Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Pengadilan Negeri Cibadak melakukan eksekusi pengosonganp lahan beserta permukiman warga seluas 1,2 hektare (ha) di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (22/1).

"Eksekusi lahan dan permukiman warga tepatnya di Kampung Cangehgar, RT 02/02, Kelurahan Palabuhanratu ini berdasarkan surat PN Cibadak Nomor: 124/KPN.W11-U18/HK2.4/I/2025 tentang Pengosongan Lahan," kata Wakil Ketua PNI Cibadak Maruli Tumpal Sirait di Sukabumi, Rabu.

Informasi yang dihimpun, ada 21 kepala keluarga yang mendiami lahan seluas 1,2 hektare tersebut. Selain rumah juga terdapat warung milik warga yang terkena dampak eksekusi.

Menurut Maruli, pihaknya telah mensosialisasikan serta mengirim surat terkait rencana eksekusi lahan ini kepada warga dan meminta untuk mengosongkan secara mandiri sebelum jadwal eksekusi dilaksanakan atau pada Rabu.

Tetapi, jika tidak melakukan pengosongan lahan secara mandiri maka PN Cibadak tetap melakukan eksekusi, namun sayangnya seluruh warga yang menghuni rumah yang berdiri di lahan seluas 1,2 ha tersebut memilih bertahan dan menolak pelaksanaan eksekusi tersebut.

Ia menjelaskan eksekusi lahan ini berawal pemohon Yudi Iskandar memenangkan gugatan atas termohon Maman Suparman dan kawan-kawan di PN Cibadak pada 2023 lalu. Seharusnya eksekusi lahan tersebut dilaksanakan pada 2023, namun ditunda.

"Eksekusi lahan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ditambah tidak adanya surat-surat keberatan dari pihak tergugat tentunya PN Cibadak tetap melaksanakan eksekusi sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, konstatering sampai dengan pelaksanaannya hari ini," tambahnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta: Sebanyak 27 tower dari total 47 Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dan siap diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2025.

Menteri Ara menambahkan untuk 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

Menteri Ara mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujar dia.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan tower untuk ASN, Menteri Ara mengatakan, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," ujar dia.

(KIE)

Bojonegoro -

Bengawan Solo meluap di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro hingga menyebabkan banjir di beberapa lokasi.

Pantauan detikJatim, genangan banjir terjadi di Lorong II Kelurahan Ledok Kulon, dengan ketinggian air luapan Bengawan mencapai 30 hingga 40 sentimeter. Beberapa rumah warga juga terlihat kebanjiran, namun penghuni masih bertahan di rumah masing-masing.

Banjir langganan di pemukiman warga Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, menjadi tempat bermain anak-anak selepas pulang sekolah.

"Air mulai masuk tadi sekitar jam 4 pagi. Tapi masih stagnan kondisi tinggi airnya," jelas Budi, warga Ledok Kulon, Rabu (22/1/2025).

Genangan banjir juga terlihat di jalan lingkungan RT 2 dan 3 Desa Ngablak serta di lapangan Ngulanan, Kecamatan Dander, dengan kedalaman 20 hingga 30 sentimeter. Sementara itu, di Kecamatan Baureno, banjir menggenangi lahan pertanian di Desa Kalisari seluas 174 hektare.

Lalu, di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, terdapat 6 rumah terdampak banjir dengan ketinggian air sekitar 40 sentimeter.

"Hingga siang ini, tinggi muka air Bengawan Solo masih siaga 3 atau siaga merah. Ada beberapa lokasi sawah dan permukiman yang mulai terdampak banjir," jelas Kalaksa BPBD Bojonegoro, Laela Noer Ainy.

Laela juga mengingatkan warga Bojonegoro di seluruh bantaran sungai untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar Bengawan Solo.

"Mohon untuk selalu waspada. Dan dilarang bermain atau berenang di sungai Bengawan Solo. Segera laporkan jika terjadi keadaan darurat kebencanaan," pungkas Laela.

(hil/iwd)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukan soal temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN). Maruarar pun mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di IKN.

Maruarar mengatakan saat ini banyak groundbreaking proyek yang sudah dilakukan di IKN. Hanya saja proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit sehingga menjadi pertanyaan pemerintah soal komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikFinance, Selasa (21/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan pemerintah akan memperjelas komitmen investor. Jika memang tidak ingin melanjutkan, maka kesempatan akan diberikan kepada pihak yang mau dan lebih produktif.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Ara menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan, harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

(asm/hsr)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan rumah susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap diresmikan dalam waktu dekat.

Maruarar menjelaskan, dirinya akan meresmikan 27 tower dari total 47 tower rusun ASN yang saat ini tengah dalam proses konstruksi.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025.

Dia menegaskan pihaknya menargetkan penyelesaian konstruksi dapat dilakukan lebih cepat pada pertengahan tahun.

Adapun, 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya bakal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Perinciannya, terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan rumah susun atau rusun di IKN Nusantara jelang pemindahan para ASN yang rencananya bakal dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa seluruh rusun untuk ASN telah rampung dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

“Kan sudah selesai dibangun oleh teman-teman Direktorat Jenderal Perumahan, harusnya tahun ini sudah 47 tower sudah ada Insya Allah,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (13/1/2025).

Diana memastikan tidak ada proyek molor dalam pembangunan IKN, Diana menjelaskan seluruh proses konstruksi dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

“Pembangunan kalau kita sesuai dengan MYC-MYC yang lalu kita lanjutkan. Tapi kalau yang (kontrak) baru-baru nanti di OIKN,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun rata-rata progresnya telah mencapai 90%. Adapun, proyek itu dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

Perinciannya, enam paket itu terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84%.

Selanjutnya, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16% dan Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81%.

Terakhir, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91%, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44%.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sudah sebesar 91,36%," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sanitasi layak dalam program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran mengatakan pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain itu, program 3 juta rumah juga diharapkan dapat memiliki sanitasi yang layak.

“Pelaksanaan pembangunan hunian dalam program 3 juta rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan masih banyak rumah tidak layak huni berada di desa karena perencanaan dan pembangunan rumah dilakukan secara informal dengan basis keaktifan keluarga masing – masing. Hal ini membuat masyarakat desa sangat memerlukan rumah tidak layak huni.

“Saya sedang berdiskusi apakah dana APBN bisa dialokasikan untuk membenahi rumah tidak layak huni, karena skema bisnis rumah desa ini tidak bertemu, berbeda dengan perkotaan yang skema bisnisnya ada karena ekonomiannya tercapai,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini jumlah rumah tidak layak huni di perdesaan mencapai 4 juta unit rumah. Angka itu sesuai dengan kepemilikan nama dan alamat atau by name by address.

“Kami terus menyisir rumah tidak layak huni di desa sesuai dengan data by name dan by address. Kami coba sisir pelan – pelan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk membangun rumah di desa dengan menggunakan skema rumah berbasis komunitas. Nantinya, dengan rumah berbasis komunitas yang dibangun di perdesaan, pemerintah akan hadir sebagai fasilitator.

Nantinya, entitas struktur negara di tingkat bawah seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.

RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. Terlebih, Indonesia memiliki 1,2 juta RT/RW sehingga akan lebih mudah memantau pembangunan rumah komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong.

Hal ini dilakukan karena kawasan perdesaan sudah memiliki banyak rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi oleh sanitasi.

“Paling cocok rumah di desa itu rumah komunitas, ini bisa masuk unsur koperasi, usaha kecil untuk bergotong royong. Nanti dengan konsolidasi dari pemerintah. Kami juga sebagai fasilitator untuk pengembang, stakeholder, bahan bangunan, komunitas, dan lainnya. Kami urus pengadaan rumah masyarakat bawah yang rusak juga,” tuturnya.

Dia menegaskan rencana pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan tidak semua berbentuk bangunan baru. Namun, juga terdapat perbaikan untuk rumah tidak layak huni dengan melengkapi akses sanitasi dan air bersih.

“Kami ingin 1 rumah punya 1 MCK agar sanitasi dan layak huni. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” ujar Fahri.

Nantinya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi seperti sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

“Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi MCK dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan gotong royong membangun rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Hal ini sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Dia berharap agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

“Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota,” ucapnya.

Adapun salah satu pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Hasil dari pengelolaan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara resmi mengumumkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) digratiskan dari biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Ara mengatakan kebijakan itu akan menyasar masyarakat dengan kriteria penghasilannya di bawah Rp 8 juta. Hal tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuat kebijakan prorakyat, khususnya kepada rakyat kecil.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Ara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pemerintah telah menghapuskan retribusi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditujukkan khusus masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertama, berkenaan dengan PBG 0%, Ara mengatakan kebijakan itu sudah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken pada 25 November 2024.

“Sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat Perkada (Peraturan Kepala Daerah) untuk PBG itu 0%, Rp 0, bagi MBR,” ungkap Ara.

Kedua, penghapusan BPHTB sebesar 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh MBR. Sebelumnya, kata Ara, BPHTB dikenakan sebesar 5%. “Bagaimana BPHTB, itu biaya atas tanah dan bangunan, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden, menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil,” papar Menteri Ara.

Ketiga, penghapusan PPN sebesar 0% atau gratis untuk rumah-rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Ara juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memudahkan masyarakat, khususnya MBR untuk memiliki rumah melalui reformasi birokrasi yang dilakukan.

“PPN itu Rp 2 miliar ke bawah, Rp 0. Jadi gratis. Jadi, tadi sampaikan, ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu gak ada kebijakan ini. Dulu enggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0% dan waktunya dari 45 hari, jadi 10 hari secara rata-rata, tapi beberapa daerah bisa 17 menit,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kendal -

Banjir masih merendam permukiman di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal. Meski demikian banjir sudah berangsur surut jika dibandingkan hari kemarin.

Warga pun mulai membersihkan rumahnya. Tampak ketinggian air masih selutut orang dewasa.

Salah satu warga perumahan Patebon Indah, Cecep, mengaku pasrah. Perabot rumah berserakan dan rusak terkena air.

"Ya mau gimana lagi semua barang-barang rusak dan basah kena air banjir. Barang elektronik juga rusak kena air, " kata Cecep saat ditemui detikJateng, Rabu (22/1/2025).

"Ini saya bersih-bersih lumpurnya saja, kalau airnya kan masih masuk dan masih tinggi jadi belum bisa bersih total. Ini airnya masih setinggi 40 sentimeter," sambungnya.

Banjir masih merendam permukiman di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal, Rabu (22/1/2025). Foto: Saktyo Dimas R/detikJateng

Cecep mengaku tidak mengungsi dan lebih memilih tinggal di rumah bersama anaknya. Sementara istrinya masih di tempat pengungsian.

"Saya dari Selasa (21/1) kemarin tidak mengungsi, ya di sini saja sama anak. Kalau istri mengungsi dan belum pulang," jelasnya.

"Harapan saya tentunya air bisa cepat surut agar bisa segera bersih-bersih. Untuk Pemkab Kendal agar tanggul yang jebol kemarin diperbaiki sementara agar air tidak meluap lagi," harapnya.

Cecep khawatir jika banjir datang lagi bila tanggul jebol tidak segera diperbaiki.

"Takut dan trauma itu sudah pasti karena kemarin itu banjir bandang besar. Apalagi kalau tidak segera diperbaiki sementara dan yang kuat," terangnya.

Warga perumahan Patebon Indah lainnya, Heri, juga berharap agar tanggul Sungai Bodri tidak jebol lagi.

"Jangan sampai tanggulnya jebol lagi, warga di sini sudah ketakutan kalau sudah hujan. Saya dan warga lainnya mungkin sedikit trauma dengan banjir kemarin," kata Heri kepada detikJateng.

"Kalau dibanding kemarin, hari ini sudah mulai surut tapi ya lama. Ini mungkin saluran air di sini kecil jadi mengalirnya ya sedikit," lanjutnya.

Untuk bantuan, Heri mengaku ada bantuan makanan dari masyarakat dan pemerintah.

"Distribusi makanan untuk kami yang terdampak banjir sudah bagus, masyarakat di sini dan Pemkab Kendal gerak cepat. Makanan kebagian semua, tidak ada yang kekurangan atau kelewatan," jelasnya.

Banjir masih merendam permukiman di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal, Rabu (22/1/2025). Foto: Saktyo Dimas R/detikJateng

Pihak BPBD Kendal, Damkar Kendal, bersama relawan berusaha membersihkan jalan raya Patebon dari lumpur dan kotoran. Begitu juga di jalanan kampung yang terkena lumpur.

"Saat ini kami bersama Damkar Kendal dan relawan sedang melakukan pembersihan jalan raya Patebon dari lumpur agar tidak licin. Di jalanan kampung-kampung warga yang sudah tidak tergenang air juga kami bersihkan lumpurnya," kata Sekretaris BPBD Kendal, Ahmad Huda saat ditemui detikJateng di kantornya, Rabu (22/1).

Huda menjelaskan genangan banjir di pemukiman warga sudah mulai menurun yakni sekitar 40 sentimeter hingga 50 sentimeter.

Huda menerangkan pihak BPBD Kendal juga sedang mempersiapkan peralatan pompa air untuk menyedot air banjir yang masih menggenang.

"Sudah turun airnya, sekarang ini sekitar 40 hingga 50 sentimeter. Kami sedang siapkan pompa air untuk kami gunakan menyedot air yang masih menggenangi perumahan Patebon Indah. Mungkin agak sorean soalnya alatnya masih kami siapkan," terangnya.

Terkait jumlah pengungsi, hingga siang ini jumlah pengungsi menurun karena sejumlah warga memilih pulang lebih awal. BPBD Kendal mencatat total jumlah pengungsi 264 orang.

"Jumlah pengungsi per hari ini mengalami penurunan yakni 264 orang yang terbagi di empat titik. Kalau dapur umum masih berdiri dan distribusi makanan terus sampai nanti masa tanggap darurat selesai," pungkasnya.

Untuk diketahui, tanggul Sungai Bodri yang berada di Dusun Babadan, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal, jebol pada Selasa (21/1) dini hari. Rumah warga dan jalan raya Patebon terendam banjir luapan air Sungai Bodri.

Banjir mulai masuk ke rumah-rumah warga sekitar pukul 00.30 WIB. Ketinggian air sempat mencapai dua meter.

(rih/dil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov Jakarta telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan program MBG jika mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ujar Teguh di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh berujar, Pemprov Jakarta tahun ini menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG) sebagai bagian dari implementasi MBG.

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 per unit SPPG, Pemprov siap mengalokasikan total Rp 459 juta.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," ungkap Teguh.

Selain program MBG, Pemprov Jakarta juga mendukung inisiatif pemerintah pusat lainnya, termasuk renovasi rumah layak huni (RLH).

Saat ini, Pemprov bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal MBF kami juga sangat support,” ungkap Teguh.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan perkembangan pembangunan proyek di IKN.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu memang banyak groundbreaking proyek di IKN. Tapi katanya, groundbreaking banyak yang berlanjut sampai ke pembangunan.

"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," katanya di Kantor Presiden pada Selasa (21/1) kemarin.

Karena fakta itu, Maruarar mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pengusaha yang terlibat dalam pembangunan proyek di IKN.

Dalam evaluasi ini, pengusaha tersebut akan ditanya soal kesanggupan mereka dalam melanjutkan pembangunan proyek yang sudah di IKN.

Ketika para pengusaha tersebut masih menyatakan kesanggupan, mereka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan proyek yang sudah digroundbreaking.

"Tapi mereka akan diberikan deadline, kapan mereka sanggup menyelesaikan. Kalau mereka tidak sanggup akan diberikan ke yang lain," katanya.

Hal itu katanya, harus dilakukan supaya pembangunan IKN bisa berjalan cepat. 

Proyek pembangunan IKN dimulai di era Jokowi. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN sudah menelan anggaran Rp89 triliun anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Menurutnya, uang itu dipakai untuk pembangunan IKN tahap pertama.

"Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun," kata Basuki setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Basuki menjelaskan uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Basuki melaporkan ada duit Rp58,41 triliun di luar kas negara yang juga dipakai untuk pembangunan IKN. Uang itu berasal dari investasi sejumlah perusahaan swasta.

"Ada juga investasi swasta yang sudah groundbreaking sampai September lalu Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai," ujarnya.