JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tawarkan pemanfaatan rumah apung dan panggung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai, rumah apung dan panggung ini sesuai dengan kondisi lapangan. Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, juga bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara, saat kunjungan kerja ke Kampung Nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (18/1/2025).

Ara menjelaskan, Kementerian PKP akan terus berkomitmen menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Semua pihak baik dari Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah digandeng agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Salah satu rumah apung dan panggung di pesisir Muara Angka, dibangun oleh PT PAL Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi.

Rumah ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total 200 unit yang mencakup 184 rumah apung dan 16 rumah panggung di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit.

KOMPAS.com -Kabupaten Pandeglang di Banten saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari opsi rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta dapat ditemukan di daerah ini.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pandeglang yang patut dicermati.

1. Kadu Pinang Village: Tipe 22/72

Proyek ini terletak di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Dikembangkan PT Mega Ratna Rakindo, harga per unit adalah Rp 55 juta.

Saat ini, sebanyak 125 rumah telah terjual, dan 21 unit masih tersedia.

2. Green Hills: Tipe Flaboyan Lama B

Perumahan ini berlokasi di Majasari, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Anugrah Trirta Mandalawangi.

Proyek ini terdiri dari 210 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 85 juta. Hingga saat ini, sudah terjual 199 unit, menyisakan 11 unit.

3. D'mutiara Residence: Tipe Standart

Perumahan ini berlokasi di Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Nurita Karya Raya.

Proyek ini menyediakan 140 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 84 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 130 juta. Saat ini, telah terjual 127 rumah, dengan 13 unit yang masih tersedia.

4. Griya Bukit Pesona: Tipe 33/60

Perumahan ini dibangun oleh PT Laksita Gemilang, berlokasi di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Proyek ini menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 135 juta. Sampai saat ini, 56 rumah telah terjual, dan 90 unit masih tersedia untuk dijual.

5. Puri Sukasari Permai: Tipe 33

Lokasinya beard di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Dikembangkan PT Global Partner Telinfra.

Perumahan ini menawarkan total 20 rumah, dengan harga per unitnya adalah Rp 137 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi, dan luas total lahannya mencapai 60 meter persegi.

Kabupaten Pandeglang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

Dengan dukungan dari pengembang yang berpengalaman dan adanya sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pemilik rumah dapat dengan mudah menemukan opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

Lombok Timur -

Seorang jurnalis wanita di Lombok Timur, Baiq Silawati dihalangi saat meliput dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia dipaksa menghapus rekaman video yang diambil.

Kejadian itu dialami reporter Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV tersebut, Selasa (14/1/2025). Ia meliput dapur MBG tersebut karena tugas dari kantornya.

"Saya kan kemarin liputan ditugaskan kantor untuk datang. Nah, ketika di lokasi itu saya disambut baik oleh petugas dapurnya dan mempersilakan saya untuk mengambil gambar," jelas Sila, sapaannya, dilansir detikBali, Rabu (15/01/2025).

Ia pun mengambil suasana di dapur namun tak lama dia didatangi Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam. Pria itu lalu meminta agar rekaman video yang sudah diambil Sila dihapus saat itu juga.

"Saya diajak ke dalam ruangannya (Ketua PPMBG). Di sana ada staf perempuan yang lain juga. Nah, di dalam ruangan tersebut saya disuruh untuk menghapus rekaman video," ungkap Sila.

Dia mengaku sudah memperkenalkan diri sebagai jurnalis Selaparang TV. Namun Agamawan bersikukuh agar video yang diambil Sila itu dihapus. Namun Sila berupaya mempertahankan hasil liputannya tersebut. Tapi ketua Panitia itu malah mengambil kamera Sila.

"Namun, yang bersangkutan tetap mengambil kamera saya. Saya sempat ambil lagi, tapi dia rebut lagi hingga kemudian menghapus rekaman video saya," ceritanya.

Ia mengaku baru pertama kali mengalami insiden tersebut selama bertugas sebagai jurnalis. Dia pun merasa syok. Namun, ia bersyukur tidak mengalami kekerasan fisik maupun verbal dalam insiden tersebut.

Terpisah, Ketua PPMBG Lombok Timur Agamawan Salam mengakui penghapusan video tersebut. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena saat itu kondisi dapur MBG tengah berantakan. Selain itu, para pekerja di dapur juga belum memakai alat pelindung diri (APD).

"Ya memang benar saya meminta menghapus video rekaman di dapur, karena kondisinya masih belum rapi dan karyawan juga masih belum memakai APD lengkap, karena Mbak Sila-nya nggak mau, jadi saya hapus sendiri. Itu saya sampaikan dengan cara baik-baik ya, tanpa ada kekerasan," beber pria yang akrab disapa Wawan tersebut.

Dia mengaku khilaf dan meminta maaf kepada Sila, Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV dan para jurnalis di Lombok Timur.

"Saya meminta maaf kepada Baiq Silawati, Pemred, dan teman-teman jurnalis, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi," tandasnya.

(nkm/nkm)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong agar perusahaan rintisan atau startup turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teuku melanjutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merealisasikan peluang agar startup, khususnya perusahaan Tanah Air dapat turut mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kami melihat peluang itu [startup berkontribusi]. Bagaimana karya anak bangsa juga bisa dilibatkan dalam proses ini. Kami ingin melihat peluang para pelaku ekraf termasuk startup bisa terlibat dalam program prioritas nasional, terutama juga program makan gratis bergizi ini,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Teuku melanjutkan bahwa ada banyak cabang fokus dari startup di Indonesia. Mulai dari yang berfokus di makanan dan minuman (mamin) atau foodtech, startup perjalanan, startup pertanian dan lainnya.

Menurutnya, peluang agar rintisan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya untuk mendukung lancarnya makanan gizi gratis dapat dilakukan atau direalisasikan.

Meski begitu, Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa nantinya keputusan akhir akan tetap berada di tangan BGN, karena instansi tersebut tentu memiliki standar-standar dalam memilah pihak yang menjadi vendornya atau terlibat dalam program mereka.

“Tetapi tentu pelaku-pelaku startup yang terkait dengan sektor ini tentu juga menjadi binaan kami,” ucapnya.

Di sisi lain, Teuku juga mendorong pelaku ekraf untuk dilibatkan dalam program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

“Kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga. Intinya kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentu siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” pungkas Teuku.

Gresik -

Sering tergenang air hingga dikira banjir, saluran air di Jalan Raya KH Syafii, Manyar, Gresik dibongkar. Saluran air tersebut ternyata mampet karena tertutup oleh tanah urukan.

Belum diketahui siapa yang menyumbat saluran air tersebut. Akibat sumbatan urukan itu, air secara otomatis tidak bisa mengalir hingga meluber ke Jalan Raya dan mengganggu aktivitas warga yang melintas.

Pantauan di lapangan, alat berat sudah siaga dan sejumlah personel dari Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik melakukan pembongkaran. Terlihat, saluran air yang tertimbun urukan menjadi sumber penyebab banjir di jalan raya KH Syafii.

"(Pembongkaran) Masih jalan terus karena bersinggungan dengan masyarakat," kata Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik, Ida Lailatusa'diyah, Rabu (15/1/2025).

Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda yang merupakan warga Suci, Manyar menambahkan penyebab air meluber di jalan raya KH Syafii memang adanya drainase yang diuruk oleh pemilik bangunan usaha di sekitar tersebut.

"Problem utama di depan beberapa bangunan drainase ditutup yang punya lahan, artinya diuruk, menyebabkan air dari sisi timur tidak bisa lewat secara maksimal, tidak memungkinkan, air lewat jalan," kata Huda sapaan akrabnya.

Huda menyarankan saluran air yang ada di sisi timur dan sisi barat harus dibongkar. Tujuannya, agar air tidak lagi meluber ke jalan raya lagi.

"Tindakan yang dilakukan itu normalisasi, semuanya dikeruk sisi timur sama sisi barat, didatangkan alat berat," imbuhnya.

(abq/iwd)

Lombok Timur -

Baiq Silawati, seorang jurnalis perempuan di Lombok Timur, dipaksa menghapus rekaman video saat meliput dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa yang menimpa reporter Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV itu terjadi pada Selasa (14/1/2025).

"Saya kan kemarin liputan ditugaskan kantor untuk datang. Nah, ketika di lokasi itu saya disambut baik oleh petugas dapurnya dan mempersilakan saya untuk mengambil gambar," jelas Sila, sapaannya, kepada detikBali, Rabu (15/01/2025).

Tak berselang lama setelah mengambil rekaman suasana dapur, Sila didatangi oleh Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam. Dia meminta agar hasil rekaman video kondisi dapur MBG dihapus saat itu juga.

"Saya diajak ke dalam ruangannya (Ketua PPMBG). Di sana ada staf perempuan yang lain juga. Nah, di dalam ruangan tersebut saya disuruh untuk menghapus rekaman video," ungkap Sila.

Dia mengaku sudah menyebutkan identitasnya sebagai jurnalis Selaparang TV. Namun, Agamawan berkukuh agar rekaman video milik Sila dihapus. Saat itu, Sila berupaya mempertahankan.

"Namun, yang bersangkutan tetap mengambil kamera saya. Saya sempat ambil lagi, tapi dia rebut lagi hingga kemudian menghapus rekaman video saya," sesalnya.

Selama menjalankan tugas-tugas jurnalistik, Sila baru pertama kali menemukan insiden seperti itu. Sampai sekarang, dia masih merasa syok. Namun, Sila bersyukur tidak ada kekerasan fisik maupun verbal dalam insiden tersebut.

Sementara itu, Ketua PPMBG Lombok Timur Agamawan Salam mengakui penghapusan video tersebut. Dia beralasan saat itu kondisi dapur MBG berantakan. Selain itu, para pekerja di dapur juga belum memakai alat pelindung diri (APD).

"Ya memang benar saya meminta menghapus video rekaman di dapur, karena kondisinya masih belum rapi dan karyawan juga masih belum memakai APD lengkap, karena Mbak Sila-nya nggak mau, jadi saya hapus sendiri. Itu saya sampaikan dengan cara baik-baik ya, tanpa ada kekerasan," beber pria yang akrab disapa Wawan tersebut saat ditemui awak media di kantornya.

Wawan pun mengaku khilaf atas insiden tersebut. Dia meminta maaf secara khusus kepada Sila, Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV, dan seluruh jurnalis di Lombok Timur.

"Saya meminta maaf kepada Baiq Silawati, Pemred, dan teman-teman jurnalis, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi," tandasnya.

(hsa/gsp)

Jakarta: Lahat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kabupaten ini dikenal salah satu penyumbang produksi kopi Robusta.

Jarak kabupaten ini dari Palembang sekitar 251 kilometer. Selain itu, dijuluki sebagai Bumi Seganti Setungguan yang berarti masyarakat menanamkan semangat gotong royong dan persatuan serta kesatuan yang kuat

Perumahan yang masih tersedia di Lahat mulai dari Rp100 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Lahat dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Lahat

Perumahan subsidi di Lahat. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perum Griya Agung Permai Lestari III

Perumahan subsidi terletak di Manggul, Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Gedung Agung Permai Lestari. Perumahan ini memiliki 145 unit tipe subsidi dengan harga Rp100,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap baja ringan dan multiroof. Dinding yang digunakan adalah batu bata merah diplester luar dalam, dicat tampak dalam dan depan. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan cor slop

2. Griya Rafika Tanjung Payang 4

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Lahat Maju Raya. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek/multiroof dan dinding batu bata. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu kali.

3. Griya Rafika Tanjung Payang 5

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Bersama Muda Berkarya. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap multyroup rangka baja ringan dan dinding batu bata merah. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Fazza Residence 2

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh PT Fazza Buana Indah. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta dan Rp162 juta)

Ada dua tipe rumah, salah satunya tipe RSH 36 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 87 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap metal roof dan rangka baja, serta dinding batu bata plester dan finishing cat luar dan dalam. Lantai keramik 40x40 serta pondasi batu kali dan beton bertulang.

5. Bumi Srikaton Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Pagar Agung, Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Alvino Lahat Sejahtera. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja multiroof dan dinding batu bata merah. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, investor.id – PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan lahan total seluas 26 hektare untuk mendukung program satu juta rumah hasil kerja sama antara pemerintah RI dan Qatar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan, sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, PTPP berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah RI dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan satu juta rumah di RI.

“Melalui dukungan ini, PTPP akan berperan aktif melaksanakan konstruksi untuk pembangunan satu juta rumah. Beberapa lahan yang siap digunakan berada di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru dengan total luasan lahan 26 hektare,” jelas Joko dalam keterangan resminya dikutip, Sabtu (11/1/2025).

Emiten BUMN karya ini optimistis, dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program satu juta rumah dengan mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“PTPP juga berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek Environment, Social, and Governance (ESG) yang akan berdampak positif bukan saja sebagai competitive advantage, tetapi juga pembangunan berkelanjutan untuk negara,” tambah Joko.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditandatangani pada hari Rabu (08/01/2025).

Dokumen kerja sama tersebut diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Dengan penandatanganan kerjasama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan tiga juta rumah. Beberapa lokasi yang sejauh ini akan dibangun seperti wilayah Senayan hingga Kalibata. Pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dikerjakan Perumnas.

Upaya kerja sama investasi Pemerintah RI dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi MBR. Termasuk, untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Wilayah ini menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik.

Lokasinya pun strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya. Hal ini membuat Karawang menjadi tujuan populer bagi para profesional dan pekerja.

Hal ini juga yang membuat beberapa pengembang perumahan menargetkan Karawang sebagai tempat membangun proyeknya. Ada banyak pilihan rumah dengan harga terjangkau yang bisa kamu miliki di Karawang.

Perumahan yang masih tersedia di Karawang mulai dari Rp130 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Karawang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

Perumahan subsidi di Karawang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Wancimekar, Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Alexandra Cahaya Pertiwi. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, dinding batako diplester dan cat. Selain itu, lantai tapak beton bertulang dan pondasi semen halus.

3. Griya Sinar Mas

Perumahan ini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Tatar Endah Residence

Perumahan ini terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Jembarna Baru Indonesia. Perumahan ini memiliki 7 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, genting Garuda, serta dinding batako/hebel. Lantai tapak beton, serta pondasi semen.

5. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nixon Napitupulu bakal menambah jumlah pembiayaan Kredit Perumahan yang dipersiapkan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) hingga ojek online.

Dia menyebut bahwa pekerjaan seperti pengendara buruh tani, pedagang kaki lima, ojek online, tukang cukur, dan lainnya yang selama ini memiliki Fasilitas Likudiitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkatkan jumlahnya dari 10% dari porsi total kredit FLPP yang diberikan menjadi 20%.

"Setidaknya kita pingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan dari sektor informal," katanya kepda wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Meski begitu, dia mengaku bahwa tantangan yang perlu diselesaikan saat ini adalah menyelesaikan verifikasi dokumen. Mengingat, pekerja sektor informal tak memiliki slip gaji seperti karyawan yang punya pembuktian dokumen penghasilan secara teratur.

"Kalau bank lihat dokumen, sedangkan sektor informal dokumennya rada kacau. Memang kami lagi buat skemanya. Misalnya dia nabung 3–6 bulan itu saja dokumennya, kalau track record-nya bagus ya kita kasih," imbuhnya.

Menurutnya peluang untuk menyelesaikan skema tersebut bisa dilakukan. Apalagi, kata Nixon, pekerja seperti supir ojek online saat ini sudah bekerja sama dengan aplikator untuk menyalurkan kredit.

"Kaya supir ojek online, gue sebut merek depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu ada dokumenkan, jadi bisa juga [mengajukan kredit]," ucapnya.

Tak hanya pengemudi ojek online, dia melanjutkan bahwa pihaknya juga sudah bekerja sama dengan paguyuban tukang cukur asal garut (Asgar) guba memberikan kredit pada tuang pangkas.

"Itu paguyuban bantu [verifikasi] kalau ada kaya gitu mudah. Kalau asosiasi kita sudah nemu, tapi kalau yang lepasan ini kita cari cara terus deh mungkin nabung caranya," pungkas Nixon.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran.

"Kami berdiskusi dengan Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, lintas kementerian/lembaga guna capaiannya benar-benar tepat sasaran," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut Jasra Putra, sejumlah hal yang harus diperhatikan, mulai dari kandungan gizi, sanitasi dapur, pengawasan bibit menjadi sumber pangan, tahap distribusi, hingga hidangan makanan sampai ke tangan anak.

KPAI juga meminta program ini berdampak secara ekonomi kepada setiap keluarga.

"Program ini diharapkan memanfaatkan SDM yang dekat, kearifan lokal, dan padat karya. Sehingga keinginan Presiden Prabowo dalam Program MBG yang berdampak luas bisa terjadi, ekonomi sirkular bisa terwujud, dan pengetahuan, keterampilan keluarga dalam melindungi anak meningkat," kata Jasra Putra.

Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi.

Pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025