Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadikan sektor perumahan dan properti menjadi program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dijanjikan minimal 8% per tahun.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpengahsilan rendah. Itu rinciannya 1 just di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.
Program ini menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, belum lama ini.

Potensi dana bergulir dari program tersebut sangat besar. Menurut kajian internal Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp 200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp 75 juta -Rp 100 juta. Jika program 3 juta rumah berjalan maksimal maka estimasi volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas menegaskan bawah pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke UMKM lokal, Bumdes, atau Koperasi agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Proyek properti tercatat memberi multiplier effect terhadap 183 sub sektor usaha lainnya, sepertii produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Bila Menteri Perumahan nantinya bisa bergerak cepat menjalankan program 3 juta rumah tersebut maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.

Namum, Bonny menegaskan bahwa program tersebut akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Pasalnya, anggaran belanja pemerintah (APBN) terbatas, sedangkan pengadaan rumah dan pembiayaannya membutuhkan modal kerja besar.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan, pihaknya siap mendukung program tersebut. Ia bilang, BTN punya kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN menguasai lebih dari 80% pangsa pasar KPR subsidi setiap tahunnya yang mencapai 300.000-400.000 unit

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan. “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan.” pungkas Nixon.

Jakarta, Investor.id - Program tiga juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim Satgas Perumahan, akan ada tiga juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak satu juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan dua juta unit untuk masyarakat di pedesaan. 

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata  Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75-100 juta. Jadi, jika program tiga juta rumah terserap maksimal, volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.  

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali-kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.   

Dampak Berganda

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi dampak ganda (multiplier effect) ke 183 sub  sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek. 

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.     

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand). 

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara itu, Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,”ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar rp 400 triliun per tahun.

Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

BTN menyebutkan, rumah subsidi di perkotaan dipatok dengan nilai jual rata rata Rp 200 juta per unit dan rumah di pedesaan sekitar Rp 75 juta-Rp 100 juta per unit.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, angka ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Oleh karena itu, Program 3 Juta Rumah dianggap dapat membangkitkan optimisme publik.

Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, salah satu alasan pemicu optimisme publik adalah dana ratusan triliun dari proyek strategis ini siap mengucur, diproyeksikan bakal menggerakkan sektor riil.

Pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat punya kesempatan beli rumah layak huni.

Mengacu pada peta jalan yang digagas Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya.

Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z Minang menuturkan, program prioritas pemerintahan Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan.

"Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Minggu (20/10/2024).

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan.

Tim Satgas Perumahan juga berkali kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Efek Berganda

Pembangunan hunian layak juga diprediksi akan menjadi penggerak ekonomi di kota dan desa.

Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabar ini diperkuat dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum DPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Nurdin Karumpa mengapresiasi ada rencana pembagian kementerian, sehingga Kementerian Perumahan dapat berdiri sendiri. Ia Menteri Perumahan dapat mendorong pembangunan serta melibatkan pengusaha konstruksi kecil.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Terpilih Prabowo yang telah membagi dari Kementerian PUPR menjadi dua, (dengan) Kementerian Perumahan," ujar Andi kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Siapapun yang akan ditugasi oleh Bapak Presiden di lima tahun mendatang, tentu harapan kami dari pelaku dunia usaha (konstruksi), pertama pembangunan infrastruktur tentu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut dengan tentu menyesuaikan kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia mengungkapkan sebesar 80% dari sekitar 140.000 anggota Gapensi berharap ada segmentasi pasar pekerjaan untuk mereka. Apalagi dengan adanya rencana program pembangunan 3 juta rumah.

"Dengan direncanakannya pembangunaan 3 juta rumah per tahun, (yakni) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, ini menurut saya menjadi peluang yang amat luar biasa jika ini benar-benar diwujudkan oleh kabinet Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan perumahan kecil dapat diserahkan kepada pengusaha konstruksi daerah daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama bagi proyek rumah yang biaya pembangunannya di bawah Rp 1 miliar.

"Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan rumah ini tidak dipaketkan lagi, tidak digabungkan lagi yang menjadi jatah BUMN. Jadi pembangunan perumahan itu benar-benar diberikan kepada pengusaha lokal di masing-masing daerah yang memang segmentasinya itu," ungkapnya.

Pasalnya, ada banyak anggota pengusaha kecil kesulitan menjalani hidup karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ia berharap Kementerian Perumahan dapat memperbanyak pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Semua orang gulung tikar segala macam karena nggak mendapatkan pekerjaan lagi karena nggak dapat segmentasi itu. Maka, (kontraktor) berharap di Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Perumahan benar-benar pekerjaan pembangunan rumah yang 3 juta setiap tahun akan dibangun, (yang terdiri dari) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, itu benar-benar diperuntukkan terhadap pelaku UMKM," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong mengatakan tidak masalah jika pemimpin Kementerian Perumahan dipimpin oleh seorang politikus, asalkan memiliki latar belakang pengusaha seperti pengusaha properti.

"Kita tahu bahwa politikus banyak yang dari latar belakang pengusaha ya, kalau memang dia berlatar belakang pengusaha properti ya boleh-boleh saja tapi jangan yang hanya benar-benar seorang politikus 100%, politikus tulen. Nah ini nanti bisa menimbulkan kendala lagi bagi program 3 juta rumah," kata Lukas ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, ia menilai bahwa adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan mendatang dapat menghilangkan backlog rumah. Terlebih lagi dengan adanya program yang cukup ambisius dari pemerintah, yaitu 3 juta rumah per tahun dengan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pihaknya menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya Kementerian Perumahan ini.

Terkait dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, Lukas mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para broker properti di Indonesia. Sebab, dalam pembangunan rumah diperlukan seseorang yang dapat mendistribusikannya agar bisa tersalurkan dengan baik.

"Nah ini akan jadi tantangan dan jadi satu PR buat kita dan juga akan menjadi ladang garapan juga jika kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang menyediakan 3 juta rumah itu, karena kita tahu ya selama ini developer yang buat rumah subsidi itu umumnya mereka tidak menggunakan jasa broker properti sehingga ada beberapa developer yang pendistribusiannya tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik," tuturnya.

"Tentunya pemerintah dalam hal ini harusnya sih concern juga ya bahwa kita bisa jadi produsen tapi kita harus ada yang mendistribusikan, yaitu broker properti. Harusnya ini bisa dicermati oleh pak menteri nantinya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Kemungkinan tersebut ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan politikus Gerindra, Maruarar Sirait akan menjadi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpesan agar menteri baru nantinya mendengarkan masukan dari asosiasi-asosiasi pelaku industri untuk memahami permasalahan di bidang perumahan. Menurutnya, persoalan perumahan termasuk masalah yang kompleks.

"Menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, asosiasi, (dan) siapapun) itu untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif. Karena memang kan perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

Ali menyoroti sejumlah masalah yang perlu dihadapi Kementerian Perumahan. Ia pun menyebutkan sederet rumusan masalah yang perlu diatasi oleh Menteri Perumahan, salah satunya jumlah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terbatas.

"Banyak masalah misalkan kuota FLPP yang setiap tahun selalu habis. Meskipun ada kemungkinan katanya Prabowo mau naikan jadi 300 unit rumah," katanya.

Kemudian, ia menyebut pajak-pajak di sektor perumahan sangat tinggi. Penetapan pajak tidak bisa diputuskan oleh Menteri Perumahan saja, tetapi harus ada koordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ali juga membahas soal ketersediaan lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat harga tanah semakin melonjak. Ia pun menyarankan ada koordinasi dengan Bank Tanah yang saat ini pelaksanaannya belum optimal.

Demikian juga pelaksanaan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ali menilai pelaksanaan badan ini perlu lebih dioptimalkan.

Kemudian, masyarakat menengah di perkotaan juga butuh diperhatikan soal pengadaan rumah. Misalkan di Kota Jakarta, masyarakat kelas menengah seakan terabaikan karena pemerintah fokus pada pengadaan rumah untuk MBR.

Padahal, masyarakat menengah juga perlu diadakan hunian, termasuk bagi kaum Milenial dan Gen Z.

"Masalah lagi kaum menengah perkotaan yang kita lihat banyak market gap. Jadi kota-kota besar itu belum ada hunian yang betul-betul untuk kaum menengah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ali menyoroti soal pembiayaan pengadaan perumahan. Menurutnya, sumber dana dari Kementerian Perumahan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang penting masalah pembiayaan kalau sama APBN sangat nggak kuat, APBN kita nggak kuat juga. Mau naikin porsinya mungkin tapi ambil dananya dari mana? Makanya perlu lembaga-lembaga atau dana abadi," imbuhnya.

Ia menyebut perlu adanya lembaga pembiayaan perumahan berupa dana abadi. Sebab, pembangunan perumahan akan terkendala tanpa pembiayaan yang tepat.

"Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) itu masih banyak konflik, banyak polemik tapi mesti memang ada lembaga pembiayaan perumahan jangka panjang yang itu mesti dibentuk kayak di Singapura, Central Provident Fund, itu harusnya seperti itu. Kita bisa belajar ke sana. Karena tanpa pembiayaan jangka panjang, ini akan terkendala juga pembangunan rumah rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia mengatakan perlu ada perubahan undang-undang untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, dibutuhkan harmonisasi undang-undang yang mendukung Pemda mengurus perumahan rakyat di daerahnya masing-masing.

"Saat ini perumahan rakyat bukan domainnya Pemda. Sebelumnya, menurut saya itu harusnya ada di Pemda. Undang-undang Pemda-nya tidak mendukung itu. Perlu ada harmonisasi di antara undang-undang dan peraturan, sehingga Pemda juga ikut aktif fokus terhadap daerahnya masing-masing, karena saat ini masih fokusnya di pusat," terangnya.

Ali mengatakan pemerintah perlu mempercepat dan mewujudkan perumahan rakyat. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kementerian, badan, serta asosiasi-asosiasi pelaku industri.

"Kita perlu percepatan karena untuk penyediaan perumahan rakyat ini agar sedikit terlambat, tapi bukan tidak mungkin. Perlunya kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya tanpa merusak bisnis masing-masing (pelaku industri)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Kabar adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdilah berharap bahwa menteri perumahan yang akan datang mengerti tentang perumahan. Hal itu karena perumahan dibutuhkan menjaga kesejahteraan dan kesehatan manusia dengan rumah layak huni. Tak hanya itu, perumahan juga mempunyai dampak positif terhadap industri turunannya.

"Kami berharap yang diamanatkan menjadi Menteri Perumahan dan Wamen Kementerian adalah orang yang pas dan mengerti tentang perumahan terutama perumahan yang berkaitan dengan rumah rakyat menengah ke bawah yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang terpenting lagi bisa menjaga ekosistem perumahan," katanya dalam keterangan yang diberikan kepada detikcom, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Junaidi juga berharap bagi menteri dan wakil menteri perumahan terpilih juga paham mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi di sektor perumahan, seperti perizinan, terkait pertanahan, pembiayaan, hingga syarat KPR.

"Siapa pun menteri dan wamennya jika tidak bisa mengatasi problem perumahan yang menjadi hambatan selama ini perlu jadi perhatian bersama tapi saya punya keyakinan peran Satgas Perumahan selama ini terhadap calon para menteri dan wamennya adalah yang terbaik dan patut direkomandasikan," paparnya.

Junaidi menuturkan, pihaknya akan mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan siap untuk melakukan pendampingan kepada pengusaha UMKM di desa untuk menunjang pembangunan 2 juta rumah di desa.

"Apersi siap men-support program 1 juta rumah perkotaan dan 2 juta rumah pedesaan yang akan datang. Mengapa demikian? Hampir semua pengusaha anggota APERSI diawali dari pengusaha UMKM dan sangat berpengalaman, diusia 26 tahun tentulah sudah matang untuk melakukan pendampingan terhadap saudara-saudara kita yang nantinya membangun program 3 juta rumah di desa," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan siapa sosok yang akan memimpin Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hashim mengatakan, politikus Gerindra, Maruarar Sirait, yang akan mengemban jabatan Menteri Perumahan.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Tak hanya itu, adik Prabowo ini juga mengungkapkan siapa yang akan menjadi wakil Maruarar Sirait nantinya. Hashim mengatakan, Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, yang akan menjadi Wakil Menteri Perumahan.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan itu.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo pun mengungkapkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan kalangan pengusaha properti sebenarnya mengharapkan tokoh profesional sebagai Kementerian Perumahan Rakyat. Mengingat, kedua tokoh yang santer dibahas merupakan politikus.

Meski begitu, Ali menilai ada sisi positif menunjuk politikus dibandingkan pelaku industri perumahan. Menurutnya, sektor perumahan memiliki unsur politik, sehingga membutuhkan pendekatan khusus.

"Kalangan pengusaha tadinya kan berharap ada tokoh profesional yang memahami perumahan, tapi memang saya bilang perumahan ini sarat akan kepentingan politik. Jadi memang tidak bisa hanya profesional," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Tapi dengan masuknya Pak Ara dan Fahri Hamzah ini sebetulnya dua-duanya politikus kan. Ada bagusnya juga karena memang perumahan sangat politik, mau nggak mau ada hal yang bersifat politis yang bisa diselesaikan oleh politikus," tambahnya.

Sementara, seorang profesional sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) kemungkinan akan menghadapi penolakan dari beberapa kementerian yang bersifat birokrat. Namun, politikus yang sudah memiliki pengalaman bekerja sama akan lebih mudah menjalankan tugasnya.

Kepada menpera baru nanti, Ali berharap mereka mau mendengarkan dan merangkul asosiasi-asosiasi pelaku industri, misalnya pengembang. Hal ini agar mereka dapat lebih memahami masalah serta ilmu dalam sektor perumahan. Apalagi perumahan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan lintas kementerian

"Ketika mereka berhadapan dengan lapangan, seharusnya menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, dari asosiasi, dari siapapun untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif karena memang perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," katanya.

"Saya bilang sih itu memang agak berat, tapi bukan tidak mungkin selama menterinya bisa mau mendengarkan semua aspirasi dari asosiasi," tambahnya.

Selain itu, Ali juga berharap agar sektor perumahan nantinya mendapat lebih banyak perhatian pemerintah, mulai dari pembentukan lembaga hingga peningkatan anggaran.

"Kita harapkan dengan adanya kementerian ini, sektor perumahan tidak menjadi anak tiri lagi. Tapi memang banyak pekerjaan rumah yang memang masih harus dilakukan. Sebagai politisi, harusnya juga bisa melihat permasalahan yang sangat kompleks mengenai sektor properti dan perumahan, makanya itu perlu itu perlu ada merangkul semua pihak untuk membuat suatu kebijakan yang betul-betul diperlukan di sektor perumahan," ungkapnya.

Terpisah, Pengamat properti Anton Sitorus juga menyoroti latar belakang Maruarar Sirait akan dan Fahri Hamzah. Menurutnya, pemilihan kedua tokoh tersebut lebih mempertimbangkan sisi politik dibandingkan pengalaman bekerja di bidang perumahan.

Untuk itu, Anton berharap Menpera nantinya membentuk tim profesional dengan kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Ia menekankan tim tersebut harus andal dan mempunyai pemahaman yang benar terkait masalah perumahan.

"Kalau pun menteri dan wakilnya bukan orang (pelaku sektor perumahan) sama sekali, tapi harapannya ada tim yang benar-benar profesional, yang ekspor di dalam Kementerian Perumahan nantinya," ungkapnya.

Dengan begitu, program dan kebijakan bisa direncanakan dengan tepat dan terealisasi. Tim tersebut bisa terdiri dari beragam latar belakang yang berkaitan dengan perumahan.

"Yang penting dia punya orang-orang yang memang bisa membantu secara profesional, secara andal dengan pengalaman yang baik dan tentunya juga ini membutuhkan berbagai macam background, bisa itu dari developer, konsultan, akademisi, (hingga) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Program 3 juta rumah Prabowo nantinya bukan hanya perihal kenaikan jumlah hunian yang tersedia, melainkan perlu memperhatikan desain bangunannya. Di mana rumah tersebut harus mengadopsi desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Menanggapi hal ini, Persatuan Perusahaan Realestat (REI) Aceh berkomitmen mendukung gagasan tersebut dalam realisasi program 3 juta rumah.

"Pelaku usaha properti siap menjadi bagian untuk menyukseskan program 3 juta unit rumah. Kami juga berkomitmen untuk mengadopsi kearifan lokal dalam pembangunan rumah di daerah," ucap Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Aceh, Zulkifli HM Juned, dalam keterangan persnya, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Zulkifli meyakini pemanfaatan desain arsitektur hunian sesuai kearifan lokal dapat menaikkan minat calon konsumen terhadap hunian yang ditawarkan pengembang.

"Desain rumah yang mengadopsi kearifan lokal bisa lebih diterima oleh pasar. Tentunya kearifan lokal seperti yang dimaksud Ketua Satgas Perumahan juga disesuaikan dengan kondisi riil pasar yang ada sekarang," ucapnya.

Selain itu, menurut Ketua Umum REI Joko Suranto program tiga juta rumah per tahun ini merupakan sebuah terobosan bagi industri perumahan nasional. Apalagi saat ini angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

"Program pengentasan kemiskinan, termasuk lewat penyediaan tiga juta unit hunian bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan sejalan dengan usaha mengentaskan backlog. REI berkomitmen mendukung program mulia ini," ucap Joko Suranto yang juga ditunjuk sebagai Anggota Satgas Perumahan.

Ada pun gagasan desain rumah harus disesuaikan dengan kearifan lokal pada awalnya diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo.

"Saya minta desain rumah yang pembiayaannya didukung Bank BTN, desainnya harus sesuai kearifan lokal. Misalnya, di Aceh, maka desainnya harus sesuai dengan desain Aceh. Tapi kita mengerti di Aceh ada beberapa suku, sehingga mungkin suku Gayo beda desain rumahnya. Begitu pula desain untuk Toraja atau Bali yang disesuaikan dengan daerahnya, jangan dibuat seragam," tutur Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue REI 'Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah', di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Program pembangunan 3 juta rumah ini nantinya mencakup penyediaan 2 juta rumah di wilayah pedesaan dan sejuta unit hunian di kawasan perkotaan.

"Saya mau sampaikan bahwa tiga juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (lima tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya," jelas Hashim.

Pembangunan dua juta rumah di pedesaan nantinya dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes, dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Sementara itu, untuk penyediaan satu juta rumah di perkotaan, program itu terbuka untuk swasta, termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

"Pengembang swasta anggota REI silakan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti di atas lahan milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta," pungkasnya.

Video Rumah Unik, Fasad Nyerong Futuristis

Video Rumah Unik, Fasad Nyerong Futuristis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa anggaran untuk Kementerian Perumahan adalah Rp 51 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Hashim saat ditemui di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Kementerian Perumahan Rp 51 triliun," ujar Hashim.

Anggaran tersebut salah satunya bakal digunakan untuk melancarkan program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Prabowo.

Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di perkotaan dan 2 juta di perdesaan. Sehingga dalam satu periode kepemimpinan Prabowo atau dalam lima tahun, sebanyak 15 juta rumah bakal dibangun.

Sebelumnya, Hashim telah menyatakan Maruarar Sirait akan menjabat sebagai Menteri Perumahan, sementara Fahri Hamzah akan menjadi Wakil Menteri (Wamen) Perumahan.

Hal tersebut juga kembali dibenarkannya pada kesempatan ini.

"Benar, benar (Maruarar Sirait jadi Menteri Perumahan)," ucapnya.

"Iya, ya mendekati itu lah (Fahri Hamzah jadi Wamen Perumahan)," lanjutnya.

Meskipun telah menjadi Ketua Satgas Perumahan, Hashim dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi bagian dari Kementerian Perumahan.

KOMPAS.com - Maruarar Sirait disebut akan menjabat sebagai Menteri Perumahan di dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo saat ditemui di Gedung Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Rabu (16/10/2024).

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," ucapnya dikutip dari Kompas.com.

Tak hanya itu, ia juga menyebut untuk Wakil Menteri (Wamen) Perumahan akan diisi oleh Fahri Hamzah.

"(Fahri Hamzah) Wakil Menteri Perumahan," imbuhnya.

Sementara untuk Hashim sendiri mengaku akan tetap aktif di Satgas Perumahan untuk memberikan pengarahan kepada Menteri dan Wamen Perumahan.

"Jadi, saya penasihat. Saya pembimbing mereka nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, pria akrab disapa Ara ini telah disinggung terkait posisi yang akan dijabatnya pada pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk kemungkinannya menduduki jabatan Menteri Perumahan Rakyat.

"Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya," ujarnya usai menemui Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024), dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Yang pasti, menurut Ara, Prabowo berpesan kepadanya agar bekerja keras dalam menjalankan tugas kelak.

"Ya yang penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati, dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Kementerian lainnya, teman-teman dari Polri, karena memang tugas kami semoga bisa membantu rakyat Indonesia," tukasnya.

Dok. Kementerian Investasi/BKPM Maruarar Sirait bersama konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Aguan mengunjungi Titik Nol Nusantara di IKN.

Profil Maruarar Sirait

Pria kelahiran Medan pada 23 Desember 1969 itubukanlah wajah baru di dunia politik Indonesia. Ia merupakan mantan Politikus PDI-P serta anggota DPR RI selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara juga merupakan putra dari Sabam Sirait, Politikus senior PDI-P sekaligus mantan anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Namanya mungkin mulai menjadi perbincangan hangat publik ketika memutuskan hengkang dari PDI-P pada Januari 2024. Apalagi alasannya hengkang dari PDI-P karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana kemudian, Ara memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Adapun selama periode kurang lebih satu tahun ini, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu juga kerap kali tertangkap kamera sedang bersama dengan para konglomerat kelas naga yang bergerak di bidang properti tanah air. Momen-momen itu ada kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Misalnya pada 11 Agustus 2023, Ara tampak mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG) mengunjungi IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu dijabat Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya pada 21 September 2023, ia turut menaghadiri proses peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi.

Hotel Nusantara merupakan proyek properti besutan investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.

Lalu, pada 6 Desember 2023, Ara juga mengunggah foto di akun Instagram nya sedang makan malam bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu (pemilik Barito Pacific), Franky Wijaya (pemilik Sinarmas Group), dan Boy Thohir (pemilik Adaro Group).

Di dalam unggahannya Ara menyebut sedang makan malam dan berdiskusi tentang IKN dengan para pengusaha senior itu.

Yang terbaru, ia juga tampak mengikuti prosesi Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Negara, IKN, bersama Franky Widjaya, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.

(Penulis: Yohana Artha Uly | Editor: Erlangga Djumena)

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo membenarkan Kementerian Perumahan bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Hashim menjelaskan, Maruarar yang merupakan Politikus Partai Gerindra bakal menahkodai Kementerian Perumahan bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakil menteri perumahan.

“Benar, benar [Maruarar dan Fahri Hamzah pimpin Kementerian Perumahan],” jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian LHK, Kamis (17/10/2024).

Hashim membocorkan pada tahun pertama anggaran Kementerian Perumahan yang bakal dikucurkan sebesar Rp51 triliun.

Sementara itu, saat dikonfirmasi apakah Hashim bakal turut serta masuk ke dalam Kementerian Perumahan, dirinya menepis hal tersebut.

“Enggak [saya tidak masuk Kementerian Perumahan], ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, nama Maruarar dan Fahri sendiri mencuat sebagai calon menteri di kabinet Prabowo. Pasalnya, kedua nama itu sudah dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya, nama Fahri malah santer disebut bakal menjadi menteri perumahan. Hal itu setidaknya disampaikan oleh Hashim. Menurut Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pernyataan Hashim tersebut dinilai menegaskan bahwa Fahri memang anggota Satgas Perumahan yang telah dibentuk saat Prabowo berkampanye.

“Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan, karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan siapa sosok yang akan memimpin Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hashim mengatakan, politikus Gerindra, Maruarar Sirait, yang akan mengemban jabatan Menteri Perumahan.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Tak hanya itu, adik Prabowo ini juga mengungkapkan siapa yang akan menjadi wakil Maruarar Sirait nantinya. Hashim mengatakan, Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, yang akan menjadi Wakil Menteri Perumahan.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan itu.

Sebagai informasi, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah sama-sama dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Maruarar Sirait dipanggil pada Senin (14/10) sementara Fahri Hamzah pada Selasa (15/10).

Maruarar atau pria yang akrab disapa Ara ini menyampaikan pesan Prabowo kepadanya, yaitu untuk bekerja keras sekali agar bermanfaat untuk rakyat.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya, harus kerja keras sekali, ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Ara di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, Fahri Hamzah menuturkan dirinya diminta untuk membantu terutama karena fungsinya sebagai anggota satgas perumahan.

"Tadi ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku