Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meresmikan apartemen transit Rancaekek dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung Rabu mengatakan, apartemen transit di kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, diperuntukan bagi peserta program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) perkotaan di tiga wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung untuk tinggal sementara sampai bisa mandiri.

"Pak Menko, pak Mendagri, pak Menteri Perumahan, kami bangga ada tiga menteri hadir di sini, terima kasih hadir dalam peresmian apartemen transit dan peluncuran program penanganan PPKS perkotaan semoga lancar ke depannya," kata Bey.

Program ini dijalankan, kata Bey, lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Program ini menghadirkan solusi yang terintegrasi.

"Program ini tidak hanya menyiapkan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk Tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem," kata Bey.

Bey menjelaskan kepada para menteri yang hadir, bahwa dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini.

"Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga, yang akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek. Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," katanya.

Bey juga menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dan dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.

"Saya menitipkan kepada Pak Sekda Jabar -Herman Suryatman-, bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan betul-betul, agar mereka bisa mandiri nantinya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan sebelumnya," ucap dia.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi, yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakekerjaan. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey.

Bey menekankan bahwa mereka berharap para peserta dapat menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem.

Bey juga mengatakan, dalam program ini para warga akan direlokasi dari hunian sebelumnya, ke hunian yang lebih layak huni. Sedangkan kawasan sebelumnya diubah untuk kepentingan publik.

Dia mencontohkan, kawasan bawah jembatan Pasupati yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk warga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS 3R, sampai pengembangan maggot dan komposting.

"Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Penanganan PPKS ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dengan mewujudkan solusi yang lebih inklusif, sejahtera dan berkeadilan," katanya.

Namun demikian, tambah Bey, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi semua pihak dan evaluasi berkesinambungan.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut warga yang belum memiliki rumah termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Pengkategorian tersebut, kata Ara sapaan akrab Maruarar, tercetus usai dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Menurutnya, Bank Dunia juga memasukkan warga yang kekurangan konsumsi kalori harian dalam kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Dalam acara itu, ia juga mengusulkan agar tanah yang disita dari koruptor dijual murah kepada masyarakat kuran gmampu. Usulan itu juga, katanya, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dimasukkan dalam program strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya program itu direncanakan akan menyasar MBR di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya," imbuh Ara.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa penduduk yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ara mengaku, usulan itu tercetus setelah dirimya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Bahkan, Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia memiliki indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengaku, usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menerangkan program itu direncanakan akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya, imbuh Ara.

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis bahwa target pemerintah untuk membangun 3 juta perumahan rakyat dapat tercapai.

Keyakinan ini disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta setiap kementerian untuk menerapkan semangat kolaborasi dan gotong-royong dalam implementasi program tersebut.

Ara, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa salah satu contoh nyata kolaborasi lintas kementerian telah dilakukan melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Ada dua tempat, di sini Rancaekek, satu lagi di Solokanjeruk. Selama sebulan ini, Pak Mendagri memimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi dan saya juga mendengar dengan kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi yang luar biasa," ungkap Ara usai meresmikan Rusunawa di Kecamatan Rancaekek, Rabu (18/12/2024).

Lebih lanjut, Ara menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah serta Rusunawa di Jawa Barat.

"Saya mendengar terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat juga sudah mulai terjadi. Artinya, gotong-royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali," jelasnya.

Dia mengakui bahwa jika upaya mewujudkan misi Presiden hanya bergantung pada Kementerian yang dipimpinnya, program tersebut tidak akan terwujud.

Hal ini dikarenakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat ini hanya memiliki anggaran sebesar Rp 5 triliun.

"Kalau mengandalkan hal itu tidak mungkin, tapi ada kerja sama dengan kementerian Pak AHY, Mensos, Mendagri. Semoga 3 juta rumah bisa tercapai," ujarnya.

Ara juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mempermudah proses izin administrasi kepemilikan rumah.

Proses yang biasanya memakan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari, bahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kini gratis.

Rusunawa yang dibangun di Kecamatan Rancaekek akan dihuni oleh masyarakat yang dipindahkan dari kolong jembatan Pasopati dan Tamansari, Kota Bandung, serta warga dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

Total penghuni Rusunawa di Kecamatan Rancaekek mencapai 97 Kepala Keluarga.

"Ini mempersiapkannya kurang lebih 2 minggu. Dua minggu lalu kita survei lokasi ini dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ," kata Ara.

Ara optimis bahwa pembangunan Rusunawa dan program 3 juta rumah rakyat dapat mengurangi jumlah backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 10 juta kepala keluarga di tingkat nasional.

"Kita tahu bahwa saat ini secara nasional sekitar 10 juta masyarakat kepala keluarga yang belum punya rumah, dan masih banyak lagi yang juga perlu dibenahi karena tidak layak huni. Tapi saya punya harapan dan keyakinan, di bawah Menteri Perumahan kita bisa menghasilkan progres yang baik," tutup Ara.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menyerahkan 79.925 hektare pada awal 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah.

Nurson menjelaskan lahan tersebut merupakan milik pemerintah dengan memanfaatkan tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tanah tersebut nantinya masih perlu dikurasi oleh pengembang apakah cocok untuk dibangun hunian.

"Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan nantinya Kementerian ATR/BPN akan memaparkan lebih lanjut terkait bentuk peta topografi dan lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.

"Namun, apakah cocok atau tidak, kami belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami committed, pada kuartal 1-2025 akan kami paparkan," kata Nurson.

"Pada kuartal I kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak. Tim saat ini sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang," tambahnya.

Tanah terindikasi telantar yang Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

"Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi itu tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini kami tawarkan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut upaya penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak, salah satunya penyediaan TCUN untuk kepentingan program dari Kementerian ATR/BPN ini.

"Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang berpotensi untuk program. Pak Nusron ini dukungannya luar biasa. Ini seperti fungsi fasilitator di mana kita melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh stakeholder perumahan untuk membantu dan membuat kebijakan," ujar Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki cara untuk mendapatkan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji lewat hibah tanah program 3 Juta Rumah.

Namun, ada beberapa kriteria penerima hibah yang harus dipenuhi, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Nomor 9 Tahun 2021.

Kemudian, masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli rumah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022.

Lalu, masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta (belum menikah) dan Rp 8 juta (sudah menikah) untuk wilayah non-Papua berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 22 Tahun 2023.

Sementara bagi masyarakat berpenghasilan Rp 7,5 juta (belum menikah) dan Rp 10 juta (sudah menikah) di Papua berdasarkan kepmen yang sama.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji, tanah tersebut akan menjadi jaminan agunan bagi perbankan.

Sementara bagi yang memiliki slip gaji, tanah dan slip gaji tersebut yang menjadi jaminan agunan kepada bank.

"Tanah hibah hanya digunakan untuk pembangunan 3 Juta Rumah dan tidak boleh diperjualbelikan dan disewakan kepada pihak lain," ungkap Menteri PKPMaruarar Sirait, Senin (16/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan program 3 Juta Rumah per tahun.

Pembangunan 3 Juta Rumah ini mencakup dua juta rumah di perdesaan, dan 1 juta di perkotaan.

Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda), hingga dukungan lainnya.

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, upaya tersebut melibatkan berbagai sektor.

Misalnya, untuk mendapatkan lahan gratis atau murah, Ara bisa mendapatkannya melalui aset sitaan tanah koruptor dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Lalu, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahkan, bisa dari tanah wakaf yang saat ini sudah dibahas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menanti usulan.

"Sudah pernah dibahas dengan BWI, menanti usulan tanah wakaf," ungkap Ara, Senin (16/12/2024).

Cara lain dari perolehan tanah bisa didapatkan melalui donasi tanah atau corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan, serta tanah lainnya sesuai dengan aturan berlaku.

Pembiayaan kreatif dan alternatif

Ini bisa didapatkan melalui agunan dari lahan donasi pribadi atau perusahaan kredit perbankan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan bank lainnya melalui penyusunan skema pembiayaan baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Efisiensi

Melalui central purchasing dari industri serta digitalisasi pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Insentif pajak dari Kemenkeu

Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda)

• Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemkab/Pemkot (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari (Pemda dan Mendagri) (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Penyederhanaan Persyaratan Perizinan (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Kepastian Waktu Penerbitan Izin (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)

Dukungan lainnya

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

• Penyederhanaan Proses Amdal Revisi Permen KLHK 4 2024 tentang 0-3 Ha diubah menjadi 0-5 ha SPPL

Kementerian Investasi dan Hilirisasi

• Kemudahan perizinan usaha
• Kepastian proses perizinan (penolakan otomatis by system)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Diberikan pengecualian bagi calon debitur KPR FLPP yang tersandung SLIK OJK akibat Pinjol dibawah Rp 2 juta
• Payung Hukum untuk mendukung program Rent to Own (Dalam biaya sewa rumah ada komponen cicilan uang muka)

Kementerian PKP

• Prototipe/Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana Kepmen PUPR 2947 tahun 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan luas tanah terindikasi terlantar di Indonesia mencapai 854.662 hektar.

Dari luas tanah tersebut, 79.925 hektar akan dimanfaatkan untuk membangun pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berjanji segera mempresentasikan data lokasinya kepada asosiasi pengembang perumahan seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

“Saya sudah janji pada teman-teman di REI, Apersi dan Himperra, kita ketemu bulan Februari atau awal maret saya akan presentasikan letak 79.925 hektar itu dan peta topografinya seperti apa,” ujar Nusron seperti dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

Data tersebut bisa dimanfaatkan untuk menilai apakah lokasi tanah terlantar yang ada layak digunakan untuk membangun rumah bagi MBR.

“Jadi apakah sesuai atau tidak digunakan untuk (membangun-red) rumah MBR semuanya terserah kepada teman-teman pengembang dan Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, tugas Kementerian ATR/BPN hanyalah menyajikan informasi untuk kepentingan pemukiman termasuk untuk Program pembangunan 3 juta rumah.

Selain untuk kepentingan permukiman, tanah terindikasi terlantar di Indonesia juga digunakan untuk Program Nasional seperti tanaman pangan seluas 209.780 hektar.

Peruntukan lainnya yakni bagi pelaksanaan program transmigrasi dan redistribusi tanah seluas 564.957 hektar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto punya program prioritas dalam mewujudkan impian rumah layak bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Program Prioritas Nomor 13 yang mencakup target pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa per kelurahan per tahun yang dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak atau landed house, dan 500.000 rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa).

Dengan demikian, target penjaminan pembangunan atau renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.

Tidak hanya itu, mimpi besar Prabowo-Gibran menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia juga tertuang dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) Nomor 7 sebagaimana disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Menyediakan rumah murah dan layak huni (sanitasi dan fasilitas umum baik) kepada TNI dan Polri, ASN, Pegawai Kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkap Ara.

Sebab, tempat tinggal layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara.

Oleh karenanya, pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi Masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

"Pemerintah harus hadir memberikan rumah yang murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui program 3 juta rumah dengan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah diperkotaan," tandas Ara.

BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

BP Tapera sudah mulai berdialog dengan perwakilan asosiasi pekerja dan pegawai BUMN. Lalu, BP Tapera juga melakukan seminar nasional dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pusat dan daerah.

Menurutnya, program Tapera secara umum mendapat tanggapan positif agar bisa berlanjut dengan peningkatan dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan lebih berkeadilan melalui perluasan manfaat bagi seluruh peserta.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan agar Kementerian Keuangan dapat menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini