Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkap syarat agar pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR) bagi pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol) hingga tukang cukur bisa tembus.

Nixon mengakui bank memang kesulitan memberikan kredit rumah untuk pekerja informal karena persoalan jaminan. Berbeda dengan pekerja formal seperti karyawan swasta yang bisa dicek melalui slip gaji.

Meski demikian, BTN bekerja sama dengan perusahaan ojek online untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya adalah menarik saldo dari dompet digital abang ojol setiap hari.

"Kalau kayak supir ojek online, saya sebut merek deh depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu bisa ada dokumen kan. Jadi, bisa juga (mengajukan kredit)," kata Nixon setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).

BTN juga melakukan pendekatan ke komunitas pekerja informal. Salah satunya, komunitas tukang cukur Asal Garut atau Asgar. Pihak bank mengandalkan komunitas itu untuk mengecek kemampuan calon pemohon KPR.

"Mereka (komunitas) verifikasinya orang ini baik ndak, bener dagang ndak, dagang baik-baik, bukan penipu," ujarnya.

Nixon mengatakan BTN tengah mengkaji skema penilaian bagi para pekerja informal yang tak terikat perusahaan ataupun komunitas demi memperluas cakupan KPR. Salah satu cara yang dikaji adalah calon pemohon KPR harus menabung rutin dalam 3-6 bulan.

"Memang kita lagi buat, udah deh dia menabung 3-6 bulan, dari itu saja dokumennya. Kalau track record nabungnya bagus, ya kita kasih," tutur Nixon.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Dia menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membuat berbagai skema.

Beberapa cara yang telah disampaikan Maruarar hingga saat ini adalah membangun hunian vertikal di dekat jalur kereta api, membangun hunian vertikal di bekas tanah koruptor, hingga kerja sama pembangunan perumahan dengan Qatar.

Para pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif secara langsung dengan mempekerjakan masyarakat sekitar.

Sugiri, pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini,? ujar Sugiri kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Menurut Sugiri, di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, pihaknya juga dapat memperkerjakan masyarakat sekitar. "Pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program Makan Bergizi Gratis," katanya.

Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grup perusahaannya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini.

?Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini,? ujarnya.

Ada pun Kepala Produksi di dapur Gagaksipat, Adinda, mengaku bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

?Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini,? ujar dia.

Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Demi menjamin mutu gizi, mereka juga melibatkan ahli gizi yang berkompeten.

"Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju," ujar Adinda.

Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan, yakni para karyawan mengenakan hair net, masker, sarung tangan hingga sepatu boots.

Jakarta -

Sejumlah pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif dari program tersebut. Selain meningkatkan omzet, program tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja.

Pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, Sugiri, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Serta memanfaatkan warga sekitar untuk mendapatkan pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita mempekerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini," ujar Sugiri dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

"Ini tentunya juga di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, kita juga mempekerjakan masyarakat sekitar sini, pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program makan bergizi," sambungnya.

Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grupnya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam mensukseskan program ini.

"Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini," ungkapnya.

Adapun Kepala Produksi di Dapur Gagaksipat, Adinda mengatakan bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

"Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini," ujar Adinda.

Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Menurutnya, kehadiran beragam menu tersebut untuk menjamin mutu gizi. Serta melibatkan ahli untuk menghadirkan kebutuhan gizi yang ideal.

Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan yakni para karyawan mengenakan hairnet, masker, sarung tangan, dan sepatu boots.

"Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju," tutup Adinda.

Simak Video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

(hal/rrd)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program 3 juta rumah difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah Rp8 juta.

Ara mencontohkan, kategori MBR yang bakal mendapat hunian dari program 3 juta rumah dua di antaranya adalah pedagang bakso dan sayur.

“Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” ujarnya saat ditemui wartawan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pemerintah pun bakal membuat skema khusus terkait pembiayaan bagi MBR agar mereka bisa mendapat akses tempat tinggal.

“Kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya slip gaji, tapi punya penghasilan,” kata dia.

Menurutnya, para pedagang kecil tidak memiliki slip gaji layaknya karyawan sebuah perusahaan. Namun, mereka punya kegiatan usaha yang bisa mendatangkan penghasilan.

Sehingga, diperlukan langkah atau rancangan teknis agar masyarakat mendapat pendampingan.

“Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya slip gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi,” kata dia.

“Ya dengan cara-cara menyupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” katanya

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan bahwa telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto agar skema iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus dibayarkan oleh masyarakat secara sukarela.

Menurutnya, kebijakan Tapera tak boleh membuat gaji pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3% atau dengan unsur paksaan.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi [ke Presiden Prabowo]. Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa selain melaporkan, pemerintah juga bakal mengupayakan perubahan aturan sembari menunggu hasil gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi soal aturan Tapera.

Menurutnya, pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," tandas Maruarar.

Untuk diketahui, terdapat dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Sementara itu, Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2016 yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kembali menegaskan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus sukarela. Kebijakan Tapera akan membuat gaji pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%.

Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela. Bahkan, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan hal ini dan juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera menjadi iuran sukarela.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Lalu, apakah pemerintah akan mengubah aturan tersebut? Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera. Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Simak juga Video: Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

KARAWANG, KOMPAS.com - Kemunculan buaya membuat heboh warga Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Buaya itu ternyata lepas dari kandang.

Dalam video yang beredar di media sosial, Sabtu (4/1/2024), buaya itu nampak melintas di selokan kecil di area pemukiman warga.

Binatang reptil itu kemudian menjadi tontonan warga.

Banyak warga yang mengabadikan kejadian itu dengan kamera telepon genggam.

Kapolsek Rengasdengklok AKP Edi Karyadi mengatakan, buaya yang kini telah dievakuasi itu merupakan buaya peliharaan yang terlepas dari kandangnya yang berada di rumah kosong.

Berdasarkan informasi dari warga, pemilik rumah yang memelihara buaya itu pun sudah cukup lama mengosongkan rumah tersebut.

"Diperkirakan kabur dari kandangnya yang berada di rumah kosong, tepat dia muncul dari selokan, tapi saat ini sudah kami kembalikan ke kandangnya," kata Edi saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

Adapun kejadian heboh buaya muncul terjadi pada Sabtu (4/1/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Buaya tersebut berada di dalam selokan kecil di depan rumah kosong.

Jakarta: Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah.

Dijuluki sebagai Kota Pensiunan karena banyak para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan putra asli Purworejo.

Perumahan di Purworejo juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Purworejo, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Purworejo

Perumahan subsidi di Purworejo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Mutiara Garden 1

Perumahan subsidi terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.
Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Mutiara Garden 5

Perumahan ini terletak di Candisari, Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/63 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Bhumi Ayodya

Perumahan ini terletak di Wonosari, Ngombol, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Selaras Wibowo. Perumahan ini memiliki 56 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata ringan. Lantai yang digunakan keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan pasangan sloof.

4. Perumahan Mutiara Garden 2

Perumahan ini terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. De Rose Garden

Perumahan subsidi ini terletak di Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Wira Nusa Temata. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan bata merah plester aci finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

"Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui," ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025).

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Turun Gunung Pantau MBG

Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, dengan prioritas utama di bulan Januari 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025), menjelaskan bahwa fokus pemberian Makan Bergizi Gratis ini kepada para siswa sekolah, terutama di tahap awal pelaksanaan.

Misi besar MBG untuk 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 937 dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.000 dapur MBG ditargetkan dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Penerima manfaat mencakup peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, hingga Papua Selatan.

Pada hari pertama pelaksanaan program, sejumlah menteri dan pejabat publik meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi dijadwalkan mengunjungi SPPG Tanah Sereal di Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meninjau SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan meninjau pelaksanaan program di SDN Cilangkap 5 dan SDN Cilangkap 3 di Depok, Jawa Barat.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, serta pelaksanaan program di SD 05 Halim.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo turut meninjau SPPG Palmerah, Jakarta. Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat direncanakan mengecek pelaksanaan di SPPG Bojong Koneng, Karawang, Jawa Barat.

Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti akan memantau sekolah tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Kolaborasi antar-kementerian untuk keberlanjutan program

Program MBG dijalankan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Desa, dan Perum Bulog.

Menurut Dadan, pihaknya memanfaatkan data keluarga dari BKKBN dan melibatkan Penyuluh KB serta Tim Pendamping Keluarga untuk mendukung distribusi dan edukasi gizi.

Selain itu, BPOM memastikan keamanan pangan, sedangkan Bumdes menjadi pemasok bahan baku dapur umum.

Program ini juga menggandeng beberapa yayasan di Jakarta sebagai mitra pelayanan, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Yayasan Salman Peduli Berkarya, dan Yayasan Peleton Media Kasih.

Dengan keberlanjutan program MBG, pemerintah berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, juga beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendukung program MBG yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025