Asosiasi pengembang segera menyurati Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendesak kejelasan terkait program 3 juta rumah di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). #prabowo #asosiasipengembang #perumahan #pkp #permukiman #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pengembang menyayangkan mencuatnya stigma developer nakal dari pemerintah. Hal ini dinilai mengganggu iklim usaha di sektor perumahan.

Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Pengembang pun merasa serba salah dalam memberikan penjelasan.

"Kita bingung menjawabnya, dijawab dianggap kita membela yang salah, yaitu tentang developer nakal, rumahnya tidak berkualitas dan seterusnya. Itu pasti ada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menggaransi itu pasti sedikit, lebih banyak yang dengan baik melaksanakan program pemerintah," ujar Ari dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ari mengaku sudah dikonfirmasi dari data BP Tapera, bahwa jumlah pengembang nakal sangat sedikit. Namun, tidak disebutkan berapa pengembang nakal dari data tersebut.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan tentu ada pengembang yang performanya kurang baik. Namun, adanya stigma tersebut justru membuat persoalan internal bagi pengembang.

"Pengembang itu sudah menyediakan perumahan, sudah memberikan lapangan pekerjaan, sudah membayar pajak tanpa ada bimbingan kita berjalan, kok masih kurang?" katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan klarifikasi dengan data yang terukur. Lalu, harus ada pendekatan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh pengembang.

Joko mengatakan butuh identifikasi masalah dengan jelas. Lalu, ia menyebutkan yang dihadapi pengembang, di antaranya bisa terkait kewajiban kredit, infrastruktur, kewajiban legalitas, dan cash flow.

Selain itu, pengembang juga bisa saja berhadapan dengan mafia tanah. Hal itu mengakibatkan sertifikat tanah terblokir, sehingga tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah.

"Kita mesti tegas bahwa kita harus bank sehat itu kita support, masyarakat membeli atau konsumen mendapatkan haknya, kita support. Yang ketiga kita juga men-support pengembang yang profesional, yang proper. Kita tidak men-support pengembang yang aneh-aneh, yang main-main, kita juga nggak suka karena satu itu akan membuat mengintimidasi posisi kami," tuturnya.

Ia pun menambahkan pengembang merasa gusar dengan ajakan pemerintah kepada organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Langkah ini dinilai aneh dalam dunia usaha. Sebab, pengusaha tentu menginginkan usahanya berjalan dengan baik dan 'clear and clean'.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Kami sebagai pengusaha mengambil posisi bahwa untuk saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2025).

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Kemudian, Joko mengatakan usaha pengembang tidak boleh mengalami penghentian seketika atau kenaikan dan penurunan, seperti yang dialami dari pola penyaluran FLPP saat ini. Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Adapun skema baru setara FLPP yang diharapkan harus memiliki collateral atau jaminan yang terjaga dari segi perizinan, legalitas, dan kapasitas. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi produk kredit.

"Pertama dari kolateral, yang kedua adalah dari sisi market jadi emisi market kan sudah ketahuan, berapa mereka. Kalau menggunakan pendekatannya FLPP, kita tahu desil 4 sampai 8 itu yang cover. Kemudian yang empat ke bawah untuk kabupaten yang tertentu memang masih bisa. Tetapi kalau yang mendekati kota besar itu akan susah. Yang ketiga berarti adalah pendekatannya adalah perizinannya," jelasnya.

Di samping itu, Joko menyebut FLPP masih menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Namun berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, bukan berarti semua pengadaan rumah harus melalui FLPP. Ia mengharapkan ada upaya lain, sehingga tidak terlalu fokus membahas FLPP.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

"Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban)," kata Joko.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebutkan kini seharusnya sudah banyak rumah yang terbangun untuk Program 3 Juta Rumah. Akan tetapi, selama beberapa bulan pemerintah masih terus membahas soal FLPP. Padahal, tahun sebelumnya FLPP berjalan lancar meski kehabisan kuota.

"(Pengembang) Takut ini (ketidakpastian) makanya kami ingatkan, kita ambil sikap semoga Pak Prabowo dengan penanggungjawab ini berkenan kalau diinginkan ngobrol dengan kita semua, karena dari awal Satgas (perumahan) ini kita memohon agar kita diterima, keluh kesah kita ini sampai dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengembang resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Joko mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Lima ketua umum asosiasi pengembang berkumpul menyoroti Program 3 Juta Rumah. Mereka berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu guna membahas program tersebut.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pengembang selama ini mendukung program pemerintah, tetapi sektor properti saat ini menghadapi ketidakpastian dan kebingungan. Untuk itu, para pengembang ingin mendengar langsung konsep Program 3 Juta Rumah dari Prabowo.

"Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan kepada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait Program 3 Juta Rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut kepada kami," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ia menyebutkan ketidakpastian tersebut berdampak kepada pengembang dan masyarakat. Salah satunya terkait tertahannya penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menghambat usaha pengembang. Lalu, masyarakat mempertanyakan terkait isu pengembang nakal, sementara menurut Joko data pengembang itu masih perlu klarifikasi dan klasifikasi.

Joko mengungkapkan para asosiasi pengembang sepakat akan mengambil sikap menghadapi kondisi sektor properti saat ini. Selagi menunggu penjelasan Prabowo dan Satuan Tugas (satgas) Perumahan, pengembang akan terus melanjutkan program FLPP. Kemudian, pengembang juga meminta pihak perbankan untuk memformulasikan skema baru setara FLPP agar industri tetap berjalan.

"Makanya yang namanya blueprint, skema, bahkan prototypenya mau dikerjakan di mana, mestinya bisa berjalan. Kita insyaallah minggu ini akan bersurat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan blueprintnya, mungkin juga skemanya, bahkan juga komitmen kita untuk menjadi bagian untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali mengatakan pengembang mendukung untuk berdialog dengan Prabowo. Semua stakeholder akan dilibatkan mulai dari pengembang hingga masyarakat.

"Semua elemen stakeholder harus mengerti, paham, 3 juta itu tidak sedikit. Itungnya aja susah, gimana bangun rumah 3 juta. Namun, kita yakin dan percaya dengan kita para ketua umum bersatu, berkumpul, memberikan solusi, gambaran baiknya merealisasi 3 juta rumah ini dengan cara terbaik dan efisien," tuturnya.

Sebagai informasi, konferensi pers tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, dan Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

“Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP,” tandas Joko.

JAKARTA, investor.id – Lima asosiasi pengembang perumahan mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyusun peta jalan (road map) Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kelima asosiasi tersebut diantaranya Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dan Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas).

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan US$ 7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 135 triliun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Joko Suranto mengatakan kontribusi sektor properti itu merupakan capaian sebelum adanya Kementerian PKP. Sementara dengan kehadiran kementerian khusus perumahan seharusnya kontribusi sektor tersebut lebih meningkat, karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki program besar yakni Program 3 Juta Rumah yang sudah disampaikan sejak kampanye pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu.

“Pengembang sejak awal menyambut gembira dan mendukung program yang mulia dan positif tersebut. Program 3 juta rumah ini merupakan bukti bahwa pemerintah baru ini menyadari bahwa sektor properti termasuk perumahan merupakan sektor yang mampu mendorong perekonomian negara dan menekan kemiskinan,” kata Joko dalam acara konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya pengembang dari sebelum adanya Kementerian PKP telah banyak terlibat dengan Satgas Perumahan, dimana selama beberapa bulan satgas sudah banyak mendengarkan dan belanja masalah agar nantinya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pasar, masyarakat dan pelaku usaha agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam menekan kemiskinan hingga ke pedesaan.

Namun, kata Joko, ketika Kementerian PKP ini sudah terbentuk, selama tiga bulan berinteraksi dan beberapa kali bertemu untuk memberikan masukan dan harapan pasar dan masyarakat, pada akhirnya harapan adanya kementerian ini dapat membuat kebijakan yang membuat situasi pasar lebih kondusif, ternyata tidak terwujud.

Justru menurutnya yang muncul adalah kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Diantaranya isu pemerintah bangun rumah gratis, rencana penurunan harga rumah subsidi, penggunaan tanah sitaan koruptor untuk pembangunan rumah, rencana pembentukan central purchasing perumahan, pernyataan ada menaikkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 800.000 unit, munculnya stigmatisasi developer nakal, serta mengundang advokat untuk mengadvokasi kepada developer.

“Alih-alih merumuskan kebijakan yang dapat memacu pembangunan rumah rakyat dan menyusun peta jalan (road map) perumahan, Kementerian PKP justru lebih memilih memicu ketidaknyaman pasar dan kegaduhan yang sangat kontraproduktif. Ini semua mengancam tercapainya target pembangunan 3 juta rumah sesuai instruksi Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mengakibatkan pengembang merasa tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu pengembang merasa khawatir akan masa depan usaha mereka termasuk masa depan para tenaga kerjanya, dan juga merasa tidak adanya kepastian usaha di sektor perumahan.

Joko menambahkan, salah satu program pemerintah yang paling realistis dan dapat diandalkan (reliabel) dalam mengatasi kemiskinan dan efektif mengurangi backlog perumahan adalah FLPP. Yang mendapatkan fasilitas FLPP adalah perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat. Sebagai sebuah produk pembiayaan, FLPP ini diterima masyarakat karena menjadi stimulus yang meringan mereka seperti bunga KPR tetap (fix rate) hingga akhir tenor kredit dan uang muka yang terjangkau.

“FLPP juga telah terbukti bisa mendorong pertumbuhan nasional. Terbukti, kredit bermasalahnya (non performing loan/NPL) hanya 1% atau sangat rendah sekali,” paparnya.

Oleh karena itu, pengembang meminta agar FLPP yang sudah berjalan baik dan hanya memiliki kredit yang bermasalah sebesar 1% jangan dijadikan sebuah cara untuk mencari isu-isu yang tidak produktif dan terkesan mengaburkan kenyataan bahwa saat ini program FLPP belum dijalankan, skema pembiayaan belum diputuskan, apalagi road maps/blue print termasuk rencana kerja program 3 juta rumah juga belum ada hingga saat ini.

Dengan situasi yang kurang kondusif tersebut, pengembang mengambil empat sikap, yang pertama mendorong FLPP untuk segera berjalan, dan sudah berulang kali dilakukan pembahasan tetapi sampai saat ini belum diputuskan. “Untuk itu kami pengembang mendorong adanya alternatif pembiayaan atas produksi rumah dengan harga setara rumah subsidi. Alhamdulillah saat ini beberapa bank sudah menunjukkan komitmen untuk membuat formula produk dan skema pembiayaannya,” katanya.

Kedua, pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait program 3 juta rumah, dan apa menjadi pandangan kepala negara terhadap program besar tersebut. Pengembang memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketiga, pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP,” ujarnya.

Sikap keempat, mendesak pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Lima ketua umum asosiasi pengembang berkumpul menyampaikan pandangan terkait Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalani pemerintah. Mereka menilai sejumlah langkah menimbulkan ketidakpastian terhadap industri properti.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan selama lebih dari tiga bulan, pengembang sudah mendukung dan mengikuti semangat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun, para pengembang merasa kondisi sektor perumahan menimbulkan pertanyaan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, ia menyebutkan perkara central purchasing atau management satu harga, rencana menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sampai 800 ribu, serta terjadi stigmatisasi pengembang nakal. Menurutnya, kondisi tersebut membuat para pengembang khawatir soal masa depan usaha.

Terlebih, saat ini penyaluran FLPP sedang ditahan karena sedang dirancang perubahan skema. Untuk itu, Joko mengatakan asosiasi pengembang meminta agar perbankan dapat membuat skema baru setara FLPP untuk dijalankan.

Kemudian, asosiasi pengembang juga meminta ruang untuk berdialog dengan Presiden Prabowo. Mereka ingin mendengar langsung terkait apa bagaimana konsep Program 3 Juta Rumah.

"Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan kepada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait Program 3 Juta Rumah. Dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut kepada kami. Karena kami selama ini akhirnya mendapatkan kondisi yang tidak pasti," katanya.

Pengembang pun tetap akan menyelesaikan program FLPP yang sudah ada sembari menunggu Prabowo dan Satuan Tugas (satgas) Perumahan. Pengembang pun memohon pemerintah membuat iklim usaha kompak dan kondusif.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik program tersebut. Namun, ide seperti rumah gratis untuk masyarakat dan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan. Ia berharap Kementerian PKP dapat menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

"Setau saya Satgas Perumahan yang selama ini dijadikan narasumber itu konsepnya sangat bagus, hasilnya sangat bagus," katanya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyinggung sejumlah terobosan yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Mulai dari rumah gratis hingga isu pengembang nakal.

"Itu pasti ada tapi kita itu sedikit, masih banyak yang baik menjalankan program pemerintah. Itu terbukti datanya sangat sedikit sekali kami sudah konfirmasi ke Tapera juga sedikit sekali oknum," ucap Ari.

Lalu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad mengatakan ketidakstabilan isu berdampak kepada masyarakat, pengembang, dan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu tatanan ekonomi dan masyarakat.

"Seharusnya kami mendapatkan energi yang luar biasa, tapi belakangan ini kurang lebih saya pribadi melihat kurang lebih 100 hari kami mengalami tidak semangat untuk membangun rumah subsidi," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menyampaikan pengembang mendukung untuk melakukan dialog bersama Prabowo. Semua stakeholder dapat dilibatkan mulai dari pengembang hingga masyarakat.

"Semua elemen stakeholder harus mengerti, paham, 3 juta itu tidak sedikit. Itungnya aja susah, gimana bangun rumah 3 juta. Namun, kita yakin dan percaya dengan kita para ketua umum bersatu, berkumpul, memberikan solusi, gambaran baiknya merealisasi 3 juta rumah ini dengan cara terbaik dan efisien," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto menuturkan ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menajdi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari Perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.

Terakhir, Joko bersama asosiasi pengembang lainnya juga mendesak pemerintah untuk dapat membuat iklim usaha properti yang jauh dari kegaduhan. Terlebih, usai munculnya stigmatisasi pengembang nakal yang mencuat baru-baru ini.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur FLPP sempat mengonfirmasi hal itu. Di mana, kuota FLPP sebanyak 220.000 unit baru dapat disalurkan sebesar 7.000 unit lantaran program tersebut masih dalam tahap revisi skema.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru.

Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.

JAKARTA, Investor.id - Kesuma Agung Selaras (KAS) Group meluncurkan W Club, fasilitas club house di proyek perumahan Graha Laras Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Sentul kini menjadi kawasan potensial bisnis perumahan. 

Bangunan serbaguna seluas 1.000 meter persegi (m2) itu dilengkapi dengan kolam renang, gym, dan ruang fungsional yang mampu menampung hingga 200 orang.

“Ruang fungsional ini bisa dimanfaatkan berbagai acara, mulai dari ruang pertemuan, untuk arisan, acara ulang tahun hingga resepsi pernikahan,” kata I Wayan Madik Kesuma, founder sekaligus direktur utama KAS Group di Bogor, dikutip dari siaran pers, Senin (17/2/2025). 

Dia menambahkan, pihaknya sudah mengundang perusahaan event organizer wedding untuk berkolaborasi. Respons mereka cukup bagus dan menilai W Club sangat potensial karena eksklusivitasnya.

“Selain itu, warga antusias karena fasilitas ini akan menaikkan nilai properti mereka di GLS,” tutur Wayan.

Peluncuran W Club bersamaan dengan diluncurkannya buku ‘I Wayan Madik Kesuma: Anak Bali yang Melanglang di Bisnis Properti’. Buku yang ditulis dua wartawan properti Edo Rusyanto dan M Hardiansyah itu mengulas sepak terjang Wayan hingga memiliki empat proyek perumahan di Bogor dan Bekasi.

“Saya terima kasih mendapat atensi dan dukungan hingga dibuatkan buku perjalanan usaha kami. Pastinya, setiap pembangunan yang kami lakukan bagian dari membangun peradaban dengan mengusung konsep berkelanjutan,” kata Wayan.

Potensi Sentul

Sementara itu, Martin Samuel Hutapea, associate director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia (Leads Property) di sela diskusi dan peluncuran buku mengatakan, kawasan Sentul, Bogor tergolong potensial bagi bisnis perumahan.

“Di kawasan Sentul, ada setidaknya sekitar 3.000 unit baru yang diluncurkan sejak pandemi tahun 2020 dengan tingkat penjualan cukup bagus dan tinggi yaitu berkisar 70-90%,” kata Martin. 

Dia menerangkan, uniknya, saat ini, harga-harga hunian tapak tersebut sudah di atas Rp 1 miliaran per unit. Bahkan, ada yang mencapai hingga Rp 3 miliar.

Sementara itu, Junaidi Abdillah, ketua umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan, potensi Bogor sebagai penyangga Jakarta besar. Untuk itu pengembang yang masuk ke kawasan ini harus jeli memanfaatkan potensi yang ada dengan memberikan produk yang tepat dan berkualitas.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel- Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Imran mengatakan, pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat.

“Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional. Semoga dalam implementasinya, Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan dengan optimal, agar kegiatan ini dapat dirasakan manfaat dan faedahnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Irman ajang BTN Awards 2025 seperti dikutip siaran pers Senin (17/2/2025).

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang juga menekankan Sayembara Desain Rumah Nusantara merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada BTN yang tidak hanya melibatkan para arsitek, tetapi juga anak-anak muda melalui business matching untuk menciptakan inovasi untuk perumahan rakyat,” ujar Bonny.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menambahkan BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Dia mengatakan, adanya kompetisi desain dan inovasi perumahan sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan.

Pasalnya, sektor perumahan merupakan sektor yang tingkat kandungan lokalnya atau tingkat komponen dalam negeri-nya (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karna batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp200.000 hingga Rp300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon.

Atas kontribusinya, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Salah satu Dewan Juri Nasional BTN Housingpreneur, M. Ridwan Kamil, yang juga arsitek dan entrepeneur mengatakan, kolaborasi semua pihak di sektor perumahan sangat dibutuhkan untuk mendukung visi percepatan hadirnya tiga juta rumah di Indonesia.

Secara khusus, Ridwan mengapresiasi inisiatif BTN atas penghargaan bagi inovasi-inovasi di bidang bisnis properti, desain, dan material baru ramah lingkungan untuk perumahan.

“Sebagai juri yang memiliki latar belakang arsitek, saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan luar biasa di tengah tantangan dunia termasuk isu climate change. Ada 400 inovasi yang muncul dari kompetisi ini. Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,” ujar Ridwan.

BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong adanya inovasi di sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki tingkat kandungan lokal yang sangat tinggi.

Salah satu upaya BTN mendorong inovasi di sektor perumahan adalah dengan kompetisi desain dan inovasi perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kompetisi ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Sebab, sektor perumahan merupakan sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Nixon menyebut, BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

BTN pun memberi apresiasi kepada para mitra bisnis, dalam hal ini developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung Dalam kompetisi tersebut juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Selain itu, BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon mengatakan, para developer adalah mitra bisnis utama BTN yang telah ikut berperan mendampingi perjalanan bisnis BTN setidaknya selama 75 tahun.

“BTN tidak mungkin dapat berkembang sejauh ini menyediakan akses pembiayaan rumah kepada rakyat Indonesia dan mengembangkan ekosistem perumahan tanpa kerja keras para developer. BTN berharap kerja sama yang telah terjalin dengan para developer menjadi semakin kuat dan semakin banyak mitra-mitra baru yang semangat berkolaborasi untuk mencapai pemenuhan 3 Juta Rumah per tahun sesuai yang ditetapkan pemerintah,” pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran mengatakan pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan bagi pembangunan rumah rakyat.

“Diharapkan, ide-ide para pemenang kompetisi BTN Housingpreneur dapat mendukung upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan melalui Program Tiga Juta Rumah,” kata Imran dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Imran dalam acara BTN Awards 2025 di Jakarta International Convention Center, Sabtu (15/2). Ia menuturkan kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

“Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional. Semoga dalam implementasinya, Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan dengan optimal, agar kegiatan ini dapat dirasakan manfaat dan faedahnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menganugerahi para mitra bisnis, yakni developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Dalam kompetisi tersebut, juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

Sementara Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, menuturkan Sayembara Desain Rumah Nusantara merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada BTN yang tidak hanya melibatkan para arsitek, tetapi juga anak-anak muda melalui business matching untuk menciptakan inovasi untuk perumahan rakyat,” tutur Bonny.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal. Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supplydan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Nixon menuturkan, kompetisi desain dan inovasi perumahan sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan merupakan sektor yang mempunyai tingkat kandungan lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp200.000 hingga Rp300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Salah satu Dewan Juri Nasional BTN Housingpreneur, M Ridwan Kamil, yang juga arsitek dan entrepeneur mengatakan, kolaborasi semua pihak di sektor perumahan sangat dibutuhkan untuk mendukung visi percepatan hadirnya tiga juta rumah di Indonesia. Ia mengapresiasi inisiatif BTN atas penghargaan bagi inovasi-inovasi di bidang bisnis properti, desain, dan material baru ramah lingkungan untuk perumahan.

“Sebagai juri yang memiliki latar belakang arsitek, saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan luar biasa di tengah tantangan dunia termasuk isu climate change. Ada 400 inovasi yang muncul dari kompetisi ini. Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,” ujar Ridwan.

BTN juga memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono.