NUSANTARA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 5 proyek yang akan dibangun pada groundbreaking ke-9.

"Kami sedang mengusulkan kepada Pak Presiden untuk ada 5 groundbreaking," ujar Basuki saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Basuki mengatakan, waktu pelaksanaan groundbreaking tersebut menunggu keputusan Sekretariat Kabinet dan akan dilakukan bersamaan dengan peresmian infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Basuki membocorkan, 5 proyek baru tersebut adalah garapan swasta dengan sektor meliputi perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.

"Yang satu Sojitz baru kita upayakan dari Jepang itu, Sojitz itu perumahan," lanjut Basuki.

Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan perdagangan umum yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang.

Sojitz menjalankan berbagai macam bisnis, dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial.

Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan bahwa investasi yang masuk dan akan berjalan saat ini ada sekitar Rp 5 triliun.

"Mungkin yang sudah in process sekitar Rp 5 triliun," ungkap Agung.

Agung menjelaskan bahwa target investasi saat ini adalah menyiapkan ekosistem pendukung kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke sana.

"Tenant-tenant untuk mengisi di area rusun (Rumah Susun ASN), maupun di Kantor-kantor Kemenko (Kementerian Koordinator)," imbuh Agung.

Ekosistem yang dimaksud berupa kafe, restoran, penatu, klinik, apotek, hingga pasar rawit (minimarket).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menginstruksikan jajarannya memastikan bahan baku program makan bergizi gratis terlaksana di berbagai desa se-Indonesia. Dia ingin pasokan bahan baku di tiap desa terpenuhi.

"Coba segera Pak Sekjen, Pak Dirjen dicek makan bergizi gratis itu masuk desa mana saja atau kota mana saja, dicocokkan dan dipastikan di desa itu sebagaimana komitmen Pak Menteri kita bisa mensuplai," kata Ahmad Riza Patria dalam rapat paripurna Kemendes dan PDT di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Dia mengatakan data itu penting agar pemerintah pusat bisa memetakan penyerahan bantuan bahan baku ke desa-desa. Meski demikian, Riza Patria berharap desa bisa secara mandiri menyediakan bahan baku untuk program makan bergizi gratis.

"Jadi harapan kita di desa itu segera dipastikan apa yang bisa kita suplai apakah berasnya, sayurnya, buahnya, ikannya apa namanya ayamnya, telur dan sebagainya coba dibuat target. Katakanlah tahun ini tidak boleh satu kabupaten dalam satu desa dalam satu kabupaten membeli di kabupaten lain, ini nggak boleh," ujarnya.

"Di Kabupaten Lebak itu nggak boleh nanti memenuhi kebutuhan desa di kabupaten Lebak. Itu harus beli dari kabupaten lain itu nggak boleh. Harus bisa, nanti dihitung lagi tahun ke berapa desa dalam kecamatan tidak boleh beli dari kecamatan lain, artinya dia harus bisa mensuplai, nah tahun berapa pertanyaannya," imbuh Ariza.

Dia mengatakan, dengan demikian, pemerintah pusat bisa mengukur potensi desa yang bisa memenuhi bahan baku makanan bergizi gratis. Riza menyebut dengan suplai mandiri itu desa tak perlu membeli dari wilayah lain.

"Nanti ke depan tahun berapa di republik ini setiap desa dalam satu kabupaten tidak perlu membeli dari kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya sekabupaten, sekecamatan, bahkan sedesa. Jadi ini kita baru mencoba berusaha bagaimana setiap desa nanti bisa memenuhi kebutuhan makan gizi gratis, ini masih sedikit kan jumlahnya kan? Nanti pada waktu kapan, setiap desa bisa memenuhi kebutuhan pangannya satu desa bukan hanya kebutuhan makan gratis tapi kebutuhan pangan satu desa," paparnya.

(idn/idn)

Bogor -

Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) meninjau uji coba makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Menu makan bergizi gratis didistribusikan dari Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), uji coba makan bergizi gratis dilakukan di SD Negeri Cibadak 1 dan SMP Siliwangi Kota Bogor. Menu makan bergizi didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal Kota Bogor.

Boks makanan bergizi gratis tampak tidak menggunakan bahan plastik, melainkan menggunakan boks berbahan stainless steel. Boks makanan bergizi itu berisi nasi, sepotong ayam goreng, cah jagung, pisang, dan satu susu kotak.

Para siswa tampak antusias mendapat makan bergizi gratis. Mereka tampak menyantap makanan di dalam kelas ketika memasuki jam istirahat.

Menu makan bergizi gratis dari Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor. (dok. Istimewa)

Ahli Gizi SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Countessha Nicola mengatakan menu makan bergizi gratis disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin siswa. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan angka kecukupan gizi siswa dalam sehari.

"Untuk (siswa) PAUD, TK, sampai SD kelas III itu, kami memberikan makan pagi, yaitu pemenuhannya 20-25 persen kecukupan gizi. Kemudian, untuk SD kelas IV-VI dan SMP sampai SMA itu pemenuhan gizinya adalah makan siang, kami memberikan makan siang yaitu pemenuhan gizinya 30-35 persen dari kecukupan gizi sehari," kata Countessha atau biasa disapa Tesa, Senin (9/12).

Tesa mengatakan menu makanan bergizi akan dievaluasi setiap hari agar minat makan siswa dan pemenuhan gizi tetap terjaga. Ahli gizi juga mendata indeks masa tubuh siswa sebagai acuan pencapaian program makan bergizi gratis.

"Jadi kalau dari pemenuhan zat gizinya itu kami memakai prinsip gizi seimbang, yaitu pemenuhan dari sumber karbohidrat harus ada, sumber dari sayurannya itu, vitamin dan mineral harus ada, kemudian sumber buah sebagai sumber vitamin dan serat, lalu juga ada sumber protein hewani dan nabatinya harus ada," kata Tesa.

"Kami juga menghitung indeks masa tubuh anak-anak, jadi kami meminta data tinggi badan, berat badan, dan bagaimana tingkat alergen untuk siswa-siswa," kata Tesa.

Untuk diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal Kota Bogor menjadi pemasok program makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Unit ini menjangkau 3.018 siswa di 15 sekolah berbagai tingkatan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA di sekitar SPPG.

(sol/aud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Kementerian PKP dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Jadi, upaya bagaimana mencapai itu (3 juta rumah) karena saya yakin enggak ada menteri yang berpikir seperti ini sebelumnya,” ujar Ara.

Ia menyebutkan, bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Ara mengaku, bisa saja tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

Tapi, ia mengklaim tak ingin melakukan hal tersebut.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada,’” tutur dia.

“Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” sambungnya.

Maka dari itu, Ara menyatakan sudah membuat rencana agar target pembangunan 3 juta rumah bisa tercapai.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan murah dari hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada para terpidana tindak pidana korupsi.

“Lahan gratis atau murah itu bisa dicapai dari mana gitu, selalu ngomong apa adanya karena paling tidak saya sudah ketemu Jajakan tiga kali, dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten,” sebutnya.

“Yaitu lahan dari mana, dari koruptor lahan. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat,” imbuh Ara.

JAKARTA - Parung Panjang, sebuah kawasan yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Tangerang, semakin menarik perhatian sebagai lokasi hunian strategis. Dengan akses yang semakin mudah menuju Jakarta dan kota-kota sekitarnya, area ini mengalami perkembangan pesat dalam sektor perumahan.

Oleh karena itu, Samara Land telah mengamati kawasan yang dekat dengan BSD City ini dalam beberapa tahun terakhir sebagai peluang investasi. lokasinya hanya 10 menit dari exit tol Legok (Tol Serpong-Balaraja) dan sekitar 12 menit dari AEON Mall BSD. Akses ke Tanah Abang, Jakarta, pun menjadi lebih mudah dengan adanya moda transportasi kereta yang menggunakan double track. Pengembang properti berpengalaman ini menilai Parung Panjang sebagai lokasi ideal untuk pembangunan perumahan Green Paradise City, yang mengusung tagline "Kota Milenial Cerdas".



"Pembangunan jalan tol dan peningkatan layanan transportasi umum, seperti kereta komuter, telah memudahkan akses ke pusat kota Jakarta. Hal ini menjadikan Parung Panjang sebagai pilihan menarik bagi mereka yang bekerja di ibu kota namun mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau dan nyaman," ungkap Presiden Direktur Samara Land, Mochamad Sidik Darmawan dalam siaran pers, Senin (9/12/2024).

Samara Land optimistis, peluncuran proyek The Shizen, yang telah di-launching pada 30 November 2024 lalu dengan mengusung filsafat gaya hidup Jepang dalam konteks kehidupan perkotaan tercermin melalui konsep Hunian Shizen, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara alam dan sirkulasi udara.

"Pilihan yang tepat untuk para milenial yang mencari hunian dekat dengan pusat aktivitas harus mempertimbangkan beberapa faktor. Lokasinya memiliki akses yang baik ke tempat kerja dan fasilitas umum, serta terjangkau dalam hal biaya transportasi bulanan. Ketersediaan opsi yang ekonomis akan menjadi pertimbangan penting bagi milenial," jelasnya.

Desain yang ditawarkan adalah Modern Minimalis, dengan hunian yang estetik dan fungsional mengusung konsep Jepang. Saat ini, tersedia Type Osaka LB 30 / LT 60 dan Type Sakura LB 36 / LT 72. "Mumpung banyak promo, stock terbatas, dan discount PPN, karena tahun depan PPN naik 12%. Jangan sampai kehabisan, bergabung bersama 700 orang customer di Green Paradise City," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, telah menyusun kementeriannya agar tak ada celah untuk melakukan korupsi.

Ia menyebutkan, langkah itu ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan memasukkan aparat penegak hukum dalam susunan Inspektorat Jenderal PKP.

“Yang Inspektorat khusus ini dari KPK, tiga ini dari BPKP, dan satu lagi kalau tidak salah dari kejaksaan atau kepolisian,” ujar Ara dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Selama ini Inspektorat semuanya dari dalam, baru sekarang, zaman saya menteri enggak ada dari dalam, kenapa? Menurut saya enggak bisa,” sambungnya.

Cara kedua, lanjut Ara, dengan membentuk Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP.

Ia mengaku, langkah yang ditempuhnya sempat menjadi pertanyaan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

“Saya ditanya Mensesneg dan Menpan-RB, kenapa ada inspektorat jenderal, di sini ada juga soal pemberantasan korupsi, karena menurut saya korupsi adalah masalah yang luar biasa, jadi harus saya kunci atas bawah,” tuturnya.

Ara pun mengaku ada banyak pihak di internal Kementerian PKP yang tak menyukai berbagai langkahnya.

Maka, ia mempersilahkan anak buahnya yang tak sepakat dengan cara memimpinnya untuk mundur.

“Kalau ada yang takut, ya engga apa-apa enggak usah ada di sini lagi, ada yang enggak cocok enggak usah jadi anak buah saya lagi, enggak apa-apa. Saya berani tahu begitu karena saya tau juga ada yang nyaman ada yang tidak nyaman pada saat saya jadi menteri, itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan,” imbuh dia.

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Pilihan makanan anak-anak bisa mempengaruhi kesehatan mereka dalam jangka panjang, karenanya penting bagi orang tua untuk membimbing anak membiasakan diri memilih makanan bergizi dan menerapkan pola makan sehat.

Sebagaimana dikutip dalam siaran Hindustan Times pada Minggu (8/12), dokter anak dan konsultan neonatal Abhishek Chopra menyampaikan bahwa preferensi makan anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya.

"Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak mengembangkan preferensi untuk makanan sehat ketika secara teratur terpapar makanan tersebut," kata dokter Chopra, yang bertugas di Cloudnine Group of Hospitals di New Delhi, India. ​​​​​​

"Menjadi panutan adalah kuncinya, anak-anak cenderung meniru perilaku makan sehat ketika mereka melihat orang tua mempraktikkannya," kata dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan para orang tua memperkenalkan anak-anak dengan berbagai jenis buah, sayuran, biji-bijian utuh, serta makanan sumber protein rendah lemak dan sumber lemak sehat.

Orang tua bisa melibatkan anak-anak dalam menyiapkan makanan sambil menjelaskan manfaat macam-macam makanan bagi kesehatan kepada anak.

Selain menyediakan makanan sehat, dokter Chopra mengatakan, para orang tua perlu memberikan pendidikan tentang gizi kepada anak.

Dia menyampaikan bahwa sekolah pun mesti berperan dalam upaya untuk mengajarkan anak-anak mengenai jenis-jenis makanan yang baik untuk kesehatan mereka.

"Program yang memperkenalkan anak-anak tentang asal makanan seperti kunjungan ke lahan pertanian atau menanam sayur di kebun bisa mendorong pilihan makanan yang tepat dan meningkatkan kesadaran akan gizi," katanya.

Dia mengemukakan bahwa anak-anak yang mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kesehatan mental yang lebih baik, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah.

Dokter Chopra menyampaikan pentingnya membatasi anak-anak mengonsumsi makanan tinggi lemak, gula, atau garam serta makanan olahan yang mengandung bahan pengawet.

Anak-anak, menurut dia, sebaiknya juga tidak diberi sereal sarapan komersial, minuman berkafein, dan minuman berenergi.

Di samping itu, dia mengemukakan perlunya menggabungkan konsumsi makanan sehat dengan aktivitas fisik untuk menjaga anak agar tetap sehat.

Menurut dia, anak-anak usia prasekolah (3-5 tahun) semestinya terlibat dalam permainan aktif selama tiga jam sehari dan anak-anak berusia enam sampai 17 tahun setidaknya harus melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari.

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Karyanti mengungkapkan, para murid di sekolahnya jadi lebih semangat untuk bersekolah setelah ada program makan bergizi gratis.

Karyanti mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan mereka dapat sehingga ingin bersekolah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'," kata Karyanti saat program uji coba makan bergizi gratis di sekolahnya, Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

"Dan hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orang tua. Karena di sini adalah 80 persen menengah ke bawah," ujar dia melanjutkan.

Karyanti mengklaim anak-anak di sekolahnya menikmati makan bergizi gratis tersebut.

Dia menyebut makanan yang disajikan di sekolah jauh lebih bervariatif ketimbang makanan di rumahnya masing-masing.

"Dari ada karbohidrat, protein, nabati, dan hewani ada. Kemudian ada buah, ada susu, ada sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariatif dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Karyanti mengatakan, anak-anak juga menjadi selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari.

Para murid turut lebih disiplin dalam mengantre karena belajar antre dalam mengambil makan bergizi gratis.

"Anak sekarang pengennya, 'ayo', dulu-duluan gitu. Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan," kata Karyanti.

"Mereka juga teredukasi untuk makanan yang seimbang. Kan hari ini kita melawan generasi junk food ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan," imbuh dia.

Sementara itu, murid kelas 5 SDN Kedung Badak 1 Ahmad Zidan Firdaus Saleh mengatakan teman-teman sekelasnya selalu menikmati makan bergizi gratis yang diberikan.

Zidan sendiri selalu senang jika diberikan lauk berupa ayam dan ikan.

"Enak banget. Pada habis," kata Zidan.

Zidan pun berterima kasih kepada para petani, nelayan, dan pedagang yang membuat mereka jadi bisa menikmati program makan bergizi gratis.

Zidan turut mendoakan kesehatan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka selaku penggagas program ini.

"Dan terima kasih juga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran telah memberikan program makan sehat yang membuat kami lebih jadi sehat, cerdas, dan ceria. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran sehat selalu ya," kata dia.

Bogor -

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal, Kota Bogor untuk pelaksanaan Program makan bergizi gratis. Unit ini mendistribusikan makan bergizi gratis untuk 3.018 siswa di 15 sekolah di Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), di dalam unit SPPG Unit Tanah Sareal terdiri dari ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan hingga ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi. Sejumlah pekerja mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Boks berisi makanan yang sudah ditentukan nilai gizinya itu, kemudian dikirim ke 15 sekolah baik PAUD, TK, SMP hingga SMA di sekitar SPPG. Pengiriman boks makanan bergizi dilakukan sesuai waktu istirahat sekolah.

Para pekerja merupakan warga berusia muda yang tinggal di sekitar SPPG. Untuk menjaga higienitas, para pekerja diwajibkan memakai penutup kepala, masker, sarung tangan hingga sandal khusus ketika bekerja.

Kepala Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Ayu Pertiwi mengatakan lokasi ini menjadi dapur penyedia makanan untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar dan ibu menyusui. Dapur mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk 15 sekolah dari semua tingkatan di sekitar SPPG.

"Jadi dapur Kota Bogor ini beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA, dengan total siswa 3.018 siswa," kata Ayu ditemui di lokasi.

Ayu menyebut pegawai Unit SPPG Tanah Sareal sebanyak 15 orang yang terdiri dari kepala dan wakil kepala unit, seorang ahli gizi, asisten lapangan, akuntan, serta 46 personel di bagian dapur. Rata-rata pegawai di Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor merupakan warga sekitar.

Para pekerja mulai beraktivitas sesuai tugasnya sejak pukul 19.00 WIB. Setelah bahan baku disiapkan oleh tim, proses pengolahan dilakukan mulai pukul 01.00 WIB oleh tim yang berbeda.

"(Distribusi makanan) Ada dua gelombang, pertama jam 07.00 WIB dan jam 08.00 WIB. Kemudian gelombang kedua jam 10.00 WIB dan jam 11.00 WIB," kata Ayu yang lulusan S2 Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Unhan).

"Jadi untuk pendistribusian kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak (siswa) yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka pulang lebih awal dan istirahat lebih awal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanah Sareal, Kota Bogor.

"Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12).

"Program ini akan kick off tanggal 2 Januari dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting bagi kita untuk melihat secara langsung implementasi dari program makan bergizi gratis," sambungnya.

(sol/idn)