JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berencana melibatkan lebih banyak kantin sekolah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Menurut Dadan, program MBG pada dasarnya memang dikembangkan untuk merangkul semua pihak, termasuk kantin sekolah.

Ia pun mengeklaim bahwa BGN sudah membuat percontohan dalam menggandeng kantin sekolah, seperti di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor.

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa pelaksanaan program MBG belum mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem sekolah, yakni terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Jakarta - Eva Nurcahyani dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menungkap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) masih disamaratakan seperti sekolah pada umumnya. Padahal, menurutnya kebutuhan gizi untuk siswa-siswa disabilitas harusnya lebih diperhatikan. (/)

SUKABUMI - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kecukupan gizi masyarakat, Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Modern Assalam, Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (27/4/2025).

Kegiatan yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia ini diikuti oleh sekitar 300 peserta dan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan asupan gizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

"Tujuan utama dari Program MBG adalah meningkatkan kecukupan dan keseimbangan gizi, tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk kelompok lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lebih dari itu, program ini juga menciptakan lapangan kerja di sekitar dapur atau SPPG," kata Zainul Munasichin dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, Direktur Dialur Wilayah III BGN, Enny Indarty, menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan program, mulai dari latar belakang, target penerima manfaat, hingga peran strategis dapur sehat MBG dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

"Dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar lokasi dapur," kata Enny.

"Masyarakat yang berminat menjadi mitra dapat mendaftar melalui portal resmi BGN di situs resmi BGN. Pendaftaran ini bersifat gratis," katanya.

Setiap Dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN dan didukung oleh tim yang terdiri dari ahli gizi dan akuntan. Dapur-dapur ini akan dioperasikan oleh 45 hingga 50 petugas yang bekerja setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, untuk menjamin kualitas gizi dan kelancaran distribusi.

Dengan diluncurkannya Program MBG ini, DPR dan BGN berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan peningkatan gizi nasional sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta menilai, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak sensitif terhadap persoalan kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis.

Pernyataan Dadan yang menyebut kasus keracunan MBG hanya menimpa sebagian kecil siswa sekolah dianggap menciderai kekhawatiran para orangtua yang mencemaskan kualitas makanan program tersebut.

“Cerita soal keracunan dibecandakan dengan bilang, ‘itu kan cuma sebagian kecil anak-anak yang keracunan’. Itu pernyataan yang sangat luar biasa bodoh dan tidak bertanggung jawab,” kata anggota Koalisi, Irwan Aldrin, dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, tak seharusnya penderitaan anak-anak direduksi menjadi angka statistik.

“Masa anak kita bisa dipersentase? Satu saja sakit itu sudah masalah. Cara memberi pernyataan seperti itu bikin orang tua makin khawatir,” tegasnya.

Irwan juga menyampaikan bahwa di DKI Jakarta, banyak orang tua justru berusaha menghindari program MBG karena takut anak-anaknya mengalami gangguan kesehatan.

Meski tidak bisa digeneralisasi, tren tersebut cukup mencerminkan keresahan publik.

“Orang tua di DKI itu perhatian ke anak-anak masih tinggi. Beberapa dari mereka yang kami temui malah berusaha menghindari program MBG,” katanya.

Ia pun menyinggung soal anggaran besar yang dibutuhkan untuk menjalankan MBG.

Mengutip pernyataan Kepala BGN, Irwan menyebut program ini membutuhkan Rp 25 triliun setiap bulan, angka yang dinilainya fantastis dan membebani negara.

“Ini seperti kita naik taksi dengan argo Rp 25 triliun tiap bulan, tapi kita enggak tahu mau ke mana. Hutang kita baru saja nambah Rp 250 triliun, dan itu hanya cukup untuk membiayai MBG selama 10 bulan,” ujar Irwan.

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program MBG secara serius, termasuk cara komunikasi para pejabat publik dalam merespons kritik masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Dadan menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem sekolah. Salah satu yang disoroti adalah terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Selain itu, program MBG juga dinilai menambah beban baru bagi para guru yang terlibat dalam proses distribusi dan pengawasan makanan. Kondisi ini disebut turut mengganggu konsentrasi pembelajaran.

“Ada beban tambahan dari guru yang di mana ini justru akhirnya juga mengacaukan konsentrasi atau proses belajar-mengajar di sekolah," ucap Eva.

Masalah lain juga muncul terkait aksesibilitas dan inklusivitas di sekolah luar biasa (SLB), seperti yang terjadi di SLBN Jakarta, salah satu sekolah pertama yang menerapkan MBG.

Eva mengungkapkan bahwa menu makanan yang disediakan disamaratakan tanpa memperhatikan kebutuhan gizi khusus bagi siswa dengan disabilitas.

“Padahal kita ketahui bahwa kebutuhan-kebutuhan gizi untuk teman-teman dengan disabilitas mental dan fisik dan sebagainya itu kita harus perhatikan. Secara komposisi gizi, kemudian secara kebutuhan individu satu dengan individu lain itu berbeda," tutur dia.

ICW mendesak pemerintah untuk mengevaluasi desain pelaksanaan MBG agar lebih adaptif terhadap realitas sekolah dan kebutuhan siswa yang beragam, serta memastikan bahwa kebijakan ini mendukung, bukan merusak, ekosistem pendidikan.

Perlu diketahui, temuan tersebut berdasarkan hasil pemantauan langsung ICW di beberapa titik lokasi pelaksanaan MBG pada sekolah-sekolah di Jakarta.

Pemantauan ini berlangsung sejak 12 Maret-24 April 2025.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui asupan gizi yang tercukupi.

"Program MBG menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kecukupan dan keseimbangan gizi, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin dalam keterangan di Bandung, Selasa.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Assalam, Cibodas, Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi dengan diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Menurut Zainul, program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar lokasi dapur penyedia makanan atau SPPG, sehingga tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat.

Perwakilan Badan Gizi Nasional, Enny Indarty menjelaskan secara rinci bahwa program MBG memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, selain dari fungsi utamanya untuk pemenuhan gizi masyarakat.

"Dapur SPPG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak," kata Enny.

Ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program ini, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai mitra penyelenggara.

"Masyarakat yang ingin bergabung sebagai mitra dapat mendaftar melalui portal resmi kemitraan di www.mitra.bgn.go.id. Pendaftaran gratis dan hanya dilakukan secara daring," katanya.

Dia mengatakan dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN dan dibantu oleh ahli gizi serta akuntan guna memastikan kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

"Dalam operasionalnya, satu dapur akan melibatkan sekitar 45 hingga 50 petugas setiap hari kerja," kata dia menambahkan.

Kepala Sekolah SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Damiyati (56) dan dua siswanya diduga keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (24/4) lalu.

Damiyati mengatakan menu yang disajikan saat itu berupa daging ayam, soto, dan susu. Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia mengirim makanan tersebut ke sekolah pukul 07.30 WIB.

Damiyati mengatakan sesuai prosedur, makanan harus dicicipi oleh guru penanggung jawab (PIC) sebelum disajikan kepada murid-murid.

"Kebetulan guru PIC-nya puasa, saya yang mencicipi," kata dia, Selasa (29/4).

Saat itu, Damiyati merasakan daging ayam di menu tersebut hambar. Namun ia tidak merasa ada yang salah dengan makanan tersebut.

"Untuk daging saya bisa merasakan itu enggak ada rasanya tapi tidak bisa mengatakan itu basi atau tidak, enggak tahu. Ya, kita makan saja," kata dia.

"Dan saat itu saya juga tidak begitu berpikir aneh-aneh. Karena waktu itu kita rasakan biasa saja," lanjutnya.

Namun pada saat dibagikan ke kelas sekitar pukul 09.30 WIB, beberapa murid mengeluhkan ada masalah dengan daging ayam di menu MBG. Tak hanya daging, mereka juga mengeluhkan kuah soto yang sudah basi.

"Termasuk punya saya, dagingnya kan enggak saya habiskan. Saya lihat lagi, ternyata sudah lengket (berlendir), sudah bau," kata dia.

"Guru yang lain juga memeriksa kuahnya, ternyata sudah asam," kata dia.

Mendapati menu MBG dalam kondisi tidak layak makan, pihak sekolah langsung meminta seluruh murid untuk tidak mengonsumsi menu pada hari itu. Namun sayangnya, sebagian murid terlanjur memakan menu tersebut.

"Yang sudah terlanjur makan itu, sekitar jam 11 itu merasa perutnya sakit. Ada dua anak," kata dia.

Sekolah pun segera melarikan dua murid tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka juga menghubungi SPPG untuk melaporkan kejadian tersebut.

"Pengawas dapur (SPPG) dua orang ke sini, kita crosscheck, saya tanya-tanya," kata Damiyati.

Dari situ, diketahui daging yang disajikan sudah dimasak semalam sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB.

"Baru paginya dikirim ke sini. Rasanya juga hambar, nggak digoreng juga," kata dia.

Sekolah juga menanyakan tentang kuah soto yang sudah basi. Pihak SPPG mengatakan kuah tersebut dimasak pagi.

"Kuahnya dimasak pagi. Cuma mungkin dia basi karena dibungkus saat masih panas, dan ditutup seperti itu sampai setengah sepuluh," kata dia.

Damiyati sendiri tidak merasakan gejala apa pun sampai malam harinya. Sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, ia terbangun karena sakit perut.

"Sakitnya muter. Kadang sakit, kadang hilang. Saya juga diare," kata dia.

"Sampai subuh itu lima kali (ke toilet)," lanjutnya.

Usai salat subuh, ia langsung berangkat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Beruntung beberapa jam kemudian sakitnya mulai mereda.

"Alhamdulillah, sudah tidak sakit, saya berangkat (ke sekolah," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons temuan bakteri dalam sampel wadah makanan program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya diduga menyebabkan keracunan massal siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan meminta agar publik dan pihak terkait tidak buru-buru menyimpulkan penyebab insiden berdasarkan temuan awal tersebut.

"Terlalu cepat memberitakan kalau berbasis wadah," kata Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/4).

Ia menjelaskan pengiriman wadah makanan ke sejumlah sekolah menggunakan bahan berbeda.

Menurutnya, sekolah yang menerima wadah berbahan plastik, seperti SMP PGRI dan MAN di Cianjur menunjukkan hasil negatif dalam pengujian laboratorium, meskipun insiden keracunan terjadi di sana.

Sementara itu, sekolah yang menerima wadah berbahan stainless steel dinyatakan aman.

"Wadah yang dikirim ke SMP PGRI dan MAN yang berbahan plastik, yang negatif. Tapi kejadian ada di sana. Sekolah yang dikirim menggunakan stainless steel semua aman," lanjutnya.

Dadan menegaskan pihaknya belum ingin berspekulasi terkait penyebab keracunan karena adanya data yang bertentangan.

"Jadi kenapa kami belum mau berspekulasi karena ada fakta yang bertentangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Cianjur mengungkap hasil uji laboratorium terhadap wadah makanan yang digunakan dalam program MBG menunjukkan adanya bakteri Staphylococcus sp, Escherichia coli (E. coli), dan Salmonella sp.

Namun, polisi menyatakan belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari insiden keracunan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan penyidik masih menunggu hasil sampel makanan serta pemeriksaan terhadap ahli kesehatan dan dokter yang menangani para korban.

Hingga saat ini, sebanyak 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk pihak sekolah, Dinas Kesehatan, Labkesda, serta tim SPPG Cianjur. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan MBG di Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu.

Para siswa sempat dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Mereka mengalami keracunan dengan gejala pusing, mual, hingga dengan muntah-muntah.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan massal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta untuk penyelenggara makan bergizi gratis untuk berhati-hati usai insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur.

"Jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati," kata Dedi.

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Ketapang mengenai tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan inisiatif strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kami menekankan pentingnya pemahaman terhadap tujuan utama program MBG, yakni menyediakan asupan gizi seimbang untuk peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, santri di pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," kata Perwakilan BGN, Dedi Supriyadi, di Ketapang, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Ia juga menyampaikan pentingnya literasi gizi bagi masyarakat guna menekan angka stunting dan gizi buruk.

"Tujuan utama program MBG adalah memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi berkualitas. Ini adalah langkah konkret negara dalam menciptakan SDM unggul dan berdaya saing," ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa melalui program ini, pemerintah ingin mengedukasi masyarakat agar memahami nilai penting gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada prestasi belajar dan produktivitas generasi muda.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini di daerah pemilihan Kalimantan Barat. Ia menilai MBG sebagai langkah progresif yang harus didukung seluruh elemen masyarakat.

"Program ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi bangsa melalui peningkatan kualitas gizi. Ini bukan sekadar bantuan makanan, tapi bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia," kata Alifudin.

BGN juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program, setiap dapur MBG akan melibatkan 45 hingga 50 tenaga kerja lokal untuk proses persiapan, memasak, hingga distribusi makanan bergizi. Selain mendukung pemenuhan gizi, program ini turut memberdayakan ekonomi lokal.

Dedi juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu terkait program ini. Ia menegaskan bahwa BGN tidak pernah memungut biaya dalam proses pendirian dapur MBG maupun rekrutmen tenaga kerja.

"Kami imbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN dan meminta uang dalam bentuk apapun," katanya.

Dengan adanya sosialisasi ini, BGN berharap masyarakat Kabupaten Ketapang dapat memahami secara utuh tujuan dan manfaat Program Makan Bergizi Gratis serta ikut berperan aktif dalam pelaksanaannya.

Bandung (ANTARA) - Tim Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Kabupaten Sukabumi untuk memperluas implementasi program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin, melalui keterangan yang diterima di Bandung, Selasa, mengatakan kegiatan sosialisasi MBG ini diikuti oleh 300 peserta yang digelar di Pondok Pesantren Siqoyaturrahman, Warnasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
“Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program MBG. Tanpa dukungan dan kerjasama berbagai pihak, kegiatan sosialisasi ini tentu tidak dapat terlaksana dengan baik,” kata Zainul.
Zainul menyampaikan bahwa tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Program MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur atau SPPG,” kata dia.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Ade Tias Maulana, mengatakan secara menyeluruh mengenai program MBG akan menyasar kepada empat kelompok penerima manfaat yang meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi,” katanya.
Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG). Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. “Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Sukabumi,” kata dia.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut telah membatalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kabar ini muncul dalam sejumlah unggahan pada akhir April 2025.

Narasi di media sosial menyebutkan, program itu akan diganti dengan program pendidikan gratis seumur hidup.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi yang mengeklaim Prabowo menghentikan program MBG disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Jumat (25/4/2025):

Presiden Prabowo Akhirnya Batalkan
Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Jadi Pendidikan Gratis sampai seumur H!dup

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan resmi atau pemberitaan yang menyatakan pemberhentian program MBG.

Hingga Selasa (29/4/2025), program MBG masih berjalan.

Misalnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 10.000 relawan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk program MBG pada Sabtu (26/4/2025).

Kemudian di Aceh, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melakukan kunjungan ke dapur MBG dan satuan SPPG.

Sebelumnya, program MBG menuai kritik karena ada dugaan penggelapan dana.

Merespons hal tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, termasuk program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Prabowo saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025) dikutip dari Antara.

“Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” jawabnya ketika ditanya soal dugaan penggelapan dana MBG.

Pada kesempatan lain, Prabowo menyebutkan bahwa program MBG mampu meningkatkan peredaran uang di desa.

"Tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun," ujar Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025) dikutip dari Kompas.com.

"Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan hidup," imbuhnya.

Kesimpulan

Narasi yang mengeklaim Prabowo membatalkan program MBG adalah hoaks.

Program MBG masih berjalan di sejumlah daerah. Terlihat dari pelatihan SPPG dan kunjungan pejabat ke dapur MBG.

Tidak ada pernyataan dari Prabowo soal penghentian program. Sebaliknya, ia membanggakan program tersebut dan berjanji akan mengurus dugaan penggelapan dana.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie (kelima kiri) bersama Jaksa Agung Muda Intelijen dan Tokoh Penggerak Disabilitas Reda Manthovani (kiri) dan Country Managing Director Grab Indonesia Neneg Goenadi (kedua kiri) berinteraksi dengan murid SD berkebutuhan khusus menggunakan bahasa isyarat saat meninjau pelaksanaan makanan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Khusus Negeri 01 Tangsel, Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/4/2025). Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) bekerja sama dengan OVO dan Grab Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 11 sekolah khusus se-Tangerang Raya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan pemenuhan gizi bagi anak-anak berkebutuhan khusus.