Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menuturkan, mengacu pada hal itu maka pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran jumbo mencapai Rp48,4 triliun untuk pagu 2025.

Pasalnya, tambah Ara, saat ini pagu Kementerian Perumahan tahun anggaran 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Pada saat yang sama, Ara juga mengaku bakal mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Alasannya, guna meningkatkan daya masyarakat untuk memiliki hunian.

Untuk itu, dirinya mengaku bakal meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah.

Pasalnya, tambah Suahasil, sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," pungkasnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perusahaan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Menurutnya, peran pemerintah daerah dan masyarakat desa harus lebih optimal dalam membangun perumahan di desa.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa, tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).

Ia pun meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mewujudkan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Kepala Desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi rumah masyarakatnya, sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

"Kepala Desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ucapnya.

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana MCK (mandi cuci kakus) di setiap rumah, khususnya masyarakat miskin menjadi prioritas agar masyarakat bisa hidup sehat.

Pada kesempatan itu, Fahri juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki 157 desa dan delapan kelurahan serta 24 kecamatan untuk melakukan pendataan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian. Selain itu, ia meminta data rumah-rumah yang tidak layak huni agar bisa dibedah menjadi layak huni. Ia juga mengingatkan agar bahan bangunan untuk rumah masyarakat bisa sesuai dengan kondisi lingkungannya, sehingga tidak mengandalkan dari pemerintah.

"Bahan material pembangunan rumah di pedesaan jangan dipasok dari pusat saja. Tapi kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan, teknisnya kira-kira begitu," tuturnya.

Di samping itu, Pjs Bupati Sumbawa, Najamudiin Amy mengaku siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sumbawa memiliki 166 ribu Kepala Keluarga dan 117.593 unit rumah.

Kemudian, jumlah masyarakat miskin mencapai 67.400 orang. Sementara jumlah RTLH yang ada sekitar 34 ribu rumah dan backlog perumahan lebih dari 48 ribu keluarga.

"Kami siap mendukung dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami berharap Kementerian PKP menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai percontohan program pembangunan rumah masyarakat desa," kata Najamudiin.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Salahuddin Rasyidi, Direktur PPP Haryo Bekti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengharapkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 48,4 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan anggaran tersebut total anggaran Kementerian PKP dapat mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah  Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ucap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP menurutnya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," terang Ara.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP, menurutnya, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal ini diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu, kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Hal ini diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wamen PKP Fahri Hamzah meminta tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk 2025. Nilai yang diajukan adalah sebesar Rp48 triliun.

Maruarar menuturkan, setidaknya ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan. Di samping itu, ada pula kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).

Pada kesempatan itu, menteri PKP mengaku juga meminta Kemenkeu agar mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan, saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sementara berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun.

"Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata politikus yang akrab disapa Ara itu.

Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Kemenkeu siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan prorakyat seperti 3 Juta Rumah. Dia menilai itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan (PKP)," kata Suahasil.

(Ahmad Islamy Jamil)

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat