Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis bakal dimulai per 2 Januari 2025. Dadan menjelaskan lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pada Senin (19/8) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sosok Dadan dikenal sebagai akademisi.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Sehingga, ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis program makan bergizi gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucap Dadan.

Sejauh ini, program makan bergizi gratis telah diuji coba di sejumlah wilayah RI, seperti Tangerang, Solo, Bogor dan Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8/2024). Uji coba tersebut dilaksanakan menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp8 juta untuk membiayai sekitar 500 siswa. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

Tugas dan Fungsi Badan Gizi

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan pemenuhan gizi bagi rakyat, dari anak bayi, siswa sekolah, sampai ibu hamil.

Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Sebagaimana dokumen Perpres yang dilihat detikcom, Sabtu (17/8/2024), Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Masalah gizi harus diserahkan kepada ahlinya. Siapa saja yang nantinya duduk sebagai dewan pengarah? Ada tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dan Polri, dan akademisi. Demikian tercantum di Pasal 8.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Di bawahnya, ada banyak deputi.

"Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 46.

Tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional dijelaskan pada Bagian Kedua Perpres ini. Sesuai namanya, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional adalah koordinasi, penetapan kebijakan teknis, penyediaan, penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pengawasan pemenuhan gizi. Serta, ada pelaksanaan fungsi lain (tidak dirinci di Perpres) yang diberikan Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi ada di Pasal 5. Berikut adalah sasaran pemenuhan gizi nasional:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
b. anak usia di bawah lima tahun;
c. ibu hamil; dan
d. ibu menyusui

Jokowi Pastikan Program Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan, Jakarta sebenarnya tidak memerlukan kontestasi pilkada. Sebab, menurut Fahri Hamzah, seharusnya Ridwan Kamil dan Suswono langsung dipilih secara aklamasi dalam pilkada mendatang.

Pernyataan ini disampaikan Fahri Hamzah dalam deklarasi Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon Pilkada DKI Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (19/8/2024).

"Sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya. Yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada, harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono dalam pilkada yang akan datang. Karena ini adalah kelanjutan dari keinginan kuat kita untuk bersatu," ujar Fahri Hamzah dalam sambutannya.

Fahri Hamzah kemudian membahas singkatan yang mungkin digunakan untuk Ridwan Kamil dan Suswono. Beberapa usulan seperti "Ridho" dan "Rawon" telah disampaikan, namun Fahri Hamzah mengusulkan singkatan "Rindu".

Menurutnya, masyarakat Jakarta merindukan pemimpin yang fokus menjalankan tugas sebagai gubernur, bukan yang sibuk berpolitik.

"Saya lihat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai Gubernur Jakarta, tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Fahri Hamzah mengaku mengenal Suswono dengan baik dan berharap tidak ada konflik di antara Ridwan Kamil dan Suswono jika terpilih nanti.

Sedangkan Ridwan Kamil, Fahri menganggapnya sebagai calon gubernur terbaik untuk Jakarta saat ini. Dia pun memaparkan pengalaman Ridwan Kamil, baik sebagai arsitek dan kurator IKN, hingga kepemimpinannya di Bandung dan Jawa Barat.

"Pernah memimpin Bandung, salah satu kota besar di indonesia, memimpin Jawa Barat. Dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah, dia akan memimpin transformasi dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan Sekjen Golkar, kota bisnis," imbuh Fahri Hamzah.

Ridwan Kamil-Suswono didukung oleh 12 partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta, termasuk Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo, dan PPP. Dengan demikian, ini berarti PDI-P akan sendirian di Pilkada Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sejumlah pejabat baru hari ini. Pejabat yang dilantik itu antara lain Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024). Selain melantik pejabat baru, Jokowi juga melakukan perombakan di jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024. Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang kini telah sah dijabat oleh Dadan Hindayana. Dadan akan bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Dadan juga akan dibantu banyak deputi untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Gizi Nasional.

Sementara, Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala BPOM definitif setelah Penny K Lukito mengakhiri tugasnya sebagai Kepala BPOM pada November 2023. Saat ini, jabatan Kepala BPOM diisi oleh pelaksana tugas, yakni Rizka Andalusia.

Total, ada tujuh pejabat yang dilantik Jokowi hari ini. Berikut sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti para pejabat yang dilantik:

Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berikut daftar Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan yang dilantik Jokowi:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Simak Video '7 Posisi yang Dilantik Jokowi dari Menteri, Wamen, hingga Kepala Badan':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Jokowi juga telah melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan kepala lembaga pemerintah yang baru dibentuk itu digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian, tugas hingga fungsi Badan Gizi Nasional, simak informasinya sebagaimana dikutip dari Perpres Nomor 83 Tahun 2024:

Apa Itu Badan Gizi Nasional?

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:

• Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
• Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.
• Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
• Anak usia di bawah 5 tahun.
• Ibu hamil.
• Ibu menyusui.

Struktur Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional, yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah, yang terdiri atas satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan lima orang Anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Gizi Nasional dibantu oleh Wakil Kepala dan Sekretariat Utama Badan Gizi Nasional. Di bawahnya lagi ada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan Inspektorat Utama.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada hari ini, Senin (19/8/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional dilakukan usai Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 83/2024 yang terbit dan diundangkan pada 15 Agustus 2024.

Adapun, pembentukan Badan Gizi Nasional ini yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Lembaga baru ini memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan tugasnya. Pertama, melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di berbagai bidang, termasuk sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran gizi, promosi dan kerja sama, serta pemantauan gizi nasional.

Kedua, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sistem dan tata kelola, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Ketiga, memberikan pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Keempat, bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara yang berada di bawah wewenangnya. Kelima, badan ini juga akan memberikan dukungan substantif kepada seluruh organisasi terkait.

Badan Gizi Nasional juga akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan badan tersebut dan melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Profil Dadan Hindayana

Lantas, siapa itu Dadan Hindayana? Pria kelahiran Garut, Jawa Barat ini pernah menempuh pendidikan Strata 1 di IPB dan lulus pada 1990. Dia kemudian menyelesaikan pendidikannya di Leibniz University Hannover dan University of Bonn di Jerman.

Tidak banyak informasi yang beredar mengenai Dadan. Melansir laman datadikti, Senin (19/8/2024), saat ini, Dadan merupakan dosen di Fakultas Pertanian, program studi Entomologi - S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan karya tulisnya kerap masuk dalam jurnal-jurnal ilmu pengetahuan.

Adapun, jabatan fungsional Dadan saat ini adalah sebagai lektor dan dosen tetap di IPB.

Untuk diketahui, Dadan Hindayana dilantik bersamaan dengan dua pejabat lainnya yang diangkat oleh Jokowi hari ini, yaitu Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Mengangkat masing-masing [...] Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," demikian bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Kemudian, dalam Keppres yang sama, Dadan dan para pejabat yang dilantik diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya setingkat menteri.

Selain itu, Jokowi juga melantik3 menteri baru yaitu yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Daftar menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik pada hari ini Senin (19/8/2024):

1. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM

2. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham

3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi

4. Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi

5. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

6. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo

7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, lembaganya belum memiliki kantor secara resmi.

Sehingga, Dadan yang baru saja resmi dilantik Presiden Joko Widodo belum tahu akan berkantor di mana. Ia masih menunggu arahan dari pihak terkait.

"Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Ia menjelaskan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun, karena terkait siklus anggaran yang harus mulai dilaksanakan awal 2025, kinerja dari badan yang baru dibentuk itu harus dimulai lebih awal.

Dengan kata lain, harus mulai dibentuk pada era Presiden Joko Widodo.

"Agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan. Sehingga, perpres ini harus dibentuk di era Pak Jokowi. Dan saya kira ini adalah satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan," katanya.

"Jadi Pak Jokowi telah meneken perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya, dan saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," sambung dia.

Ia pun menegaskan bahwa program makan bergizi akan diterapkan mulai 2 Januari 2025.

Saat ditanya apakah artinya ia akan melanjutkan memimpin Badan Gizi Nasional di pemerintahan Prabowo Subianto nantinya, Dadan menyerahkan kepada Prabowo.

"Itu hak prerogatifnya Presiden, tapi tugas saya sekarang adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, anak santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," jelasnya.

Sebelumnya, Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi.

Dadan yang merupakan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menjadi pemimpin pertama dari Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Dadan Hindayana resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Senin (19/8/2024).

Dadan dilantik bersamaan dengan dua pejabat lainnya yang diangkat oleh Jokowi hari ini, yaitu Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Mengangkat masing-masing [...] Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," demikian bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Kemudian, dalam Keppres yang sama, Dadan dan para pejabat yang dilantik diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya setingkat menteri.

Dadan, dan dua pejabat negara lainnya itu lalu membacakan sumpah untuk setia kepada Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 serta menjalankan peraturan perundanng-undangan dengan selurus-lurusnya.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar ketiga pejabat tersebut mengikuti teks yang dibacakan presiden.

Untuk diketahui, Jokowi belum lama ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2024 tentang Badan Gizi Nasional. Perpres itu menjadi landasan hukum pembentukan lembaga baru tersebut.

Melansir laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Badan Gizi Nasional menyelenggarakan tujuh fungsi dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pemenuhan gizi nasional.

Salah satu poin yang diatur dalam perpres itu yakni ketentuan peralihan pada Pasal 55. Pada saat perpres itu mulai berlaku, maka pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres No.66/2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Adapun, Dadan memiliki latar belakang dosen pengajar di IPB University. Pria itu memegang gelar doktor. Dia juga diketahui merupakan Wakil Ketua 3 pada Persatuan Golf Alumni IPB.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan melantik sejumlah menteri dan pejabat baru menjelang lengser dari jabatannya pada Oktober 2024.

Ada tiga orang baru yang dilantik sebagai menteri, yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Daftar menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik pada hari ini Senin (19/8/2024):

1. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM

2. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham

3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi

4. Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi

5. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

6. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo

7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM

Dadan Hindayana baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Badan Gizi Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Dilansir detikHealth pada Senin (19/8/2024), berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Baca selengkapnya di sini

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan partainya turut mendukung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono maju Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

Namun, eks Wakil Ketua DPR itu menilai gubernur Jakarta sebelumnya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pusat. Dia menganggap kinerja gubernur sebelumnya perlu diperbaiki.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

Dadan Hindayana resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan mengatakan lembaga yang dipimpinnya dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis Program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Simak Video 'Jokowi Lantik 3 Kepala Badan: Hasan Nasbi-Dadan Hindayana-Taruna Ikrar':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun seluruhnya akan dikelola oleh lembaga tersebut.

Menurut Dadan, peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri.

"Iya (semua ada di Badan Gizi). Enggak (tidak dipecah-pecah di kementerian lain)," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"(Rp 71 triliun) menyangkut seluruh program Badan Gizi," tegasnya.

Termasuk di dalamnya nanti untuk membayar gaji pegawai di Badan Gizi Nasional.

Dadan menambahkan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.

"Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

"Untuk program Presiden Terpilih Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun sudah ada di sini (RAPBN 2025), nanti akan dijelaskan dari tim makan bergizi gratis yang terus disempurnakan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas dan pemberdayaan UMKM.

"Tapi ini multiplayer ekonomi di daerah ditekankan UMKM makin berdaya sehingga ekonomi daerah bisa bergerak," ujarnya.

Adapun dalam RAPBN 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini masuk ke dalam kategori anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk peningkatan akses san kualitas pendidikan melalui PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa LPDP.

Kemudian pemberian makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan serta penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).

Presiden Joko Widodo baru saja melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin (19/8/2024). Badan Gizi Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]