Mudah-mudahan delapan bulan lagi kita sudah bisa serahkan kepada berapa ratus masyarakat di situ

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat kecil secara gratis.

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri. Pada 10 November saya akan undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap delapan bulan lagi tanah yang disumbangkannya sudah terbangun perumahan yang dapat dibagikan secara gratis kepada masyarakat kecil di daerah tersebut.

"Mudah-mudahan delapan bulan lagi kita sudah bisa serahkan kepada berapa ratus masyarakat di situ. Dan saya minta jadi model. Nanti mungkin 10 persen TNI-Polri berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah. Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku agama yang ada di situ. Jadi tidak eksklusif," katanya.

Perumahan tersebut juga diharapkan dapat menjadi model ekosistem yang baik dan mengetuk semua pihak untuk turut serta.

"Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistem. Jadi saya ketuk ya, dan saya tidak biasa hanya menyuruh tentu walaupun sedikit contoh. Tapi contoh itu saya mulai dari saya sebagai menteri. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu juga berkenan," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, imbuhnya, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengusaha swasta untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran. Ia sendiri akan mencontohkan dengan menyumbang tanah untuk membangun rumah rakyat.

Menurutnya, gerakan tersebut harus dimulai dengan contoh. Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Hal ini menjadi contoh agar pengusaha swasta untuk pembangunan 3 juta rumah.

"2 hektare minimal," ungkapnya.

Menurutnya, pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka dengan memberikan contoh.

"Kita harus kasih contoh, nggak bisa nyuruh-nyuruh aja," tegas Ara.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah ini, Ara medorong gotong royong dengan menyumbangkan tanah maupun kontribusi pemberian jasa.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotong royongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya.

Pasalnya, anggaran negara dinilai tidak akan cukup untuk pembangunan 3 juta rumah. Adapun model sumbangan ini akan mulai diberlakukan pada 10 November 2024 mendatang.

"Anggaran negara nggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar 'Diskusi Program Tiga Juta Rumah' bersama jajaran stakeholder terkait perumahan sore ini.

Acara ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan detikProperti, Menteri PKP Maruarar Sirait tiba di lokasi pukul 16.07. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam kecokelatan.

Setibanya di depan auditorium, ia langsung menyapa dan berbincang dengan tamu-tamu undangan.

Dalam kegiatan hari ini, ia akan berdiskusi tentang isu, regulasi, strategi, hingga anggaran dalam pengadaan perumahan terutama terkait program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Sudah tampak hadir Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Lalu, terlihat kehadiran stakeholder perumahan, di antaranya Ketua Umum DPD Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang, Dirjen Perumahan Kementerian PUP Iwan Suprijanto, Direktur Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, dan Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga.

Kemudian, turut hadir juga jajaran kementerian dan lembaga terkait perumahan, perbankan, BUMN, BUMD, asosiasi pengembang, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, hingga praktisi.

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.

Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung," ujar Maruarar Sirait dalam diskusi Program 3 Juta Rumah bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin.

Maruarar juga meminta Irjen tersebut untuk membuat sistem yang benar dan transparan di Kementerian PKP.

"Saya sudah minta Irjennya, membuat sistem, bagaimana jika ada whistleblower dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan," katanya.

Selain itu, Maruarar juga akan membuat call center bagi publik untuk melaporkan jika ada dugaan korupsi, pungli, dan pemerasan yang ada di Kementerian PKP.

"Nanti saya akan buat, call center pengaduan, kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian PKP," katanya.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan izin agar Kementerian PKP terbebas dari korupsi, terbuka dan transparan dimulai dari perencanaan.

"Presiden Bapak Prabowo juga sudah izinkan Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo untuk kita berusaha membuat kementerian ini menjadi kementerian yang tidak basa-basi, tidak ada korupnya, tapi juga dengan sistem untuk supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

Maruarar memimpin Kementerian PKP yang bertugas mensukseskan Program Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat.

Hal itu tentunya membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor baik Kementerian/ Lembaga pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah d

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait minta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Menurut dia, lahan-lahan sitaan dari pelaku korupsi yang berhasil disita oleh aparat hukum yakni Kejaksaan Agung dan KPK tersebut dapat dimanfaatkan untuk perumahan guru, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah dan ASN yang bergaji rendah yang belum memiliki rumah.

"Banyak TNI yang bintara, polisi yang bintara, biasanya tidak pindah-pindah dia ada di tempat yang sama. Banyak guru kita yang belum punya rumah. Banyak ASN kita belum punya rumah," katanya.

Maruarar menginginkan tanah-tanah yang disita dari koruptor dapat digunakan untuk perumahan sangat terjangkau bagi masyarakat kecil.

"Kalau Pak Jokowi kemarin di mana-mana bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi
rumah. Caranya gitu, tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminannya adalah tanahnya, dan juga kalau dia personel TNI-Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih (tenor) 20 tahun atau 30 tahun sehingga cicilannya tidak mahal," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai proses pengadaan lahan untuk permukiman rakyat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program untuk membangun sekitar lima juta unit rumah bagi masyarakat.

Menurut dia, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

Oleh karena itu, ia menyatakan siap bersinergi dengan kementerian tersebut dalam mengelola tanah sitaan Kejaksaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir akan mengunjungi Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah untuk meninjau rumah susun di kawasan tersebut yang direncanakan pada Sabtu 2 November 2024.

"Hari Sabtu (2/11), saya bersama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akan ke Batang, Jawa Tengah untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, dia bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan berkunjung ke Wisma Atlet pada Jumat, 1 November 2024.

"Saya hari Jumat (1/11) dengan Bapak Mensesneg akan ke sana (Wisma Atlet) jam 16.00 WIB, sedangkan jam 14.00 saya ke Rumah Susun Pasar Rumput terkait open house," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga akan membicarakan terkait Wisma Atlet dengan Mensesneg.

"Itu nanti kita bicarakan, terkait Wisma Atlet kewenangannya di Mensesneg," katanya.

Menurut dia, dengan pendekatan seperti itu diharapkan aset-aset pemerintah yang sudah ada dan telah dibangun dapat diberdayakan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil.

"Yang penting ke depan kita coba selesaikan. Dengan pendekatan seperti ini mudah-mudahan kita sudah bisa dari yang ada kita berdayakan, saya rasa kita mesti kreatif menjadi birokrat itu dan memberdayakan yang ada yang belum dipakai," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun juga diperlukan inovasi yang di luar kebiasaan (out of the box).

inovasi-inovasi tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah.

"Sebagai birokrat tidak bisa hanya bekerja rutinitas dan menyerah terhadap anggaran yang ada dan birokrasi yang ada," ujarnya.

Dirinya juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset hunian yang telah dibangun pemerintah.

"Salah satunya Rusun Pasar Rumput yang kemarin saya kunjungi. Kondisi rusun sudah bagus, layak dan unit itu sudah dipasarkan dengan harga sewa Rp3,5 juta, itu bagaimana tepat sasaran untuk rakyat kecil. Akhirnya saya minta dihitung ulang biaya sewanya ketemu harga Rp1,25 juta sehingga terjangkau untuk rakyat kecil," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berdiskusi dengan direktur utama BUMN Karya hingga properti terkait Program 3 Juta Rumah yang diusung Prabowo-Gibran.

Melansir undangan yang diterima Bisnis, diskusi tersebut bakal diselenggarakan di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Senin (28/10/2024) sore.

“Dalam rangka mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, perlu dilakukan diskusi untuk membahas rancangan skenario capaian program dimaksud,” tulis surat yang ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam lampiran surat tersebut, Kementerian PKP telah mengundang sederet pejabat kementerian dan lembaga, direktur utama perbankan, BUMN Karya dan produsen bahan bangunan, serta emiten properti.

Kementerian PKP juga mengundang jajaran ketua umum asosiasi dan pengembang perumahan, asosiasi profesi terakreditasi, hingga sederet praktisi.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, sejumlah direktur utama BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) berencana hadir dalam diskusi tersebut.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang gerak cepat pemerintah dalam membahas Program Tiga Juta Rumah akan memberikan prospek positif bagi emiten-emiten terkait, seperti properti, BUMN Karya, hingga semen.

“Ini sebenarnya sudah menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan amanah dari janji kampanyenya dan hal tersebut memang patut diapresiasi,” ujar Nafan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, implementasi program ini akan berkorelasi positif bagi kinerja fundamental tiap emiten. Bagi BUMN Karya, misalnya, rencana pembangunan rumah akan meningkatkan permintaan dan perolehan kontrak baru.

“BUMN Karya tentunya akan mendapatkan kontrak baru dan meningkatkan kinerja terlepas dari arus kas negatif saat ini. Untuk emiten berbasis semen, program ini tentunya akan membatasi kondisi oversupply semen di Tanah Air,” kata Nafan.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Groundbreaking rumah yang akan dibangun Agung Sedayu Group katanya akan berlangsung November mendatang di Tangerang, Banten. Sementara, tanahnya berasal dari perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Saya minta hari Jumat (1/11) kita sudah open house dan sistemnya sudah jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pembukaan pendaftaran (open house) Rumah Susun atau Rusun Pasar Rumput bagi rakyat kecil pada Jumat 1 November 2024.

"Saya minta hari Jumat (1/11) kita sudah open house dan sistemnya sudah jalan," ujar Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Minggu.

Menurut dia, open house Rusun Pasar Rumput bagi masyarakat kecil ini penting agar tidak kalah dengan pengembang perumahan swasta.

"Tolong dibuka dan kita tidak boleh kalah dengan swasta, jadi nanti calon peminat bisa melihat unit rusun," katanya.

Selain itu, open house Rusun Pasar Rumput juga memudahkan calon peminat untuk dapat memilih unit rusun yang akan mereka sewa.

"Jangan sampai mereka beli kucing dalam karung, jadi mesti transparan," kata Maruarar.

Dirinya menambahkan bahwa open house Rusun Pasar Rumput tersebut rencananya akan digelar pada Jumat 1 November pada pukul 14.00 WIB.

"Jadi hari Jumat jam 14.00 WIB, kita open house di sini dan kita sudah bisa menawarkan ada loket, untuk sosialisasinya dari Selasa 29 Oktober secara terbuka," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau progres penghunian Rumah Susun Sewa (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, Minggu (27/10).

Maruarar mengatakan, tinjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

"Ini adalah perintah Presiden untuk mengutamakan rakyat kecil," katanya.

Terkait harga sewa, Maruarar meminta kepada PD Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau untuk membantu rakyat kecil.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Yang gratis adalah untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai pada 13 Agustus 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Rumah Susun atau Rusun Pasar Rumput gratis selama setahun untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai dan warga yang nanti akan direlokasi karena penataan kawasan Sungai Ciliwung.

"Yang gratis adalah untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai pada 13 Agustus 2024," ujar Maruarar Sirait di Rusun Pasar Rumput, Jakarta pada Minggu.

Selain digratiskan untuk warga yang terdampak kebakaran, Maruarar Sirait juga meminta Rusun Pasar Rumput bagi warga yang nantinya akan direlokasi akibat penataan kawasan Sungai Ciliwung dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta.

"Kedua, nanti kita akan mau menata kawasan sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir, pasti akan ada warga yang direlokasi. Mereka yang direlokasi tidak usah mencari tempat tinggal, kita sudah sediakan di Rusun Pasar Rumput dan gratis selama setahun," katanya.

Menurut Maruarar Sirait, pemerintah harus memikirkan tempat tinggal bagi warga yang terpaksa nantinya akan direlokasi akibat penataan kawasan Sungai Ciliwung. Dengan demikian, upaya untuk menggratiskan Rusun Pasar Rumput tersebut juga dapat membantu Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta.

"Jadi kita jangan membangun tanpa memikirkan rakyat yang terdampak relokasi mau ke mana. Saya senang senior saya Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi menyampaikan pemikiran yang sangat cerdas, terobosan dan berkeadilan. dan saya lebih senang lagi Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta-nya Teguh Setyabudi setuju. Jadi kita sudah alokasikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak perlu lagi menganggarkan karena tempatnya sudah ada, bahkan dikasih gratis," kata Maruarar Sirait.

Dirinya menambahkan bahwa Rusun Pasar Rumput tersebut perlu digratiskan selama setahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga yang terdampak kebakaran di Manggarai dan warga yang nantinya akan direlokasi akibat penataan Kawasan Sungai Ciliwung. ​

Menurut Maruarar, hal ini adalah wujud komitmen dari pemerintahan Prabowo-Gibran terkait pembangunan berkeadilan bagi rakyat kecil.

"Jadi menurut saya pembangunan berkeadilan seperti ini, memanusiakan manusia terutama rakyat kecil," katanya.

Sebagai informasi, telah terjadi Kebakaran di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8) sekitar pukul 02.30 WIB dini hari

Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berhasil dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran (damkar) menjebol pagar pembatas komplek pertokoan.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting saat pengisian daya ponsel salah satu rumah warga.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024