Gresik -

Sering tergenang air hingga dikira banjir, saluran air di Jalan Raya KH Syafii, Manyar, Gresik dibongkar. Saluran air tersebut ternyata mampet karena tertutup oleh tanah urukan.

Belum diketahui siapa yang menyumbat saluran air tersebut. Akibat sumbatan urukan itu, air secara otomatis tidak bisa mengalir hingga meluber ke Jalan Raya dan mengganggu aktivitas warga yang melintas.

Pantauan di lapangan, alat berat sudah siaga dan sejumlah personel dari Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik melakukan pembongkaran. Terlihat, saluran air yang tertimbun urukan menjadi sumber penyebab banjir di jalan raya KH Syafii.

"(Pembongkaran) Masih jalan terus karena bersinggungan dengan masyarakat," kata Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik, Ida Lailatusa'diyah, Rabu (15/1/2025).

Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda yang merupakan warga Suci, Manyar menambahkan penyebab air meluber di jalan raya KH Syafii memang adanya drainase yang diuruk oleh pemilik bangunan usaha di sekitar tersebut.

"Problem utama di depan beberapa bangunan drainase ditutup yang punya lahan, artinya diuruk, menyebabkan air dari sisi timur tidak bisa lewat secara maksimal, tidak memungkinkan, air lewat jalan," kata Huda sapaan akrabnya.

Huda menyarankan saluran air yang ada di sisi timur dan sisi barat harus dibongkar. Tujuannya, agar air tidak lagi meluber ke jalan raya lagi.

"Tindakan yang dilakukan itu normalisasi, semuanya dikeruk sisi timur sama sisi barat, didatangkan alat berat," imbuhnya.

(abq/iwd)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi adanya minat dan dukungan dari pemerintah dan berbagai Perusahaan dari Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Rumah hijau, ramah lingkungan serta tahan gempa yang dilakukan pemerintah di Jepang diharapkan juga bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

“Kami percaya bahwa Jepang salah satu inspirasi kita di dalam membangun pembangunan-pembangunan infrastruktur dan rumah masyarakat yang baik,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menurut Fahri, upaya menurunkan emisi karbon ini yang berasal dari perumahan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan perlu kerjasama dari semua pihak. Untuk itu, Kementerian PKP berharap terjalin kerjasama yang lebih lanjut antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Apalagi Kementerian PKP sebagai Kementerian baru memiliki tugas di sektor perumahan yang disebutkan oleh Presiden sebagai janji kampanye yakni membangun 3 juta rumah yakni 2 juta di desa dan 1 juta di kota. Gagasan pembangunan rumah yang begitu besar ini tentu memerlukan kerjasama dari semua pihak.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak serta dukungan dari negara-negara asing yang berpartisipasi dan memberikan dukungan pada Program 3 Juta Rumah ini," jelas dia.

Pemerintah mengadakan seminar bertajuk Perumahan, Bangunan dan Kota Berkelanjutan yang dilaksanakan pada 14 – 15 Januari 2025 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dan kerjasama dalam program pembangunan rumah dan perkotaan yang berkelanjutan dan terjangkau berdasarkan best practise dan kajian dari Jepang.

“Pembangunan rumah di Jepang tidak saja kuat tapi menggunakan teknologi modern dan bangunan yang green (hijau), ramah lingkungan yang bisa mengurangi emisi karbon dan bisa kita lihat langsung kalau pergi dan berkunjung ke Jepang,” ujar dia,

(KIE)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut program 3 juta rumah mendapat perhatian dari beberapa negara, termasuk salah satunya dari negeri sakura Jepang. #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap pihaknya tengah membentuk tim khusus bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah," kata Fahri.

Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.

"Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi," jelasnya.

Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan. Seperti yang diketahui lahan di perkotaan seperti di Jakarta terbatas. Untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.

"Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang. (Misalnya) Sehektare tanah, penghuni lamanya ambil seperempat hektare, tiga perempat hektare kita bangun lahan baru untuk menyerap pemukim-pemukim baru," jelasnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan.

"Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat," ujarnya.

Ia juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.

(aqi/das)

Sumedang -

Pemerintah pastikan lahan persawahan di daerah tidak bisa dijadikan kawasan perumahan. Sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia bisa terus terjaga dan bisa terus memproduksi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, telah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ara mengatakan, dalam rapat tersebut telah diputuskan terkait penggunaan area persawahan.

"Tidak ada alih fungsi lahan. Lahan persawahan tidak boleh dijadikan perumahan. Saksinya ada pak Mendagri. Hari Selasa lalu kita telah ketemu dengan pak Presiden di Istana. Sudah diputuskan tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya menginginkan bisa segera membuat surat terkait larangan tersebut. Sehingga aturan tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Tolong Mendagri, pak Mendes kita buat suratnya, kalau perlu hari ini. Jangan lama-lama," katanya.

Ara menegaskan semua elemen pemerintah jangan sampai melakukan pembangunan dengan mengorbankan persawahan. Menurutnya hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.

"Jangan kita membangun infrastruktur lain, tapi lahan pertanian terabaikan," ucapnya.

Dia menambahkan dari level pemerintah pusat, Gubernur, hingga bupati dan walikota bisa menjalankan larangan tersebut. Kata dia, larangan tersebut jangan hanya sekedar dalam aturan semata.

"Semua yang berkewenangan di sini buatlah keputusan di level masing-masing dan dijalankan. Jangan hanya buat keputusan saja. Perlu keberanian, kecepatan. Pastikan presiden setuju. Karena sebelumnya sudah ketemu Presiden dan setuju," pungkasnya.

(yum/yum)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu. Rumah-rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Menurutnya ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Imbasnya, masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah. Beberapa waktu lalu, Fahri menemukan kasus serupa pada saat tengah melakukan peninjauan proyek perumahan yang mendapat insentif perbankan.

"Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah," ungkapnya.

Ia tahu alasan mengapa hingga hari ini masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Alasannya adalah mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Selain itu, ia berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama dan ramah lingkungan.

"Nah jadi menurut saya isu green sebagai isu dari seminar ini menjadi penting karena kami juga mau apa yang kita bangun ini adalah untuk menjaga waktu yang panjang," ucapnya.

(aqi/zlf)

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka suara soal laporan terbangunnya 40.000 unit rumah kepada Presiden Prabowo Subianto selama dirinya menjabat.

Ara menjelaskan, pembangunan tidak hanya dilakukan Pemerintah, melainkan pengembang dan rakyat itu sendiri.

“Kalau kita (pemerintah) membangun itu kan dari anggaran yang ada hanya sekitar 8 persen.
Habis itu kan developer (pengembang), habis itu banyak masyarakat yang membangun sendiri,” jelas Ara menjawab Kompas.com, usai meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung, Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Sebagai contoh, pembangunan rumah di Kota Tangerang yang mayoritas dibangun oleh masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah meluncurkan kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Tujuannya, agar mereka bisa mandiri melakukan pembangunan rumah.

"Kalau saya dapet info, selama ini yang paling banyak adalah yang bangun swadaya. Kalau tadi kita lihat di Kota Tangerang, kayaknya semua semua, sebagian besar tadi yang mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah bangunan swadaya,” lanjutnya.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025 atau sekitar 2,5 bulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjabat, sudah tersalurkan 36.944 unit rumah.

Menurut Heru, itu dihitung hanya pada penyaluran pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Tapera. Ini belum ditambah dengan rumah komersial.

“Dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 5 Januari itu, sudah bisa kita salurkan pembiayaan kurang lebih 36.944 unit ya,” tandas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

Jakarta: Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 15 Januari 2025.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

(KIE)

SUMEDANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintahan di semua tingkatan tidak boleh lagi memberikan izin untuk mengalihfungsikan kawasan persawahan menjadi perumahan.

Aturan tersebut, menurut Maruarar, bertujuan untuk melindungi lahan produktif pertanian dari alih fungsi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

"Kemarin di Istana Negara aturan ini sudah diputuskan, sudah disetujui Presiden Prabowo, tidak boleh lahan sawah untuk perumahan," ujar Maruarar saat menghadiri Hari Jadi Desa di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Tolong Pak Mendagri, Pak Menteri Desa ini kita buat suratnya hari ini juga, jangan lama-lama," imbuhnya.

Maruarar mengingatkan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar tidak mengorbankan lahan pertanian demi pembangunan.

Ia menekankan pentingnya keberanian dari para pemimpin lokal untuk menegakkan aturan tersebut.

"Jangan membangun yang lain-lain, tapi lahan-lahan buat pertanian itu juga kita kurangi sendiri. Kepala desa juga perlu keberanian untuk menegakkan aturan ini," tuturnya.

Maruarar optimistis, dengan terjaganya lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, swasembada pangan dapat tercapai.

"Kita harus jaga pangan kita tetap aman, maka itu harus berani, jangan lagi ada lahan persawahan jadi perumahan. Kita harus tegas menerapkan aturan ini," tegasnya.

Bisnis.com, BANDUNG— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan saat ini tidak diperbolehkan lagi lahan pesawahan dialih fungsikan menjadi perumahan ataupun fungsi lainnya.

Hal tersebut menurutnya sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes YPT) Yandri Susanto.

“Hari Selasa lalu kita bertemu dengan Presiden [Prabowo Subianto] sudah diputuskan tidak boleh lahan sawah untuk perumahan, tolong Pak Mendagri, Pak Mendes kita buatkan suratnya, kalau perlu hari ini juga, jangan lama-lama,” ungkap dia dalam peringatan Hari Desa Nasional, di Desa Cibeureum, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, jangan sampai tujuan untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan malah terhambat karena perizinan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman terus diberikan.

“Jangan kita mau membangun yang lain-lain tapi akhirnya lahan-lahan buat pertanian akhirnya kita kurangi sendiri,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta, semua level pemerintahan, baik pusat, gubernur, bupati/walikota hingga kepala desa untuk membuat keputusan yang dijalankan terkait hal ini.

“Semua yang punya kewenangan di sini saya minta buatlah keputusan di level masing-masi g, dan dijalankan, jangan cuma buat keputusan, yang Gubernur buat, yang Bupati/walikota buat, yang kepala desa buat juga, perlu keberanian, kecepatan,” ungkapnya.

Ia memastikan, hal ini sudah disetujui dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.

“Saya pastikan Presiden setuju karena minggu lalu Mendagri dan saya ketemu, sudah setuju dengan langkah itu,” tegasnya.

Jakarta: Qatar menambah komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintah Qatar kini berencana membangun total 6 juta unit rumah di Indonesia. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati antara kedua negara.

Semula, Qatar hanya berencana membangun 1 juta rumah berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Istana Merdeka. Namun, mereka memutuskan untuk menambah 5 juta unit rumah lagi, yang sepenuhnya berasal dari pemerintah Qatar.

"Jadi, total rumah yang akan mereka kerjakan adalah 6 juta rumah," ujar Fahri Hamzah melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, 15 Januari 2025.

Baca juga: Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

Peran Pemerintah dan Semi-Government

Fahri menjelaskan, perjanjian investasi awal untuk pembangunan 1 juta rumah melibatkan entitas semi-pemerintah Qatar. Sementara itu, tambahan 5 juta unit rumah sepenuhnya didukung oleh pemerintah Qatar. Hal ini menunjukkan komitmen besar Qatar dalam membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi untuk mengatasi defisit perumahan di Indonesia tetapi juga memberikan peluang kerja yang besar bagi masyarakat lokal. "Tambahan 5 juta unit rumah itu berasal dari pemerintah Qatar,” tambah Fahri.

Pertemuan di Doha Akan Bahas Skema Pembangunan

Rencana pembangunan 6 juta rumah ini masih dalam tahap pembahasan. Fahri menyebutkan bahwa skema dan rincian proyek akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung di Doha pada akhir bulan ini.

"Skema pembangunannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Doha pada akhir bulan ini," jelas Fahri.

(DHI)