Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

“Kami ingin memastikan bahwa program MBG ini tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak-anak, tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi lokal dan mempercepat distribusi produk pangan dalam negeri,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pada kunjungan itu, Luhut mendengarkan langsung pengalaman siswa mengenai makan siang di sekolah. oa pun optimistis program MBG memberikan dampak positif terhadap siswa.

Adapun terkait penyediaan pangan, kajian DEN menunjukkan MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Maka dari itu, ia menyarankan Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG), yang saat ini berfungsi sebagai dapur penyedia makan bergizi, membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan di sekitar mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem lokal yang saling mendukung.

Ia menegaskan kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih kuat. SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Namun, pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG juga sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan bahwa ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan penyelewengan program bedah rumah senilai Rp109 miliar.

Ara mengatakan Kementerian PKP telah melakukan penelusuran terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Mereka menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah yang besar. Jumlahnya berapa Pak Sekjen? Rp109 miliar, Rp109 miliar di Semenep, satu kabupaten," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Ara memastikan Kementerian PKP tidak tinggal diam. Dia telah melaporkan dugaan penyelewengan itu ke kepolisian.

Terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap beberapa modus penyelewengan program bedah rumah BSPS. Misalnya, ada modus semua nama dalam satu kartu keluarga (KK) mendapatkan bantuan BSPS.

Ada pula modus pemilik rumah mewah menerima bantuan itu. Kemudian, ada modus lokasi pelaksanaan program tak sesuai hasil verifikasi.

Beberapa modus lainnya, yaitu pengerjaan program diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, serta transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

Heri menyebut ada 5.490 rumah di Sumenep yang menjadi target Program BSPS 2024. Rumah-rumah itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan di Sumenep.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," ujar Heri dilansir Antara, Senin (28/4).

Sebelumnya, Kementerian PKP kembali menggelar program BSPS di 2025. PKP menganggarkan Rp850 miliar untuk membedah 38.504 unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melaporkan telah merealisasikan anggaran Kementerian PKP 2025 sebesar Rp113,61 miliar hingga periode 25 April 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan realisasi anggaran itu baru mencapai 3,3% dari total pagu tersedia yakni sebesar Rp3,44 triliun.

“Realisasi anggaran digunakan untuk belanja belanja pegawai sebesar 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Mengacu pada paparan yang disampaikan, belanja pegawai yang dialokasikan Kementerian PKP sebesar Rp486,08 miliar dan telah terealisasi 73,15 miliar atau sebesar 15,05%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembayaran gaji dan tunjangan 2.035 pegawai Kementerian PKP.

Selanjutnya, Kementerian PKP mengalokasikan pagu efektif sebesar Rp1,8 triliun untuk belanja barang. Akan tetapi, saat ini realisasinya baru sebesar Rp39,76 miliar atau sebesar 2,14%.

Adapun, belanja barang tersebut digunakan untuk operasional perkantoran, penyusunan regulasi, koordinasi dan pengawasan.

“Sedangkan anggaran belanja barang terbesar untuk BSPS dan program lainnya direncanakan direalisasikan mulai Triwulan II tahun 2025,” jelas Ara dalam paparannya.

Terakhir, Kementerian PKP menganggarkan belanja modal efektif sebesar Rp1,1 triliun. Saat ini, telah terealisasi sebesar Rp695 juta atau 0,06%.

Perinciannya, belanja modal tersebut digunakan untuk pengadaan alat pengolah data dan teknologi informasi.

“Sedangkan belanja modal untuk lanjutan pekerjaan fisik masih dalam audit Itjen, BPKP, BPK, serta perencanaan,” pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengakui belum ada investor asing yang berinvestasi di program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan memang sudah ada komunikasi dengan investor dari berbagai negara. Akan tetapi, komunikasi itu masih sebatas komitmen untuk berinvestasi.

"Belum ada yang berhasil, konkret, belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya. Kita berusaha, Pak, tapi maaf, mungkin belum sesuai," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Meski begitu, dia mengklaim tak akan menyerah. Ara tetap optimistis bisa menarik investasi asing untuk menyokong program perumahan.

Dia pun enggan menawar target pembangunan 3 juta rumah yang diperintahkan Prabowo. Menurut Ara, dia siap dievaluasi bila dinilai tak mampu memenuhi target tersebut.

"Kalau tidak berhasil, ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap, harus siap, tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi," ujar Ara.

Ara mengatakan akhir-akhir sedang menjalin komunikasi intens dengan Ooredoo QSC, perusahaan asal Qatar. Dia juga sudah menawarkan peluang berinvestasi di lahan seluas 3,5 hektare di Lippo Karawaci, Tangerang.

"Kita sudah tawarkan itu untuk dari Ooredoo QSC, itu investor waktu saya mendampingi presiden di Qatar. Mungkin dalam waktu dua minggu ini, mungkin mereka akan datang ke sini untuk menindaklanjuti pertemuan," ujarnya.

Selain itu, ada beberapa bantuan dari sejumlah konglomerat untuk program perumahan. Para pengusaha membangun dan merenovasi rumah rakyat melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan investasi.

Beberapa perusahaan yang terlibat meliputi PT Harum Energy/PT Santan Batubara, Agung Sedayu Group, Adaro Group, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," ucap Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Kementerian PKP baru menggunakan Rp 113,61 miliar dari total anggaran Rp 3,4 triliun pada 2025. Penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai keperluan, mulai dari internal hingga pembentukan layanan BENAR-PKP.

Untuk realisasi anggaran sampai dengan 25 April 2025 yaitu sebesar Rp 113,61 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp 73,15 miliar, belanja barang Rp 39,76 miliar, dan belanja modal Rp 695 juta.

"Realisasi belanja pegawai 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%," ungkap pria yang akrab disapa Ara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Realisasi anggaran tersebut baru sekitar 3,3% saja dari keseluruhan anggaran atau baru Rp 113,61 miliar. Berikut ini rinciannya.

Sekretariat Jenderal

Realisasi Rp 111,59 M (18,60%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor, penyusunan SOTK, penyusunan regulasi, kerja sama kelembagaan, penyelesaian revisi DIPA/administrasi keuangan.

Inspektorat Jenderal

Realisasi Rp 206,3 juta (1,41%) digunakan untuk penyusunan sistem pengendalian internal dan pengawasan, review dan audit internal, kerja sama dengan KPK, BPK, BPKP.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Realisasi Rp 329,4 juta (0,06%) digunakan untuk penyusunan kebijakan, regulasi, terkait tata Kelola kawasan PSU, sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembentukan BP3, pembentukan BENAR PKP.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Realisasi Rp 500,3 juta (0,07%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perdesaan, tata Kelola BSPS, satuan tugas data, inisiasi revisi UU No 23/2014, kerja sama dengan Kemendagri dan Pemda.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Realisasi Rp 715,6 M (0,05%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perumahan perkotaan, satgas tanah negara untuk rakyat, koordinasi dengan Kemenkeu, ATR-BPN, BUMN.

Direktorat Jenderal Tata Kelola & Pengendalian Risiko

Realisasi Rp 264,2 juta (0,95%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi tata Kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan (FLPP, investasi), manajemen risiko, peningkatan kualitas, efisiensi dan pencegahan korupsi.

Sebagai informasi, pada 2025, Kementerian PKP memiliki anggaran Rp 3,44 triliun yang diprioritaskan untuk kegiatan padat karya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan pesisir, melanjutkan pembangunan rumah susun/rumah khusus, pemenuhan belanja pegawai, serta layanan perkantoran wajib.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Komisi V DPR RI akan menggelar rapat pada 19 Mei 2025 untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Peta jalan ini penting sebagai landasan Kementerian PKP untuk melaksanakan dan mencapai target 3 juta rumah setahun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait meminta jajarannya agar bahan pembahasan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah bisa diserahkan kepada Anggota Komisi V DPR RI pada 17 Mei 2025.

Ara, sapaan akrabnya, juga berharap kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan masukan-masukan terkait peta jalan yang dipersiapkan Kementerian PKP.

"Jadi saya terbuka peta jalan yang kami buat itu kalau boleh dikoreksi, nanti kita buat dan kita sepakati bersama dengan skala prioritas yang ada," tutur Ara saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Seperti diketahui, Program 3 Juta Rumah terdiri dari pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Dengan rincian, sebanyak 1 juta rumah di perdesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI pernah ramai-ramai meminta Ara memberikan peta jalan program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawa peta jalan pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Tak hanya itu, kritik pedas untuk program 3 juta rumah terealisasi setiap tahun turut dilontarkan oleh DPR.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ucap Yasti.

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah tidak memiliki data yang jelas. Belum lagi, anggaran Kementerian PKP yang mini dan saat ini masih kena efisiensi.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," tegas Yasti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum ada investasi yang masuk untuk Program 3 Juta Rumah. Hal itu diungkapkannya pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (30/4).

Awalnya, ia membicarakan terkait target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan merenovasi dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk melaksanakan target tersebut, diperlukan pembiayaan yang salah satunya bisa didapat dari investasi. Target tersebut ia bagi-bagi bersama dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajaran direktur jenderal lainnya.

"Karena mungkin di kementerian yang lama tidak perlu mencari pembiayaan ini. Mohon maaf, kami nggak bisa. Kami harus bekerja juga mencari investasi supaya bisa jalan," katanya.

Ara lalu mengakui bahwa upayanya mendapatkan investasi untuk Program 3 Juta Rumah belum berhasil. Meski demikian, pihaknya masih berupaya untuk menggaet investor, seperti ke Qatar, bertemu Standard Charter, dan lainnya.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak, saya akui belum ada yang berhasil. Tapi kan Bapak nggak mau saya tenang-tenang aja Pak. Belum ada yang berhasil, konkrit belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya," ungkapnya.

Walau belum ada investasi yang masuk, Ara optimistis program tersebut akan tetap berjalan. Pun jika Program 3 Juta Rumah tidak berhasil, kata Ara, dirinya siap untuk direshuffle.

"Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya direshuffle. Harus siap. Harus siap. Tapi saya nggak mau direshuffle karena korupsi," tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP sudah melakukan pertemuan dengan investor asing, salah satunya adalah Qatar yang berminat untuk membangun 1 juta rumah. Komitmen tersebut baru tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Istana Negara pada Januari lalu.

Rencananya, groundbreaking 1 juta rumah dari Qatar baru dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik

"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum berhasil meraih investasi yang konkret untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Mulanya Ara menyampaikan tentang upayanya untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah dalam setahun di tengah pagu anggaran Kementerian PKP yang terbatas. Salah satunya dengan mencari pendanaan berupa investasi dari pihak-pihak swasta.

Bahkan, ia juga memberikan target investasi kepada Wakil Menteri (Wamen) serta Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PKP.

"Saya buka saja di sini, target misalnya Pak Fitrah Dirjen Kawasan Permukiman, dia mesti cari investasi Rp 5 triliun, Dirjen Perumahan Perkotaan mesti cari investasi Rp 5 triliun," ujar Ara.

Menurut dia, target investasi yang diberikan kepada jajaranya itu penting agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak? Saya akui belum ada yang berhasil. Konkret, belum, kalau mau jujur saya apa adanya gitu," tandasnya.

Kendati demikian, kata Ara, Kementerian PKP masih terus menggali peluang. Seperti beberapa waktu lalu dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Qatar.

"Kita pertemuan di luar jadwal dengan Presiden. Kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu Standard Chartered, kita berusaha. Tapi maaf mungkin belum sesuai harapan," ucapnya.

Mengaku Siap di-Reshuffle

Lanjut Ara, meski banyak tantangan yang dihadapi, ia tetap optimistis dapat memenuhi target 3 juta rumah yang diberikan Prabowo.

Ia mengaku akan terus berusaha dengan kerja keras agar Program 3 Juta Rumah bisa berhasil.

"Kalau saya tidak berhasil ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi, karena tidak bekerja keras," tegasnya.

Ara menyebut reshuffle menjadi bagian dari risiko yang memang harus dihadapinya sebagai anak buah Presiden.

"Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap kok, kita ngomong apa adanya," pungkas Menteri PKP itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Kemudian pembangunan rumah susun lanjutan sebanyak 2.086 unit, revitalisasi Rusun sebanyak 6.687 unit, rumah khusus sebanyak 476 unit, PSU rumah umum sebanyak 2.000 unit, dan penanganan kumuh seluas 177,83 hektar.

Selain itu juga mendorong nonanggaran Kementerian PKP melalui APBD, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial Kemensos, APBDes dan kementerian/lembaga negara (K/L) lainnya.

Sedangkan fungsi Regulator dan Fasilitator dengan mencari dukungan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan rumah komersial, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), operasionalisasi Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), fasilitasi pemanfaatan tanah negara, swadaya masyarakat, Gotong Royong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan investasi luar negeri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025