Jakarta (ANTARA) - Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga pemikir independen di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional, secara resmi meluncurkan buku berjudul“Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Co-Founder IFSR,Dirgayuza Setiawan, dalam keterangannya, Sabtu mengatakan bahwa MBG merupakan program multipotensial yang berdampak luas lintas sektor.

“MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga investasi politik, ekonomi, sosial, dan moral negara untuk melindungi dan memberdayakan generasi masa depan bangsa. Ini adalah transformasi sistemik, dan buku ini adalah bagian dari upaya IFSR untuk memperkuat arah transformasi tersebut,” katanya.

Buku ini merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi IFSR dalam mendukung pelaksanaanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah ditetapkan sebagai program prioritas Presiden RI,Prabowo Subianto.

Peluncuran buku dilaksanakan secara sederhana padaJumat, 9 Mei 2025, di Jakarta, dan ditandai dengan penyerahan langsung buku tersebut oleh perwakilan IFSR kepadaKepala Badan Gizi Nasional (BGN),Dr. Ir. Dadan Hindayana, yang juga turut memberikan kata pengantar dalam buku tersebut.

“Buku ini tidak hanya menghadirkan kerangka teknis dan kebijakan, tetapi juga menjadi pemicu strategis untuk memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG di seluruh penjuru negeri. Kami sangat mengapresiasi IFSR yang telah terlibat sejak awal, secara konsisten mendukung implementasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI,” ungkap Dr. Dadan Hindayana.

Buku ini menyajikan narasi komprehensif yang merangkum pengalaman empiris, praktik terbaik, serta hasil kajian dan riset teknokratik IFSR dalam Program MBG sejak masa perencanaan hingga fase implementasi nasional sebagai mitra resmi BGN.
Dokumentasi pelaksanaanpilot project MBG pertama di Indonesia—yakni diWarungkiara, Sukabumi, sejak Januari 2024—menjadi salah satu materi utama dalam buku ini.

Sementara itu,Prof. Dr. Ir. Epi Taufik, Guru Besar IPB, Tim Pakar Bidang Keahlian Susu BGN danDewan PenasihatIFSR, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pangan nasional, terutama integrasisektor susu dalam program MBG.

“Program MBG harus menjadi kesempatan untuk membangun industri susu nasional berbasis peternak rakyat, demi mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan hewani bangsa,” ujarnya.

Direktur Eksekutif IFSR,Glory Harimas Sihombing, menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah.

“Kami menyusun buku ini berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terjadi di lapangan, termasuk kontribusi dari berbagai mitra, akademisi, dan komunitas,” ujarnya.

Sebagai bagian dari Dewan Pengarah IFSR,I Dewa Made Agung K.N., menambahkan bahwa buku ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga menyusun kerangka manajemen teknis yang dapat direplikasi.

“Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola dapur MBG tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkonsolidasi dalam standar praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh seluruh mitra, baik pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana,” katanya.

Program MBG sendiri telah ditetapkan dalamRPJMN 2025–2029sebagai program strategis nasional dengan target82,9 juta penerima manfaatdan kebutuhan pengembangan lebih dari32.000 dapur umum (SPPG)sebagai unit pelaksana utama program di lapangan.

Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan referensi teknis dan operasional dalam perluasan program tersebut.

Yayasan IFSR berharap buku ini dapat digunakan sebagairujukan kebijakan, pedoman teknis operasional, serta dokumen inspiratif bagi semua pemangku kepentingan—baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan internasional—dalam menyukseskan Program MBG dan mendorong kedaulatan gizi nasional.

Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Sulsel pun menyiapkan lokasi dapur umum di tiap kabupaten dan kota di Sulsel.

"Dari 24 Kabupaten/Kota sudah 20 yang telah kita tetapkan masing-masing tiga titik (lokasi dapur MBG)," kata Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam rapat percepatan realisasi APBD Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Kamis (8/5/2025).

Program MBG merupakan salah satu fokus utama Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah daerah diminta untuk mencari lokasi pembangunan dapur MBG dengan memanfaatkan aset tanah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Pemprov Sulsel pun akan memaksimalkan aset lahan dan bangunan untuk menjadi dapur umum MBG. Pihaknya sisa mendorong 4 kabupaten dan kota lagi untuk menyiapkan lokasi dapur umum program nasional tersebut.

"Itu (dapur umum MBG) semua menggunakan aset yang ada di bawah penguasaan Pemprov, lagi empat (kabupaten/kota), ini yang kita akan porsir (matangkan)," tambah Jufri Rahman.

Jufri Rahman pun mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota bekerja sama dalam menyukseskan program MBG. Badan Keuangan dan Aset (BKAD) tiap daerah diharapkan melakukan langkah taktis menyiapkan aset.

"Saya kira Plt Kepala BKAD sudah melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, khususnya untuk kabupaten/kota yang sampai saat ini belum melaporkan ketersediaan penetapan lokasi untuk pembangunan titik MBG," terangnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Realisasi APBD Sulsel Tertinggi

Dalam arahannya dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program-program prioritas pemerintah pusat. Dia mengingatkan pemerintah daerah melaksanakan MBG.

"Kita harap ada percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis, karena ini program yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Tito.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja guna memperkuat perputaran ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Tito melaporkan, realisasi pendapatan APBD 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 29,11 persen, menempati peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 17,65 persen, menjadikan Sulsel masuk dalam 10 besar provinsi dengan pencapaian tertinggi secara nasional.

Pemprov Sulsel menyambut baik arahan tersebut dan siap berkontribusi aktif dalam menjalankan program nasional demi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

(sar/sar)

Asuransinya harus dibuat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji perlindungan asuransi, baik untuk pekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Asuransinya harus dibuat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan," ujar Tigor di Jakarta, Sabtu.

Untuk pekerja, Tigor menjelaskan bahwa pegawai BGN telah memiliki perlindungan melalui BPJS, sedangkan pekerja di SPPG sedang diupayakan untuk juga mendapatkan perlindungan BPJS tanpa mengurangi gaji mereka.

Terkait dengan risiko operasional seperti kebakaran atau kecelakaan di dapur penyelenggara MBG, Tigor mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan asuransi yang dapat menanggung kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut.

"Misalnya, dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi, itu harus ada asuransinya. Nah, ini sekarang sedang kami godok juga, kami kaji apakah dia menjadi bagian dari biaya operasional," ucap Tigor.

Mengenai adanya kasus keracunan terhadap penerima manfaat MBG, Tigor mengatakan bahwa BGN memiliki protokol penanganan, termasuk pemeriksaan sampel makanan yang disimpan di kulkas dapur.

Jika terjadi laporan keracunan, kata dia, tim akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyebabnya. BGN tetap akan membantu biaya pengobatan untuk penerima manfaat yang mengalami keracunan tersebut.

"Jangan-jangan itu makanan ada yang tersimpan atau dibawa murid itu pulang dan dimakan di rumah yang sudah tersimpan. Nah, bahkan kalau terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata dia.

Tigor menekankan pentingnya perhitungan yang cermat agar penambahan biaya asuransi tidak mengganggu kualitas dan jumlah porsi makanan yang disediakan dalam program MBG.

"Kami harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10 ribu. Nah, ini operasionalnya juga kami harus hitung dengan cermat," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Pradanna Putra Tampi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan cara pemerintah melakukan percepatan realisasi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut saat ini sebanyak 3,4 juta orang telah menerima MBG.

Ia meyakini, akan terus mengevaluasi program ini dari sisi organisasi, sistem hingga tata kelolanya agar tidak ada lagi kasus serupa.

"Ini kan 6 bulan, akan kita sempurnakan tata kelolanya, persoalan organisasinya, sistemnya," kata dia dalam keterangannya melalui Instagram resmi @zul.hasan, dikutip Sabtu (10/5/2025).

Mantan Menteri Perdagangan mengatakan target pemerintah untuk penerima program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Ini perlu ada akselerasi percepatan. Ini kan program utamanya, apa lagi kalau untuk daerah daerah seperti tertinggal, terluar. Satu dapat yang lain nggak dapat, itu kan dia merasa kok kami berbeda," ucapnya.

Percepatan dan pembenahan tata kelola program MBG akan dirumuskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Nah bapak Presiden itu (memerintahkan) program ini harus ada urgent, mendesak, penting. Nah nanti akan dirumuskan Perpres atau Inpres," jelasnya.

Adapun pembahasan percepatan penyaluran MBG telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

(ada/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyebut bahwa lembaganya akan membuka sekitar 90.000 lapangan pekerjaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Tigor, BGN membutuhkan 90.000 anak muda lulusan sarjana untuk ditempatkan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh Indonesia.

Hal ini diungkap Tigor dalam acara diskusi dengan tajuk “Ada Apa Dengan Prabowo?” yang digelar Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi 90.000 lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduate hari ini. Nah ini gambarannya satuan pelayanan itu lah mereka bekerja, itu yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 30.000," kata Tigor.

Tigor menambahkan bahwa 90.000 lapangan kerja itu hanya untuk mengisi posisi kepala unit di satuan pelayanan MBG.

"Satu pelayanan itu akan ada tiga sarjana yang bekerja jadi kepala unit, itu ada 30.000 nanti otomatis kita rekrut 30.000 sarjana di Indonesia untuk jadi kepala," ujarnya.

Menurut dia, dari tiga sarjana yang dibutuhkan dalam satu SPPG, di antaranya sarjana bidang ahli gizi dan akuntansi.

"Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30.000 ahli gizi nanti. Plus satu akuntan, lulusan akuntansi satuan pelayanan jadi 30.000," katanya menjelaskan.

Dia mengatakan, dengan rekrutmen 90.000 sarjana ini diharapkan dapat membuat perputaran roda ekonomi di Indonesia.

Pasalnya, program MBG diharapkan membuat para petani semangat meningkatkan produksi mereka untuk dijadikan bahan baku MBG.

"Membuat perputaran ekonomi setiap tempat di mana satuan pelayanan itu ada, yang tadi membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa," ujar Tigor.

"Kemudian, juga membuat para pelaku pertanian itu menjadi semangat, meningkatkan produksi pertaniannya," katanya lagi.

Tak hanya itu, dia berharap agar program MBG dapat meningkatkan kualitas gizi anak di Indonesia.

"Jadi dengan diberikan makan cukup, gizi cukup mudah-mudahan nanti jumlah tawuran berkurang di 20 tahun dari sekarang, berkurang semua," ujar Tigor.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) kini bekerja keras melampaui batas perencanaan awal demi memenuhi target Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menyebut lembaganya kini jungkirbalik untuk mengejar target 82,5 juta peserta pada 2025, angka yang jauh melampaui capaian negara-negara maju, seperti Finlandia.

"Tadinya kami membuat rencana itu 15 juta pada tahun ini. Karena kita berpikir seperti Finlandia, itu persiapannya saja 5 tahun lebih kurang, tidak sampai 10 juta (penerima manfaat-red)," katanya dalam forum diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” di Jakarta, Sabtu.

Dikatakan Tigor, rujukan angka di negara paling berbahagia versi laporan World HappinessReport itu diketahuinya saat pertemuan BGN dengan tim dari Finlandia di European Union, baru-baru ini.

Tigor mengungkapkan awalnya BGN hanya merancang program MBG untuk menjangkau 15 juta anak pada 2025. Target yang awalnya sudah dianggap paling ambisius, mengingat tantangan logistik dan infrastruktur, termasuk menyiapkan ribuan dapur layanan gizi yang harus memenuhi standar harian.

Menurut Tigor, keputusan mendadak untuk mengubah capai target itu diambil usai Presiden Prabowo menyaksikan langsung antusiasme siswa dan orang tua terhadap program MBG di sekolah.

Banyak yang belum kebagian, bahkan mendatangi presiden secara langsung meminta kejelasan kapan mereka akan ikut menikmati layanan serupa, kata Tigor.

Dikatakan Tigor, situasi tersebut mengubah total strategi BGN, dari rencana awal membangun 5.000 dapur layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini melonjak jadi 30 ribu unit agar bisa melayani seluruh peserta dalam satu tahun. Setiap dapur ditargetkan melayani sekitar 3.000 anak per hari.

“Membahas ini, kami langsung jungkir balik. Gimana caranya menyediakan 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizinya? Karena kan proses pemberian makannya dengan dapur-dapur yang melayani 3 ribu anak per hari," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Pradanna Putra Tampi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji pemberian asuransi kepada penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan tersebut. Kajian ini dilakukan menyusul ditemukannya banyak kejadian atau kasus keracunan para penerima MBG.

"Jadi saat ini kita sedang memikirkan penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan. Itu masih dalam diskusi kita," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan usai acara diskusi bertajuk 'Ada Apa dengan Prabowo?' yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Kendati demikian, Tigor memastikan kajian atas pemberian asuransi kepada penerima Program MBG ini, tidak akan mengutak atik biaya pangan yang sudah ditetapkan. Sehingga, asuransi ini akan berada di luar anggaran tersebut.



"Seperti ada laporan dari Cianjur itu langsung kita evaluasi dulu. Dicek di lab apakah benar ini terjadi karena makanan. Kan dia ada sampel makanan di kulkas yang dimasak. Itu di simpan biasanya," tuturnya.

Jika dari sampel itu ternyata tidak menimbulkan reaksi keracunan terhadap orang yang memakannya, BGN biasanya meneliti lebih lanjut. Bisa saja, penerima MBG itu keracunan lantaran baru mengonsumsi beberapa waktu setelah MBG diberikan. "Even kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan kajian terkait asuransi untuk pegawai yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penerima manfaat.

Menurut Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujarnya lagi.

Tigor juga menyebut, BGN masih dalam tahap mendiskusikan agar biaya asuransi untuk penerima manfaat tidak akan mengurangi biaya pangan dalam program MBG.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," katanya.

Kemudian, menurut dia, BGN juga sedang melakukan menyiapkan asuransi untuk karyawan jika mengalami kecelakaan kerja seperti kebakaran di dapur MBG.

"Karena misalnya dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi itu harus ada asuransinya. Nah ini sekarang sedang kita godok juga," ujarnya.

Sementara itu, Tigor menyebut bahwa asuransi bagi pekerja di SPPG akan menggunakan BPJS Kesehatan.

"Tapi karyawan yang bekerja di satuan pelayanan saat ini juga kita minta supaya mereka pun di-cover dengan BPJS, yang tidak mengurangi dari gaji mereka, tetap itu ditambahkan sebagai bagian dari biaya BPJS untuk meng-cover kesehatan seluruh pekerja," kata Tigor.

Diketahui, kasus keracunan menu MBG kembali menjadi sorotan setelah 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

KOMPAS.com – Sejumlah kasus keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan terjadi di beberapa daerah belakangan ini.

Dikutip dari Kompas.com (24/4/2025), beberapa kasus keracunan diduga disebabkan karena makanan yang dikonsumsi siswa sudah basi.

Salah satunya terjadi di SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara. Di sekolah tersebut, belasan siswa mengalami gejala muntah dan sakit perut.

Dugaan sementara, gejala ini muncul akibat menu MBG berupa ayam tepung, sudah basi saat dibagikan ke siswa.

Kejadian serupa juga dilaporkan di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur. Di sana, sebanyak 29 siswa mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang mereka sebut terasa basi dan tidak enak.

Belajar dari kasus-kasus ini, penting untuk mengenali tanda-tanda makanan basi. Apa saja cirinya?

Ciri makanan basi

1. Pada makanan Berkarbohidrat

Dikutip dari laman UGM, Ahli Gizi dari RSA UGM, Leiyla Elvizahro, menjelaskan bahwa makanan basi dapat dikenali dari perubahan bau, tekstur, dan warna.

Ia mengimbau masyarakat untuk membiasakan diri mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Menurutnya, pancaindra kita umumnya cukup peka untuk mengenali makanan yang sudah basi.

“Makanan seperti nasi, mi, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika terlalu lama disimpan pada suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla.

2. Makanan Berbahan Dasar Daging, Ikan, dan Produk Susu

Makanan berbahan dasar hewani cenderung cepat rusak jika tidak disimpan dengan benar.

Tanda-tanda makanan berbahan daging yang sudah basi meliputi bau menyengat, perubahan warna menjadi kehijauan, serta tekstur yang berlendir.

Sementara itu, susu yang basi biasanya menggumpal dan mengeluarkan bau asam yang tajam.

Jika dikonsumsi, makanan basi dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan dan dehidrasi berat.

3. Sayur dan Buah

Pada sayur dan buah yang membusuk dapat dikenali dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir.

Selain itu, kulit buah biasanya tampak mengerut dan muncul jamur berwarna hijau.

Perhatikan Penyimpanan Makanan

Lebih lanjut, Leiyla mengingatkan bahwa makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat.

Ini termasuk penggunaan penutup makanan, penyimpanan pada suhu yang sesuai, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Waktu antara proses memasak dan konsumsi juga harus diperhatikan.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyimpanan bahan pangan hewani dalam suhu dingin serta proses memasak menggunakan suhu tinggi untuk membunuh bakteri patogen.

Selain itu, penyajian makanan sebaiknya dilakukan secara tertutup, tidak dikerubuti lalat, dan ditangani oleh petugas yang menggunakan sarung tangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menilai bahwa kejadian keracunan siswa di Kota Bogor yang diduga akibat menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum evaluasi perbaikan kualitas.

"Program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kita. Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Anggota DPR RI dari Dapil Bogor dan Cianjur ini pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut. Sebab, dia menyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, Eddy memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur yang merupakan daerah pemilihan (dapil)-nya.

"Insya Allah saya siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan agar ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim atas kasus ini.

Adapun Dedie Rachim telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) terkait pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik, dengan standar kesehatan, keamanan dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizinya juga meningkat," kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

Dalam program sebesar MBG, menurut Eddy, semua aspek teknis baik bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal demi memastikan makanan yang diberikan bergizi dan aman dikonsumsi.

Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah dapat terus terjaga.

"Keterbukaan informasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Jakarta -

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya sedang mengkaji skema pembayaran untuk asuransi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian itu mencakup asuransi kecelakaan kerja, hingga jika ada dampak bagi penerima manfaat seperti keracunan.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan. Dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp 10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," kata Tigor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Tigor merinci, saat ini sedang dikaji apakah karyawan yang mengerjakan MBG sudah terlindungi asuransi kecelakaan kerja atau belum. Selain itu, sedang merumuskan juga biaya asuransi tersebut apakah akan menggunakan biaya operasional atau tidak.

"Nah jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul," ucap dia.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan (Adrial A/detikcom)

"Yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di-cover oleh BPJS," tambahnya.

Terkait bila ada kasus pada penerima manfaat, seperti keracunan di Cianjur, Jawa Barat, pihaknya akan memberikan bantuan. Namun, pihak BGN tetap akan menelusuri lebih lanjut apa penyebabnya.

"Kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ungkapnya.

Namun lebih rinci biaya asuransinya, Tigor mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak penyedia asuransi. Dirinya menyebut sudah ada beberapa penyedia asuransi yang menawarkan jasanya.

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kita. Jadi saat ini dalam proses kita me-review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat kita rasa dan tentu tidak boleh mengurangi biaya bahan baku untuk makanan," ucapnya.

Tonton juga "Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis" di sini:

(ial/jbr)

Jakarta -

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membuka 30 ribu satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Satu SPPG akan membutuhkan kepala unit, ahli gizi, dan akuntan, sehingga membuka 90 ribu lapangan pekerjaan.

"Jadi kepala unit, itu ada 30 ribu nanti otomatis kita rekrut 30 ribu sarjana di Indonesia untuk jadi kepala," kata Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Tigor mengatakan lapangan pekerjaan itu akan dibuka untuk sarjana dengan usia 22-30 tahun. Lapangan pekerjaan dibuka umum termasuk untuk fresh graduated.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ujarnya..

Tigor melanjutkan program MBG juga akan mendorong perekonomian di daerah. Sebab pemenuhan bahan baku MBG berasal dari tani daerah.

"Membuat perputaran ekonomi setiap tempat di mana satuan pelayanan itu ada, yang tadi membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu menjadi semangat," ujarnya.

Ia berharap MBG akan semakin memperluas terbukanya lapangan pekerjaan. Serta mendukung visi misi mewujudkan Indonesia emas 2045.

"Jadi dengan diberikan makan cukup, gizi cukup mudah-mudahan nanti jumlah tawuran berkurang di 20 tahun dari sekarang, berkurang semua," kata Tigor.

Simak juga video "Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi" di sini:

(ial/eva)