Jakarta -

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan Diseminasi Laporan Makan Bergizi Gratis (MBG) seri ke-2 berjudul 'Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat' untuk menganalisis dan melihat sejauh mana kebijakan Makan Bergizi Gratis telah berjalan.

Dalam survei itu, masyarakat menyoroti pendanaan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan mengatakan sebanyak 83% responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Menurutnya perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik. Hal itu juga tercermin dari 79% masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.

"Anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain. Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlinsos, dana pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan, pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari," kata dia dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah menggunakan pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan adil seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif, windfall profit tax sektor ekstraktif. Selain itu bisa menggunakan juga realokasi anggaran yang tidak efektif seperti Dana Bagi Hasil SDA, anggaran ketertiban dan keamanan yang besar dan realokasi anggaran food estate.

Responden studi juga membandingkan beberapa alternatif bantuan sosial selain MBG, seperti program subsidi dalam bentuk uang (20%) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8%) juga diakui sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya. Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak," terang Jaya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa program MBG menjadi salah satu faktor yang meningkatkan popularitas Prabowo-Gibran, di mana 82% responden menyatakan dukungan mereka karena adanya janji program makan bergizi gratis. Selain itu, 92% keluarga di Indonesia mengakui bahwa mereka masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi anak-anak mereka, menunjukkan urgensi program semacam ini.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.

"Dengan 43% responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan, jelas bahwa ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya." kata Galau.

Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis menunjukkan bahwa kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40% responden menyatakan hal tersebut.

Ini menegaskan bahwa masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berkualitas tinggi.

Survei itu juga menyoroti bahwa mayoritas masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pelaksanaan MBG. Sebanyak 69% responden menyatakan bahwa program ini perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.

"Bukan sekedar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi komunitas dinilai sangat penting oleh 56% responden, sementara 53% masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multistakeholder. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program," tutup Galau.

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 46,9 persen responden menganggap program makan bergizi gratis berpotensi dikorupsi.

"Sebanyak 46,9 persen responden berpendapat bahwa pelaksanaan MBG berpotensi dikorupsi," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Senin (27/1/2025).

"Sementara itu, hanya 43,1 persen yang percaya program ini bebas dari korupsi," ujar dia.

Menurut Burhanuddin, temuan survei itu merupakan sinyal bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan bersih dan tidak masuk ke kantong pribadi.

Survei juga menunjukkan bahwa 91,3 persen responden mengetahui adanya program MBG.

Dari jumlah tersebut, 64 persen responden mengaku sangat puas terhadap pelaksanaan program tersebut, namun 28 persen menyatakan kurang puas.

“Meski tingkat kepuasan cukup tinggi, angka 28 persen yang menyatakan kurang puas ini perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Burhanuddin.

"Program MBG membutuhkan evaluasi agar dapat lebih baik menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuh dia.

Lebih lanjut, 87 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan program MBG, menunjukkan dukungan publik yang signifikan terhadap inisiatif ini.

Namun, tingkat kepuasan hanya mencapai angka 60-an persen, lebih rendah dibandingkan tingkat dukungan.

“Artinya, ada masyarakat yang setuju dengan program ini, tetapi belum puas dengan pelaksanaannya. Pemerintah perlu mengevaluasi agar kepuasan masyarakat dapat sejalan dengan tingkat dukungan,” kata Burhanuddin.

Adapun mayoritas responden menilai makan bergizi gratis akan efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengentaskan stunting.

Namun, apakah pelaksanaan MBG tepat sasaran, hanya 63 persen yang percaya, sementara sepertiga responden tidak yakin program ini benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

“Ketidakpercayaan sepertiga responden terhadap ketepatan sasaran MBG perlu diwaspadai," ujar Burhanuddin.

"Pemerintah harus memastikan distribusi program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan agar manfaatnya optimal,” kata dia.

Sleman -

Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, angkat bicara soal peluang serangga dijadikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengingatkan adanya potensi muncul alergi dari hidangan itu.

Toto bilang, produk olahan serangga seperti belalang atau jangkrik pada dasarnya memiliki protein tinggi. Akan tetapi, proses pengolahan produk berbahan belalang harus baik agar layak konsumsi.

"Pengolahannya harus baik karena kebanyakan pada belalang itu banyak sekali penyakit salmonella typhosa. Karena dia makan di tempat kotoran sapi dan sebagainya yang humus di persawahan," kata Toto saat dihubungi wartawan, Senin (27/1/2025).

Toto juga bilang, olahan belalang harus dimasak oleh koki profesional. Agar ketika disantap tidak menimbulkan alergi.

"Kedua itu histamin penyebab alerginya tinggi sehingga memasaknya harus matang sekali dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional, sehingga aman untuk dikonsumsi," imbuh dia.

Dia bilang, olahan belalang goreng saja bisa menyumbang sepertiga protein harian. Namun, dia mengingatkan komposisi belalang dalam satu kali makan harus banyak.

"Kalau kandungan gizinya kami tidak meragukan. Per 100 gram itu protein belalang yang digoreng itu hampir sekitar 12-15 gram protein artinya akan menyumbang sepertiga dari kebutuhan protein yang ada. Cukup baik," katanya.

Meski bisa menjadi sumber protein alternatif, namun olahan tersebut tak bisa serta-merta diterapkan di semua wilayah.

"Jadi tidak mengada-ada misalnya Jakarta dikirim belalang, tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumsi itu," ujarnya.

Melansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga dijadikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk Makan Bergizi Gratis. Namun, kata dia, Makan Bergizi Gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

"Tapi itu contoh bahwa badan gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," sambungnya.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

(apu/apu)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan belalang bisa menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengatakan menu MBG bisa disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal di masing-masing wilayah, termasuk belalang di sejumlah wilayah.

"Di daerah tertentu, mungkin serangga seperti belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari sumber protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan BGN tidak menerapkan standar menu nasional untuk program MBG. Yang ditetapkan katanya,  standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, menu yang disajikan di setiap daerah akan disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Misalnya suatu daerah terbiasa mengonsumsi telur, maka telur akan menjadi komponen utama menu MBG di wilayah tersebut.

Hal serupa berlaku untuk daerah yang memiliki sumber protein lain, seperti ikan, belalang, atau bahan lokal lainnya.

"Isi protein di berbagai daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat. Jadi, menu MBG tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan lokal," jelas Dadan.

Begitu juga untuk sumber karbohidrat, sambung Dadan, juga bisa beragam di berbagai daerah. Misalnya, masyarakat di Halmahera Barat yang lebih sering mengonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai pengganti nasi.

Keragaman pangan lokal ini sangat penting untuk diakomodasi dalam program makan bergizi. Karena tujuan utama BGN adalah memastikan standar gizi terpenuhi, bukan memaksakan satu jenis menu untuk seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan pendekatan ini, BGN berharap dapat mendukung kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan belalang dan serangga lainnya sebagai alternatif sumber protein yang bernutrisi tinggi.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap potensi serangga hingga ulat untuk menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Rencana itu pun mendapat sorotan dari dokter spesialis gizi.

Dilansir dari detikHealth, Senin (27/1/2025), dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata, SpGK menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Dia menilai tidak semua orang suka makan serangga apalagi ada kemungkinan reaksi alergi pada anak jika dikonsumsi.

"Jarang (efek samping) tapi bisa ada reaksi alergi terhadap serangga, tentu bila alergi harus menghindari makanan penyebab," kata dr Johanes saat dihubungi detikcom.

dr Johanes mengaku serangga memang bisa menjadi makanan alternatif. Di Eropa dan Amerika, belalang bahkan sudah lama dikonsumsi.

Dia memaparkan serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Serangga jenis ulat sagu pun kayak akan protein. Sebanyak 100 gram ulat sagu mengandung 9,7 gram protein dan 21,5 gram lemak.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak," tuturnya.

Dia mengatakan, sekitar dua miliar orang di dunia mengonsumsi serangga setiap hari. Bahkan terdapat lebih dari 2 ribu spesies belalang yang dimakan.

"Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," ucap dr Johanes.

Diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu MBG. Dia lantas mencontohkan di beberapa daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa mengkonsumsi belalang.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1).

Dadang menuturkan jangkrik bahkan diperjualbelikan menjadi makanan ringan. Dia menegaskan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk MBG, melainkan hanya mengacu pada standar komposisi gizi.

Menurut Dadan isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu," imbuhnya.

(sar/hmw)

GUNUNGKIDUL - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan beragam dari masyarakat Gunungkidul. Banyak yang menganggap wacana tersebut tidak realistis.

Pasalnya, harga kedua serangga itu tergolong mahal. Bahkan ada warga Gunungkidul yang menertawai rencana tersebut

Hendra Ary, warga Kapanewon Wonosari, menyebut rencana tersebut tidak masuk akal. Harga belalang dan ulat di wilayah Gunungkidul bahkan lebih mahal daripada daging ayam atau sapi.

?Ngawur itu. Kalau mau ngomong, lihat dulu kondisi di lapangan. Harga belalang di sini kayak emas, masa mau dimasukkan ke MBG dengan anggaran cuma Rp10 ribu?? ujar Hendra, Senin (27/1/2025).



Ia menambahkan, satu toples belalang goreng yang berisi sekitar 15 ekor bisa mencapai harga Rp35 ribu. Sementara itu, ulat seperti ulat jati juga memiliki harga yang tinggi dan cenderung musiman.

Hal serupa diungkapkan Hendro Ary, warga Paliyan. Menurutnya, selain mahal, tidak semua belalang dan ulat bisa dikonsumsi. Bahkan, belalang yang biasa dikonsumsi di Gunungkidul kini semakin sulit ditemukan.

?Kalau ulat itu musiman, sedangkan belalang sering didatangkan dari luar daerah. Jadi, kalau dipakai untuk menu MBG, ya tidak mungkin,? ungkapnya.

Produsen Belalang Goreng: Anggaran Tak Sesuai Realita

Sri Hawa, seorang produsen belalang goreng asal Ngawen, Gunungkidul, menilai wacana tersebut tidak realistis. Wanita yang sudah belasan tahun berkecimpung di bisnis kuliner ekstrem ini menyebut bahwa harga belalang dan ulat sangat tinggi, jauh di atas anggaran program MBG.

?Belalang hidup saja harganya sudah Rp190 ribu per kilogram. Kalau sudah dibersihkan dan dimasak, harganya bisa sampai Rp400 ribu per kilogram. Kalau ulat, per kilogramnya Rp180 ribu. Jadi, dengan anggaran Rp10 ribu, jelas tidak mungkin,? tegas Sri.

Ia menjelaskan bahwa konsumsi belalang di Gunungkidul biasanya dilakukan dengan cara berburu langsung, bukan membeli. Permintaan belalang pun cenderung meningkat saat musim liburan, meskipun saat ini sedang menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah.

?Banyak yang pesan belalang itu justru dari perantau Gunungkidul. Tapi sekarang sepi karena banyak yang kena PHK,? tambahnya.

Pernyataan Kepala BGN

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa belalang dan ulat bisa menjadi menu MBG di daerah tertentu. Ia mencontohkan warga Gunungkidul yang biasa mengonsumsi belalang, serta masyarakat Papua yang mengonsumsi ulat sagu.

?Beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi, seperti belalang di Gunungkidul dan ulat sagu di Papua. Ini membuka peluang menjadikan serangga sebagai menu MBG,? ujar Dadan dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Namun, wacana tersebut dianggap kurang mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama dari segi harga dan ketersediaan. Masyarakat berharap program MBG lebih memprioritaskan bahan pangan lokal yang terjangkau dan mudah didapatkan.

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Usulan Dadan itu menuai kritik dari netizen.?Sudah lah pak kalau kebijakan makan gratis tidak ada dana batalkan aja masa siswa sekolah di kasih makan serangga, keluarga bapak aja yg jadi kelinci percobaan,? kata netizen @DidiOppo71***, Senin (27/1/2025).

Hal senada juga dikatakan oleh akun @Ridwanhusa15***. ?Coba aja dulu makan serangga nya biar di live kan agar menjadi contoh buat makan gizi gratis... Aneh,? katanya.

Pendapat serupa disampaikan oleh akun @dp_koesmi***. ??Menjadi makanan gratis bergizi di daerah tersebut?. Jadi, karena pejabatnya bukan dari daerah tersebut, lauknya bukan serangga? Jangan gitu Pak. Membeda-bedakan jatah itu gak baik. Walau pun pejabat bukan dari daerah tersebut, layak bapak ikut nyoba makan,? tuturnya.

?Luar Biasa Ide Kepala Badan Gisi Nasional. Bagaimana Kalau Lu Jadi Bahan Uji Coba Menu Serangga?? ujar akun @Ary_Pras***.

Ada juga netizen yang mempertanyakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). ?Emang dana buat makan gizi gratis dikemanain , sampe-sampe mau dikasih makan serangga,? kata akun @ArmanA76***.

KOMPAS.com - Komando Distrik Militer (Kodim) 1004/Kotabaru menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah dasar di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025).

Sebanyak 354 porsi makanan bergizi dibagikan kepada siswa SDN 3 Semayap pada pukul 08.00 WITA dan SDN 2 Semayap pada pukul 10.00 WITA.

Para siswa terlihat antusias menyambut kegiatan tersebut dengan raut wajah ceria saat menerima makanan gratis yang disajikan.

Menu yang dibagikan mencakup nasi, ayam goreng, tumis kacang, tahu goreng, dan susu kotak, mencerminkan upaya mendekati standar empat sehat lima sempurna.

"Kegiatan uji coba ini sudah mendekati harapan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi," ujar Dandim 1004/Kotabaru, Letkol Inf Bayu Oktavianto Sudibyo, dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Bayu menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sebelum diluncurkan resmi pada Februari 2025.

Beberapa catatan perbaikan mencakup penambahan buah, penyediaan sendok, air minum, dan penyesuaian jadwal pembagian untuk sekolah yang memiliki jadwal masuk pagi dan siang.

Setiap porsi makanan pada uji coba ini disiapkan dengan anggaran sebesar Rp 10.000. Kodim 1004 menggandeng Lestari Group sebagai penyedia makanan, yang diharapkan mampu memproduksi 3.500 porsi per dapur.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru, Khairul Aswandi, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru telah mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar untuk mendukung pelaksanaan program yang ditujukan bagi siswa TK, SD, dan SMP.

"Teknis pelaksanaan sedang dirumuskan agar anggaran dapat digunakan sesuai ketentuan. Jika harga per porsi Rp 10.000 tidak memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna, evaluasi akan dilakukan dengan mengusulkan tambahan subsidi ke pusat," jelas Khairul.

Ia menambahkan, untuk daerah tertentu, subsidi dapat ditingkatkan melalui kombinasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 10.000 dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5.000 per porsi.

Program tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan gizi siswa, sekaligus mendukung kesehatan generasi muda di Kotabaru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ternyata rumit.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).

Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," lanjut Harli.

Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.

Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.

Jakarta -

Pemerintah pusat memberikan angin segar permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan besaran modalnya bisa mencapai Rp 500 juta.

Dilansir detikFinance, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Di antaranya, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman menyebut pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(dai/dai)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru saja berjalan. Rencana awalnya, program ini akan mencakup sekitar 15-17,5 juta penerima makan siang gratis di tahun pertamanya.

Namun, Presiden Prabowo Subianto ingin program ini segera diperluas penerimanya hingga menyentuh 82,9 juta penerima. Karena diperluas, anggaran yang mulanya ditetapkan Rp 71 triliun kemungkinan akan ditambah.

Untuk mencapai target tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan perhitungan di mana butuh sekitar Rp 100 triliun lagi untuk menyentuh target penerima sesuai dengan keinginan Prabowo.

Pemerintah sendiri sudah memetakan potensi tambahan anggaran yang dibutuhkan tersebut untuk mempercepat program makan siang gratis. Dari mana saja?

Efisiensi Anggaran

Potensi tambahan yang pertama akan didapatkan dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, di awal tahun ini Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Isinya, adalah rencana menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun. Penghematan dilakukan dengan meninjau ulang masing-masing anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1) lalu.

Dalam Inpres 1 tahun 2025, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Rp 306,69 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Arahannya, efisiensi untuk pemerintah daerah dilakukan dengan cara membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.

Kemudian, kepala daerah juga diminta membatasi perjalanan dinas 50%. Lalu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar juga diminta dibatasi.

Lebih lanjut, kepala daerah diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah untuk selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Terakhir, diminta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah APBN.

Kerahkan APBD

Selain melakukan efisiensi dan penghematan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mendukung program ini.

Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu Makan Bergizi Gratis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

BUMN Ikut Keroyokan

BUMN pun diminta ikut berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing. Meski tak ada nominal komitmen dana yang disebutkan, namun apa yang dilakukan BUMN tetap akan membantu mempercepat program Makan Bergizi Gratis.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Beberapa yang bisa dilakukan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, ataupun pembentukan ekosistem digital untuk mempermudah program ini.

Kementerian BUMN juga mendata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

(acd/acd)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Misalnya, seperti masyarakat Gunung Kidul hingga Papua.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menilai beberapa jenis serangga memang layak untuk dikonsumsi, seperti jangkrik yang kini sudah dijual-belikan.

"Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," ucapnya.

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata, SpGK, menyebut pada berbagai kebudayaan baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi.

Sekitar dua miliar orang di dunia, kata dr Johannes, mengonsumsi serangga setiap hari. Terlebih, terdapat lebih dari 2 ribu spesies belalang yang dimakan.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak. Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," kata dia, saat dihubungi detikcom, Senin (27/1/2025).

dr Johannes mengatakan serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Kemudian untuk 100 gram ulat sagu mengandung 9,7 gram protein dan 21,5 gram lemak.

Meski begitu, dr Johannes juga mengingatkan bahwa tak semua anak suka belalang atau serangga. Hal tersebut tentu harus menjadi pertimbangan sebelum memutuskan akan menggunakan serangga sebagai alternatif sumber protein di menu makan bergizi gratis.

Selain itu, kemungkinan reaksi alergi pada anak juga perlu diperhatikan.

"Jarang (efek samping) tapi bisa ada reaksi alergi terhadap serangga, tentu bila alergi harus menghindari makanan penyebab," imbuhnya lagi.

(suc/up)