Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah menjadi Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kabinetnya. Dengan ini, Prabowo membentuk kembali Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya setelah beberapa waktu berselang.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, keduanya akan memastikan program penyediaan rumah bagi masyarakat bisa berjalan.

Seperti diketahui, ini bukan kali pertama Indonesia memiliki Kementerian khusus perumahan. Sebelum digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Perumahan Rakyat sudah lama ada dan berdiri sendiri. Berikut sejarah singkatnya.

Sejarah Singkat

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, pada awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, fungsi perumahan diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum yang tanggung jawabnya adalah mengawasi pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung.

Fungsi dan tanggung jawab bidang perumahan sempat dialihkan ke Kementerian Sosial pada tahun 1958 lewat terbitnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Masalah perumahan semakin mendapat perhatian serius pemerintah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Perumahan Nomor 6 tahun Tahun 1962. Tetapi karena tidak berjalan dengan baik diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun Tahun 1963. Terbit Undang-Undang Pokok Perumahan No. 1 tahun Tahun 1964.

Fungsi dan tanggungjawabnya kemudian dikembalikan ke Kementerian PU lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Baru pada tahun 1978, urusan perumahan rakyat ditangani oleh departemen sendiri, dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dengan Cosmas Batubara sebagai Menteri pertamanya.

Selanjutnya, kementerian ini sempat beberapa kali mengalami pergantian pucuk pimpinan dari mulai Akbar Tanjung pada 1993-1998, Theo L Sambuaga pada 1998-2000, Soenarno pada 2001-2004, Yusuf Asy'ari pada periode 2004-2009, Suharso Monoarfa pada 2009-2011, Djan Faridz pada 2011-2014.

Jokowi lalu menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono pada 2014-2024.

Kemudian, Pemerintahan Prabowo memisahkan Kementerian PUPR, sehingga terbentuk kembali departemen khusus perumahan. Kali ini sedikit berbeda karena nomenklatur berubah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk politisi senior Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih miliknya. Dia akan bertanggung jawab menangani seputar perumahan di Indonesia bersama wakilnya Fahri Hamzah.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar mengemban tugas penting yakni mengentaskan angka backlog di Indonesia dan realisasi salah satu program besar yang dicetus oleh Prabowo yakni program 3 juta rumah.

Membahas soal Menteri Perumahan, sudah ada sederet nama tokoh penting yang pernah menjabat di posisi ini sejak Indonesia merdeka. Namun pada beberapa periode, Kementerian Perumahan sempat digabung dengan Kementerian lain seperti pada era Joko Widodo lalu, bersatu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, siapa saja yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di Indonesia? Berikut detikcom rangkum daftar Menteri Perumahan RI dari masa ke masa.

Presiden Soekarno

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024), pada masa pemerintahan Presiden Soekarno permasalahan seputar perumahan dipegang oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 1958, bidang perumahan kembali dipindahkan ke Kementerian Sosial setelah keluarnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Presiden Soeharto

Bidang perumahan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum pada 1969 lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Kementerian Perumahan baru dibentuk pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III. Berikut daftar Menteri Perumahan yang pernah menjabat di pemerintahan Presiden Soeharto

1. Cosmas Batubara pada Kabinet Pembangunan III (periode 1978-1983 dan 1983-1988).

2. Siswono Yudohusodo pada Kabinet V (periode 1988-1993).

3. Akbar Tanjung pada Kabinet VI dan VII (periode 1993-1998 dan Maret-Mei 1998).

Presiden BJ Habibie

Setelah Presiden Soeharto diturunkan, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie. Kementerian Perumahan tetap berjalan dengan Menteri baru yakni Theo L Sambuaga pada Kabinet Reformasi Pembangunan untuk periode yang singkat yakni 1998-1999.

Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, bidang Perumahan dipegang oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Menteri yang menjabat pada era ini adalah Soenarno pada Kabinet Gotong Royoung untuk periode 2001-2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kementerian Perumahan kembali dijalankan pada masa pemerintahan SBY dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut daftar menterinya.

1. Yusuf Asy'ari pada Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009).

2. Suharso Monoarfa pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2009-2011).

3. Djan Faridz pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2011-2014).

Presiden Joko Widodo

Jokowi sejak dilantik pada 2015 lalu, memilih untuk menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Pekerjaan Umum dengan sebutan Kementerian PUPR. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri PUPR dipimpin oleh Basuki Hadimuljono (periode 2014-2019 dan 2019-2024).

Presiden Prabowo Subianto

Kementerian Perumahan di masa Presiden Prabowo kembali dipisah dari Pekerjaan Umum dengan nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri yang ditunjuk untuk mengemban amanah ini adalah Maruarar Sirait untuk periode 2024-2029.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait tanah-tanah sitaan yang rencananya akan dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan.

"Besok, Selasa (22/10) saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada, supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada dimana, supaya kita bisa kerja dengan cepat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus bergerak cepat.

"Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun. Kita tentukan nanti langkah berikutnya ya," katanya.

Dirinya menyampaikan bahwa menurut Jaksa Agung terdapat banyak sekali tanah-tanah sitaan.

"Ada katanya Pak Jaksa Agung, ada cukup banyak, di satu provinsi saja ada yang besar sekali," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan isu kedua dalam program perumahan yakni bagaimana pengadaan lahan. Ke depan dirinya sebisa mungkin menggunakan lahan yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat di berbagai wilayah.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan-lahan sitaan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Maruarar Sirait menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menjalankan tugas dan program Pembangunan rumah untuk rakyat Indonesia.

Salah satunya dengan mengedepankan semangat gotong rotong serta menyusun landasan hukum yang pasti serta memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun rumah untuk rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

Fahri Hamzah resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia akan mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan pengadaan rumah bagi masyarakat.

Fahri dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029. Prabowo pun mendiktekan sumpah dan janji para wakil menteri.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Fahri di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Pada kesempatan itu, Fahri terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam. Ia juga mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan dasi berwarna biru.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992. Semasa kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis.

Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Dua tahun kemudian, Fahri terjun di dunia politik pada pemilu 2004 bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan kariernya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi.

Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS pada tahun 2016. Alasannya, Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Sebagai informasi, Prabowo mengumumkan Fahri sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Merdeka pada Minggu (20/10) malam. Setelah dilantik, Fahri dijadwalkan akan melakukan Serah Terima Jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malam nanti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugasnya merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi industri perumahan di satu sisi. Di sisi lain yang penting menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. Pada prinsipnya pemerintah disebut tidak membangun, hanya menciptakan ekosistem bagi industri untuk menggarapnya.

"Jadi kita prinsipnya pemerintah tidak membangun, tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk terjun dari semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri yang besar-besar silakan," imbuhnya.

Terkait sektor perumahan seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan ada di dalam ekosistemnya. Saat ini yang menjadi fokusnya terlebih dahulu adalah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Nanti Tapera, SMF, BTN, perbankan secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu, ini yang lagi kita tuntaskan. Kita harus tetap jalan langsung tahun ini. Makanya kita PR-nya pemisahan kementerian dulu, mudah-mudahan hari ini bisa serah terima, besok kita sudah mulai pembahasan," tuturnya.

Fahri Hamzah memastikan permasalahan backlog atau kesenjangan perumahan akan diselesaikan di tahun pertama menjabat. Terkait kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara bergabung dulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Semua yang mengatasi backlog 13 juta dan 26 juta rumah tidak layak huni akan diselesaikan langsung di tahun pertama. (Kantor) gabung dulu," pungkas Fahri Hamzah.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah akan menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Istana Merdeka.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan kabinet di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah memiliki sepak terjang yang cukup panjang di dunia politik. Simak informasinya berikut ini.

Profil Fahri Hamzah

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Karier Politik

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Kala itu, Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, pada 2016 Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri dituding tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Meski demikian, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rencana ini disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini juga mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tutup Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait siap menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yaitu program 3 juta rumah dalam sebulan. Salah satu yang disorotinya dalam program ini adalah terkait lahan.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, dalam menjalankan ini, Ara akan membangun sistem yang utuh dan kuat.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ara mengatakan, isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mendiktekan sumpah dan janji jabatan di depan deretan menteri kabinet barunya.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pagi ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Ara, panggilan akrabnya menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan dengan gotong royong.

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara di Istana Negara usai pelantikan, Senin (21/10/2024).

Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, developer, pengusaha di bidang lainnnya untuk bersama, berlomba, bergotong royong. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan temen-temen dari swasta," tuturnya.

Maruarar Sirait (Ara) telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mendiktekan sumpah dan janji jabatan deretan menteri untuk kabinet barunya.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait menyebut bahwa ia akan memanfaatkan lahan sitaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat pengadaan perumahan rakyat. Selain itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan lahan memanfaatkan lahan yang tak terpakai.

“Misalnya yang dimiliki (negara), saya sudah koordinasi dengan bapak Jaksa Agung ada banyak (lahan) sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan,” ujar Ara, usai secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menuturkan untuk memanfaatkan lahan dari BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang bisa dipakai untuk membangun perumahan rakyat. Namun demikian, Ara juga menyadari bahwa rencana ini akan sangat menantang karena membangun kerjasama lintas sektoral perlu landasan hukum yang kuat.

“Kita mesti membangun sistem secara utuh ya. Nomor satu, landasan hukumnya mesti kuat. Kita mesti membuat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu,” tegasnya.

Ara belum menjelaskan secara detail program kerjanya. Kendati begitu, ia menyebut perumahan bagi TNI menjadi salah satu prioritas. Pembangunan perumahan untuk rakyat juga akan dilakukan baik di desa maupun kota. “Kita juga akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI, bagaimana itu bisa dicapai dan tentu kita berupaya juga membangun di desa dan di kota,” ujar dia.

Lebih lanjut, untuk mensukseskan rencana-rencana yang dimaksud, Ara akan menggandeng unsur swasta, baik pengusaha di bidang pengembangan kawasan (developer) maupun pengusaha di bidang lainnya.

“Jadi, intinya kita dengan bekerjasama dengan semua pihak, kita yakin dan juga saya mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, para pengusaha di bidang lainnya,” pungkas dia.

Ara menjadi salah satu diantara 53 menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dilantik di Istana Negara, Senin, (21/10/2024). Dalam mengemban tugasnya, Ara bakal didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News