pada saat berbuka. Sedangkan bagi yang tidak berpuasa, Dadan mengatakan MBG bisa dikonsumsi secara sembunyi-sembunyi.

"Untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025).

Ia mengatakan ada usulan di daerah nonmuslim MBG tetap diadakan seperti hari biasa. Namun, akhirnya diputuskan tetap disamakan daerah lainnya dan dievaluasi setelah satu pekan.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," kata Dadan.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," lanjutnya.

Menunya yang Tahan Lama

Dadan memaparkan, menu MBG pada bulan Ramadan adalah yang bersifat tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, dan buah.

"Ya mungkin sesekali ada bubur kacang ijo atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat dan ada serat," jelas Dadan.

Makanan Diberikan dengan Kantong Ramah Lingkungan

Soal pengemasan makanan, pada bulan Ramadan nanti, kata Dadan, anak-anak sekolah akan diberi makanan dengan kantong ramah lingkungan yang ditukar setiap hari.

"Tahun lalu kita melaksanakan menggunakan paper bag, tapi tahun ini Alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan dengan kantong yang dibawa ke rumah. Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang isi, sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," papar Dadan.

Dadan menerangkan, MBG akan langsung diberikan setelah libur awal Ramadan dan berlanjut hingga jelang Idul Fitri.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menyebut pendanaan pada sektor perumahan diperlukan lantaran minimnya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, dia berharap ke depan program 3 juta rumah dapat menjadi salah satu program yang juga turut mendapat dukungan pendanaan dari Danantara.

“Terutama dukungan pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken sejumlah beleid terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam forum itu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana efisiensi anggaran senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 20 proyek-proyek nasional di berbagai lini sektor.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industri kita dan hilirisasi kita,” jelas Prabowo.

Bank dunia atau World Bank mau membantu Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. Bank Dunia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), selaku pelaksana Program 3 Juta Rumah, melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

Penjajakan kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero di Jakarta, Senin (24/2/2025) kemarin.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Wamen Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Fahri mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan. Contohnya seperti Singapura yang mampu mengelola aset tanahnya.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," kata Wamen Fahri.

Fahri juga menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sementara itu, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadhan. Namun, teknis pelaksanaannya sedikit berbeda.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG tetap diberikan di sekolah, tetapi siswa bisa membawanya pulang.

"Untuk Ramadhan, MBG tetap berjalan. Kalau sekolah masuk, program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda," ujarnya dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/2/2025).

Bagi siswa yang berpuasa, makanan bisa dikonsumsi saat berbuka. Sementara yang tidak berpuasa bisa memakannya di sekolah atau di rumah.

Menu Disesuaikan dengan Ramadhan

Dadan menyebut menu MBG disesuaikan agar lebih tahan lama, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering hasil fortifikasi, serta buah.

"Sesekali mungkin ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas, komposisi gizinya tetap, ada protein, karbohidrat, dan serat," katanya.

Pelaksanaan MBG dimulai setelah libur lima hari pertama Ramadhan dan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri.

Di daerah yang mayoritas siswanya non-muslim, dapur MBG tetap memasak seperti biasa pada pekan awal puasa. Namun, evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Memang ada usulan agar di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa. Tapi kan tetap ada yang puasa. Jadi kita akan evaluasi apakah tetap sama atau perlu treatment khusus," ujar Dadan.

MBG Sudah Menjangkau 38 Provinsi

BGN melaporkan perkembangan MBG ke Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

Menurut Dadan, program ini sudah mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua Tengah yang baru mulai berjalan.

"Sekarang sudah lengkap di 38 provinsi. Hari ini ada tambahan 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga totalnya menjadi 693 di seluruh Indonesia," katanya.

Saat ini, MBG telah diberikan kepada hampir 2 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi Wisma Atlet rampung seluruhnya di April 2025 dan siap diresmikan.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet sebanyak 3 tower, yakni tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Ara menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta.

“Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ini adalah bagian dari visi pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai bagi masyarakat,” katanya.

Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran yang berlokasi di Blok D10 Kemayoran, Jakarta Pusat dan Blok C2 Pademangan, Jakarta Utara dibangun pada tahun 2016-2017 menggunakan dana APBN sebesar Rp4,07 triliun. Bangunan ini terdiri dari 10 tower tipe 36 dengan total 7.426 unit.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan untuk 10 tower, di mana pada tower 5 perbaikan hanya pada pekerjaan prioritas dikarenakan tower tersebut akan difungsikan sebagai rumah sakit. Saat ini, tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta MBR.

Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk,hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Dengan revitalisasi ini, Wisma Atlet Kemayoran akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hunian dan fasilitas bagi berbagai kelompok masyarakat," ujar Sri Haryati.

Hingga 19 Februari 2025 atau minggu ke-26, progres pekerjaan revitalisasi telah mencapai 89,9 persen dengan sisa waktu 58 hari hingga target penyelesaian pada 22 April 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Ara mengatakan, renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai.

Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran yang berlokasi di Blok D10 Kemayoran, Jakarta Pusat dan Blok C2 Pademangan, Jakarta Utara dibangun pada tahun 2016-2017 menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,07 triliun. Bangunan ini terdiri dari 10 tower tipe 36 dengan total 7.426 unit.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan untuk 10 tower. Khusus pada tower 5, perbaikan hanya pada pekerjaan prioritas karena akan difungsikan sebagai rumah sakit.

Saat ini, tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta MBR. Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai renovasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk,hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Dengan revitalisasi ini, Wisma Atlet Kemayoran akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hunian dan fasilitas bagi berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Hingga 19 Februari 2025 atau minggu ke-26, progres pekerjaan revitalisasi telah mencapai 89,9 persen dengan sisa waktu 58 hari hingga target penyelesaian pada 22 April 2025.

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengklaim, program makan bergizi gratis (MBG) dalam waktu satu setengah bulan ini sudah mencapai di 38 provinsi.

Hal tersebut di sampaikan Dadan saat usai melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/02/2025).

“Dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat,” ujar dia kepada awak media.

Dadan mengatakan, selama bulan Ramadhan nanti, program MBG tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pendistribusian makanan. Nantinya, makanan akan diberi kepada anak-anak untuk dibawa pulang sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka bagi yang berpuasa.

“Mekanismenya berbeda, seperti hari biasa di mana kita akan beri makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,” kata dia.

Untuk jenis makanan yang akan diberikan selama Ramadhan, ungkap Dadan, juga disesuaikan agar lebih tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah. Pihaknya juga akan tetap memperhatikan komposisi gizi makanan yang mencakup protein, karbohidrat, dan serat.

“Mungkin sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak, yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat,” ungkap dia.

Soal pengemasannya, Dadan menjelaskan, makanan yang diberi akan dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang harus ditukarkan oleh anak-anak setiap harinya. Hal ini sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk disiplin dan mengurangi adanya sampah.

“Ada uji coba di Sukabumi, anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong ke rumah, kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantongnya isi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari,” jelas dia.

Dadan melanjutkan, program selama Ramadhan ini akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri, dengan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu berjalan guna menentukan mekanisme yang tepat untuk pendistribusian makanan bagi seluruh anak Indonesia.

“Ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya, jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya, atau diberikan treatment khusus,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bertemu dengan World Bank (Bank Dunia) terkait dukungan teknis Program 3 Juta Rumah, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Bank Dunia pun memberikan pemaparan terkait opsi-opsi strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

Ini di antaranya dalam bentuk simplifikasi kebijakan dan peraturan untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi, dan perencanaan pembangunan perumahan yang mengintegrasikan akses ke infrastruktur pendukung.

Kemudian, memobilisasi swasta untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, dan membangun infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia untuk mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri dalam rilis, Senin (24/2/2025).

Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Sehingga, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu World Bank (Bank Dunia), Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya, Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah," ungkap Fahri dalam siaran persnya, Senin (24/2/2024).

Lalu, ada Jepang dalam hal revitalisasi rumah terdampak bencana, dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat.

Fahri menambahkan, kemudahan perizinan juga menjadi fokus Kementerian PKP. Sehingga, akan memudahkan masuknya investasi perumahan.

Selain perizinan, isu lahan (baik dari sisi ketersediaan serta status lahannya) juga menjadi faktor penting untuk mendukung tercapainya program ini.

Hal yang penting dan tidak boleh diabaikan adalah masalah kualitas kontruksi bangunan agar masyarakat bisa menghuni rumah yang layak huni dan berkualitas.

"Dukungan dari Bank Dunia akan semakin menambah semangat dan optimisme Kementerian PKP Program 3 Juta Rumah bisa dicapai. Kami berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan," terang Fahri.

Sementara Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program Perumahan," tutup Claudia.