Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR. "Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Bappenas bersama BPS terus memadukan data sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.

"Prinsipnya kami di Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah," kata Kepala Bappenas.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, juga telah melalukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memadukan data, terutama terkait data kependudukan. "Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan," ungkap dia.

Rachmat mengatakan, progres pemutakhiran data saat ini sudah mendekati 100 persen. "Meskipun begitu data ini nanti masih perlu diverifikasi langsung di lapangan, apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya. Hal semacam itu yang perlu untuk saling melengkapi," ujarnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional yang juga akan digunakan untuk bantuan perumahan mengatakan telah disepakati bersama Bappenas dan juga Mendagri yang menyediakan data Dukcapil.

"Intinya data tunggal sudah siap digunakan. Ke depan kami mengusulkan kriteria pendapatan MBR tidak dipukul rata di semua provinsi, karena standar pengeluaran ekonominya juga berbeda di setiap daerah," ujar Amalia.

Menjawab usulan tersebut, Menteri Ara mengatakan pada prinsipnya setuju dengan pembagian kategori pendapatan MBR berdasarkan setiap provinsi/daerah. "Pada prinsipnya kami akan mengikuti semua data yang disampaikan BPS, kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi,"ujar dia.

(KIE)

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Nixon LP Napitupulu hadir pada acara BTN Prioritas Economic Outlook Chinese New Year 2025, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Di tengah berbagai dinamika perekenomian global, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun berbagai strategi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui Program 3 Juta Rumah.

Sektor perumahan dengan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi tersebut, dengan BTN sebagai salah satu elemen penting dalam ekosistem perumahan.

Adapun, nasabah BTN Prioritas juga disebutkan memberi kontribusi besar bagi peningkatan sektor konstruksi dan perumahan, karena mendukung pendanaan BTN berarti mendukung ekonomi Indonesia.

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Cluster Setia Mekar Residence 2 merupakan perumahan yang berada di Tambun Selatan, Bekasi. Beberapa rumah di perumahan ini terancam digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Perwakilan pengembang perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Abdul Bari mengungkapkan penjualan tanah telah berlangsung sejak lama yakni pada 1967. Untuk lebih jelasnya, berikut detikcom rangkum.

1967

Djudju Saribanon Dolly merupakan pemilik pertama yang terdaftar dalam SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektare. Lokasi lahan tersebut berada di Jatimulya Kota Bekasi sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi.

1967 - Transaksi Penjualan

Terjadi penjualan antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pada 1967. Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah tersebut.

Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).

Abdul Hamid tidak melunasi transaksi dengan Djudju Saribanon Dolly.

1982

Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.

Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat tahun 1982.

1985

SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat.

1995

Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.

1996

Terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).

2019

Pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli tanah milik Tunggul Paraloan Siagian yakni SHM nomor 705 seluas 3.290 meter persegi.

"Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan," jelas Bari.

Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB).

2020

Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.

"Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat," jelas Bari.

2020-2024

Terjadi transaksi 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan pemilik ruko. Ada beberapa pemilik rumah yang baru DP.

2024

Keluar surat putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang akan dilakukan eksekusi pada bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Tanah tersebut menjadi milik Hj. Mimi Jamilah, anak satu-satunya Abdul Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.

Putusan Penggusuran PN Cikarang

Ketua RT 8 Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi menceritakan saat dirinya menerima surat penggusuran Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Desember 2024. Pada saat itu, yang diundang ke PN Cikarang di antaranya Ketua RT 8, Ketua RW 25, Kepala Desa, Camat, Propam, Kapolres, hingga Satpol PP. Dalam surat tersebut dijadwalkan waktu eksekusi berlangsung pada 20 Januari 2025.

Setelah itu, Ririn meminta Ketua Lingkungan untuk menyampaikan pesan surat tersebut. Mereka sempat mengadakan pertemuan bersama. Ririn menuturkan reaksi pertama kali warga dan pemilik ruko Cluster Setia Mekar Residence 2 banyak yang tidak percaya dengan pemberitahuan tersebut. Pasalnya mereka juga memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah.

Hingga 20 Januari, warga tetap bertahan di properti masing-masing, berkegiatan seperti biasa. Ternyata waktu eksekusi terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Warga melakukan perlawanan di depan gerbang Cluster Setia Mekar Residence 2. Namun, mereka tidak bisa menghentikan juru sita pengadilan yang telah mematikan aliran listrik dan air. Mereka pun keluar dari rumah tersebut dan saat ini dibiarkan kosong.

Ada pun, nilai rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 sekitar Rp 600-700 jutaan. Sementara ruko di depannya senilai Rp 1,2-1,5 miliar.

Sidang Gugatan dari Cluster Setia Mekar Residence 2

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan perumahan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," ungkap Bari.

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program 3 juta rumah dikhawatirkan menimbulkan bias.

Hal ini menyusul Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang kerap melibatkan BPKP dalam sejumlah diskusi pelaksanaan 3 juta rumah.

"Kalau pihak yang akan melakukan audit, yang akan menilai, ikut merumuskan, kan akan terjadi bias," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko dalam media gathering di kantornya, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Apalagi, BPKP juga dilibatkan dalam perencanaan porsi baru pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jangan sampai BPKP nanti sebuah lembaga terhormat yang sebenarnya dalam konteks bekerjanya adalah post factum, harus bertanggung jawab atas kebijakan yang terjadi," kata Joko.

Ada pun pemerintah tengah menyiapkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2025.

Pembagian porsi FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, serta tenor 20 tahun.

Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, perubahan porsi FLPP tersebut masih juga belum jelas.

Saat ini, sebanyak 20.000 unit rumah FLPP telah tersalurkan, namun sisanya harus ditahan karena menunggu kepastian porsi baru.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berpendapat bahwa rencana tersebut sangat bagus karena bisa menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu direview dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk suku bunga KPR," kata Ateh saat menerima kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rabu (1/1/2025), dikutip dari keterangan resmi.

Jakarta - (mmu/mmu)

Jakarta -

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

(dhw/dhw)

Jakarta -

Pada akhir pekan lalu, ramai kabar di media sosial soal penggusuran perumahan di daerah Bekasi oleh juru sita pengadilan. Padahal warga yang menjadi korban mengaku sudah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tim detikcom mencobadatang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar. Bidang tanah ini juga termasuk dalam tanah sengketa tersebut.

Kemudian di bagian depan perumahan terdapat 8 unit ruko yang juga berdiri di lahan sengketa. Ruko-ruko tersebut saat ini tidak beroperasi dan listriknya dipadamkan. Hanya 1 ruko yang tetap beroperasi karena pemiliknya berniat melakukan mediasi dengan pihak penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah.

Menurut Ketua RT 8 Ririn, terdapat 27 bidang tanah yang bersengketa, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Beberapa rumah yang berada di lahan bersengketa juga belum seluruhnya terbangun.

Ririn menjelaskan, di samping rumah yang berada di lahan sengketa, ada sekitar 30 unit rumah yang merupakan rumah lama yang status tanahnya aman dari kasus ini.

"Banyak yang belum jadi rumahnya. Yang (rumah) lama 30-an rumah," kata Ririn saat ditemui di Bekasi.

Ririn menuturkan warga yang menjadi korban dalam kasus ini telah mengosongkan properti mereka sejak Kamis (30/1/2025) saat hari eksekusi. Waktu penggusuran rumah ini mundur 10 hari dari jadwal yang tertulis dalam surat pemberitahuan yakni seharusnya pada Senin (20/1/2025).

Warga yang menjadi korban sempat melakukan perlawanan di depan gerbang dan bertahan di properti mereka. Namun, pada Kamis itu, juru sita dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sudah meminta mereka untuk segera mengosongkan barang di rumah. Listrik dan air pun sudah dicabut. Menurut warga sekitar yang setiap hari berjualan di dekat perumahan, area ruko pada malam sangat gelap sejak hari itu.

"Makanya udah nggak ada yang dagang. Udah pada pindah. Kalau malam gelap itu, listriknya udah dipadamin," ujar Yani, salah satu pedagang yang berjualan di seberang perumahan kepada detikProperti.

Jumlah lahan yang bersengketa mencapai 3.100 meter persegi yang mencakup Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depannya. Rumah-rumah tersebut bernilai Rp 600-700 jutaan. Sementara itu untuk ruko bernilai Rp 1,2-1,5 miliar per unitnya.

Di depan perumahan saat ini sudah terpasang plang kepemilikan lahan atas nama Hj Mimin Jamilah.

"Tanah ini milik Hj. Mimi Jamilah seluas 36.030 m2 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS," tulis plang kepemilikan lahan yang dipasang pada hari penggusuran.

(aqi/das)

Jakarta -

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

Ada pun jumlah bidang tanah yang disengketakan sebanyak 27 unit, dengan rincian 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Saat ini rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2 dalam keadaan kosong serta air dan listrik sudah dipadamkan.

Menurut penuturan Ketua RT 08 Kecamatan Tambun Selatan, Ririn, 10 hari setelah penggusuran terjadi, warga Cluster Setia Mekar Residence 2 diberi waktu untuk mediasi. Ririn mengatakan pihak Hj. Mimi Jamilah menawarkan kepada warga, apabila ingin mempertahankan rumahnya, warga bisa membeli lahan tersebut dengan nominal yang telah ditentukan per meternya.

"Ya mudah-mudahan dengan ini 10 hari ini ada hal yang baik gitu. Ada yang mereka mediasi gitu aja," kata Ririn saat ditemui di Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, pemberitahuan eksekusi beberapa bangunan di atas lahan milik Hj. Mimi Jamilah telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang pada 12 Desember 2024. Pada saat itu, Ririn, Ketua RW 25, Kepala Desa, Camat, Propam, Kapolres, hingga Satpol PP diminta ke PN Cikarang untuk menerima surat jadwal eksekusi tersebut. Dalam surat tersebut dijadwalkan waktu eksekusi bangunan berlangsung pada 20 Januari 2025.

Setelah itu, Ririn sebagai Ketua RT 8 meminta Ketua Lingkungan untuk menyampaikan surat tersebut kepada warga perumahan dan ruko. Mereka sempat mengadakan pertemuan bersama. Ririn mengungkapkan reaksi pertama dari warga dan pemilik ruko Cluster Setia Mekar Residence 2, banyak yang tidak percaya dengan pemberitahuan tersebut. Sebab warga juga memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah atas rumah dan ruko yang mereka beli.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Sejak Desember hingga 20 Januari, warga tetap bertahan di properti masing-masing, berkegiatan seperti biasa. Ternyata waktu eksekusi terjadi pada Kamis (30/1/2025). Warga melakukan perlawanan di depan gerbang Cluster Setia Mekar Residence 2. Namun, mereka tidak bisa menghentikan juru sita pengadilan yang telah memberikan surat pengosongan properti. Selain itu, listrik dan air di rumah mereka juga langsung dipadamkan.

Ada pun, nilai rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 sekitar Rp 600-700 jutaan per unit. Lalu, untuk ruko di depannya senilai Rp 1,2-1,5 miliar.

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid segera mengecek praktik penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ganda yang ada di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Nusron mengaku telah mendengar kabar dan aduan mengenai hal itu. Akan tetapi, dirinya belum dapat memberikan informasi lanjutan lantaran tengah dalam tahap investigasi.

“Pastinya saya belum paham, saya cek terlebih dahulu daripada saya keliru, nanti saatnya [saya cek],” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (5/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ramai di media sosial para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 melakukan demonstrasi lantaran huniannya digusur oleh PN Cikarang.

Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima juga mengemukakan pihaknya akan mengundang warga korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat.

Aria menuturkan, pihaknya akan mendengar aspirasi dari para korban yang tergusur itu. Bahkan, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan korban untuk segera mengirim surat audiensi.

“Kita nunggu suratnya dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya. Saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia melanjutkan, jika surat telah terkirim, audiensi bisa dilaksanakan pada minggu depannya dengan dibarengi kasus-kasus sengketa tanah lainnya.