Hasil survei LSI Denny JA soal 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat makan bergizi gratis (MBG) sebagai program yang paling mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Dari rentang penilaian 1 hingga 9, MBG mendapatkan skor 8,4. Survei dilakukan pada 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan ada tiga alasan positif responden atas program itu.

"Pertama mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang menjadi masalah kronis di Indonesia," kata Ardian dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Lalu kedua, MBG dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan permintaan produk pangan lokal.

Hal itu dinilai membuat banyak produk lokal pangan yang terserap dalam program ini.

"Kemudian, alasan positif ketiga, meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik," ucapnya.

Setelah MBG, di urutan kedua program yang menerima respons positif ialah rehabilitasi dan renovasi sekolah (skor 8,0), swasembada pangan (skor 7,8), peningkatan kesejahteraan guru dengan skor 7,8.

Lalu, kenaikan upah minimum nasional (skor 7,8), keanggotaan Indonesia dalam BRICS (skor 7,8), program transisi energi hijau (skor 7,7), pemberantasan judi online (skor 7,3), hingga penurunan harga tiket transportasi publik di angka 7,2.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

KOMPAS.com -Hari Gizi Nasional (HGN) yang diperingati setiap tanggal 25 Januari menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih sadar dalam memilih dan mengonsumsi makanan sehat yang bergizi.

Menurut ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen, peringatan ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang.

“Makanan sehat itu semakin dekat dengan bentuk aslinya,” ujar Tan Shot Yen, seperti ditulis oleh Antara, Jumat (24/1/2025).

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memilih bahan makanan yang alami dan tidak banyak melalui proses pengolahan yang dapat mengurangi kandungan gizi penting.

Tan Shot Yen juga menekankan bahwa dalam mengolah bahan pangan, masyarakat sebaiknya menghindari teknik pengolahan seperti menggoreng yang dapat merusak kandungan omega 3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh.

Sebagai alternatif, ia menyarankan sejumlah cara pengolahan yang lebih sehat, seperti membuat ikan menjadi pepes, pangek, asam padeh, arsik, atau bahkan nasi ikan Tapanuli yang dikenal dengan nama naniura.

Beberapa hidangan lainnya yang juga direkomendasikan adalah bakar bungkus daun, kuah ikan asam, kapurung, gulai, pindang, kari, singang, otak-otak, dan tekwan.

Lebih lanjut, Tan Shot Yen menyesalkan adanya kesalahpahaman yang masih berkembang di masyarakat terkait konsep makanan bergizi.

“Selama 80 tahun kita merdeka, istilah makanan bergizi ini masih banyak simpang siurnya, mulai dari bayi hingga lansia. Sufor (susu formula) dianggap lebih superior dari ASI. Bahkan ada seliweran di media sosial yang menyebut ASI itu buat orang miskin, orang punya uang pakai sufor,” ungkapnya.

Peringatan Hari Gizi Nasional 2025 yang diusung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengangkat tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”

Tema ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang cerdas dan sehat, serta sebagai langkah preventif terhadap penyakit tidak menular yang seringkali timbul akibat pola makan yang buruk dalam keluarga.

Hari Gizi Nasional merupakan momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya konsumsi makanan bergizi yang tepat, terutama dalam mencegah masalah kesehatan seperti stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Jika ada siswa yang alergi terhadap makanan tertentu, menunya akan disesuaikan agar mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya

Samarinda (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda menerangkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan lima hari pada salah satu sekolah di Samarinda Kalimantan Timur memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari pemenuhan gizi, variasi menu, hingga penanganan alergi makanan pada siswa.

"Program ini menyesuaikan kebutuhan pemenuhan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi, yaitu sekitar 25 persen untuk satu kali makan," kata Wakil Ketua SPPG Samarinda Sirajul Amin di Samarinda, Jumat.

Dia menjelaskan, porsi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak Sekolah Dasar (SD).

Guna mencegah kejenuhan, menu makanan untuk MBG tahap pertama di SDN 004 Samarinda Utara itu divariasikan setiap hari dengan siklus lima menu berbeda. "Senin hingga Jumat menunya berbeda, dan akan kembali ke menu awal pada Senin berikutnya," jelas Sirajul.

Tim SPPG juga terus melakukan evaluasi terhadap menu, termasuk menyesuaikan ukuran potongan makanan untuk anak-anak yang giginya ompong. Selain itu, alergi makanan dipantau melalui formulir alergen yang telah disebarkan kepada orang tua siswa.

"Jika ada siswa yang alergi terhadap makanan tertentu, menunya akan disesuaikan agar mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya," kata Sirajul.

Terkait alergi telur yang dilaporkan, Sirajul menyampaikan bahwa data masih dalam tahap pengumpulan. Biasanya membutuhkan waktu karena harus diisi oleh orang tua siswa.

Implementasi Bertahap dan Anggaran

Saat ini, program MBG baru berjalan di SD 004 Samarinda Utara. Tujuh sekolah lainnya akan menyusul secara bertahap sesuai perkembangan dan kesiapan.

Pihaknya menjelaskan bahwa anggaran program ini mengikuti indeks kemahalan daerah. Rata-rata bahan baku makanan di Samarinda sekitar Rp11.000 per porsi, tergantung menu yang disajikan.

Susu diberikan dua kali dalam seminggu karena Samarinda bukan daerah penghasil susu. "Sebagai gantinya, kami memberikan asupan protein dari bahan makanan lain," kata Sirajul.

Menanggapi anak-anak yang merasa porsi makannya kurang, Sirajul menjelaskan bahwa porsi sudah disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat anak-anak makan tiga kali sehari.

Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah proses adaptasi. Tim baru dibentuk dan masih ada penyesuaian.

Pihaknya juga ingin memastikan tidak ada kendala besar, seperti keterlambatan distribusi.

"Kami berharap program berjalan lancar dan semua siswa di Samarinda bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut sempat menyinggung program makan bergizi gratis saat memberi arahan kepada para anggota DPRD dari PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan, Megawati meminta agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul bermanfaat.

"Oh iya sangat. Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," ujar Deddy.

Lalu, Deddy membeberkan, yang lebih lama disinggung oleh Megawati adalah mengenai proyek food estate.

Kata Deddy, Megawati meminta agar pelaksanaan food estate dapat berjalan baik dengan tetap memperhatikan kondisi ekosistem sekitar.

"Tapi satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu, bahkan memanggil para anggota legislatifnya, itu tentang proyek food estate di Merauke," jelasnya.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," imbuh Deddy.

Diketahui, Megawati mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarangan kepada para kader terkait program food estate yang berada di Merauke, Papua Selatan. Megawati berharap program itu berjalan baik dengan tetap memperhatikan ekosistem.

Megawati menyampaikan hal itu dalam bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan untuk semua anggota DPRD PDIP tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota. Deddy menyebutkan Megawati cukup lama menyinggung masalah food estate itu.

"Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek food estate di Merauke," kata Deddy Sitorus kepada wartawan di lokasi bimtek, Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Deddy mengatakan Megawati berharap program food estate itu berjalan dengan baik. Akan tetapi Megawati juga menekankan soal ekosistem di wilayah sekitar.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," tuturnya.

Tak hanya food estate, Deddy menjelaskan bahwa Megawati juga sempat membahas perihal program makan bergizi gratis milik pemerintah. Megawati berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Oh, iya sangat (dibahas). Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," kata Deddy.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Presiden Prabowo Subianto harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.

Perintah penghematan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

"Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menekankan makan gratis adalah jangkar dari program Prabowo. Oleh karena itu, ia juga mendorong Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memberikan dukungan langsung.

Dia yakin efisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis itu bisa mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan ekonomi RI tumbuh 5,2 persen pada 2025 ini.

"Apalagi nanti struktur supply change di pemerintah atau lokasi masing-masing (daerah) makin diperkuat. Oleh karena itu, kami membicarakan dengan pak gubernur (BI), dengan OJK, LPS, bagaimana masing-masing apakah sektor keuangan bisa mendukung melalui berbagai dukungan pembiayaan di sektor keuangan," tutur Ani.

Dia menuturkan sektor keuangan dapat mendukung aktivitas produksi sayur mayur dan daging yang dihasilkan petani atau UMKM dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Supply change-nya dari sayur mayur, daging, dan berbagai itu yang bisa diproduksi oleh para produsen lokal, entah petani (atau) UKM, itu memiliki peluang untuk mendapatkan market yang pasti. Ini tentu bisa didukung sektor keuangan," tegasnya.

Ani mengatakan dirinya akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan langkah untuk menjalankan instruksi Prabowo ini akan ditempuh dalam waktu sebulan ke depan.

Ani mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih segera membicarakan penghematan tersebut dengan DPR RI, sebelum melapor kepadanya.

"Ini semua kita harapkan orkestrasi dari belanja yang jangkarnya adalah makan siang bergizi kepada anak-anak sekolah diharapkan justru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, terutama local based, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata," kata dia.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menargetkan pendirian sebanyak 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) pada 2025.

Teguh optimistis target itu akan tercapai dan membawa dampak positif ke seluruh penerima manfaat di Jakarta.

"Dan tahun ini kita ditargetkan ada 153 SPPG. Insya Allah itu bisa," kata Teguh di CNN Indonesia TV News Room, Jumat (24/1).

Teguh menyampaikan sejak program MBG berlangsung pada 6 Januari lalu, telah berdiri 14 SPPG yang tersebar di Jakarta.

Ia menjelaskan 14 SPPG itu untuk melayani 125 sekolah dengan total siswa atau penerima manfaat sebanyak 41.845 orang.

"Cukup banyak itu," ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta secara penuh siap mendukung program MBG ini agar berjalan kian optimal ke depannya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025. Secara bertahap program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf jika program itu masih belum merata. Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat.

Prabowo berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Rakameminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Hal ini dia sampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan program MBG di SMP, SMA, SMK, dan SMK 2 Ki Hajar Dewantoro yang berada di dalam satu komplek sekolah di Jl. Buana Agung Raya No.7, Tangerang, Banten, pada Jumat (24/1/2025).

“Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program MBG menjadi elemen penting untuk memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan,” katanya.

Menurutnya, penyiapan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan semangat merupakan sebuah keniscayaan, yang salah satunya dapat diintervensi melalui pemberian makan bergizi.

Oleh sebab itu, Wapres Ke-14 RI itu pun meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program MBG, baik dari sisi sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, hingga pemberdayaan komunitas lokal.

“Partisipasi aktif perangkat daerah dalam program MBG, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang sebagai investasi berharga bagi masa depan bangsa,” pungkas Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa.

"Contohnya susu, kemudian ada kurma, buah," ujar Dadan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Dadan memastikan, program ini akan dilaksanakan penuh sepanjang tahun, termasuk pada bulan puasa.

Siswa akan membawa pulang makanan dari program tersebut untuk berbuka puasa.

"Jadi ketika bulan puasa tiba, maka ketika anak bersekolah, mereka akan membawa makanan untuk dimakan saat buka," kata Dadan.

Hal ini sedikit berbeda dengan program MBG di pondok pesantren.

Dia menjelaskan, karena pesantren berkonsep boarding school, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola langsung oleh pihak sekolah.

Para santri tetap bisa menyantap hidangan bergizi dari program MBG yang telah dimasak saat buka puasa tiba.

"Tapi bagi mereka yang di pesantren, itu kan satuan layanan yang di pesantren, jadi saat buka, makanannya disajikan pada saat buka, tapi kemudian dikirim ke sekolah, makanannya dibawa saat pulang," tandasnya.

Sejumlah siswa SD di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan mual dan muntah usai mengonsumsi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba turun tangan dan memastikan bukan kasus keracunan makanan.

"Iya, benar (murid mual dan muntah usai konsumsi MBG)," ujar Kepala Dinkes Bulukumba dr Muhammad Amrullah kepada detikSulsel, Jumat (25/1/2025).

Peristiwa terjadi di SD Negeri 171 Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Jumat (25/1). Amrullah mengatakan, timnya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan.

"Setelah diperiksa dan diverifikasi, ternyata cuma 4 orang saja yang ditemukan secara pasti. Yang lain itu sifatnya sugesti saja. Apa istilahnya, ya? Mungkin temannya muntah, dia ikut (terpengaruh)," katanya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tim kesehatan menunjukkan tidak ada indikasi keracunan makanan. Empat murid yang mengeluhkan mual dan muntah pun tidak memerlukan penanganan medis khusus.

"Dari 4 orang kami periksa, tidak ada 1 pun yang kami dapatkan dia ada keracunan makanan. Mungkin merasa tidak enak dengan makanannya atau mungkin tidak sarapan di rumahnya terus makan itu, merasa dia mual dan muntah," terangnya.

"Andaikan dia mengalami keracunan, ya, tentunya pasti ada gejala-gejala yang ditimbulkan, misalnya, yang perlu mendapatkan penanganan serius dari tenaga medis. Setelah kita observasi, tidak ada yang begitu. Setelah muntah itu pergi semua main-main anak-anak," lanjut Amrullah.

Amrullah pun menepis isu bahwa menu MBG yang disajikan kepada siswa SD ada yang basi. Dia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tidak menunjukkan indikasi tersebut.

"Mungkin kayaknya asam. Mungkin makanannya rasanya asam. Ada, kan, namanya itu masakan asam pedas. Tidak ada indikasi basi. Setelah diperiksa baik-baik, tidak ada indikasi basi. Mungkin ada beberapa anak yang merasa tidak familiar dengan masakan itu. Persoalan rasa," bebernya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan menjadi Top 3 Program Prabowo-Gibran dengan skor positif paling tinggi. Sementara Wacana Pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi Top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk.

Demikian hasil temuan riset LSI Denny JA terkait menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. LSI enny JA menggunakan dua pendekatan untuk menghasilkan laporan ini: LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet.

Weight Scoring Model adalah pendekatan evaluasi berbasis bobot, yang dirancang untuk menilai kebijakan secara holistik. Model kedua menganalisis frekuensi serta sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan, berdasar riset LSI Denny JA,ada 9 program yang mendapatkan respon positif.Program yang menempati peringkat pertama sentimen positif adalah Makan Bergizi Gratis (Skor 8,4).Program ini menempati peringkat pertama karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang.

“Ketika anak-anak dapat tumbuh sehat dengan asupan nutrisi yang cukup, mereka memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik, bekerja lebih produktif, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).

Posisi kedua hingga kesembilan secara berturut-turut adalah:Program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah (Skor 8,0), Swasembada Pangan (Skor 7,8), Peningkatan Kesejahteraan Guru (Skor 7,8), Kenaikan Upah Minimum Nasional (Skor 7,8), Keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Skor 7,8), Program Transisi Energi Hijau (Skor 7,7), Pemberantasan Judi Online (Skor 7,3), dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik (Skor 7,2).

Riset LSI Denny JA ini juga menilai wacana (baru di tahap inisiasi) atau kebijakan yang dianggap negatif. Ini dievaluasi berdasarkan dampak terhadap demokrasi (30%), implikasi fiskal dan ekonomi (25%), resistensi publik dan kontroversi (20%), efisiensi dan efektivitas (15%), serta dampak terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial (10%).

Adapun wacana dan program yang paling menuai sentimen negatif adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Skoring untuk wacana ini terbesar mencapai skor -7,9/minus 7,9.“Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik,” kata Ardian.

Lebih jauh, lanjutnya, wacana ini mengundang pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi. Menurut Ardian, hak memilih adalah esensi dari kedaulatan rakyat. Ketika hak ini direnggut, rakyat merasa kehilangan kendali atas pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Sentimen negatif lain bersumber dari isu pembentukan Kabinet Jumbo (Skor -6,8) dan Penghapusan Piutang Macet UMKM (Skor -5,7). “Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada hutang budi politik semata,” kata Ardian.

Sedangkan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. “Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah,” ungkap dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadan. Namun menunya akan disesuaikan sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka puasa bagi penerima makanan bergizi gratis yang berpuasa.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seusai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti dilansir Antara, Jumat (24/1/2025).

Dadan mengatakan jenis makanan yang diberikan juga bergantung pada satuan pendidikannya. Dia mencontohkan satuan pelayanan makanan bergizi di pesantren akan berada di pesantren sehingga makanan dapat disajikan saat berbuka.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama untuk meningkatkan pengawasan makan bergizi gratis. Menurutnya, keterlibatan BPOM sangat penting karena masifnya kegiatan tersebut.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan terdapat empat aspek yang diutamakan dalam makan bergizi gratis, di antaranya ialah kebersihan dan keamanan pangan yang menjadi ranah otoritas BPOM. Dia mengatakan BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya keracunan pangan.

Dia menyebutkan makan bergizi gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, menurut dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," sambungnya.

Dia mengatakan program tersebut juga ditargetkan memberi dampak perekonomian positif di daerah-daerah. Dia mengatakan setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp 8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85% uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5% untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini