Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Tinjauan itu dalam rangka memastikan kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tinjauan itu dilakukan di SPPG Polda Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/5/2025). Jenderal Sigit tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 Wita.

Kapolri didampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Wakil Ketua DPRD SulselYasir Mahmud, Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono, serta sejumlah pejabat lainnya. Jenderal Sigit meninjau sarana transportasi pengantaran makanan SPPG.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok.istimewa)

Dalam kunjungan itu, Kapolri memberikan sejumlah bantuan. Di antaranya alat chopper untuk Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB), 50 paket sembako untuk petugas SPPG. Selain itu, Kapolri melakukan tebar benih ikan di sejumlah kolam, yakni dua kolam tanah sebanyak 20 ribu ekor nila dan dua kolam karambah sebanyak 2.500 ekor nila.

"Alhamdulillah, baru saja kita meninjau langsung proses persiapan dari pelaksanaan salah satu SPPG yang dibangun di Polda Sulawesi Selatan, dan tadi saya cek langsung persiapan dari mulai pencucian, kemudian juga ada tempat penyimpanan, tempat untuk masak, kemudian juga sampai dengan packing, dan selanjutnya yang terakhir persiapan untuk didistribusikan," katanya.

Jenderal Sigit mengatakan SPPG akan melayani 3.376 siswa. Selain itu, kata dia, akan dilakukan budi daya ikan di dekat SPPG.

"Alhamdulillah untuk SPPG ini akan melayani kurang lebih 3.376 siswa atau kurang lebih 16 sekolah yang ada di sekitar SPPG, dan juga tadi ada tambahan di samping SPPG juga disiapkan budidaya ikan," ujarnya.

"Dan saya kira ini juga bisa menjadi pelengkap untuk kebutuhan terkait dengan masalah laut yang menjadi variasi yang salah satu dibutuhkan di SPPG yang ada," sambungnya.

Jenderal Sigit mengatakan saat ini Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG. Sementara itu, kata dia, 39 SPPG lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Karena memang ada proses-proses verifikasi dan rencana sampai dengan akhir tahun kita akan membangun 100 SPPG," katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok. istimewa)

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap upaya-upaya yang dilakukan saat ini dapat mendukung program MBG. Dia juga mengingatkan jajarannya selalu melakukan evaluasi terhadap program SPPG tersebut.

"Termasuk tadi kita cek sebelum ada distribusi disiapkan food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang lain ini betul-betul bisa maksimal, bisa optimal untuk mendukung jangkauan sekolah-sekolah yang ada dan betul-betul dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita," ungkapnya.

"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia (Kemendukbangga)/BKKBN meresmikan program daycare Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya). Program Tamasya ini merupakan bagian dari quick win BKKBN untuk mempercepat pencapaian target-target prioritas.

Mendukbangga Wihaji mengatakan program Tamasya ini diperuntukkan bagi pegawai Kemendukbangga untuk menitipkan anaknya agar tetap bisa bekerja secara tenang. Dia menjelaskan anak para pegawai yang dititipkan di Tamasya ini juga nantinya akan menerima program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya sudah ngobrol dengan kepala BGN bahwa ini juga bagian dari balita, kalau memang itu belum dapat MBG, maka nanti MBG-nya juga bisa di-support-kan untuk di titik-titik Tamasya," kata Wihaji saat meresmikan daycare Tamasya di kantor Kemendukbangga, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (15/5/2025).

Dia mengatakan pendistribusian MBG di daycare ini nantinya disesuaikan dengan keberadaan dari SPPG terdekat. Dia menjelaskan hal ini akan dikoordinasikan.

"Tentu syaratnya adalah yang sudah ada SPPG," ujar dia.

Dia menjelaskan peresmian Tamasya di kantor Kemendukbangga Jakarta menjadi awal dari peluncuran program quick win yang akan secara resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Provinsi Kalimantan Timur.

"Secara resmi nanti quick win ini akan kita launching kan di Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur nanti tanggal 27," terang Wihaji.

Wihaji menerangkan program daycare Tamasya ini sebetulnya bukan hal baru yang dibuat Kemendukbangga. Namun kali ini, kata dia, program daycare Tamasya melibatkan kementerian lainnya mulai dari Kemendagri, Kemen PPPA, Kemenkes, Kemnaker, Kemensos, hingga Kemenag.

"Enam kementerian itu yang nanti saling support untuk program Tamasya ini, Taman Asuh Sayang Anak, yang harapannya menjadi solusi bagi para orang tua yang tetap ingin bekerja tapi anaknya juga bisa dilayani dengan baik," ungkap dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu buntut kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Ia mengatakan inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Ia menyebut awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah. Sebab BGN menilai kantin SPPG Bosowa Bina Insani memiliki fasilitas yang besar dan bersih, serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa.

Dadan mengatakan SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan tidak pernah terjadi masalah. Namun kini, menurut Dadan pihaknya akan meminta pihak SPPG meningkatkan kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Dadan mengatakan penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu BGN akan meningkatkan SOP (Standar Operating Procesure) pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian deliverynya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," katanya.

"Nah sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita karena selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk dikonsumsi," sambungnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan. Menurutnya saat ini anggaran untuk memproduksi MBG menggunakan sistem at cost sehingga tidak mungkin mempengaruhi kualitas makanan.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek dimana kualitas makanan diirit segala macam itu tidak ada, kenapa? karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," katanya.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) dan pertama di Indonesia.

"Jadi ini Badan Usaha Milik Desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Maesyal Rasyid di Desa Panongan Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang provinsi Banten," kata Yandri di Tangerang, Rabu (14/5/2025).

Menteri Yandri hadir langsung untuk meresmikan SPPG Desa Panongan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Kepala Desa Panongan Suhendi dan perwakklan Forkpimda Tangerang.

Pembangunan SPPG melalui BumDes merupakan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud, melalui badan usaha milik desa. Maka terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan," kata Yandri dalam sambutannya.

Yandri Berharap, pendirian SPPG melalui BumDes bisa dicontoh oleh desa lain di Banten. Menurutnya, butuh kerja sama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG.

"Insyaallah ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain desa-desa yang lain, pertama di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Lebak di Kabupaten Serang, kemudian di 4 kota di Banten insyaallah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayata mengungkap hasil lab menu Makan Bergizi Gratis yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan di kota Bogor, Jawa Barat. Menurutnya penyebab keracunan MBG tersebut akibat adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada istilahnya kontaminasi salmonella dan E.coli dari bakteri itu ada di air, ado di bahan baku, di telur dan juga ada di sayuran," kata Dadan dalam konferensi pers, Rabu, (14/5/2025).

Dadan mengatakan saat mengkonsumsi makanan tersebut para korban awalnya tidak curiga terhadap makanan MBG tersebut sehingga mampu mengonsumsinya dengan lahap. Ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap agar SOP tetap dijalankan.

"Jadi ini peringatan buat sesuatu yang harus kita perbaiki dan saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sudah menargetkan untuk nol kejadian," katanya.

Ia mengatakan kejadian keracunan makanan MBG di Bogor agak berbeda dengan di tempat lain. Sebab menurutnya biasanya di daerah lain reaksinya langsung setelah mengonsumsi makanan MBG tersebut, tetapi di Bogor baru bereaksi setelah beberapa hari.

"Nah ini yang di Bogor ini agak slow reaksi, reaksi lambat. Jadi makannya hari Selasa, reaksinya baru diketahui hari Rabu dan peningkatan yang mengeluhnya justru terjadi di hari Kamis dan Jumat. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda sehingga pada hari Rabu, Kamis itu satuan pelayanan masih tetap berjalan," katanya.

"Jadi saya minta laporan setiap saat, tapi kemudian Dinkes akhirnya turun tangan dan melihat bahwa jumlah yang mengeluh itu semakin hari semakin besar dan sehingga Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan KLB," ujarnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Simak juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Pertemuan itu membahas pengawasan program makan bergizi gratis.

"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi karena beberapa keluhan yang sudah dilaporkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada Ombudsman," kata Yeka, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Yeka mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, yaitu terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ia mengatakan pada Januari hingga April tercatat banyak persoalan di lapangan karena program tersebut belum didukung anggaran yang memadai. Ombudsman pun menemukan adanya 'calo yayasan' yang bermitra dengan program MBG.

"Jadi intinya BGN di lapangan itu 1 pemilik, antara yayasan dan pemilik dapur, ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan 'saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan'," ujarnya.

"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini BGN sudah meminta kepada Kemenkumham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya," katanya.

Diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan terbentuknya 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 2000 SPPG dibangun oleh APBN dan selebihnya sekitar 28 ribu SPPG dibangun oleh mitra yang bekerjasama dengan SPPG.

Ombudsman mengatakan sebelumnya ditemukan pembayaran yang tertunda, namun kini masalah tersebut sudah terselesaikan. Karena per bulan Mei, anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan dengan cara uang muka. Ia berharap tidak ada lagi persoalan serupa.

"Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah di transfer dari awal. Dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada hutang. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha dengan format begini karena untuk pembiayaan 10 hari ke depan itu sudah dibayar di muka," katanya.

Selain itu Ombudsman juga menemukan adanya isu terkait kualitas makanan pada program MBG. Ombudsman pun mendorong agar prosedur tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan kualitas makanan, seperti misalnya keracunan.

Selanjutnya Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap yayasan dalam program MBG. Selain itu, Ombudsman juga akan mengawasi menu makanan yang ada pada program MBG tersebut.

"Ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Ombudsman akan fokus terhadap pengawasan yayasan. Jadi pengawasan yayasan dalam pelaksanaan program MBG ini akan kami pantau, kami akan melakukan uji petik di 34 provinsi," kata Yeka.

"Kami akan monitoring, akan konsentrasi 'apakah semua SOP sudah dijalankan oleh yayasan', dan yang kedua 'apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya'," katanya.

Yeka berharap calo yayasan program MBG sudah tidak ada lagi. "Kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan sudah, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah, karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," katanya.

Sementara itu, Dadan mengatakan pihaknya telah berdiksusi dengan Ombudsman mengenai pengawasan anggaran. Dadan juga berharap agar ada pengawasan secara harian di lapangan terutama dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan.

"Kami berharap bahwa Ombudsman bisa lebih intens terlibat terutama di seluruh SPPG yang sudah jalan dan akan jalan. dan dua hal yang bisa dilakukan di sana pertama adalah pengawasan penggunaan keuangan, yang kedua adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat," kata Dadan.

"Jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman saya yakin program ini akan semakin lama, semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang besar kepada target penerima manfaat untuk menghasilkan SDM Indonesia masa depan yang berkualitas," katanya.

Simak juga Video Poin Jawaban Yayasan soal Polemik Pembayaran Mitra Makan Gratis Kalibata

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi insiden ratusan siswa di Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma menilai kasus keracunan kali ini merupakan yang paling parah selama program MBG dilaksanakan.

"Yang pertama, kami menyampaikan rasa keprihatinan mendalam dan mendoakan agar anak-anak didik segera sehat dan pulih kembali. Kedua, kasus ini adalah yang paling parah dari semua kasus yang terjadi," kata Irma kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Irma menyoroti yayasan MBG di Bogor tersebut. Dia meminta BGN memutus kontrak dengan yayasan yang bersangkutan.

"Untuk itu, kami minta BGN segera mengganti vendor yang bersangkutan atau memutus kontrak dan kalau perlu minta pertanggungjawaban mereka," ujar dia.

Di samping itu, Irma menyoroti kinerja para pegawai SPPG Bina Insani tersebut. Dia menilai para pegawai tidak bekerja dengan baik atas insiden yang terjadi.

"Ketiga, memutus kontrak kerja dengan tiga pegawai BGN di SPPG dimaksud, chef, serta ahli gizi dan kontrol. Karena mereka tidak bekerja dengan benar dan itu menjadi tanggung jawab mereka," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa yang mengalami keracunan diduga setelah mengonsumsi menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5).

Data tersebut tercatat hingga Senin (12/5), berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Lihat juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi IX DPR menanggapi insiden ratusan siswa di Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengungkit Badan Gizi Nasional (BGN) telah berjanji melakukan evaluasi dengan memperketat pengawasan.

"Waktu RDP dengan Komisi IX DPR, BGN berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus keracunan makanan dengan memperketat pengawasan," kata Yahya kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Yahya mendesak BGN bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, keterlibatan sekolah, pemda, BPOM hingga puskesmas penting untuk memastikan zero accident.

"Komisi IX DPR mendesak supaya pengawasan tersebut melibatkan pemda, BPOM, sekolah dan puskesmas. Keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memastikan zero accident," ujar dia.

Lebih lanjut, Yahya mengatakan selama ini BGN memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sehingga perlu kerja sama pengawasan dari lembaga lain. Dia menegaskan kasus-kasus keracunan MBG yang dialami siswa tidak boleh dibiarkan.

"Selama ini BGN bekerja sendiri sementara SDM-nya sangat terbatas. Tanpa pengawasan yang ketat sulit kasus keracunan tidak terjadi. Hanya menunggu waktu kejadian keracunan akan menyusul di tempat lain," ujar Yahya.

"Walaupun persentasenya kecil hanya sekitar 0,05% tapi kasus keracunan tidak boleh dibiarkan. Selama ini BGN bangga dengan capaian yang telah diraih. Tapi lupa dengan kasus-kasus keracunan tersebut yang telah melibatkan ratusan siswa," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa yang mengalami keracunan diduga setelah mengonsumsi menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5).

Data tersebut tercatat hingga Senin (12/5), berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Simak juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Siswa yang mengalami keracunan diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Sri Nowo menyebut data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Pemkot Tetapkan Status KLB

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai diduga mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Senin (12/5).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ledakan dari pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai menewaskan 13 orang dari TNI AD dan warga sipil di Garut. Lokasi peledakan sangat jauh dari permukiman warga setempat.

detikJabar mendatangi lokasi tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Selasa (13/5/2025) pukul 07.54 WIB. Jika diakses dari kawasan pusat Kota Garut, lokasinya berjarak sekitar 100 km.

Namun, waktu tempuhnya bisa mencapai 4-5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, karena jalurnya yang berkelok.

Dari tempat detikJabar mengabarkan, lokasi peledakan berjarak sekitar 500 meter masuk ke jalan setapak. Di tepi jalan raya, sudah ada peringatan zona berbahaya yang dipasang TNI.

"Dilarang masuk, daerah penghancuran munisi afkir. Gupusmu III," tulis dalam papan berwarna merah, yang disertai ikon tengkorak tersebut.

Papan pengumuman ini juga ditemukan pada radius beberapa kilometer sebelum TKP, dari arah Garut di Jalan Raya Lintas Selatan.

Lokasi pemusnahan ini berada di tepi pantai. Lokasinya bisa dicapai setelah melewati kawasan perkebunan yang luas.

Asep, salah seorang warga setempat, mengatakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai tersebut bukan sekali ini saja dilaksanakan. Lokasinya cukup jauh dari permukiman warga.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga "TNI AD: Lokasi Pemusnahan Amunisi di Garut Jauh dari Permukiman Warga" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya