Jakarta -

Pengembang tengah resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Ia pun mensimulasikan dari 220 ribu kuota FLPP 2025, maka per bulan semestinya ada 17 ribu rumah yang bisa tersalurkan. Penundaan tersebut malah membuat 17 ribu rumah ready stock harus dirawat kembali, bahkan pajak penghasilan menjadi tidak terbayar.

Lalu, Joko menyinggung soal pemerintah selalu menggaungkan soal FLPP yang akan disalurkan pada mulai Januari 2025. Sementara sekarang harus menunggu kepastian hingga Februari mendatang.

Ia berharap agar segera ada kepastian terkait penyaluran FLPP beserta kebijakan perumahan lainnya. Menurutnya, realisasi FLPP harus disegerakan, sementara perubahan kebijakan seperti skema pembiayaan masih bisa ditunda.

"Kepastiannya harus berjalan, suplai harus berjalan, realisasi harus berjalan," katanya.

Untuk bisa bertahan di tengah ketidakpastian, Joko menyarankan kepada anggotanya untuk menggunakan strategi lain untuk menjual rumah. Pengembang harus mempertahankan cash flow, baik dengan skema jual rugi ataupun memberi diskon. Sementara proyek perumahan ke depannya akan menunggu kepastian dari pemerintah.

"Untuk pembangunan atau proyek-proyek selanjutnya, kita wait and see menunggu yang pasti-pasti aja. Kami mengharapkan Presiden Prabowo menyatakan langsung, sehingga menjadi sebuah kepastian," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi sejuta rumah yang diguyurkan oleh pemerintah Qatar guna mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal dieksekusi oleh kontraktor asal China.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan bahwa hal itu sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

“Qatar mereka membangun sejuta di kota, dan mereka harap yang jadi main contractor [kontraktor utama] itu dari China,” tuturnya saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/2/2025).

Joko menyebut, keputusan itu diminta Qatar lantaran mereka telah memiliki pengalaman yang baik usai bekerja sama dengan kontraktor China kala menggarap proyek persiapan piala dunia Qatar.

Namun demikian, Joko menyebut pengerjaan investasi itu tak sepenuhnya bakal dikerjakan oleh asing saja. Nantinya, korporasi nasional bakal digaet untuk menjadi sub-kontraktor.

“REI [juga dilibatkan] kami bisa usulkan ambil di blok mana sendiri juga jadi tak dipotong mereka sendiri. Hanya saja main contractor China kita ada di posisi subkontraktor,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, komitmen kerja sama investasi antara Qatar dan Indonesia membangun 1 juta rumah itu telah diteken pada awal Januari 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sebagai ‘Bos’ Badan Pengelola Investasi Danantara.

Maruarar atau akrab disapa Ara, melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara sudah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

Sementara itu, dalam perkembangan sebelumnya, salah seorang narasumber Bisnis mengatakan Pandu akan menjadi Chief Operating Officer Danantara.

“Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus,” ujar salah satu sumber pada November 2024.

Di sisi lain, merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN, pemerintah dan DPR mengatur organ BPI Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Sementara itu, Badan Pelaksana BPI Danantara terdiri atas dua orang dari unsur profesional yang akan duduk sebagai Kepala dan Anggota Badan Pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana akan dibantu enam orang Direktur Eksekutif.

Sedikitnya ada tiga persyaratan khusus untuk menjabat Badan Pelaksana BPI Danantara yakni berusia maksimal 60 tahun pada pengangkatan pertama, bukan pengurus atau anggota partai politik, serta berpengalaman atau ahli di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, atau manajemen perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan program 3.000.000 rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen sehingga dapat membantu mengatasi masalah kelebihan pasokan yang tak diimbangi permintaan (oversupply) di industri semen domestik saat ini.

"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," kata Hashim dikutip dari Antara, Selasa (4/1/2025).

Hashim menyampaikan hal itu dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang energi dan industri.

Program 3.000.000 rumah, kata Hashim, tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena akan memberikan efek pengganda ekonomi yang mendongkrak konsumsi masyarakat.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah," katanya.

Di samping itu, kemarin pihaknya bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1.000.000 dan mungkin lebih.

"Ini belum termasuk dari Tiongkok, Turki, India, Singapura, dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," ujar dia.

Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.

"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen 'kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BUMN Semen Indonesia Group (SIG) Donny Arsal mengatakan bahwa perseroan menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (environmental, social, and governance) sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

SIG, kata Donny, berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence).

Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah daripada emisi karbon dibandingkan semen konvensional," kata dia.

Donny menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke sustainability linked loan (SLL). SIG juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan utang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik untuk dekarbonisasi.

"Komitmen dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi)," ujarnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Developer dan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mempertanyakan tidak dilibatkannya pejabat dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi dalam proses penggusuran lahan.

Penggusuran ini dilakukan berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, yang mengosongkan 27 bidang tanah berupa rumah dan ruko di klaster tersebut pada Kamis (30/1/2025).

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni klaster, menekankan pentingnya peran BPN dalam proses eksekusi untuk mengetahui batas tanah yang terlibat.

"Ketiadaan BPN dalam pelaksanaan eksekusi menjadi tanda tanya besar kepada pihak yang terkena dampak. Mana batas-batasnya yang menjadi titik obyek tanah yang akan dieksekusi," ujar Bari saat ditemui Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Bari juga menyoroti prosedur pelaksanaan eksekusi yang dianggap tidak sesuai.

Pasalnya dalam eksekusi tersebut, pengadilan tidak membacakan berita acara pengosongan lahan.

"Eksekusi wajib dibacakan di atas tanah. Kalau kami bicara 704, maka berita acara eksekusi wajib dibacakan di atas tanah 704. Bicaranya 705, maka berita acara eksekusi wajib dibacakan di atas tanah 705. Kemarin enggak. Tidak (tidak dibacakan)," tegasnya.

Selain itu, Bari mempertanyakan tidak dilibatkannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Distarkim) Kabupaten Bekasi dalam eksekusi tersebut.

Ia menegaskan bahwa pengadilan seharusnya melibatkan Distarkim sebagai pihak yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk klaster tersebut.

"Artinya, bangunan dan tanah yang berdiri di atas sertifikat 705 adalah bangunan dan tanah legal," imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 menghadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengosongkan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997, yang mencakup 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi.

Langkah pengosongan ini menimbulkan kebingungan di kalangan penghuni, yang merasa dipaksa meninggalkan rumah meskipun memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Persoalan ini diduga memiliki kaitan erat dengan praktik ilegal oleh makelar tanah sejak tahun 1990.

Menanggapi eksekusi ini, developer, warga, dan bank pemberi fasilitas KPR di klaster tersebut berencana untuk menggugat eksekusi yang telah dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah.

Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari China, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Menurut Hashim yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini.

"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," imbuh dia.

Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi.

"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Donny Arsal menyampaikan, pihaknya berupaya menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Ia menjelaskan, Semen Indonesia berupaya menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif Semen Indonesia dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional," terang Donny.

Dia menyatakan, perseroan juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi (BIP), produk turunan dari semen hijau Semen Indonesia yang ramah lingkungan.

"Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern,” urai Donny.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik.

Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

”Komitmen Semen Indonesia dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi),” tutup Donny.

Jakarta: Karangmalang merupakan kecamatan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kabupatennya dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Selain Sragen, Karangmalang juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Karangmalang, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik.

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Karangmalang dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karangmalang

Perumahan subsidi di Karangmalang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 106 unit rumah tersedia dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan genteng multiroof, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

2. Griya Bhina Karya 5

Perumahan ini dibangun oleh Putra Bhina Karya yang berlokasi di Plumbungan, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 11 unit.

Rumah murah ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Dengan harga Rp150,5 juta, Anda mendapat dua kamar tidur, satu kamar mandi.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap menggunakan rangka baja ringan dan atap genteng, dinding bata merah plester aci, finishing cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

3. Puri Naraya

Perumahan ini terletak di Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Yartin Makmur Jaya.

Rumah ini memiliki 16 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150,5 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Rindang Asri

Perumahan subsidi ini terletak di Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Iyang Indotek Sejahtera, rumah ini memiliki 6 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa rangka atap baja ringan dan atap genteng, dinding bata ringan (herbel) dan plester aci. Lantai tapak beton bertulang, cor dan keramik, serta pondasi struktur batu kali dan cor beton.

5. Griya Bhina Karya 5

Perumahan ini berlokasi di Plumbungan, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Putra Bhina Karya.

Perumahan ini memiliki 11 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa rangka atap baja ringan, atap genteng, serta dinding bata merah, plester, aci, finishing cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Efisiensi anggaran infrastruktur berdampak kepada program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan, meskipun pelaksanaan program 3 juta rumah ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), namun tidak akan lepas hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, dari sisi inovasi bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, pengembangannya saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PU di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"Pertanyaannya, bagaimana dengan inovasi bangunan? Itu kan PU, Cipta Karya. Ada teman-teman di aspek ini yang menemukan precast sehingga membangun rumah bisa lebih cepat," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (03/02/2025).

Selain itu, baik perumahan maupun rumah susun (rusun) tentu memerlukan ketersediaan air hingga akses jalan.

Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU.

"Ketika di suatu kota itu cuma ada 50 truk sampah, tiba-tiba kota itu makin diperluas, makin banyak perumahan baru, kawasan baru, sementara TPA-nya enggak bisa menampung, akhirnya ya begitu lah," kata Yayat.

Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra).

"Justru menurut saya dengan adanya masalah itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang belum ditetapkan itu harus direvisi ulang untuk mensinergikan yang sudah disusun oleh Bappenas dengan Renstra-Renstra yang sudah disusun dan ditetapkan oleh teman-teman di kementerian, khususnya di PU," ucap Yayat.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sisa anggaran Kementerian PU tahun 2024 adalah Rp 26 triliun.

Ada pun tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun.

"(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun," ungkap Dody, Jumat (31/01/2025).

Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp 82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp 28,847 triliun.

Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp 26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.

Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.

"Insya Allah (enggak mengganggu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," kata Dody.

Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.

"Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," tutur Dody.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terusir dari rumahnya sendiri setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi pengosongan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Siapa biang kerok permasalahan ini?

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pelepasan tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Abdul Hamid berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,6 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat dia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

Kayat akhirnya berhasil menemui Juju. Dalam pertemuan itu, Juju meminta Kayat menanggung pembayaran Abdul Hamid yang belum lunas.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB. Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Digugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia. Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Penghuni terusir meski punya SHM

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Selanjutnya, Bari melakukan pembayaran sebanyak enam kali dengan nilai Rp 4 miliar kepada Toenggoel untuk pembelian tanah tersebut. Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas lahan di atas mereka.

Di saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III.

Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.

Sidoarjo -

Sidang polemik kelebihan lahan rumah di Perum Safira Juanda, Kecamatan Buduran digelar. Sidang dilakukan di lokasi langsung oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Rumah pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva seorang penjual kue itu digugat developer PT Chalidana Inti Cahaya selalu pengembang perumahan Safira Juanda karena dianggap ada kelebihan lahan 2×9 meter dari rumah seluas 9×16 M², yang bukan karena kesalahannya sendiri.

Sidang pemeriksaan setempat (PS) diwakili tiga hakim PN Sidoarjo, diantaranya Heru Dinarto, Herjuna Wisnu Gautama dan Rosyadi. Mereka melihat kondisi rumah yang diduga kelebihan lahan.

Di sela-sela sidang PS, hakim dari PN Sidoarjo beberapa kali menyarankan untuk masalah tersebut diselesaikan secara mediasi. Kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk upaya perdamaian.

Kuasa Hukum pasutri Didik-Eva, Rohmad Amrullah mengatakan pemeriksaan setempat ini untuk memastikan unitnya benar-benar ada. Dia menegaskan bahwa tergugat (Didik-Eva) menerima unit rumah dari developer seperti batas yang ada saat ini.

"Lalu klien kami hanya membangun rumahnya sesuai dengan batas yang ditentukan developer. Kalau upaya damai, sebenarnya sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelum masuk sidang. Tapi kendalanya di masalah harga yang kami nilai terlalu tinggi," kata Amrullah dilokasi, Senin (3/2/2015).

Hal senada juga disampaikan, tergugat Eva, perempuannya penjual kue, dia berharap masalah tersebut cepat selesai. Karena polemik kelebihan tanah ini sudah sangat mengganggu dalam kehidupannya.

"Kami harap masalah ini cepat selesai, dan apapun hasilnya semoga menjadi yang terbaik," kata Eva sambil berkaca-kaca.

Eva menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya siap membeli unit tanah yang menjadi kelebihan ataupun secara keseluruhan. Namun dengan harga yang wajar.

"Saya sebenarnya sudah beritikad baik untuk membeli kelebihannya. Namun niat kami itu ditolak, malah digugat ke PN Sidoarjo," imbuh Eva.

Eva pihak tergugat juga tegaskan kesalahan di awal bukan dari pihaknya. Namun dari awal, pihaknya menempati rumah ini, ukurannya sudah sesuai dengan yang diberikan Developer. Hingga kemudian bagian belakang ditinggikan dan dibangun lantai 2.

Sementara itu, kuasa hukum PT Chalidana Inti Cahaya Siti Hamidah yang hadir dalam sidang PS tersebut menyampaikan kliennya membuka peluang untuk mediasi.
Untuk masalah harga, lanjut Hamidah mengatakan bahwa Chalidana menjalankan bisnis sesuai dengan SOP, termasuk penentuan harga.

"Kami sebenarnya sudah memberikan diskon, namun seiring berjalannya waktu tidak ketemu masalah harga," katanya. "Untuk yang lainnya kita buktikan di pengadilan saja," pungkasnya.

Untuk sidang lanjutan kasus ini akan dilaksanakan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda tambahan bukti-bukti.

(abq/iwd)

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 8 dari 10 warga Blok A Perumahan CE, Cinere, Kota Depok yang divonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M merupakan kalangan lanjut usia (lansia).

Mereka yang digugat pengembang perumahan terdiri dari pengurus RT, RW, dan mantan pengurus lingkungan yang mewakili warga menolak pembangunan jembatan untuk Perumahan CGR oleh M.

“Yang usianya enggak 60 tahun ada dua orang. Yang paling muda itu yang umurnya juga mau 60 tahun ini,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Kasidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Heru sendiri berusia 68 tahun. Heru bilang, tergugat lain ada yang usianya 76 tahun.

“Yang lainnya sudah usia 70 tahun ke atas,” ungkap Heru.

Para lansia ini seolah menjadi pengurus RT dan RW seumur hidup lantaran warga Blok A Perumahan CE didominasi warga berusia lanjut.

Meski sudah banyak anak atau cucu yang diajak tinggal bersama di lingkungan tersebut, Heru menyebut, perumahannya tetap saja didominasi lansia.

“Waktu kita kumpulin data warga periode Covid-19, 50 persen lebih keluarga di perumahan kami itu lansia,” ujar Heru.

“Sebagian masih kerja lagi (paruh waktu) tapi memang masih banyak yang sudah lansia gitu, kemarin juga sudah ada warga saya yang sakit Parkinson,” sambungnya.

Faktor usia ini menjadi salah satu alasan warga menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan kedua lahan milik M di dekat Perumahan CE.

Pasalnya, warga khawatir keberadaan jembatan untuk akses cluster baru yang dibangun M mengganggu keamanan tempat tinggal para lansia.

"Yang selalu dibahas kan sebenarnya soal pembangunan jembatan. Dari warga sudah bersedia kalau lahan yang 20 persen (di perumahan kami) dibangun rumah oleh mereka, tapi jangan untuk jembatannya," kata Heru.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengemukakan pihaknya akan mengundang warga korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat.

Aria menuturkan pihaknya akan mendengar aspirasi dari para korban yang tergusur itu. Bahkan, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan korban untuk segera mengirim surat audiensi.

“Kita nunggu suratnya dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya. Saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia melanutkan, jika surat telah terkirim, audiensi bisa dilaksanakan pada minggu depannya dengan dibarengi kasus-kasus sengketa tanah lainnya.

“Saya sudah informasikan kepadakey personyang mengkomunikasikan saya untuk segera kirim surat minggu ini, minggu depan bisa kita undang dengan beberapa kasus yang sama,” ujarnya.

Sebagai informasi, sejumlah warga di Cluster Setia Mekar Residence 2 menjadi korban penggusuran oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II.

Padahal, warga yang tinggal di tempat tersebut dikabarkan memiliki sertifikat hak milih (SHM) dari lahan yang tergusur itu.