Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan bergizi gratis akan terus disempurnakan, termasuk penerimanya yang akan ditingkatkan menjadi 90 juta orang.

"Karena Bapak Presiden (Prabowo Subianto) akan terus meningkatkan anggaran untuk makan bergizi gratis. Bisnis modelnya masih akan terus disempurnakan, tata kelolanya juga diperkuat," tegas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).

"Program yang anggarannya yang apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, (anak) PAUD, sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," sambungnya.

Sang Bendahara Negara menekankan program makan gratis sangat bermanfaat. Tak hanya kepada penerima manfaat langsung, makan bergizi gratis juga manfaatnya bisa dirasakan langsung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Para pelaku usaha itu bakal kecipratan manfaat, asalkan ada sekolah di wilayah tersebut.

Ia lalu menyinggung anggaran makan gratis tahap awal sebesar Rp71 triliun. Pemerintah juga bakal menambah anggarannya senilai Rp100 triliun untuk implementasi di 2025 ini.

Menurutnya, anggaran itu cukup besar.

"Sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut. Ada yang harus membeli bahannya; memasak; mengantar; mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labor intensive, dan merata di seluruh Indonesia," jelasnya.

"Apabila program MBG ini akan ditingkatkan dari Rp71 triliun naik ke Rp100 triliun, ditambah Rp100 triliun bukan naik, maka menjadi Rp171 triliun. Jumlah sentranya akan meningkat. Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga menyinggung upaya dirinya mengajak lembaga keuangan membantu program makan gratis. Pihak-pihak yang diajak bicara adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ani meminta para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mendorong peran lembaga keuangan dalam program makan gratis.

"Agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut menyukseskan dan mendukung program ini (makan bergizi gratis)," tegas Ani.

"Saya tahu makroprudensial, mikroprudensial, channeling, serta fokus dari berbagai program kredit dan pembiayaan. Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk MBG, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini sebuah transformasi yang sangat masif," tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan siapa pihak yang untung besar dari program makan bergizi gratis.

Klaim ini disampaikan sang Bendahara Negara di hadapan para bankir, termasuk Direktur Utama BRI Sunarso. BRI adalah bank pelat merah yang juga berstatus ketua Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Dari sisi industri makan dan minum, sekarang ini akan menjadi salah satu yang berpotensi mendapatkan manfaat cukup besar dari program pemerintah, yaitu pemberian makan bergizi gratis," ungkapnya dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).

Industri makanan dan minuman itu katanya, termasuk yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM terutama yang usahanya berada di lokasi sekitar sekolah akan mendapatkan manfaat besar dari berjalannya program makan bergizi gratis. 

"Apabila program MBG ini akan ditingkatkan dari Rp71 triliun naik ke Rp100 triliun, ditambah Rp100 triliun bukan naik, maka menjadi Rp171 triliun. Jumlah sentranya akan meningkat. Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan manfaat besar yang diterima UMKM itu pastinya sangat besar manfaatnya bagi perlindungan usaha UMKM dalam negeri termasuk juga bagi kesehatan perekonomian Indonesia.

Selain ke UMKM, ia mengatakan makan bergizi gratis juga bisa bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 8 persen sebagaimana dimimpikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan yang diimpikan tersebut, butuh kebijakan struktural sampai transformasi ekonomi. Ani mengatakan pemberian gizi yang baik melalui makan bergizi gratis merupakan salah satu bagian dari kebijakan struktural yang bisa dilakukan untuk mencapai target itu.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menekankan bahwa usulan mengenai serangga sebagai lauk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diterapkan.

Menurut Alifudin, usulan yang menuai pro dan kontra itu harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.

“Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa dengan makan serangga di beberapa daerah tertentu, namun banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya. Perasaan tidak nyaman ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan agar tujuan program untuk menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa menimbulkan penolakan,” kata dia dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Alifudin, hal yang perlu dipertimbangkan pula dalam pengambilan kebijakan terkait makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah keberagaman budaya dan kebiasaan makan di Indonesia.

Ia mengatakan di banyak daerah, terutama di luar wilayah yang terbiasa dengan konsumsi serangga, ide tersebut mungkin akan sulit diterima.

“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” kata dia.

Selanjutnya, Alifudin menegaskan bahwa tidak semua jenis serangga aman atau layak dikonsumsi.

“Tidak semua serangga dapat dimakan. Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak diproses dengan benar,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pemilihan serangga yang tepat dan aman untuk konsumsi harus melalui penelitian yang mendalam agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.

Selain itu, Alifudin juga menyebutkan pentingnya memperhatikan psikologis dan preferensi anak-anak dalam menyikapi ide konsumsi serangga. Dia pun menilai pengenalan serangga sebagai lauk dalam program tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.

“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” kata dia.

Alifudin mengimbau para pihak terkait agar melakukan dialog lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan akhir terkait usulan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) diisyaratkan mendapatkan modal. UMKM tersebut harus lebih dulu mendapatkan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai, pemberian akses permodalan merupakan bentuk keberpihakan negara bagi UMKM yang menjadi mitra MBG. Akbar mengatakan, dengan skema ini, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari MBG, tetapi juga membuat pelaku UMKM naik kelas.

"Hasilnya, ekonomi akan tumbuh, baik di sektor mikro maupun makro. Sendi-sendi perekonomian di daerah akan bergeliat, sehingga mengerek pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, pemberian modal awal juga merupakan bukti bahwa negara hadir untuk UMKM. Mengingat, program bersejarah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan uang yang tidak sedikit.

Untuk diketahui. Pada APBN 2025, anggaran untuk Program MBG sebesar Rp 71 triliun. Namun, anggaran itu belum mencakup seluruh penerima.

"Bayangkan, perputaran uang sekitar Rp 171 triliun dalam setahun hanya dari program MBG. Jika UMKM terlibat di dalamnya, sudah pasti efek ekonominya sangat besar," ulas Akbar.

Meski begitu, ia berpesan kepada industri perbankan agar tidak menyulitkan pelaku UMKM yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional sebagai mitra program MBG. Khususnya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Akbar juga meminta kepada pelaku UMKM yang nantinya ditunjuk oleh BGN untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.

"Teman-teman UMKM juga harus profesional. Terlebih, program ini menyasar kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi harus diprioritaskan gizi dan kualitasnya," pesan Akbar.

(ara/ara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang paling populer. Mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Koppasus) tersebut telah mengampanyekannya sejak dirinya melaju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Prabowo Subianto memandang penting program tersebut. Bahkan, sang Kepala Negara telah mempersilakan siapapun menteri yang tidak setuju terhadap MBG untuk keluar dari kabinet yang dipimpinnya.

"Saya hakulyakin. Saya pertaruhkan ... saya pertaruhkan kepimimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024) lalu.

Pada Senin, 6 Januari 2025 jutaan pasang mata menyaksikan pelaksanaan MBG untuk pertama kalinya di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, setidaknya sudah ada seratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi untuk menyajikan makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Adita Irawati mengatakan, hingga momentum pelaksanaan perdana MBG itu sudah ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau "dapur MBG" yang telah beroperasi. Seratusan SPPG itu melayani makanan gratis di 26 provinsi wilayah Indonesia.

"Tentu ini akan terus bertambah secara bertahap," kata Adita kepada wartawan di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).

Ada visi yang hendak dicapai pemerintahan Presiden Prabowo: kesiapan anak-anak bangsa untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Jangan sampai kekurangan gizi menjadi kendala bagi mereka untuk menjemput impian Indonesia Emas 2045.

Kepala Negara menargetkan, hingga akhir tahun 2025 semua anak-anak Indonesia menikmati MBG. Dalam rentang waktu itu, target penerima pada Januari-April 2025 sebanyak tiga juta anak; periode April-Agustus 2025 sebanyak enam juta anak; dan kemudian pada September 2025 sebanyak 15 juta anak.

Walau mengakui pemerataan MBG masih menjadi problem, Prabowo memastikan bahwa dana untuk program ini tersedia. "Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan, ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu. Saya yakini, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

Jakarta - Pemerintah berencana melibatkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). UMKM juga bakal dapat Rp 500 juta sebagai modal untuk terlibat program MBG. Terkait hal itu, begini respons Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin. (dhm/dhm)

JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkomitmen mewujudkan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu terlihat dari program yang dilakukan Kementerian PDT dalam 100 hari kerja usai dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut, ada 9 program kerja yang telah dilaksanakan Kemendes PDT selama 100 hari dirinya menjabat.


"Kemendes PDT merupakan pengampu utama dalam mewujudkan Asta Cita yang ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, Kemendes PDT juga mendukung Asta Cita lainnya, di antaranya mendukung swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi produk unggulan dan pelestarian lingkungan di tingkat desa.



"Dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita ke 6, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 12 aksi prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia," ujarnya.

Memasuki tiga bulan atau 100 hari kerja Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, kata Yandri, pihaknya telah melakukan 9 program kegiatan. Antara lain, pertama penghematan anggaran.

"Kemendes PDT melakukan penghematan anggaran 2025 salah satunya belanja perjalanan dinas inj yang dihemat sebesar Rp51,2 miliar dari pagu perjalanan dinas sebesar Rp102,5 miliar atau 50%,? jelasnya.

Kedua, menetapkan arah pembangunan desa dengan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. "Ke-12 aksi tersebut merupakan arah kebijakan kementerian dalam rencana strategi 2025-2029," katanya.

Ketiga, konsolidasi pendataan BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menyebut ada 271 BUMDes yang sudah terdaftar pada aplikasi e-katalog LKPP. Dari jumlah tersebut, 69 BUMDes telah menayangkan produknya.

Dari produk yang ditayangkan, tercatat 444 jenis produk yang dapat mendukung Program MBG. "Diharapkan BUMDes dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan, penyedia makan bergizi gratis, dan menjadi pelaksana layanan," ucapnya.

Keempat, penetapan kebijakan dana desa untuk ketahanan pangan. Menurut Yandri, Kemendes PDT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi pemanfaatan minimal 20% dana desa setara Rp16 triliun untuk ketahanan pangan di desa.

Kelima, kunjungan kerja ke desa. Tujuannya untuk memperoleh informasi, memahami permasalahan, dan mengidentifikasi praktik desa. Yandri menyebut, sejak Oktober 2024 hingga saat ini dirinya bersama wakilnya Riza Patria telah mengunjungi 47 desa di Indonesia.

Keenam, menggelar lomba pemuda pelopor desa dan lomba desa. Ketujuh, Peringatan Hari Desa. Kedelapan yakni, kepedulian pelestarian lingkungan, desa rawan bencana dengan pendekatan desa berketahanan iklim. Terakhir kesembilan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dan mitra pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggarisbawahi pentingnya pendampingan usaha dan peningkatan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian UMKM, lanjut Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dalam keterangan resminya.

Maman menjelaskan, sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

“Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” kata Maman.

Maman menambahkan, program MBG merupakan sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia. Program MBG, lanjut Maman, diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

“Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” kata Menteri UMKM.

Saat ini, lanjut Menteri UMKM, Pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG. Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, berharap Kepala Badan Gizi Nasional membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Muhaimin ingin para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) membantu dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak.

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis," tutur Cak Imin, panggilan karib Muhaimin, saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

Terkait wacana UMKM diberikan modal Rp 500 juta yang diusulkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Cak Imin menyebut hal ini merupakan bagian dari pilot project atau proyek percontohan untuk menyukseskan MBG.

Karena wacana ini merupakan proyek percontohan, kata Cak Imin, tak semua UMKM akan diberikan insentif atau modal untuk membantu MBG.

"Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM," kata dia.

Cak Imin mengaku sangat senang jika pemerintah dapat melibatkan UMKM untuk penyediaan makanan.

"Tapi, secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong agar pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan akses pembiayaan awal.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman, dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Untuk menjadi mitra program MBG, UMKM harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Jakarta -

Pemerintah berencana mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema pendanaan bagi UMKM hingga Rp 500 juta. Menteri Kordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan Kemenko PM siap mendukung wacana ini.

"Ya, Menteri UMKM sebagai bagian dari partisipasi untuk mensukseskan makan bergizi gratis itu membuat ekosistem. Nah ekosistem itu tentu melalui berbagai pilot project," kata Cak Imin di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

"Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM," sambungnya.

Cak Imin mengaku senang dengan wacana ini. Dia berharap banyak UMKM yang terlibat.

"Tapi secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini. Baik di sekolah, di lingkungannya, di zonanya, di desanya, ini semua terlibat. Tapi semua ini sedang penyempurnaan sistemnya," katanya.

Cak Imin pun berharap agar Badan Gizi Nasional bisa ikut bekerja sama dengan membuka peluang bagi UMKM untuk dapat bergabung menjadi mitra makanan bergizi gratis (MBG).

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra UMKM program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(zap/idh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan, pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan pembiayaan hingga Rp 500 juta.

Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Menurut Maman, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan bagi UMKM yang ikut dalam program MBG.

Lalu apa persyaratan agar UMKM yang ikut program Makan Bergizi Gratis ini bisa mendapatkan pembiayaan dari bank?

Dikutip dalam keterangan tertulisnya, Menteri Maman menyebutkan bahwa UMKM tersebut harus mempunyai surat penunjukan dari BGN.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Selain itu, Kementerian UMKM juga memberikan dukungan melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah serta fasilitas legalitas bisnis.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, dan 49 persen di antaranya adalah perempuan. Sementara UMKM jasa katering yang berpotensi terlibat program MBG mencapai 30.900 UMKM.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Maka dari itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dari PIRA sebagai mitra strategis yang sangat penting untuk mencapai tujuan besar ini," sebut Maman.

Pendaftaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk menjadi mitra program MBG, pelaku UMKM bisa mendaftar di web resmi Badan Gizi Nasional (BGN), yakni mitra.bgn.go.id.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, pihaknya hanya membuka pendaftaran di situs resmi.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025)

Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri asuransi.

"Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi," ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi para pelaku perasuransian mengenai dukungan mereka terhadap program-program pemerintah.

“Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa program-program pemerintah dapat membantu mendorong kinerja sektor pembiayaan saat penjualan kendaraan bermotor dikhawatirkan masih belum pulih pada tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa OJK beserta pemerintah dan regulator lainnya akan terus memonitor berbagai indikator sistem keuangan nasional agar dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian domestik secara berkelanjutan melalui berbagai bauran kebijakan ataupun stimulus.

Hingga November 2024, ia menuturkan bahwa kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai dengan kondisi alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), dan liquidity coverage ratio (LCR) masing-masing sebesar 112,94 persen, 25,57 persen dan 213,07 persen.

“Adapun LDR (Loan to Deposit Ratio/perbandingan kredit pinjaman dengan deposit) sebesar 87,34 persen dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan kredit,” imbuh Dian.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025