JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini besaran anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Cak Imin menjelaskan, penetapan hasil penghitungan itu tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi sudah melewati berbagai simulasi pelaksanaan selama beberapa waktu terakhir.

“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujar Cak Imin di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).

Selain itu, pemerintah juga masih terus melakukan simulasi program makan bergizi gratis untuk nantinya diterapkan secara massal pada Januari 2024.

“Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu saja,” kata dia.

Cak Imin menambahkan bahwa pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan program makan bergizi gratis melibatkan masyarakat di setiap lokasi pelaksanaan, khususnya ibu-ibu.

Hal tersebut dipertimbangkan karena perempuan dianggap lebih teliti dalam memperhatikan makanan yang bergizi untuk anak-anak.

“Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan. Melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan,” kata Cak Imin.

“Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya, lebih terjaga,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia.

Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.

"Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.

Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.

"Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan," kata Nurhadi.

Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.

"Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap anggaran terbaru makan bergizi gratis dikurangi dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak. Pengurangan tersebut diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Apa Kata Ahli Gizi?

Ahli gizi dr Tan Shot Yen mengaku sudah 'hopeless' alias hilang harapan dengan program makan bergizi tersebut. Ia mengaku tidak ingin berkomentar lebih lanjut, tetapi memberikan catatan sejumlah nutrisi yang wajib terpenuhi termasuk dalam pemberian susu.

Pasalnya, terlihat di beberapa kali uji coba program MBG, susu yang diberikan adalah produk tinggi gula dan perasa. Padahal kandungan gula jelas rentan memicu anak terkena diabetes.

Sebagai catatan, takaran gula anak usia 2-4 tahun maksimal 15-16 gram gula. Sementara di usia 4-7 tahun maksimal 18-20 gram gula. Usia 7-10 tahun maksimal 22-23 gram gula dan usia 10-13 tahun maksimal 24-27 gram gula.

Pada kelompok tertentu, kandungan gula di produk susu sudah memenuhi setengah dari kebutuhan maksimal per hari.

"Saya nyerah. Mereka akan menggandeng industri, saya tidak mau spekulasi tergantung apa yang terjadi di lapangan kan," terang dia kepada detikcom Senin (2/12/2024).

Sementara Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia Prof Dr Ir Hardinsyah sebelumnya menekankan harga pangan di masing-masing daerah relatif berbeda. Misalnya dengan kebutuhan makanan pokok yang beragam, tidak melulu terkait nasi.

Hal ini disebutnya bisa disesuaikan dengan ciri khas pangan di wilayah masing-masing, yang tentu lebih terjangkau.

Prof Hardinsyah mengatakan penyesuaian budaya di setiap daerah menurutnya juga penting agar program ini berjalan maksimal dan status gizi anak tetap terjaga.

"Anak Indonesia Timur mungkin lebih suka ikan, mungkin mereka barangkali kurang suka makan daging. Tapi di Jawa, favorit ayam sama telur ya. Kalau di pedalaman mungkin dia sukanya ikan air tawar kan. Jadi tergantung lokasi," tandas Prof Hardinsyah.

NEXT: Tidak Semua Daerah Rp 10 Ribu per Anak

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi. Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

PDI Perjuangan buka suara terkait sayembara tangkap buronan kasus suap pengganti antarawartu (PAW), Harun Masiku, yang dibuka Maruarar Sirait dengan hadiah Rp 8 M. PDIP menganggap aksi Maruarar tersebut hanya cari perhatian (caper).

Hal itu diungkap juru bicara PDIP, Chico Hakim, Ia menilai sebagai Menteri, Maruarar harusnya fokus bekerja di Kementerian yang dipimpinnya.

"Sebenarnya kalau saya pribadi dan kami-kami di PDIP sebenarnya nggak ingin merespons itu ya. Karena apa? Karena kan tujuannya Caper (cari perhatian), nah kalau direspons artinya dapat dia perhatiannya," kata Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Senin (2/12/2024).

Chico mengatakan Ara mestinya fokus menangani Kementerian Perumahan apalagi ada proyek strategis nasional di PIK yang harus mendapat perhatian.

"Tujuannya hanya cari perhatian gitu ya. Karena sebagai menteri seharusnya juga nggak menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, ya kan," ujar Chico.

Ia menyinggung banyak warga yang rumah dan tanahnya digusur untuk proyek strategis nasional di PIK. Sehingga harusnya Ara lebih fokus memperhatikan persoalan tersebut ketimbang penangkapan Harun Masiku.

"Harusnya sibuknya bagaimana perumahan rakyat miskin khususnya ya kan, rakyat-rakyat datang ada di rumahnya atau tanahnya digusur di proyek strategis nasional di PIK misalnya. Itu kan sebenarnya yang menjadi perhatian dia (Ara) bukan Harun Masiku," tambahnya.

PDIP sendiri, kata Chico, tetap bersikap mendukung memberantas korupsi di Indonesia. Ia menegaskan PDIP tak pernah menghalang-halangi pengusutan dan penangkapan kasus Harun Masiku.

"Statement dari PDIP adalah meminta juga aparat kepolisian dan KPK untuk menemukan Harun Masik. Sebenarnya sama, sama-sama ingin tuntas ya kan. Nggak ada dari PDIP juga menghalang-menghalangi itu. Dan itu ada rekam jejak dalam rekam digitalnya jadi nggak ada masalah," ungkap Chico.

Chico lalu menyinggung soal anggaran Rp 40 T lebih yang diajukan Ara ke Kementerian Keuangan untuk Kementerian Perumahan.

"Dia (Maruarar) baru ajuin anggaran 40 sekian Triliun ke Bu Sri Mulyani itu aja dulu. Coba ya apakah itu bisa dia dapatkan dan apabila dia dapat itu bisa menjadi menteri yang maksimal bekerja untuk rakyat. Itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa menanggap Harus Masiku dengan imbalan senilai Rp 8 miliar. Sayembara itu beredar viral di media sosial X.

Dalam video yang beredar, Awalnya Maruarar Sirait menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kemudian Ara mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar dan menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar.

Setelah itu, dia pun menyebut akan memberikan uang Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Ia mengaku heran Harun Masiku belum juga ditangkap.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

Video: Kata PDIP soal Maruarar Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku

Video: Kata PDIP soal Maruarar Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan untuk merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, dibutuhkan tanah seluas 26.000 hektar.

Sementara itu, saat ini potensi cadangan tanah telantar mencapai 1,3 juta hektar. Dari jumlah tersebut, terdapat 854.000 hektar sudah teridentifikasi penggunaannya.

“Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," ungkap NUsron saat sesi diskusi ringan dalam Media Gathering di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11/2024) malam.

Nusron mengatakan, untuk perumahan bisa digunakan sekitar 79.000 hektar dari 1,3 juta hektar.

"Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektar," terangnya.

Nusron mengaku memiliki kewenangan terkait penyediaan tanah serta penataan ruangnya dan sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Yang menyangkut ATR/BPN ada dua isu, pertama tanah, dan isu lainnya adalah tata ruangnya," ujarnya.

Terkait dengan tata ruang, Nusron mengatakan harus ada keseimbangan antara pembangunan kawasan permukiman dengan kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (KP2B).

Langkah ini dilakukan untuk menopang swasembada pangan yang juga menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Permukiman juga tidak boleh menggagalkan swasembada pangan. Kalau mengacu pada aturan, kalau ada sawah yang dipakai untuk kepentingan kawasan permukiman atau kawasan industri, solusinya kabupaten setempat harus menggantikan sawah dengan jumlah produktivitas yang sama," pungkas Nusron.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Program KPR FLPP permudah rakyat miliki rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Program KPR FLPP permudah rakyat miliki rumah

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis senilai Rp10.000 per anak. Keputusan itu diambil tidak lama setelah Prabowo melakukan kunjungan kerja maraton ke sejumlah negara sahabat.

Salah satu negara yang tertarik untuk mendukung program makan bergizi gratis adalah China.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rombongan presiden Prabowo saat kunjungan ke China mengemukakan bahwa dukungan untuk makan bergizi gratis itu disepakati di luar kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun.

Menurut Airlangga, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.

Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Sekadar informasi, kunjungan Presiden Ke-8 RI itu ke China pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (10/11/2024) telah membuahkan beberapa hasil konkret, terutama di bidang ekonomi dan bisnis, berikut juga politik luar negeri.

Di China, selama tiga hari ini, Prabowo bertemu dengan para pejabat tinggi negara mulai dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

Adapun Prabowo menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum itu mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

Inggris Juga Mendukung

Selain di China, Prabowo juga mengemukakan konsentrasinya terhadap program makan bergizi gratis itu dalam lawatannya di Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT G20 Brasil.

Selain China, dukungan terhadap makan bergizi gratis juga diungkapkan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

Dalam catatan Bisnis, Keir Starmer mengungkapkan minat dari pemerintah Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program dari Presiden Prabowo Subianto itu memang menjadi kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan asupan gizi bagi anak-anak dalam mendukung pendidikan mereka.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Ingris Keir Starmer di kediaman Keir di 10 Downing Street, London, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Presiden [Prabowo] menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Keir dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Anggaran Rp10.000 per Anak

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaprkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.

"Jadi setiap bulan bisa Rp2,7 juta. Jadi apabila itu semua dengan bantuan-bantuan bansos, termasuk PKH dan bantuan lain saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal saat ini. Tentuny kita ingin memperbaiki," ujarnya.

Adapun Prabowo menaikkan upah minimum nasional menjadi rata-rata 6,5% di 2025. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat terbatas dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta bertemu kelompok buruh.

Sementara itu, Program MBG yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo ditargetkan mulai 2 Januari 2025.

Bukan Hal Baru di Negara G20

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani upaya Indonesia untuk menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki banyak contoh nyata.

Sri Mulyani mengatakan bahwa mayoritas anggota forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara G20 telah menerapkan kebijakan serupa di pemerintahan masing-masing.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

"Ternyata di G20 semua leaders menyatakan banyak yang sudah membuat program makan bergizi gratis terhadap murid-murid," katanya kepada wartawan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun juga mengamini bahwa pemerintahan Indonesia yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke lima Negara pun ikut belajar kepada negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan makan bergizi gratis.

"Sehingga kami bisa belajar dan melaksanakan secara baik dan memberikan dampak terhadap perekonomian yang juga maksimal," katanya.

Apalagi, kata Sri Mulyani, ada banyak kesamaan kepentingan antara Indonesia dengan sejumlah negara anggota G20, yaitu keinginan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Sehingga program makan bergizi gratis menjadi kesamaan ide Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya.

"Beberapa priority program yang disampaikan seperti food security, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana prioritas terhadap beberapa hal yang berkaitan dua agenda itu," ucapnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya terkait makan bergizi gratis kepada sejumlah investor dan pengusaha dalam setiap pertemuan di negara-negara yang dikunjungi, misalnya saat KTT APEC di Peru hingga saat mereka tiba di Inggris.

Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu minat bagi para investor untuk menanam modal di Indonesia selain dengan energi terbarukan, infrastruktur hingga kesehatan.

"Area yang menjadi prioritas terutama banyak yang tertarik di bidang energy transition, renewable, food dalam dalam hal ini some infrastruktur dan kemudian hari ini banyak sekali menonjol terkait masalah kesehatan dan pendidikan terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan," pungkas Sri Mulyani.

Konten Premium

Timbang-timbang Insentif ke Kelas Menengah di Tengah Rencana PPN 12%

Target Tinggi Saham Amman Mineral (AMMN) Usai Rilis Lapkeu

Plus Minus UMP 2025 Naik 6,5 Persen

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis senilai Rp10.000 per anak. Keputusan itu diambil tidak lama setelah Prabowo melakukan kunjungan kerja maraton ke sejumlah negara sahabat.

Salah satu negara yang tertarik untuk mendukung program makan bergizi gratis adalah China.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rombongan presiden Prabowo saat kunjungan ke China mengemukakan bahwa dukungan untuk makan bergizi gratis itu disepakati di luar kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun.

Menurut Airlangga, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.

Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Sekadar informasi, kunjungan Presiden Ke-8 RI itu ke China pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (10/11/2024) telah membuahkan beberapa hasil konkret, terutama di bidang ekonomi dan bisnis, berikut juga politik luar negeri.

Di China, selama tiga hari ini, Prabowo bertemu dengan para pejabat tinggi negara mulai dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

Adapun Prabowo menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum itu mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

Inggris Juga Mendukung

Selain di China, Prabowo juga mengemukakan konsentrasinya terhadap program makan bergizi gratis itu dalam lawatannya di Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT G20 Brasil.

Selain China, dukungan terhadap makan bergizi gratis juga diungkapkan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

Dalam catatan Bisnis, Keir Starmer mengungkapkan minat dari pemerintah Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program dari Presiden Prabowo Subianto itu memang menjadi kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan asupan gizi bagi anak-anak dalam mendukung pendidikan mereka.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Ingris Keir Starmer di kediaman Keir di 10 Downing Street, London, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Presiden [Prabowo] menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Keir dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Anggaran Rp10.000 per Anak

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaprkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.

"Jadi setiap bulan bisa Rp2,7 juta. Jadi apabila itu semua dengan bantuan-bantuan bansos, termasuk PKH dan bantuan lain saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal saat ini. Tentuny kita ingin memperbaiki," ujarnya.

Adapun Prabowo menaikkan upah minimum nasional menjadi rata-rata 6,5% di 2025. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat terbatas dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta bertemu kelompok buruh.

Sementara itu, Program MBG yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo ditargetkan mulai 2 Januari 2025.

Bukan Hal Baru di Negara G20

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani upaya Indonesia untuk menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki banyak contoh nyata.

Sri Mulyani mengatakan bahwa mayoritas anggota forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara G20 telah menerapkan kebijakan serupa di pemerintahan masing-masing.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

"Ternyata di G20 semua leaders menyatakan banyak yang sudah membuat program makan bergizi gratis terhadap murid-murid," katanya kepada wartawan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun juga mengamini bahwa pemerintahan Indonesia yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke lima Negara pun ikut belajar kepada negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan makan bergizi gratis.

"Sehingga kami bisa belajar dan melaksanakan secara baik dan memberikan dampak terhadap perekonomian yang juga maksimal," katanya.

Apalagi, kata Sri Mulyani, ada banyak kesamaan kepentingan antara Indonesia dengan sejumlah negara anggota G20, yaitu keinginan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Sehingga program makan bergizi gratis menjadi kesamaan ide Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya.

"Beberapa priority program yang disampaikan seperti food security, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana prioritas terhadap beberapa hal yang berkaitan dua agenda itu," ucapnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya terkait makan bergizi gratis kepada sejumlah investor dan pengusaha dalam setiap pertemuan di negara-negara yang dikunjungi, misalnya saat KTT APEC di Peru hingga saat mereka tiba di Inggris.

Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu minat bagi para investor untuk menanam modal di Indonesia selain dengan energi terbarukan, infrastruktur hingga kesehatan.

"Area yang menjadi prioritas terutama banyak yang tertarik di bidang energy transition, renewable, food dalam dalam hal ini some infrastruktur dan kemudian hari ini banyak sekali menonjol terkait masalah kesehatan dan pendidikan terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan," pungkas Sri Mulyani.

Konten Premium

Timbang-timbang Insentif ke Kelas Menengah di Tengah Rencana PPN 12%

Target Tinggi Saham Amman Mineral (AMMN) Usai Rilis Lapkeu

Plus Minus UMP 2025 Naik 6,5%

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan berbagai model pembiayaan buat pengembang, seperti pembiayaan melalui KPR. Dia menyebut model pembiayaan tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di daerah dan pedesaan.

Dia pun berharap program tersebut dapat direalisasikan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan memberikan pendanaan besar. Nantinya, pemerintah akan memberikan bank tanah atau land bank melalui bank Himbara. Dengan begitu, land bank tersebut digunakan untuk mengejar target program tersebut.

"Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta, dengan target MBR di bawah 250 juta. Kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar. Nantinya pemerintah juga akan memberikan land bank dalam bentuk bank milik negara negara yang akan dijadikan landasan untuk pembangunan rumah-rumah baik yang high-rise maupun yang landed di seluruh Indonesia," imbuh Tiko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dikutip dari Antara, Dadan memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mewujudkan program Tiga Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam mendukung program tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan pihaknya memiliki kewenangan terkait penyediaan tanah serta penataan ruangnya.

"Kita sudah intensif koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Yang menyangkut ATR/BPN ada dua isu, pertama tanah, dan isu lainnya adalah tata ruangnya," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Setelah mengetahui kebutuhan untuk membangun kawasan permukiman tersebut, Nusron mengungkapkan program Tiga Juta Rumah setidaknya membutuhkan lahan sebesar 26.000 hektare. Sementara itu, pihaknya memiliki potensi cadangan tanah terlantar mencapai 1,3 juta hektare.

"854 ribu hektare sudah teridentifikasi penggunaannya. Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," ungkap Nusron.

Ia mengaku untuk perumahan bisa menggunakan sekitar 79 ribu hektare dari total 1,3 juta hektare. "Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektare," terangnya.

Lebih lanjut, terkait dengan tata ruang, Nusron mengatakan harus ada keseimbangan antara pembangunan kawasan permukiman dengan kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (KP2B). Hal ini guna menopang swasembada pangan yang juga menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Permukiman juga tidak boleh menggagalkan swasembada pangan. Solusinya kalau mengacu pada aturan, kalau ada sawah yang dipakai untuk kepentingan kawasan permukiman atau kawasan industri, solusinya kabupaten setempat harus menggantikan sawah dengan jumlah produktivitas yang sama," pungkasnya.

POLEWALI MANDAR, investor.id - Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Nasaruddin Umar memberikan kejutan kepada para siswa madrasah di Pondok Pesantren (ponpes) Nahdlatul Ummah Kanang, Desa Batetangnga, Buanuang, Polewali Mandar Sulawesi Barat, Sabtu (30/11/24).

Kedatangan Nasaruddin untuk meninjau pelaksanaan simulasi makan bergizi seimbang dan gratis di tempat tersebut.

"Ini kita memberikan sebuah kejutan bahwa madrasah tidak ada bedanya dengan sekolah lain. Sama sama menikmati pembangunan yang dicanangkan oleh presiden Prabowo untuk makan siang gratis," kata Nasaruddin kepada wartawan

Pria kelahiran Ujung-Bone, Sulawesi Selatan itu mengungkapkan program makan bergizi gratis adalah program pemerintah pusat. Program ini dapat dirasakan semua sekolah tanpa memandang latarbelakang.

"Kita tidak akan membeda-bedakan antar satu sama lain, (sekolah negeri ataupun sekolah madrasa) semuanya kita sama ratakan, semuanya sama," tegasnya. 

Prof Nasaruddin mengatakan simulasi ini merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan memberikan akses makanan bergizi secara merata kepada semua kalangan.

Kedatangan Nasaruddin didampingi Pj Gubernur Sulbar, Pj Bupati Polewali Mandar, dan pejabat lainnya.

Para santri terlihat sangat antusias saat menyantap makan siang geratis yang berisi nasi,sayur, telur, tahu, tempe dan ayam ditambah lagi dengan susu kemasan.

Program makan siang gratis merupakan wujud komitmen presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka demi meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menggerakkan ekonomi nasional.

Usai memantau pelaksanaan makan siang gratis, Menteri Agama RI Nazaruddin melakukan penanaman pohon sukun di halaman Pondok Pesantren Nahdatul Ummah. Penghijauan ini dilakukan sesuai dengan deklarasi Istiqlal untuk lintas agama.

Tidak hanya itu, kedatangan Prof Nasaruddin di Kabupaten Polewali Mandar ini juga untuk menghadiri Haul AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle di Ponpes Al-Ihsan Kanang.

Haul ke 26 ini di hadiri ratusan santri dan masyarakat sekitar. Nasaruddin Umar juga membuka secara resmi pekan olahraga dan seni (Porseni) DDI Cup II tingkat Nasional. 

Setelah menghadiri sejumlah kegiatan di Kabupaten Polman, Nasaruddin kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Majene untuk menghadiri kegiatan di salah satu Universitas di wilayah tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News