Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan Suropati Residence di Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (28/1/2025) malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu (29/1/2025) pukul 08.30 WIB, banjir merendam sejumlah blok perumahan, antara lain Blok E, Blok F, Blok J, dan Blok D di RW 08 Desa Srimukti.

Di lokasi tersebut, ketinggian air mencapai 40 sentimeter hingga 50 sentimeter. Akibat banjir, akses jalan di blok ini terputus hingga menyebabkan beberapa kendaraan roda dua yang melintasi area tersebut mogok.

"Banjir dari (Selasa) jam 22.00 WIB, sampai sekarang belum surut-surut," kata Umi Kalila (29), warga Blok E saat ditemui di lokasi, Rabu.

Selain faktor curah hujan, Umi mengungkapkan, banjir yang terjadi di wilayahnya juga disebabkan karena sistem drainase yang buruk dan belum adanya resapan air atau danau.

"Enggak ada, irigasi juga enggak ada, harusnya ada danau (untuk menampung air)," keluh Umi.

Umi menambahkan, warga sudah beberapa kali menemui PT Mitra Tata Griya selaku pengembang perumahan untuk meminta perbaikan drainase dan pembangunan resapan air.

Dari pertemuan ini, pihak pengembang menjanjikan akan memenuhi permintaan warga. Akan tetapi, hingga kini janji tersebut tak kunjung terealisasi.

"Sampai sekarang belum, padahal warga sudah beberapa kali demo," tegas Umi.

Warga lain, Nada Tri Fani (27) juga menyampaikan, banjir terjadi karena belum adanya saluran pembuangan air yang memadai.

"Saluran tersumbat, dari perumahannya (pengembang) belum ada pembuangan air," imbuh dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Pria yang akrab disapa Ara itu mengingatkan agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," ujarnya dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia menjelaskan program rumah subsidi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas.

"Minggu depan saya rapat dengan komisi V. Tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Ara mengatakan pemerintah harus membuat skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Kementerian PKP, dia berujar, tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program FLPP.

Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," imbuhnya.

Larang Pembangunan di Lahan Pertanian

Kementerian PKP, Ara berujar, memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan sehingga pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif dilarang.

"Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," pungkasnya.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Hujan deras dan luapan Sungai Cibarengkok mengakibatkan banjir di Desa Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Banjir merendam 330 rumah hingga Jalan Transyogi Cileungsi-Jonggol.

"Banjir dengan ketinggian kuranglebih 30-45 cm, sehingga merendam perumahan dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani, Selasa (28/1/2025).

"(Banjir) Dikarenakan hujan deras dengan intensitas yang lama sehingga mengakibatkan debit air Sungai Cibarengkok meluap dan mengakibatkan banjir," imbuhnya.

Adam menyebutkan, ada 330 kepala keluarga atau 934 jiwa yang menghuni 330 rumah di perumahan Desa Situsari terdampak akibat banjir.

"Korban terdampak (perumahan) Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi dengan jumlah penghuni kurang lebih 330 KK (Kepala Keluarga), 934 Jiwa," kata Adam.

"Perumahan Desa Situsari memiliki kurang lebih 520 unit rumah, kemudian yang sudah dibangun kurang lebih 380 unit, dan yang sudah huni kurang lebih 330 Unit rumah," imbuhnya.

Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut. Akses Jl Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah bisa dilalui kendaraan.

"Kondisi terkini banjir Desa Situsari dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah berangsur surut dan sudah bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda dua maupun roda empat," kata Adam.

Lihat juga Video: Ratusan Rumah Warga di Lumajang Terendam Banjir Gegara Sungai Meluap

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meminta Pemerintah Provinsi Bali membuat aturan untuk melarang perumahan dibangun di lahan produktif atau persawahan.

Hal itu demi mendukung program swasembada pangan yang dicangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, lahan pertanian sangat diperlukan dalam program tersebut.

Maruarar meminta agar pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya berisikan aturan dan wilayah yang bisa dibangun untuk perumahan.

Ia menyebut, dengan demikian, akan bisa menguntungkan masyarakat dan juga menjaga ketahanan pangan.

"Kalau boleh dikeluarkan kebijakan. Jangan lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," katanya, Selasa (28/1/2025), dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Menurut Maruarar, lahan pertanian yang hilang berganti dengan perumahan berpotensi memunculkan masalah baru.

"Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Jangan sampai kami selesaikan satu masalah, masalah lain muncul. Kami bangun rumah untuk rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan," lanjutnya.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski program tersebut saat ini tengah digalakkan, namun pemerintah pusat melarang keras pengembang membangun permukiman di lahan produktif atau pertanian.

Mengingat, pemerintah juga sedang menggalakkan swasembada pangan.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan memperbaiki rumah," sebut dia.

"Tetapi di pemerintahan Pak Prabowo itu juga bagaimana kami swasembada pangan. Jadi dilarang keras, lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," ungkap dia.

KUNINGAN,iNEWS.ID - Kebakaran melanda sebuah rumah di Perumahan Grage Manoa, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, pada Selasa dini hari (28/1). Kejadian ini diduga akibat korsleting listrik dari colokan TV yang tidak dicabut.

Kepala UPT Damkar Kuningan, Andri Arga Kusumah menjelaskan, bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran dari Polsek Cilimus pada pukul 04.04 WIB.

"Setelah menerima laporan, kami segera mengerahkan lima anggota piket dengan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran, menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 16 km dari markas. Tim tiba di lokasi pada pukul 04.37 WIB dan langsung melakukan investigasi," ungkapnya.

Menurut pemilik rumah, kebakaran diketahui saat dirinya terbangun karena suara alarm motor dan suara berisik dari ruang keluarga sekitar pukul 03.30 WIB.

"Awalnya, pemilik rumah mengira ada maling. Karena takut, dia bersama anaknya keluar melalui jendela kamar dan meminta bantuan warga dan satpam setempat," jelasnya.

Dia menyebut, jika satpam perumahan telah berhasil memadamkan api menggunakan APAR jenis foam kapasitas 9 liter, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Berdasarkan hasil investigasi, kebakaran menghanguskan sebagian bangunan rumah seluas 18 meter persegi serta beberapa barang berharga seperti TV LCD, kasur, sofa, lemari, dan perhiasan dengan total kerugian mencapai Rp 66,3 juta.

Selain itu, kebakaran ini juga menimbulkan kepanikan dan trauma bagi pemilik rumah dan warga sekitar.

Menurut Andri, korsleting listrik menjadi salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada.

"Pastikan penggunaan perangkat listrik sesuai standar, jangan biarkan colokan listrik menumpuk, dan gunakan kabel yang ber-SNI. Pemerintah desa dan pengelola perumahan juga perlu menyediakan proteksi kebakaran seperti APAR dan tandon air," tegasnya.

Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melapor jika terjadi kebakaran. "Jangan ragu untuk menghubungi UPT Damkar Kuningan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng membuat kebijakan yang melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif. Hal itu disampaikan Maruarar saat kunjungan kerjanya ke Buleleng, Selasa (28/1/2025).

Mulanya, menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan bahwa pemerintah melarang pembangunan perumahan menggunakan lahan pertanian produktif. Ia mengatakan Kementerian PKP memang memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia.

Namun, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan. Untuk itu, pemerintah melarang pihak terkait melakukan pembangunan perumahan menggunakan lahan pertanian produktif. Sehingga lahan pertanian di Indonesia tetap terjaga.

"Jangan kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ada beberapa agenda yang dilaksanakan saat kunjungan ke Buleleng. Salah satunya meninjau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di kawasan Lovina serta meninjau lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt.

Ia berharap Pemkab Buleleng dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan dengan melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," tegas Ara.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sah digunakan untuk program tiga juta rumah rakyat, tanah sitaan koruptor harus melalui beragam tahapan agar legal secara hukum.

Tahapan-tahapan ini sempat disebut rumit karena membuat tanah sitaan tidak bisa digunakan begitu saja untuk program 3 juta rumah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, mula-mula harus ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah sitaan itu sudah milik negara.

Dari situ, proses di Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa dimulai.

"Jika sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada negara, maka Jaksa Agung dapat/harus menyerahkannya kepada Menteri Keuangan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tahapan berikutnya adalah penetapan tanah milik negara oleh Presiden maupun Menteri Keuangan yang digunakan untuk program tiga juta rumah.

"Presiden melalui Menkeu boleh atau berwenang menetapkan tanah-tanah yang sudah menjadi milik negara tersebut untuk program 3 juta rumah," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Fickar, semua tahapan ini harus dengan catatan dari DPR.

Catatan yang dimaksud adalah program tiga juta rumah rakyat ini sudah disetujui terlebih dulu oleh DPR.

"Dengan catatan program itu sudah disetujui DPR," ujarnya.

Sebelumnya, kerumitan pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kementerian Keuangan.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Harli mengatakan, instansi aparat penegak hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sah digunakan untuk program tiga juta rumah rakyat, tanah sitaan koruptor harus melalui beragam tahapan agar legal secara hukum.

Tahapan-tahapan ini sempat disebut rumit karena membuat tanah sitaan tidak bisa digunakan begitu saja untuk program 3 juta rumah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, mula-mula harus ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah sitaan itu sudah milik negara.

Dari situ, proses di Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa dimulai.

"Jika sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada negara, maka Jaksa Agung dapat/harus menyerahkannya kepada Menteri Keuangan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tahapan berikutnya adalah penetapan tanah milik negara oleh Presiden maupun Menteri Keuangan yang digunakan untuk program tiga juta rumah.

"Presiden melalui Menkeu boleh atau berwenang menetapkan tanah-tanah yang sudah menjadi milik negara tersebut untuk program 3 juta rumah," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Fickar, semua tahapan ini harus dengan catatan dari DPR.

Catatan yang dimaksud adalah program tiga juta rumah rakyat ini sudah disetujui terlebih dulu oleh DPR.

"Dengan catatan program itu sudah disetujui DPR," ujarnya.

Sebelumnya, kerumitan pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kementerian Keuangan.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Harli mengatakan, instansi aparat penegak hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul.

masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan kemudian dari beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," katanya.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata KotaNirwono Yoga menyoroti lokasi pembangunan 1 juta rumah di Qatar.

Rencananya, rumah hasil investasi Qatar akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal.

Menurut Nirwono, pembangunannya tersebut harus dipikirkan dengan matang peruntukannya untuk apa.

"Perlu dipastikan adalah tujuannya untuk apa? Untuk orang kerja atau untuk orang tinggal? Beda itu pendekatannya," tegas Nirwono kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kedua, mengenai status lahan yang dinilai tidak kalah penting.

Apabila mengguna lahan di tanah stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, maka tidak boleh membangun rusunami.

"Milik tidak bisa, beli tidak boleh, apalagi gratis mungkin, karena ada lahannya, yang punya jelas. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus jelas bahwa yang dibangun adalah rusunawa (rumah susun sewa)," sambung dia.

Namun, hal yang membedakan adalah rusunawa tersebut diberikan subsidi. Sehingga, harga sewanya jauh lebih murah.

Sementara hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

Sebab, kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah harus diperhitungkan apakah hanya berlaku selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, atau untuk masa pemerintahan selanjutnya.

"Itu hanya bisa kalau undang-undang mengatakan bahwa mereka tinggal di situ dalam tanda petik, nyewa gitu ya, setiap lima tahun dan bisa diperpanjang. Karena apa? Kalau kita kejadiannya ganti pemerintahan, besok Menteri BUMN-nya ngomong gitu, yang beda, gimana?," lanjut Nirwono.

Dia mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menjanjikan kepada masyarakat bahwa rumah tersebut dibangun secara gratis.

"Karena, tidak mungkin negara membangun di tanahnya sendiri, kemudian digratiskan, tentu nanti itu akan jadi temuan. Karena, warga kan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di tanah negara. Itu yang menurut saya harus, meskipun bicara dengan rakyat miskin loh ya, yang bilangnya rakyat miskin, rakyat MBR, tapi itu harus tegas di awal," tuntasnya.