Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memberikan dukungan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu tentunya akan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparan Tito saat acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Kemendagri akan melakukan kolaborasi dan Inovasi antar kementerian/lembaga Pemda, dan stakeholder yang terlibat pada penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Kedua, akan melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, pengawasan umum, fasilitasi, perumusan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program 3 juta rumah pada lokasi prioritas.

Kemudian, Kemendagri akan memastikan Pemda dalam pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta anggaran yang menunjang Program 3 Juta Rumah dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Terakhir, memfasilitasi daerah untuk mengharmonisasi pengaturan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah daerah bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerah.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan. Sehingga, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

"Dan kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujar Fahri dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah.

"Misalnya terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset, dan dari aset seperti rumah maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," tambah dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin menyampaikan, pendataan rumah di daerah sangat penting.

Pihaknya juga siap menjadi lokasi percontohan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan menggandeng pengembang dalam pembangunan rumah layak huni dan terjangkau.

"Dengan data yang valid termasuk di bidang perumahan tentu akan mempermudah Pemda menyalurkan bantuan. Data tersebut juga bisa digunakan Kementerian PKP untuk dijadikan lokasi agar bantuan tepat sasaran," tutup Fahri.

KOMPAS.com -Kabupaten Nias di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nias:

1. Perumnas Nias Sogae'adu: Tipe Rst

   Terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias, perumahan ini dikembangkan Pembangunan Perumahan Nasional dengan harga Rp 123 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/112 meter persegi. Proyek ini menawarkan 146 rumah. Hingga saat ini masih tersedia 142 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) akan memanfaatkan tanah sitaan Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah lahan 1.000 hektare di Banten yang berasal dari sitaan koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Pembahasan Lanjutan Retribusi PBG dan BPHTB

Ara dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian tadi malam. Rencananya mereka akan membahas mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengaku belum bisa memastikan kapan Surat Edaran (SE) penghapusan retribusi PBG itu akan dikeluarkan. Namun, ia yakin dalam waktu dekat.

"Doain dalam waktu dekat. Nanti malam saya akan menaikkan jam 8 malam, di rumahnya," katanya.

Nantinya, setelah SE tersebut keluar penerbitan PBG tidak akan memakan waktu lama hingga berbulan-bulan, melainkan hanya butuh waktu 10 hari.

Pembahasan Rusun untuk Warga Kolong Jembatan

Ara juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk membahas mengenai pembangunan rumah untuk warga yang tinggal di kolong jembatan.

"Nanti malam saya rapat dengan Mendagri dan Mensos, ya mohon doanya semoga kita bisa buat saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, contohnya di Jakarta dan di Bandung, supaya kita bisa pindahkan dari bawah jembatan, supaya bisa masuk ke rumah susun," ujar Ara.

Rencananya, warga kolong jembatan itu akan direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak yakni rusun. Selain diberikan tempat tinggal, mereka akan difasilitasi berbagai pelatihan agar dapat menaikkan tingkat perekonomiannya.

KOMPAS.com - Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Simalungun:

1. Nusantara Permai: Tipe 36

   Terletak di Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, perumahan ini dibangun oleh PT Haheba Sumatera Land dengan banderol Rp 116 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 42 rumah.

2. Perumahan Griya Mutiara Aman Sari: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Aresco Dharma. Terletak di Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, dan dipatok dengan harga Rp 123 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/105 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersisa 2 unit lagi.

3. Griya Pas Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Siantar, Kabupaten Simalungun, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Purwa Graha Utama dengan banderol Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/139 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 24 unit dari 36 rumah.

4. Griya Dimensi: Tipe 36-130Jt

   Perumahan keempat ini terletak di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun dengan total 122 unit. Masing-masing dibanderol seharga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. PT Dimensi Bangun Persada masih memasarkan sisa 9 rumah lagi.

5. Cemara Mas: Tipe 36/84

   Di Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun, terdapat perumahan yang menawarkan 234 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persgei. Sampai saat ini PT Bangun Tama Raya masih memasarkan sisa 34 rumah lagi.

Dalam mengupayakan realisasi 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) berusaha mencari lahan kosong dan gratis. Ia mengungkapkan telah mendapatkan 1.000 hektare di Banten dari lahan sitaan milik koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Nantinya pembangunan perumahan ini akan memakai konsep gotong royong. Di mana semua orang boleh memberikan tanahnya atau hanya membantu pembangunannya atau keduanya, tidak masalah. Ara pun sudah melakukan hal tersebut. Tanah perusahaannya seluas 2,5 hektar di Tangerang disumbangkan sebagai lokasi pembangunan rumah MBR. Pembangunannya akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.