Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap potensi serangga hingga ulat untuk menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Rencana itu pun mendapat sorotan dari dokter spesialis gizi.

Dilansir dari detikHealth, Senin (27/1/2025), dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata, SpGK menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Dia menilai tidak semua orang suka makan serangga apalagi ada kemungkinan reaksi alergi pada anak jika dikonsumsi.

"Jarang (efek samping) tapi bisa ada reaksi alergi terhadap serangga, tentu bila alergi harus menghindari makanan penyebab," kata dr Johanes saat dihubungi detikcom.

dr Johanes mengaku serangga memang bisa menjadi makanan alternatif. Di Eropa dan Amerika, belalang bahkan sudah lama dikonsumsi.

Dia memaparkan serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Serangga jenis ulat sagu pun kayak akan protein. Sebanyak 100 gram ulat sagu mengandung 9,7 gram protein dan 21,5 gram lemak.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak," tuturnya.

Dia mengatakan, sekitar dua miliar orang di dunia mengonsumsi serangga setiap hari. Bahkan terdapat lebih dari 2 ribu spesies belalang yang dimakan.

"Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," ucap dr Johanes.

Diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu MBG. Dia lantas mencontohkan di beberapa daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa mengkonsumsi belalang.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1).

Dadang menuturkan jangkrik bahkan diperjualbelikan menjadi makanan ringan. Dia menegaskan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk MBG, melainkan hanya mengacu pada standar komposisi gizi.

Menurut Dadan isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu," imbuhnya.

(sar/hmw)

GUNUNGKIDUL - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan beragam dari masyarakat Gunungkidul. Banyak yang menganggap wacana tersebut tidak realistis.

Pasalnya, harga kedua serangga itu tergolong mahal. Bahkan ada warga Gunungkidul yang menertawai rencana tersebut

Hendra Ary, warga Kapanewon Wonosari, menyebut rencana tersebut tidak masuk akal. Harga belalang dan ulat di wilayah Gunungkidul bahkan lebih mahal daripada daging ayam atau sapi.

?Ngawur itu. Kalau mau ngomong, lihat dulu kondisi di lapangan. Harga belalang di sini kayak emas, masa mau dimasukkan ke MBG dengan anggaran cuma Rp10 ribu?? ujar Hendra, Senin (27/1/2025).



Ia menambahkan, satu toples belalang goreng yang berisi sekitar 15 ekor bisa mencapai harga Rp35 ribu. Sementara itu, ulat seperti ulat jati juga memiliki harga yang tinggi dan cenderung musiman.

Hal serupa diungkapkan Hendro Ary, warga Paliyan. Menurutnya, selain mahal, tidak semua belalang dan ulat bisa dikonsumsi. Bahkan, belalang yang biasa dikonsumsi di Gunungkidul kini semakin sulit ditemukan.

?Kalau ulat itu musiman, sedangkan belalang sering didatangkan dari luar daerah. Jadi, kalau dipakai untuk menu MBG, ya tidak mungkin,? ungkapnya.

Produsen Belalang Goreng: Anggaran Tak Sesuai Realita

Sri Hawa, seorang produsen belalang goreng asal Ngawen, Gunungkidul, menilai wacana tersebut tidak realistis. Wanita yang sudah belasan tahun berkecimpung di bisnis kuliner ekstrem ini menyebut bahwa harga belalang dan ulat sangat tinggi, jauh di atas anggaran program MBG.

?Belalang hidup saja harganya sudah Rp190 ribu per kilogram. Kalau sudah dibersihkan dan dimasak, harganya bisa sampai Rp400 ribu per kilogram. Kalau ulat, per kilogramnya Rp180 ribu. Jadi, dengan anggaran Rp10 ribu, jelas tidak mungkin,? tegas Sri.

Ia menjelaskan bahwa konsumsi belalang di Gunungkidul biasanya dilakukan dengan cara berburu langsung, bukan membeli. Permintaan belalang pun cenderung meningkat saat musim liburan, meskipun saat ini sedang menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah.

?Banyak yang pesan belalang itu justru dari perantau Gunungkidul. Tapi sekarang sepi karena banyak yang kena PHK,? tambahnya.

Pernyataan Kepala BGN

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa belalang dan ulat bisa menjadi menu MBG di daerah tertentu. Ia mencontohkan warga Gunungkidul yang biasa mengonsumsi belalang, serta masyarakat Papua yang mengonsumsi ulat sagu.

?Beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi, seperti belalang di Gunungkidul dan ulat sagu di Papua. Ini membuka peluang menjadikan serangga sebagai menu MBG,? ujar Dadan dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Namun, wacana tersebut dianggap kurang mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama dari segi harga dan ketersediaan. Masyarakat berharap program MBG lebih memprioritaskan bahan pangan lokal yang terjangkau dan mudah didapatkan.

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Usulan Dadan itu menuai kritik dari netizen.?Sudah lah pak kalau kebijakan makan gratis tidak ada dana batalkan aja masa siswa sekolah di kasih makan serangga, keluarga bapak aja yg jadi kelinci percobaan,? kata netizen @DidiOppo71***, Senin (27/1/2025).

Hal senada juga dikatakan oleh akun @Ridwanhusa15***. ?Coba aja dulu makan serangga nya biar di live kan agar menjadi contoh buat makan gizi gratis... Aneh,? katanya.

Pendapat serupa disampaikan oleh akun @dp_koesmi***. ??Menjadi makanan gratis bergizi di daerah tersebut?. Jadi, karena pejabatnya bukan dari daerah tersebut, lauknya bukan serangga? Jangan gitu Pak. Membeda-bedakan jatah itu gak baik. Walau pun pejabat bukan dari daerah tersebut, layak bapak ikut nyoba makan,? tuturnya.

?Luar Biasa Ide Kepala Badan Gisi Nasional. Bagaimana Kalau Lu Jadi Bahan Uji Coba Menu Serangga?? ujar akun @Ary_Pras***.

Ada juga netizen yang mempertanyakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). ?Emang dana buat makan gizi gratis dikemanain , sampe-sampe mau dikasih makan serangga,? kata akun @ArmanA76***.

KOMPAS.com - Komando Distrik Militer (Kodim) 1004/Kotabaru menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah dasar di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025).

Sebanyak 354 porsi makanan bergizi dibagikan kepada siswa SDN 3 Semayap pada pukul 08.00 WITA dan SDN 2 Semayap pada pukul 10.00 WITA.

Para siswa terlihat antusias menyambut kegiatan tersebut dengan raut wajah ceria saat menerima makanan gratis yang disajikan.

Menu yang dibagikan mencakup nasi, ayam goreng, tumis kacang, tahu goreng, dan susu kotak, mencerminkan upaya mendekati standar empat sehat lima sempurna.

"Kegiatan uji coba ini sudah mendekati harapan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi," ujar Dandim 1004/Kotabaru, Letkol Inf Bayu Oktavianto Sudibyo, dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Bayu menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sebelum diluncurkan resmi pada Februari 2025.

Beberapa catatan perbaikan mencakup penambahan buah, penyediaan sendok, air minum, dan penyesuaian jadwal pembagian untuk sekolah yang memiliki jadwal masuk pagi dan siang.

Setiap porsi makanan pada uji coba ini disiapkan dengan anggaran sebesar Rp 10.000. Kodim 1004 menggandeng Lestari Group sebagai penyedia makanan, yang diharapkan mampu memproduksi 3.500 porsi per dapur.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru, Khairul Aswandi, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru telah mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar untuk mendukung pelaksanaan program yang ditujukan bagi siswa TK, SD, dan SMP.

"Teknis pelaksanaan sedang dirumuskan agar anggaran dapat digunakan sesuai ketentuan. Jika harga per porsi Rp 10.000 tidak memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna, evaluasi akan dilakukan dengan mengusulkan tambahan subsidi ke pusat," jelas Khairul.

Ia menambahkan, untuk daerah tertentu, subsidi dapat ditingkatkan melalui kombinasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 10.000 dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5.000 per porsi.

Program tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan gizi siswa, sekaligus mendukung kesehatan generasi muda di Kotabaru.

Jakarta -

Pemerintah pusat memberikan angin segar permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan besaran modalnya bisa mencapai Rp 500 juta.

Dilansir detikFinance, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Di antaranya, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman menyebut pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(dai/dai)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru saja berjalan. Rencana awalnya, program ini akan mencakup sekitar 15-17,5 juta penerima makan siang gratis di tahun pertamanya.

Namun, Presiden Prabowo Subianto ingin program ini segera diperluas penerimanya hingga menyentuh 82,9 juta penerima. Karena diperluas, anggaran yang mulanya ditetapkan Rp 71 triliun kemungkinan akan ditambah.

Untuk mencapai target tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan perhitungan di mana butuh sekitar Rp 100 triliun lagi untuk menyentuh target penerima sesuai dengan keinginan Prabowo.

Pemerintah sendiri sudah memetakan potensi tambahan anggaran yang dibutuhkan tersebut untuk mempercepat program makan siang gratis. Dari mana saja?

Efisiensi Anggaran

Potensi tambahan yang pertama akan didapatkan dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, di awal tahun ini Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Isinya, adalah rencana menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun. Penghematan dilakukan dengan meninjau ulang masing-masing anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1) lalu.

Dalam Inpres 1 tahun 2025, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Rp 306,69 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Arahannya, efisiensi untuk pemerintah daerah dilakukan dengan cara membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.

Kemudian, kepala daerah juga diminta membatasi perjalanan dinas 50%. Lalu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar juga diminta dibatasi.

Lebih lanjut, kepala daerah diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah untuk selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Terakhir, diminta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah APBN.

Kerahkan APBD

Selain melakukan efisiensi dan penghematan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mendukung program ini.

Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu Makan Bergizi Gratis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

BUMN Ikut Keroyokan

BUMN pun diminta ikut berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing. Meski tak ada nominal komitmen dana yang disebutkan, namun apa yang dilakukan BUMN tetap akan membantu mempercepat program Makan Bergizi Gratis.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Beberapa yang bisa dilakukan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, ataupun pembentukan ekosistem digital untuk mempermudah program ini.

Kementerian BUMN juga mendata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

(acd/acd)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Misalnya, seperti masyarakat Gunung Kidul hingga Papua.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menilai beberapa jenis serangga memang layak untuk dikonsumsi, seperti jangkrik yang kini sudah dijual-belikan.

"Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," ucapnya.

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata, SpGK, menyebut pada berbagai kebudayaan baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi.

Sekitar dua miliar orang di dunia, kata dr Johannes, mengonsumsi serangga setiap hari. Terlebih, terdapat lebih dari 2 ribu spesies belalang yang dimakan.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak. Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," kata dia, saat dihubungi detikcom, Senin (27/1/2025).

dr Johannes mengatakan serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Kemudian untuk 100 gram ulat sagu mengandung 9,7 gram protein dan 21,5 gram lemak.

Meski begitu, dr Johannes juga mengingatkan bahwa tak semua anak suka belalang atau serangga. Hal tersebut tentu harus menjadi pertimbangan sebelum memutuskan akan menggunakan serangga sebagai alternatif sumber protein di menu makan bergizi gratis.

Selain itu, kemungkinan reaksi alergi pada anak juga perlu diperhatikan.

"Jarang (efek samping) tapi bisa ada reaksi alergi terhadap serangga, tentu bila alergi harus menghindari makanan penyebab," imbuhnya lagi.

(suc/up)

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

?Sudah lah pak kalau kebijakan makan gratis tidak ada dana batalkan aja masa siswa sekolah di kasih makan serangga, keluarga bapak aja yg jadi kelinci percobaan,? kata netizen @DidiOppo71***, Senin (27/1/2025).

Hal senada juga dikatakan oleh akun @Ridwanhusa15***. ?Coba aja dulu makan serangga nya biar di live kan agar menjadi contoh buat makan gizi gratis... Aneh,? katanya.



Pendapat serupa disampaikan oleh akun @dp_koesmi***. ??Menjadi makanan gratis bergizi di daerah tersebut?. Jadi, karena pejabatnya bukan dari daerah tersebut, lauknya bukan serangga? Jangan gitu Pak. Membeda-bedakan jatah itu gak baik. Walau pun pejabat bukan dari daerah tersebut, layak bapak ikut nyoba makan,? tuturnya.

?Luar Biasa Ide Kepala Badan Gisi Nasional. Bagaimana Kalau Lu Jadi Bahan Uji Coba Menu Serangga?? ujar akun @Ary_Pras***.

Ada juga netizen yang mempertanyakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). ?Emang dana buat makan gizi gratis dikemanain , sampe-sampe mau dikasih makan serangga,? kata akun @ArmanA76***.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Jakarta -

Pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengalami perubahan signifikan mulai Februari 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan program ini tidak lagi menggunakan sistem reimburse, tetapi langsung didistribusikan ke rekening mitra penyedia layanan.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ujar Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Keputusan ini dilakukan setelah anggaran BGN untuk pelaksanaan program MBG baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025.

Sebelumnya, pada dua pekan pertama sejak diluncurkannya program MBG, yaitu pada 6 Januari 2025, para penyedia makanan harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” jelas Dadan.

Jangkauan Program dan Target Penerima Manfaat

Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia dengan dukungan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada periode pertama, yaitu Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat. Selanjutnya, jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap kedua yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025.

Namun, target besar telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yakni mempercepat realisasi jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang pada September 2025. Percepatan ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” tambah Dadan.

Efisiensi dan Kemudahan Pelaksanaan

Perubahan mekanisme dari reimburse menjadi distribusi langsung ke rekening mitra bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan mempermudah para penyedia layanan dalam menjalankan tugas mereka.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program MBG sehingga lebih banyak masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Dengan anggaran yang sudah mulai dialokasikan dan sistem pendanaan baru yang lebih terstruktur, program MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

Pamekasan (ANTARA) - Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamekasan merekrut sebanyak 47 pekerja lokal untuk program Makan Bergizi Gratisis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Dapur Umum SPPG Kabupaten Pamekasan Nurul Hidayat mengatakan, ke 47 pekerja lokal itu untuk mendukung kelancaran proses penyediaan makanan pada program tersebut.

"Total pekerja yang kami libatkan sebanyak 50 orang, dengan perincian 47 orang sebagai staf dapur, satu orang kepala dapur dan dan seorang akuntan," kata Hidayat.

Ia menjelaskan, Dapur Umum SPPG di Pamekasan mulai beroperasi sejak 13 Januari 2025.

Setiap hari dapur umum yang terletak di Makodim 0826 Pamekasan ini memproduksi 2.935 porsi makanan bergizi yang didistribusikan ke sembilan sekolah di wilayah itu.

Masing-masing TK Tanwirul Qulub sebanyak 74 porsi, TK Kartika (71 porsi), SDN Barkot 1 (569 porsi), SDN Barkot 3 (64 porsi), SDIT ABFA (250 porsi), SDN Lada 2 (579 porsi), SDN Lada 3 (209 porsi), MTsN 2 Pamekasan (311 porsi), dan MAN 1 Pamekasan (818 porsi).

"Sekolah yang menjadi sasaran distribusi program Makan Bergizi Gratis ini yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Dapur Umum yang ada di Makodim 0826 Pamekasan," kata Hidayat.

Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin menyatakan program MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat, sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia, terutama bagi siswa yang sedang menempuh pendidikan melalui pemenuhan gizi seimbang.

Pemkab Pamekasan berupaya maksimal mendukung suksesnya program tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait.

"Karena itu, dukungan aktif dari semua elemen di kabupaten ini sangat kami harapkan sehingga program baik pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik," kata Masrukin.*

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025