BOJONEGORO - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikritik tajam berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, apakah berbahaya mengonsumsi belalang seperti diusulkan Dadan?

Praktisi kesehatan dr Nila Maharani yang juga dokter spesialis penyakit dalam RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pinggir hutan agar tidak mengonsumsi hewan liar yang belum diketahui keamanannya.

?Sebaiknya masyarakat tidak makan hewan-hewan liar yang belum diketahui aman atau tidak,? ujar Nila, belum lama ini.

Dia menjelaskan belalang yang berbahaya yakni belalang setan atau aularches miliaris memiliki mekanisme pertahanan diri, salah satunya mengeluarkan toksin dari bagian dadanya.

?Toksin ini berwarna jernih, kental, pahit, berbau tidak sedap, dan sedikit basa. Toksin ini bisa menyebabkan reaksi alergi bagi siapa saja yang menangkapnya,? ucapnya.

Reaksi alergi dari toksin berbeda-beda, mulai dari ringan yaitu mual, muntah, diare, nyeri perut. Hingga yang berat seperti anafilaksis atau reaksi alergi berat yang dapat mengancam jiwa.

Kondisi ini terjadi ketika tubuh terpapar pemicu alergi dan sistem imun melepaskan zat-zat kimia yang memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh.

Sedangkan toksin yang bersifat basa tersebut juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa di dalam tubuh.

Mengenai keamanan mengonsumsi belalang, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-13/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, menempatkan belalang seperti halnya jangkrik yaitu sejenis serangga yang boleh (mubah/halal) dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis belalang aman dikonsumsi. Beberapa jenis belalang, termasuk belalang setan diketahui mengandung racun.

Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dan memastikan jenis belalang yang akan dikonsumsi benar-benar aman.

Dari berbagai literasi, meskipun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa racun belalang setan dapat menewaskan manusia, namun serangga ini memiliki cairan beracun yang membahayakan.

JAKARTA - Dadan Hindayana , Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah jadi sorotan berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan awalnya berpendapat jika makanan seperti belalang dan ulat sagu ini bisa jadi bagian dari protein, sebab di beberapa daerah memang menyukainya.

Baca juga: Dokter Tifa Kepoin Profil Dadan Hindayana: Gizi 280 Juta Rakyat Indonesia Diurusi Ahli Serangga

Usulan dari Dadan Hindayana itu lantas menuai banyak kritikan. Bahkan banyak pihak yang berpendapat jika anggaran MBG tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat sehingga muncul usulan tersebut.


Atas usulan itu juga mulai banyak warganet yang penasaran akan riwayat pendidikan Dadan Hindayana. Setelah ditelusuri, Dandan rupanya merupakan ahli entomologi yang jadi dosen di ITB.

Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan Hindayana tercatat telah menyelesaikan pendidikan sarjana dengan mengambil studi Proteksi Tanaman diInstitut Pertanian Bogor (kini IPB University )di tahun 1990 silam.

Pria asal Garut itu kemudian melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri, tepatnya di Universitas Bonn, Jerman, di bidang studi Entomologi Terapan hingga lulus di tahun 1997.

Baca juga: Belalang Goreng di Gunungkidul Diburu Wisatawan, Gara-gara Dadan Hindayana?

Tidak cukup sampai disitu, Dadan juga sempat mengenyam pendidikan di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000. Kemudian pendidikan S3-nya diselesaikan di IPB.



Menurut data Science and Technology index (Sinta) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dadan tercatat memiliki skor 643, di mana pada tahun 2024, jurnalnya telah disitasi sebanyak 13 kali.

Baca juga: Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Bakal Tegur Dadan Hindayana

Salah satu penelitian yang dilakukan Dadan pada tahun 2017 telah diterbitkan dalam Jurnal Entomologi Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Cleopatra di area reklamasi pascatambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur".

Sebelum dilantik menjadi Kepala BGN, Dadan adalah Dosen Program Studi Pascasarjana (S2) Entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan serangga , di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB.

Itulah riwayat pendidikan dari Dadan Hindayana , Kepala BGN yang ternyata ahli di bidang entomologi atau serangga.

Cimahi -

Kota Cimahi menjadi salah satu daerah yang saat ini melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengecek langsung dapur pengolahan makanan bergizi untuk anak sekolah dan ibu hamil milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Arara Visi Hijau di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Di situ, Dadan yang didampingi oleh Pj Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar mencicipi langsung susu segar yang bakal dibagikan untuk penerima manfaat program tersebut.

"Rasanya enak dan segar, beda dengan susu kotak biasa. Ini tanpa bahan apapun karena 100 persen susu. Kalau yang di pasaran itu rata-rata 20 persen kandungan susunya," kata Dadan saat ditemui, Kamis (30/1/2025).

Susu segar yang dibagikan pada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis diolah langsung di SPPG Arara Visi Hijau. Hal itu menjadi nilai lebih karena menjadi SPPG pertama di Indonesia yang bisa mengolah langsung susu segar dari peternak.

"Di sini ada unit pasteurisasi susu, ini yang pertama dari seluruh SPPG di Indonesia. Jadi di sini susu dari peternak dibawa lalu dipasteurisasi dengan alat sendiri lalu didinginkan. Jadi bisa memberikan susu segar tiap hari, kalaupun tidak tiap hari, minimal tiga kali seminggu," kata Dadan.

Setelah itu susu dimasukkan ke dalam botol kaca yang bisa dipakai berkali-kali. Hal itu meminimalisir timbulan sampah yang dihasilkan oleh produksi menu Makan Bergizi Gratis.

"Sudah cukup (komposisinya), kalau susu di luaran itu kan hanya 20 persen susunya. Jadi ini setara dengan 5 kotak susu yang dijual di pasar," ujar Dadan.

Dadan mengatakan pengelolaan SPPG di Cimahi Utara ini sudah sesuai dengan standar dan dianggap memuaskan. Namun keberadaan SPPG ini belum mampu menjangkau semua sekolah yang ada di Cimahi Utara.

"Pekerjaannya memuaskan juga, karena pengelolaannya berpengalaman. Cuma memang masih ada (sekolah dan ibu hamil) yang belum terlayani, saya minta tambah lagi 1 SPPG jadi bisa melayani areal terdekat," kata Dadan.

Dadan mengecek langsung distribusi menu makan bergizi gratis itu ke sekolah-sekolah, salah satunya SD Negeri Pasirkaliki Mandiri 1. Siswa antusias menerima menu makanan yang hampir sebulan ini mereka konsumsi.

Salah satunya Reagan, siswa kelas 6 yang dengan lahap memakan semua menu di dalam foodtray. Menunya kali ini yakni nasi, tumis buncis dan jagung, kornet sapi, semangka, lalu sebotol susu segar.

"Enak makanannya, ada tumis buncis sama jagung, terus ini seperti kornet daging sapi pakai bumbu," kata Reagan.

Ia berharap makan bergizi gratis bisa terus berlanjut sebab bisa mengirit uang jajan yang dibawanya. Sebab selama ini, ia tak pernah jajan yang nilai gizinya seperti makanan yang dikonsumsinya.

"Enggak, biasanya jajan cireng, mie, minuman. Kalau yang seperti ini paling makan di rumah. Mudah-mudahan bisa terus lanjut," ujar Reagan.

(yum/yum)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun menjadi Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dia optimistis penambahan anggaran tersebut bakal berdampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. “Jika program ini meningkat menjadi Rp171 triliun, dampaknya terhadap ekonomi akan luar biasa,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menkeu meyakini program MBG bila terlaksana dengan total anggaran Rp171 triliun akan meningkatkan jumlah sentra dan memberikan multiplier effect yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

"Sekolah yang memberikan MBG kepada muridnya harus menyiapkan bahannya, memasak, ada yang harus mengantar, ada yang harus mencuci dari sayuran, bahan baku sampai tempat makan. Ini merupakan pekerjaan masif labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani.

Dia pun meminta lembaga keuangan, seperti perbankan, untuk turut menyukseskan program tersebut melalui dukungan pembiayaan kepada para pelaku usaha penyedia jasa terkait.

Sri Mulyani juga menitipkan pesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program tersebut.

Menurut Sri Mulyani, BI dan OJK bisa berperan dalam menyukseskan program itu dengan cara memastikan lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap program itu.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons adanya kritik terkait program makan bergizi gratis (MBG). Puan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan menyempurnakan program tersebut.

"Ya program ini kan masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus melakukan evaluasi dan menyempurnakan," kata Puan saat dihubungi, Kamis (30/1/2025).

Puan mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan Pemerintah untuk mengevaluasi program baru tersebut. Dia menyoroti khususnya berbagai hal teknis di lapangan.

"Jadi kami beri kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan satu program baru, perlu banyak hal yang dilakukan untuk teknis-teknisnya di lapangan," ucapnya.

Dia mengatakan evaluasi penting agar program tersebut benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khususnya anak-anak," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menargetkan pada akhir 2025 semua anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1). Prabowo mulanya membeberkan soal capaian awal program ini di bulan ini.

"Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.

Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.

Kemudian, Prabowo berharap di bulan September sudah ada 15 juta anak yang mendapat makanan bergizi. Dengan demikian, dia menargetkan, pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi.

"September kita harapkan, 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," tegasnya.

Simak Video: Puan Ungkap Sejumlah Masalah Jadi Perhatian DPR

[Gambas:Video 20detik]

(maa/imk)

SOLO, KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Solo, Jawa Tengah masih di 7 sekolah.

Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan, sampai saat ini masih 7 sekolah yang melaksanakan program MBG di Kecamatan Jebres.

Sebab, dapur umum SPPG yang ditunjuk dan sudah siap melaksanakan hanya di Kecamatan Jebres. Sementara dapur umum SPPG di Kecamatan Laweyan belum siap.

"(Sekarang) masih 7 titik (sekolah). Yang lainnya belum," kata Teguh di Solo, Jawa Tengah, Kamis (30/1/2025).

Menurutnya, kebutuhan dapur umum SPPG di Solo seharusnya ada 40 dapur umum.

Keberadaan dapur umum SPPG ini diharapkam mampu mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan program MBG di semua sekolah di Solo.

"Harusnya 40 (SPPG). Yang ditunjuk tiga (dapur umum) tapi yang siap satu (di Kecamatan Jebres)," kata dia.

Usulan soal menu makanan program makan bergizi gratis

Teguh mengusulkan agar menu makanan program MBG antara jenjang TK, SD dan SMP, SMA/SMK dibuat sendiri-sendiri.

Sehingga ada kombinasi rasa yang berbeda antara jenjang TK, SD dan SMP, SMA/SMK.

"Saya usulkan makanan yang dimakan TK, SD itu harusnya satu paket tersendiri. SMP, SMA/SMK itu satu paket tersendiri. Supaya rodok pedas sedikit tidak masalah. Kalau TK, SD pedas tidak mungkin," kata dia.

Diketahui, pelaksanaan MBG di Solo tahap pertama ada 7sekolah dengan jumlah 2.787 siswa.

Tujuh sekolah itu antara lain:

1. TK Warga
2. SD Warga
3. SDN Purwodiningratan
4. SDN Kepatihan Wetan
5. SMPN 14 Solo
6. SMA Widya Wacana
7. SMKN 8 Solo.

Menu program MBG ini didistribusikan langsung dari dapur umum satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Jebres.

SOLO, KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Solo, Jawa Tengah masih di 7 sekolah.

Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan, sampai saat ini masih 7 sekolah yang melaksanakan program MBG di Kecamatan Jebres.

Sebab, dapur umum SPPG yang ditunjuk dan sudah siap melaksanakan hanya di Kecamatan Jebres. Sementara dapur umum SPPG di Kecamatan Laweyan belum siap.

"(Sekarang) masih 7 titik (sekolah). Yang lainnya belum," kata Teguh di Solo, Jawa Tengah, Kamis (30/1/2025).

Menurutnya, kebutuhan dapur umum SPPG di Solo seharusnya ada 40 dapur umum.

Keberadaan dapur umum SPPG ini diharapkam mampu mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan program MBG di semua sekolah di Solo.

"Harusnya 40 (SPPG). Yang ditunjuk tiga (dapur umum) tapi yang siap satu (di Kecamatan Jebres)," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Apabila programMBGprogram MBGprogramMBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

"Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

Sebagai perbandingan, sebelumnya dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Sri Mulyani dan jajarannya memperkirakan program MBG hanya berkontribusi sekitar 0,1% ke PDB pada 2025. Proyeksi tersebut berdasarkan anggaran Rp71 triliun.

Sementara itu, riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan angka yang lebih kecil. Indef mencatat program MBG dengan anggaran Rp71 triliun akan berkontribusi ke pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp14,61 triliun pada tahun 2025.

Sumber Tambahan Anggaran MBG

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sedang melakukan penyesuaian anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Prabowo untuk melakukan penghematan hingga Rp306 triliun dalam APBN dan APBD 2025.

Dia mengklaim hasil penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program-program bantuan sosial.

"Program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis," ungkap Sri Mulyani.

Artinya, jika anggaran MBG bertambah Rp100 triliun, maka sepertiga dari total hasil penghematan anggaran (Rp306 triliun) akan dialokasikan ke program unggulan Prabowo tersebut.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya telah ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

(aid/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang untuk menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun.

Dengan demikian, total anggaran program MBG tahun ini menjadi sebanyak Rp 171 triliun.

Sehingga diharapkan akan memberikan efek berganda kepada perekonomian, terutama bagi kalangan UMKM.

"Apabila program makan bergizi gratis ini akan ditingkatkan dari Rp 71 triliun naik ke Rp 100 triliun, ditambah Rp 100 triliun bukan naik ke Rp 100 triliun, maka menjadi Rp 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat," ujarnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Kamis (30/1/2025).

Saat ini, pemerintah telah memberikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari lalu secara bertahap.

Pada tahap awal, program MBG menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat. Selanjutnya, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada akhir 2025.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat, maka jumlah sekolah penerima dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program ini juga akan ditambah.

Bendahara Negara itu berharap Presiden Prabowo Subianto dapat terus meningkatkan anggaran program MBG ini karena efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat luas di seluruh daerah.

"Ini adalah salah satu program pemerintah yang bisa langsung dimanfaatkan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia, dimanapun selama ada sekolah di situ. Karena sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak," ucapnya.

Sri Mulyani bahkan telah meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk turut serta menyukseskan program ini, yaitu melalui kemudahan pembiayaan bagi UMKM yang terlibat dalam program ini.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan.

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis (MBG) di bulan September 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRPuan Maharani mengatakan pihaknya memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan menyempurnakan program makan bergizi gratis.

Puan menyebut program andalan Prabowo itu masih terhitung baru.

"Ya, program ini kan masih baru, saya yakin pemerintah masih harus melakukan evaluasi dan menyempurnakan, jadi kami beri kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan satu program baru," ujar Puan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Puan mengatakan, masih banyak hal yang perlu disempurnakan terkait teknis di lapangan.

Dia memastikan DPR akan terus mengawal pemerintah dalam mengevaluasi program makan bergizi gratis.

"Sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak," imbuh dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akhirnya bersuara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya.

Pernyataan soal makan bergizi gratis ini disampaikan Prabowo di tengah beragam kejadian sepanjang dua pekan terakhir, mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Demikian juga, saat pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis agar menyasar lebih banyak penerima.

Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis.

Jumlah penerima ini pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena masalah ini pula, Prabowo mengucapkan permintaan maaf lantaran MBG belum menyasar semua kalangan.

Terlepas dari segala kontroversi dan pujian, Prabowo mengucapkan permintaan maaf karena program makan bergizi gratis belum menyentuh seluruh anak di Indonesia.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf," kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Kepada semua orangtua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujarnya lagi.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menekankan bahwa usulan mengenai serangga sebagai lauk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diterapkan.

Menurut Alifudin, usulan yang menuai pro dan kontra itu harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.

“Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa dengan makan serangga di beberapa daerah tertentu, namun banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya. Perasaan tidak nyaman ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan agar tujuan program untuk menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa menimbulkan penolakan,” kata dia dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Alifudin, hal yang perlu dipertimbangkan pula dalam pengambilan kebijakan terkait makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah keberagaman budaya dan kebiasaan makan di Indonesia.

Ia mengatakan di banyak daerah, terutama di luar wilayah yang terbiasa dengan konsumsi serangga, ide tersebut mungkin akan sulit diterima.

“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” kata dia.

Selanjutnya, Alifudin menegaskan bahwa tidak semua jenis serangga aman atau layak dikonsumsi.

“Tidak semua serangga dapat dimakan. Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak diproses dengan benar,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pemilihan serangga yang tepat dan aman untuk konsumsi harus melalui penelitian yang mendalam agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.

Selain itu, Alifudin juga menyebutkan pentingnya memperhatikan psikologis dan preferensi anak-anak dalam menyikapi ide konsumsi serangga. Dia pun menilai pengenalan serangga sebagai lauk dalam program tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.

“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” kata dia.

Alifudin mengimbau para pihak terkait agar melakukan dialog lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan akhir terkait usulan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.