Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bicara terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan dijalankan oleh Badan Gizi yang berada di bawah Kemenko Bidang Pangan.

Zulhas mengatakan terkait menu Makan Bergizi Gratis Rp 10.000/anak akan dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Gizi dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Itu dibahas di situ, tapi dalam pelaksanaannya nanti di bawah saya," kata Zulhas kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Saat ditanya apakah anggaran Rp 10.000/anak itu sesuai dengan harga pangan saat ini, Zulhas memintanya untuk ditanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Gizi.

"Ya itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan dan Badan Gizi karena waktu membahas jadi Rp 10.000 kan itu bukan porsi saya, pelaksanaannya baru saya," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan per porsi makan bergizi gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per anak, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak. Artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi dan jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, Prabowo yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

(acd/acd)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi masih dalam tahap simulasi. Menurutnya, pemerintah tidak akan gegabah menjalankan program tersebut.

"Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai," ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

Menurut Cak Imin pemerintah tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan, sehingga tidak akan gegabah dalam menjalankan program tersebut.

"Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk," tandas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Terutama terkait bantuan pangan dari masyarakat.

"Kayaknya pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail ya lebih terjaga," pungkas Cak Imin. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp10.000 per hari. Pemerintah, kata dia, ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi dengan nilai Rp 30 ribu per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menyetujui alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah pada 2025.

Anggaran ini ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.

"Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Selain itu, anggota dewan akan mengawal program ini hingga terlaksana dengan baik.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran program ini.

DPRD juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan.

“Kami bersama pemerintah daerah masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan, termasuk dari Kota Tangerang,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengatakan, program MBG telah melalui tahap uji coba sejak Agustus 2024 di 114 sekolah dasar.

Dia memastikan, hasil uji coba menunjukkan kesiapan untuk pelaksanaan skala penuh mulai tahun depan.

“Sekolah sudah terbiasa, jadi insya Allah siap melaksanakan di tahun depan. Dari sisi penyedia, kami terus meningkatkan kualitas, termasuk rasa dan takaran gizi,” kata Jamaluddin.

Dengan anggaran yang telah disetujui, DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan gizi dan kesehatan siswa di Kota Tangerang.

"Kami telah menganggarkan program MBG dalam APBD dan diharapkan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat," ucap dia.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang. Tak hanya itu, skema ini juga mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.
Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," jelas dia.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800 ribu unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus di dukung," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis(MBG) menjadi Rp10.000 per porsi, dari semula Rp15.000 per porsi, dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mempertimbangkan kembali anggaran yang ditetapkan dalam program MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

Bukan hanya itu, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi juga disebut akan berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepadaBisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

“Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, makabujetuntuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepadaBisnis.

Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yaknifood wasteyang bertambah.

“Intinya adalah, denganbujetyang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotonganbujet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,

Jakarta -

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi terkait usulan PKB agar program makan bergizi gratis melibatkan perempuan. Cak Imin mengatakan jika usulan tersebut tengah disimulasikan.

"Kemarin mulai didiskusikan ditingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan," kata Cak Imin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurutnya, jika melibatkan ibu-ibu, program tersebut akan lebih mendetail. Cak Imin mengatakan program makan bergizi gratis itu juga melibatkan sekolah.

"Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya lebih terjaga," ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan hitungan mengenai program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari, tidak gegabah. Cak Imin mengatakan program tersebut masih uji coba.

"Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai itu tentu hasil itungan yang saya kira tidak gegabah," tuturnya.

"Pasti ada aspek aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar program makan bergizi gratis melibatkan perempuan dalam proses tahapannya. Jazilul menyinggung anggaran makan bergizi gratis yang dipangkas menjadi Rp 10.000 per anak.

"Dalam setiap perjuangan-perjuangan di bidang anggaran, hari ini pemerintah ada yang disebut dengan program makan bergizi. Saya berharap ini juga melibatkan banyak perempuan, yang ngerti ngatur porsi makanan dan juga amanah," kata Jazilul dalam pemaparannya di rangkaian acara Munas V Perempuan Bangsa 'Women Leadership Forum', Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Jazilul mengaku baru mendengar kabar mengenai anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000. Dia lalu bertanya ke ibu-ibu yang hadir terkait anggaran makan bergizi gratis per anak Rp 10.000.

"Saya hari ini baru dapat kabar bahwa program makan bergizi itu hanya Rp 10.000, cukup nggak Bu?" tanya Jazilul kepada kader perempuan PKB.

(amw/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini besaran anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Cak Imin menjelaskan, penetapan hasil penghitungan itu tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi sudah melewati berbagai simulasi pelaksanaan selama beberapa waktu terakhir.

“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujar Cak Imin di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).

Selain itu, pemerintah juga masih terus melakukan simulasi program makan bergizi gratis untuk nantinya diterapkan secara massal pada Januari 2024.

“Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu saja,” kata dia.

Cak Imin menambahkan bahwa pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan program makan bergizi gratis melibatkan masyarakat di setiap lokasi pelaksanaan, khususnya ibu-ibu.

Hal tersebut dipertimbangkan karena perempuan dianggap lebih teliti dalam memperhatikan makanan yang bergizi untuk anak-anak.

“Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan. Melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan,” kata Cak Imin.

“Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya, lebih terjaga,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia.

Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.

"Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.

Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.

"Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan," kata Nurhadi.

Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.

"Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp10 ribu per anak per hari resmi ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia putuskan setelah rapat terbatas di istana pada Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp15 ribu. Namun, ia mengatakan penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran.

Lalu, dengan nominal tersebut, porsi makan apa yang sebenarnya bisa didapatkan?

Dengan membawa uang Rp10 ribu, CNNIndonesia.com menjajal menu makan siang di Warung Nasi Bu Nia di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ternyata, membeli makanan seharga Rp10 ribu tetap dilayani, meski sebetulnya menu paling murah seharga Rp13 ribu. 

"Porsi normal biasanya Rp13 ribu, misal mau Rp10 ribu bisa, tapi paling porsinya dikurangi," ujar Oman, pemilik warung, Senin (2/12).

Oman menawarkan opsi menu Rp10 ribu sebagai berikut:

- Nasi 1/2 porsi- Orek tempe- Kerang balado

- Nasi 1/2 porsi- Usus ayam- Teri balado- Kentang balado

- Nasi 1 porsi- Sayur

Oman juga menawarkan tambahan lauk jenis protein hewani seharga Rp5.000 per item antara lain ati ampela, cumi balado, tongkol balado, telur ceplok atau udang.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran mengampanyekan program Makan Bergizi Gratis sejak Pilpres 2024. Mereka ingin memberi makan anak-anak dan ibu hamil demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Selama ini, uji coba dilakukan di sejumlah daerah. Biasanya, porsi uji coba Rp15 ribu per anak per hari.

Jakarta -

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap anggaran terbaru makan bergizi gratis dikurangi dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak. Pengurangan tersebut diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Apa Kata Ahli Gizi?

Ahli gizi dr Tan Shot Yen mengaku sudah 'hopeless' alias hilang harapan dengan program makan bergizi tersebut. Ia mengaku tidak ingin berkomentar lebih lanjut, tetapi memberikan catatan sejumlah nutrisi yang wajib terpenuhi termasuk dalam pemberian susu.

Pasalnya, terlihat di beberapa kali uji coba program MBG, susu yang diberikan adalah produk tinggi gula dan perasa. Padahal kandungan gula jelas rentan memicu anak terkena diabetes.

Sebagai catatan, takaran gula anak usia 2-4 tahun maksimal 15-16 gram gula. Sementara di usia 4-7 tahun maksimal 18-20 gram gula. Usia 7-10 tahun maksimal 22-23 gram gula dan usia 10-13 tahun maksimal 24-27 gram gula.

Pada kelompok tertentu, kandungan gula di produk susu sudah memenuhi setengah dari kebutuhan maksimal per hari.

"Saya nyerah. Mereka akan menggandeng industri, saya tidak mau spekulasi tergantung apa yang terjadi di lapangan kan," terang dia kepada detikcom Senin (2/12/2024).

Sementara Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia Prof Dr Ir Hardinsyah sebelumnya menekankan harga pangan di masing-masing daerah relatif berbeda. Misalnya dengan kebutuhan makanan pokok yang beragam, tidak melulu terkait nasi.

Hal ini disebutnya bisa disesuaikan dengan ciri khas pangan di wilayah masing-masing, yang tentu lebih terjangkau.

Prof Hardinsyah mengatakan penyesuaian budaya di setiap daerah menurutnya juga penting agar program ini berjalan maksimal dan status gizi anak tetap terjaga.

"Anak Indonesia Timur mungkin lebih suka ikan, mungkin mereka barangkali kurang suka makan daging. Tapi di Jawa, favorit ayam sama telur ya. Kalau di pedalaman mungkin dia sukanya ikan air tawar kan. Jadi tergantung lokasi," tandas Prof Hardinsyah.

NEXT: Tidak Semua Daerah Rp 10 Ribu per Anak

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi. Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

(naf/kna)

Jakarta -

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di angka Rp 71 triliun meski alokasi per porsinya turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi. Penurunan nilai tiap porsi ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran (Program) Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," kata Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, Senin (2/12/2024) dilansir dari detikFinance.

Hasan Nasbi menekankan uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600 hingga 700 kalori dalam satu porsi. Hal ini terbukti dari beberapa uji coba dilakukan selama hampir setahun di Pulau Jawa.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," jelas Hasan Nasbi.

Namun, untuk di luar Pulau Jawa, Hasan mengatakan nominal Program Makan Bergizi Gratis bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Asalkan patokan ketercukupan gizi, seperti yang disampaikan sebelumnya, bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan, yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi, turun dari awalnya sekitar Rp 15 ribu per porsi.

Prabowo bercerita dirinya baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Program Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, tetapi anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kami ingin Rp 15 ribu, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/gsp)

Jakarta -

Alokasi Makan Berguzi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu, hal ini diungkapkan langsung Presiden Prabowo Subianto. Alokasinya mengalami penurunan dari yang awalnya direncanakan Rp 15 ribu per porsi.

Meski alokasinya mengalami penurunan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan anggaran total untuk program Makan Bergizi Gratis tak berkurang, tetap Rp 71 triliun untuk 2025.

"Anggaran Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom, Senin (2/12/2024).

Hasan Nasbi juga menekankan uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi. Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang telah dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa.

Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," jelas Hasan Nasbi.

Nah untuk di luar Jawa, Hasan bilang mungkin nominalnya bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Yang terpenting adalah patokan ketercukupan gizi seperti yang disampaikan sebelumnya bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan. Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis. Per porsi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi, sedikit turun dari awalnya sekitar Rp 15 ribu per porsi.

Awalnya, dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, Prabowo bercerita dirinya baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

(hal/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran Makan Bergizi Gratis dipatok Rp 10 ribu per porsi untuk setiap penerima. Nominal itu sedikit berkurang dari kabar awal yang menyebutkan Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan menjadi Rp 15 ribu per porsi.

Istana buka suara perihal hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengklaim uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom, Senin (2/12/2024).

Nah untuk di luar Jawa, Hasan bilang mungkin nominalnya bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Yang terpenting adalah patokan ketercukupan gizi seperti yang disampaikan sebelumnya bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan. Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Soal menu apa saja yang ada di dalam satu porsi Makan Bergizi Gratis, sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan rinciannya memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi.

Tapi, pihaknya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah dengan memperhatikan komposisi nutrisi yang ditetapkan.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

(hal/rrd)