Sleman -

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menerjunkan timnya ke lokasi longsor di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean. Hasilnya, pihak kontraktor proyek perumahan yang diduga pemicu longsor diimbau untuk menghentikan aktivitas sementara waktu.

Tim Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman, Pratiwanto, menuturkan pihaknya mendapatkan sejumlah catatan. Pertama tingkat elevasi lahan calon perumahan tergolong tinggi sehingga potensi aliran air maupun longsoran bisa terjadi sewaktu-waktu.

"Catatannya ini kondisi elevasi tinggi, pasti ada air mengalir ke bawah pasti ada. Sementara berhenti dulu, karena ada ini (longsor). Sudah sampaikan ke kontraktor harus tanggung jawab atas dampak yang terjadi atas pembangunan," jelasnya saat ditemui di Dusun Jering VI, Selasa (26/11/2024).

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Dalam catatannya, dia juga meminta kontraktor menghentikan aktivitas sementara waktu. Setidaknya hingga adanya pembangunan talut maupun drainase. Agar luncuran air maupun longsoran material tidak jatuh ke permukiman.

Wanto, sapaannya, juga menyebut material sisi timur dan utara dekat dengan permukiman. Inilah yang akhirnya hanyut terbawa air dan menyebabkan banjir lumpur di rumah tiga warga yakni Suparjan, Sukarman, dan Sugiyanto.

"Dekat perbatasan dengan pemukiman makanya besok mau buat talut biar nanti aliran air tidak ke arah pemukiman tapi langsung turun. Idealnya kan ada talut arah bawah dan nanti airnya di alirkan ke selokan air di bawah itu," katanya.

Selain itu, Wanto juga meminta perangkat pemerintah tingkat padukuhan aktif agar mampu menjembatani keluhan yang muncul dari warga. Terutama atas dampak pembangunan calon perumahan tersebut.

Wanto menuturkan pembangunan calon perumahan berdampak ke tiga rumah warga. Seluruhnya mendapatkan kiriman air lumpur dan batu. Dari ketiganya, rumah Suparjan yang mengalami kerusakan parah.

"Intinya kalau ada dampak lagi akan komunikasi lagi yang jembatani Pak Dukuh. Kami sudah ke kontraktor, dia akan membuat drainase diarahkan agar air mengalir ke bawah. Ini sifatnya imbauan, karena kewenangan kami belum masuk ke sini," ujarnya.

Wanto juga menyebut akan ada koordinasi lintas instansi. Dalam hal ini dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY. Selain itu juga dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Sleman.

Tim Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman saat meninjau lokasi longsor di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, Selasa (26/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Dinas PUP-ESDM DIY berperan dalam pengawasan teknik konstruksi cut and fill. Berupa tindakan yang melibatkan proses penggalian dan penimbunan tanah untuk membuat permukaan tanah menjadi lebih rata. Sementara Dispetaru Sleman terkait tata ruang.

"Cut and fill harus izin ke PU Provinsi, ambil memotong bukit harus ada izin Provinsi. Soal area tata ruang izinnya ke Dispetaru Sleman. Nanti PU Sleman belakangan, setelah semua selesai dan diizinkan pemotongan dan tata ruang baru ajukan izin pembangunan," katanya.

Wanto mengaku sempat bertemu dengan penanggung jawab lapangan. Hanya saja dia belum mendapatkan jawab detail dari penanggung jawab lapangan tersebut.

"Tadi yang di lapangan belum bisa menyampaikan. Katanya yang mengurusi kantor jadi belum paham detailnya. Hasil ini tetap kami sampaikan ke atasan sebagai laporan tinjauan lapangan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya diduga dampak pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian sekitar satu meter.

(rih/apl)

ANTARA - Kementerian Kehutanan menggagas sinergi dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program perhutanan sosial, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menenyebut pemerintah telah menyiapkan delapan juta hektare lahan untuk meningkatkan produktivitas pangan dan memperkuat ekonomi petani.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pertemuan dilakukan sebagai bentuk koordinasi dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto tekait swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

?Pertama saya mengapresiasi atas waktu Prof Dadan yang tadi sudah banyak berbincang dengan kami di dalam, kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,? ujar Menhut Raja Antoni, usai pertemuan di Badan Gizi Nasional Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Raja Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan memiliki program Perhutanan Sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat untuk Perhutanan Sosial dan 7 juta hektare lahan lagi yang nantinya dapat dimanfaatkan.

?Kami memiliki program Perhutanan Sosial, ada 8 juta hektare yang sudah diretribusi kepada masyarakat, dan ada masih sisa 7 juta lagi lahan yang bisa di manfaatkan,? kata Raja Antoni.

Selain itu, kata Raja Antoni, lahan yang sudah diretribusikan ke masyarakat perlu diintensifikasi atau dilakukan peningkatan hasil prduksi. Menhut Raja Antoni menuturkan, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar nantinya produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyakarat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

?Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,? kata Raja Antoni.

Raja Antoni menambahkan, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah Presiden Prabowo terkait Makan Gizi Gratis, namun juga menjalankan tujuan besar Prbowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

?Pertama tentu program ini akan sukses dalam pengertian deliverinya tadi, ibu hamil, pada anak-anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktifitas ekonomi, misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,? tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan. Ia memastikan pihaknya akan mendukungn program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

?Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, di mana nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktifitas optimalitas. Jadi ketika nanti Produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut,? katanya.

Hindayana menegaskan, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA.

?Kita melihat sudah ada beberapa perhutanan sosial yang sudah sangat produktif nanti akan kami dukung dengan kehadiran satuan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut. Contohnya yang sudah bagus ada di Lumajang, di Cikajang, nanti kita akan lihat hasil program yang di kembangankan Kementerian Kehutanan, nanti badan Gizi akan melihat untuk menghadirkan satuan pelayanan di daerah-daerah tersebut agar sinergi,? ucapnya.

Sleman -

Suparjan dan keluarganya yang terdampak longsor diduga imbas proyek perumahan di Jering VI, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, memutuskan mengungsi. Hal itu karena ada bagian rumah mereka yang rusak dan sumur terendam lumpur.

"Kalau air belum ada, keluarga belum kembali ke sini karena kebutuhan air kan krusial. Sementara masih di rumah adik dulu, simbah juga masih di sana," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Selasa (26/11/2024).

Sementara itu, saat ini Suparjan melakukan pembersihan sumur secara manual. Secara perlahan material lumpur dikeluarkan dengan ember kecil.

Suparjan menuturkan pembersihan sumur tergolong sulit karena endapan sumur mencapai ketebalan sekitar satu meter. Ditambah lagi tekstur lumpur yang cenderung liat dan mengeras karena sudah empat hari.

"Hari ini dari pagi menguras sumur, karena tumpukannya belum bersih. Tebal lumpurnya ini 1 meter lebih, jadi tidak butuh waktu lama," ujarnya.

Kondisi kerusakan di rumah Suparjan memang tergolong parah dibanding dua rumah lainnya yang turut terdampak longsor. Selain sisi dalam rumah dibanjiri air, lumpur dan batu, kondisi sumur juga rusak.

"Sumurnya memang tidak pakai bibir buis beton jadi air lumpurnya kemarin langsung masuk ke bawah. Kalau ke dalam sumur ini sekitar empat meter," katanya.

"Dulu ini tuk (sumber mata air) terus akhirnya dijadikan sumur. Makanya tingginya cuma empat meter, kalau sumur lain sekitarnya lebih dalam lagi," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Mirza Anfansury sebut timnya akan melakukan tinjauan hari ini. Baik di lokasi calon perumahan maupun rumah warga terdampak.

Tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan catatan atas kejadian longsoran. Termasuk evaluasi bagi pihak kontraktor calon perumahan. Khususnya sisi lahan yang berhadapan dengan permukiman.

"Hari ini tim sudah perintahkan agar meninjau lokasi calon perumahan itu. Nanti akan ada sejumlah catatan untuk kontraktor pascatinjauan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya adalah pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian 1 meter.

(rih/rih)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait visi Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

Raja Juli menilai, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

Ia mengatakan ada 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat dalam program Perhutanan Sosial tersebut.

“Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,” kata Raja Juli usai bertemu dengan Kapala Badan Gizi Nasional, melalui keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Menurutnya, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah terkait Makan Gizi Gratis, namun sekaligus menjalankan tujuan besar Prabowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktivitas ekonomi," kata Raja Juli.

"Misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,” jelasnya lagi.

Sekretaris Jenderal PSI ini pun menegaskan kementeriannya secara serius mendukung visi besar Presiden Prabowo.

“Kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan.

Dia memastikan pihaknya akan mendukung program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

“Jadi ketika nanti produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Medan -

120 rumah di Perumahan De Flamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, terendam banjir. Warga yang rumahnya terendam banjir pun sampai dievakuasi menggunakan perahu karet.

Dari video yang dilihat detikcom Selasa (26/11/2024), petugas kepolisian dan BPBD bahu membahu mengevakuasi warga dengan perahu karet. Warga yang dievakuasi menggunakan perahu karet kebanyakan anak-anak dan lansia.

Pantauan di lokasi perumahan warga tergenang air sedalam 20-40 cm. Sementara akses jalan menuju perumahan, ketinggian air mencapai 1 meter atau sepinggang orang dewasa.

Dema Harefa, salah seorang warga, menuturkan air mulai naik tadi malam setelah hujan turun. "Hujan mulai jam 11 malam, dan jam 1 pagi sungai meluap dan naik, hingga tanggul sungainya bocor dan pecah. Jadi air masuk ke daerah perumahan warga," ucapnya saat diwawancarai.

Dema menyampaikan sejumlah warga terlihat keluar dari area perumahan untuk menyelamatkan diri.

"Tidak ada yang mengungsi, tapi banyak warga yang keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri mereka" jelasnya.

Banjir yang menerjang perumahan warga sudah terlihat surut, tetapi akses menuju rumah warga masih tergenang air dengan ketinggian 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa.

"Kalau perumahan warga airnya sudah mulai surut, hanya saja akses jalan menuju ke rumah warga masih tergenang banjir, kan bisa dilihat ini airnya masih tergenang," ujarnya.

Berharap pemerintah secepatnya mengatasi permasalahan ini, terutama tanggung sungai yang rusak dan bocor supaya tidak terjadi banjir lagi.

"Semoga pemerintah secepatnya mengatasi banjir ini, terutama tanggul yang rusak dan bocor, supaya kami warga tidak khawatir jika terjadi hujan yang bisa mengakibatkan banjir lagi," tutupnya.

(astj/astj)

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementerian PU sudah mengusulkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) air bersih dan air limbah untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Secara umum, dukungan Kementerian PU untuk program tersebut melalui pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan.

"Harapan kami walaupun rumahnya murah, tapi tidak murahan. Walaupun untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi tetap kualitas bangunan dan infrastruktur dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," ujar Dody dalam Rapat Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari laman Kementerian PU.

Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

"Potensi jika BPHTB dihapuskan, nilai untuk rumah tipe 36 kurang lebih 6.250.000 rupiah, kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan 4.320.000 rupiah. Jadi rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat kurang lebih 10.570.000 rupiah, ini yang diuntungkan adalah masyarakat," jelas Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung program pembangunan 3 juta rumah ini. Menurutnya, program ini adalah kerja tim yang harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan oleh Kementerian PKP sendiri.

"Kami merasa tidak sendirian, apalagi PU adalah induk kami. Terima kasih juga kepada Kemendagri serta para kepala daerah yang telah mengikhlaskan PAD-nya berkurang untuk mendukung percepatan program ini," pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Terus terang kita juga kaget. Apalagi kami baru ditugaskan kurang lebih 1,5 bulan. Kami dilantik di tanggal 13 Maret 2024,” tambah dia.

Padahal, lanjut Heru, pemotongan 3 persen gaji karyawan sebetulnya sudah diatur sejak tahun 2020 lalu yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Akan tetapi, beleid itu direvisi lantaran memiliki substansi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Contohnya adalah pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ya, yang tadi mungkin gambar-gambar rumahnya, itu belum diatur," beber Heru.

"Padahal penugasan untuk mengelola FLPP yang bersumber dari APBN itu sudah diamanahkan dari tahun 2021, PP-nya tadi dari 2020. Sehingga belum ada cantolannya. Kita percepatlah cantolan untuk pengelolaan FLPP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola,” jelas dia lagi.

Akan tetapi revisi tersebut, justru menuai polemik di tengah masyarakat. Dia menyebut respon khalayak begitu luar biasa, di mana yang menjadi fokus masyarakat bukanlah peningkatan tata kelola FLPP-nya, melainkan restatement dari iuran 3 persen yang mana sebetulnya itu juga sudah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020.

“Saya renungi lagi, saya cek lagi itu PP Nomor 25 Tahun 2020 terbit kapan? Tanggal 20 Mei 2020. Oh pantas, padahal pengaturan 3 persennya itu sudah lama. Cuma waktu itu karena kita lagi ada pandemi Covid-19, Peraturan Pemerintah dan seluruh masyarakat fokus ke isu Covid-19,” kata Heru.

“Adanya PP yang baru terbit itu rupanya luput dari perhatian publik. Baru ketika muncul revisinya, walaupun itu enggak ngotak-ngatik yang 3 persen tadi, tapi karena kita restatement iuran direvisi PP-nya, kemudian itulah yang dihebohkan,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).