Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang menimpa rakyat miskin.

Selain masalah yang berkaitan dengan pangan, upaya juga mereka terus lakukan dalam menyediakan kebutuhan papan. Sejatinya sudah banyak program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah.

Di era Jokowi saja misalnya, sejak tahun pertama pemerintahannya, Jokowi langsung menggeber Program Sejuta Rumah. Dengan menggandeng para pemangku kepentingan di sektor perumahan, pemerintahannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berupaya menggenjot penyediaan rumah.

Memang, pada tahun pertama pelaksanaan program tersebut banyak kendala yang dihadapi pemerintahan Jokowi. 

Tantangan itu salah satunya berasal dari ketersediaan pasokan listrik. Itu membuat masyarakat yang ingin membeli rumah kesulitan karena hunian yang mereka ingin miliki tidak bisa di KPR kan imbas infrastruktur yang tak lengkap.

Selain pasokan listrik dan infrastruktur, pelaksanaan program sejuta rumah juga terkendala oleh penyediaan lahan, harga, sertifikasi dan proses perizinan pembangunan. 

Karena masalah itu, pelaksanaan Program Sejuta Rumah sempat tersendat di awal-awal pelaksanaan. Mengutip data Sekretariat Kabinet, pada 2015 misalnya, program hanya terealisasi 699.700 unit, 2016 805.169 unit, 2017 sebanyak 904.758 unit.

Namun setelah itu, program berjalan kencang.

Pada 2018 misalnya, Program Sejuta Rumah berhasil terealisasi 1.132.621 unit, 2019 1.257.852 unit. Tapi pada 2020 lalu, karena terhambat Covid-19 realisasi turun jadi  965.217 unit rumah.

Namun, angka itu berhasil diperbaiki lagi pada 2021 menjadi 1.105.707 rumah.

Lalu, pada 2022 realisasi program satu juta rumah  sebanyak 1.117.491 unit, naik dari tahun sebelumnya. Angka itu terdiri dari 835.597 unit untuk MBR dan 281.894 sisanya non MBR.

Realisasi program itu juga kembali naik pada 2023, yakni menjadi 1.217.794 unit. Angka itu terdiri dari 1.010.142 unit untuk MBR dan 207.652 unit non MBR.

Khusus 2024, telah ditetapkan prognosis sebesar 1.042.738. Sementara, hingga akhir Juli, capaian program satu juta rumah baru mencapai 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional.

Angka tersebut meliputi pembangunan bagi MBR sebesar 484.119 unit dan non MBR 133.503 unit di seluruh Indonesia.

Tak hanya membangun, pemerintah juga menyediakan sejumlah fasilitas pembiayaan demi membantu masyarakat memiliki rumah.

Bantuan salah satunya diberikan dalam bentuk fasilitas KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Salah satu warga milenial Hafidz Febriansyah mengatakan pihaknya tetap memburu rumah bersubsidi karena gaji yang dimilikinya sudah memenuhi syarat KPR dari perbankan. 

"Punya rumah di masa sekarang jauh lebih baik. Investasi," kata Hafidz.

Pria tersebut akhirnya memutuskan untuk membeli rumah di kawasan Tigaraksa, Banten yang dinilai strategis karena dekat dengan pelbagai fasilitas.

Warga milienial lainnya, Deny mengatakan dirinya memutuskan untuk mencicil 20 tahun pembelian rumah. "Tidak apa-apa, umur saya masih 31," kata dia beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan terkait KPR FLPP sejak 2010 sampai 2023 kemarin, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun.

Bantuan pembiayaan itu telah banyak dirasakan jutaan masyarakat.  Mengutip detik.com, salah seorang guru SDN Pantai Harapan Jaya 04, Bekasi, Jawa Barat Via Octaviani mengaku dengan fasilitas ini akhirnya ia bisa memiliki rumah.

Bahkan, prosesnya sangat cepat dan kondisi bangunan rumah pun cukup bagus.

"Cepat dan efektif prosesnya. Bangunan dan kondisi rumahnya pun bagus, meskipun rumah subsidi tapi berkualitas." ungkap Via beberapa waktu lalu.

Senada, salah satu penghuni Perumahan Indirisma Regency 2, Malang Jawa Timur Muhammad merasakan manfaat dari pembiayaan program FLPP. Menurutnya, proses pengajuan KPR FLPP mudah dan harganya terjangkau.

"Program FLPP sangat membantu kami untuk memiliki rumah yang layak. Kami merasa beruntung karena perumahan ini dekat dengan tempat wisata alam, yang membuat lingkungan kami lebih nyaman dan sehat. Selain itu, proses pengajuan KPR FLPP relatif mudah dan terjangkau, yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ujar Muhammad.

Meski pemerintahan Jokowi sudah berakhir, dukungan pemerintah bagi masyarakat untuk memiliki rumah akan terus dilakukan pemerintah. 

Keberlanjutan program ini bisa dilihat dari visi dan misi pemerintahan Prabowo yang akan membangun 3 juta rumah per tahun dan menaikkan anggaran sektor perumahan. 

Visi pembangunan itu juga ia sampaikan saat debat Pilpres 2024 yang digelar pada Februari 2024 lalu.

Saat itu, ia mengatakan akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat kurang mampu. Rumah akan dibangun di pedesaan, pesisir dan perkotaan.

Nah, untuk menggeber pelaksanaan program itu, Prabowo menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Fahri Hamzah menjadi wakilnya.

Usai dilantik Maruarar Sirait bakal menjalankan beberapa strategi untuk memenuhi target Prabowo tersebut. Salah satu yang sudah terlintas di pikirannya adalah membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Untuk mewujudkan itu memang butuh waktu. Ia menegaskan butuh persiapan mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini juga mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tutup Ara.

Pembangunan 3 juta rumah itu pun disambut positif oleh BTN. Mereka menyebut, program itu bisa menghasilkan transaksi sekitar Rp400 triliun per tahun.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Consumer Banking Bank CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya berharap program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan jumlah penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Saat ditemui usai membuka “CIMB Niaga Jurnalis Inspiratif: Journalist Class & Workshop” di Bogor, Jawa Barat, Kamis sore (24/10), ia mengatakan bahwa tahun ini penyaluran KPR masih sedikit, sejalan dengan penjualan rumah yang masih belum banyak terealisasi oleh para pengembang (developer).

“Ketika bicara dengan developer keliatannya mereka juga sudah bersiap untuk pertumbuhan yang lebih besar di tahun depan, tentunya mendukung wacana untuk pemerintah untuk 3 juta rumah dengan KPR,” kata Noviady Wahyudi.

Ia pun mengatakan bahwa kondisi sektor properti dan otomotif diprediksi akan menguat pada tahun depan.

Untuk menyambut tren positif tersebut, pihaknya pun mempersiapkan strategi pemasaran, baik di kota-kota besar yang selama ini menjadi fokus perseroan maupun di kota-kota lainnya yang sedang berkembang (secondary cities).

Noviady menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan kerja sama dengan para developer utama di kota-kota besar untuk meningkatkan penjualan rumah dan penyaluran KPR.

“Tapi, kami juga punya fokus tambahan yang mana kami melihat pertumbuhan yang diharapkan akan lebih cepat itu justru di secondary cities ya. Secondary cities (yang menjadi target awalnya) itu ada 16 kota dan kami akan meningkatkan ke 30 kota,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan pembelian rumah dan penyaluran KPR di sejumlah secondary cities, seperti Malang dan Solo, naik double digit.

“Kami akan reaktivasi secara lebih agresif terkait dengan marketing event, dengan macam-macam kegiatan,” imbuhnya.

Program pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengejar target 3 juta rumah sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, kementerian ini tengah mengidentifikasi tanah-tanah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan persoalan yang dihadapi antara lain koordinasi antar kelembagaan. Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat internal dengan jajaran kementeriannya.

"Kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada selama ini. Dan di antara persoalan yang banyak diungkap adalah koordinasi di antara kelembagaan-kelembagaan. Terutama yang terkait dengan skema keuangan, perizinan, baik dengan Kementerian Keuangan, dengan (Kementerian) ATR/BPN, dengan Pemda dan juga kementerian lain yang terkait," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Ia mengatakan Menteri PKP Maruarar Sirait sedang mencari tanah di Bank Tanah untuk membangun perumahan. Ia menyasar tanah siap bangun di antaranya milik Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Nah, makanya tadi Pak Menteri gerak cepat ingin mengidentifikasi tanah-tanah yang siap di Bank Tanah yang ada di terutama (Kementerian) ATR/BPN dan juga tanah-tanah yang selama ini siap bangun. Ya, misalnya tanah BUMN di sekitar kereta api, di Pasar Jaya dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah bisa (digunakan)," jelasnya.

Pihaknya akan memastikan aspek regulasi, perizinan, dan skema keuangan untuk pemanfaatan tanah tersebut. Tanah itu pun bisa ditawarkan dengan berbagai pembiayaan, baik dari pemerintah, swasta, hingga sumbangan.

"Jadi kita clear-kan nanti aspek regulasinya, perizinannya dan skema keuangannya. Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun oleh apakah pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya, Maruarar atau yang akrab disapa Ara telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta dukungan menggunakan tanah sitaan hasil korupsi.

Usai pertemuan, ia menyampaikan akan mendatangi Menteri BUMN, Panglima TNI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengidentifikasi tanah yang dapat dimanfaatkan.

"Kita akan ketemu dengan Menteri BUMN karena banyak juga aset-aset seperti dari mungkin PTP, kereta api. Saya juga akan bercadangkan bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah," ujarnya di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (22/10) siang.

Ara tengah menyasar tanah-tanah di kawasan yang dipadati masyarakat menengah bawah.

"Pertama kita mesti lihat itu dapat dari teman-teman yang tadi disebut dari Kejaksaan, BUMN, dari KPK di mana. Kedua saya juga akan bertemu dengan BPS (Badan Pusat Statistik) karena dari BPS yang punya data di mana tempat orang-orang miskin berada tepatnya dan yang padat," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Sumbawa -

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri Hamzah mendampingi Maruarar Sirait yang diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Fahri Hamzah menjadi salah satu tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil menduduki posisi penting sebagai wakil menteri. Berikut profil Fahri Hamzah yang dirangkum dari berbagai sumber.

Profil Singkat

Fahri Hamzah Foto: Lamhot Aritonang

Fahri Hamzah adalah politikus dari Partai Gelora. Dia lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Fahri tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa, yaitu Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan.

Fahri lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Hamzah dan ibunya bernama Nurjannah. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa.

Setelah dewasa, Fahri melanjutkan pendidikannya di Universitas Mataram dengan mengambil program studi Pertanian pada 1990 hingga 1992. Namun, Fahri memutuskan untuk pindah ke Universitas Indonesia pada 1992, di mana ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi.

Selama di Universitas Indonesia, Fahri semakin aktif dalam kegiatan organisasi. Ia menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya, serta pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

Selain itu, ia juga turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang. Pada masa akhir Orde Baru, Fahri aktif berorganisasi dan terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim tersebut bersama KAMMI.

Karier Politik

Fahri Hamzah (dok. YouTube Setpres)

Pascareformasi, karier politik Fahri mulai menanjak. Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002 dan ikut serta dalam diskusi-diskusi terkait amandemen UUD 1945.

Pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2004, Fahri terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, posisi yang terus ia emban setelah terpilih kembali pada Pemilu 2009.

Selama menjadi anggota DPR, Fahri juga pernah menduduki posisi penting lainnya, seperti anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR. Puncak karirnya adalah ketika ia menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Pada 4 April 2016, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. Namun, Fahri menolak keputusan tersebut dan terlibat dalam sengketa hukum.

Pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama Anis Matta, yang juga merupakan mantan pentolan PKS, mendirikan Partai Gelora. Setahun setelah mendirikan Partai Gelora pada 2020, Fahri dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan.

Pada 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini ditulis oleh Firga Raditya Pamungkas, Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

(nor/nor)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih 2024 – 2029, Maruarar Sirait (Ara) membagikan momen rapat pimpinan (rapim) bersama jajaran Kementerian Perumahan yang berlangsung hingga larut malam.

Dalam akun Instagram pribadi miliknya, Ara mengaku mengadakan rapat pimpinan dengan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut hingga pukul 11 malam.

“Terima kasih kepada jajaran Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih tetap semangat walau sudah jam 11 malam,” tuturnya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Pada momen tersebut, tampak juga Ara melakukan sambungan telepon dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo.

Dalam telepon itu, Ara memperkenalkan jajaran pegawan Kementerian PKP bahwa Hashim merupakan ketua dari kementeriannya. Hashim yang mendengar hal itu hanya tampak memberikan semangat kepada seluruh jajaran Kementerian PKP untuk dapat bekerja keras dengan baik.

Di samping itu, dirinya juga memberikan pesan khusus kepada Ara dan Fahri Hamzah selaku wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hashim juga mengaku dirinya merupan pembina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan kementerian teknis yang bakal mengeksekusi program tiga juta rumah Prabowo.

“Tolong ibu-ibu telepon suami-suaminya [untuk meminta izin pulang larut malam]. Semua bekerja ya, saya pembina saja,” tutur Hashim.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah resmi dilantik sebagai Menteri dan Wakil Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10/2024). Di mana, Kementerian Perumahan merupakan pemecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada hari pertama bekerja, Menteri Perumahan Maruarar Sirait diketahui langsung menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melobi sejumlah aset lahan sitaan untuk nantinya bakal digunakan merealisasikan pembangunan program tiga juta rumah.

“Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (22/10/2024).

Ara menuturkan, apabila nantinya pihaknya telah mengantongi izin penggunaan dan pengelolaan sejumlah lahan tersebut, maka Kementerian Perumahan akan langsung bergerak cepat mengeksekusi program tiga juta rumah.

Untuk tahap awal, Ara menyebut bakal mengoptimalkan lahan sitaan yang berada di wilayah pulau Jawa. Selain bakal berkoordinasi dengan Kejagung, Ara juga menyebut bakal berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bank Tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan adanya Bank Tanah merupakan salah satu kunci utama pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Rakyat.

“Bank Tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, dirinya berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan lokasi lahan yang bisa segera dijadikan lokasi pembangunan rumah.

Menurut Maruarar, Bank Tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta.

Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

“Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank Tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat,” kata Maruarar.

Sebagai informasi, Maruarar Sirait menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menjalankan tugas dan Program Pembangunan Rumah untuk Rakyat Indonesia.

Salah satunya dengan mengedepankan semangat gotong royong serta menyusun landasan hukum yang pasti serta memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun rumah untuk rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, peraturan yang dibuat nanti diharapkan bisa menggabungkan semua pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk lokasi Pembangunan rumah masyarakat.

Dirinya juga menekankan isu kedua dalam program perumahan yakni bagaimana pengadaan lahan. Ke depan dirinya sebisa mungkin menggunakan lahan yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat di berbagai wilayah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat mengeksekusi program 3 juta rumah untuk perumahan rakyat.

Salah satu strategi yang ia bakal lakukan adalah membangun rumah tersebut di atas tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi tersebut, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Menurutnya, pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Kenegaraan Jakarta, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambahnya.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia berharap program pembangunan perumahan rakyat ini bisa segera dilaksanakan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo.

"Ini kan bulan Oktober, November, Desember, saya berharap 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun. Hari ini saya tambah semangat dengan adanya apa yang disampaikan dan dukungan penuh dari Pak Jaksa Agung," kata dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan rencana pemanfaatan tanah sitaan ini akan segera dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera memberikan kejelasan soal berapa luas tanah hasil sitaan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Beliau (Maruarar) mengambil cerita ada tugas yang harus dilakukan oleh beliau untuk pembangunan sekitar 5 juta rumah. Dan ini memang memerlukan suatu support bersama dan ini tugas-tugas kita bersama," ucap Burhanuddin usai pertemuannya dengan Ara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Jika dilihat secara garis besar, strategi ini bertujuan baik bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Namun, apakah ada risiko dibalik wacana tersebut?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan sebelum melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mengecek lokasi tanah sitaan Kejagung ataupun tanah 'nganggur' milik BUMN.

Menurutnya, strategi itu sangat mungkin untuk dilakukan asal memang letak tanahnya strategis. Contoh, jika letak tanah terlalu jauh dari tempat bekerja sang pemilik rumah, maka dikhawatirkan pembangunan di lahan 'nganggur' itu akan mubazir.

Nailul melihat salah satu faktor pertimbangan pembelian rumah adalah jarak antara hunian dengan tempat masyarakat bekerja, begitu juga dengan ketersediaan transportasi umum. Jika kedua hal itu tak terpenuhi, pembangunan rumah pun akan sia-sia.

Ia menyarankan pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal lain jika sudah mendapatkan lokasi yang strategis, termasuk adanya akses ke transportasi umum.

"Banyak perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbengkalai karena tidak ditempati. Akhirnya menimbulkan risiko gagal bayar," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Di samping itu, ia menilai pemerintah juga perlu memastikan tujuan pembelian rumah bukan untuk investasi atau spekulasi, melainkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal.

"Ini yang rumit karena pembangunan dan penjualan tentu tidak semua dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi penyelewengan program," imbuhnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita tak menutup kemungkinan strategi tersebut memicu risiko yang tidak diinginkan.

Menurutnya, strategi membangun di atas lahan sitaan negara maupun BUMN tak masalah selama proses pemberian konsesinya atau proses pelepasannya ke dunia usaha dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang ada.

Toh, menurutnya, selama ini tanah 'nganggur' milik BUMN juga diberikan kepada masyarakat dalam program sertifikat gratis era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Logikanya kan sederhana, ketimbang lahan tersebut tak produktif dan nganggur, tentu akan lebih baik jika diupayakan menjadi produktif, salah satunya untuk perumahan rakyat yang affordable, bersubsidi, dan bisa diakses dengan lebih mudah oleh kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah," ucapnya.

Ronny mengungkap sejumlah persiapan yang perlu dilakukan pemerintah agar strategi dengan niat baik ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertama, pendataan lahan yang yang telah disita dan telah menjadi milik negara atau BUMN harus jelas. Jangan sampai karena ambisi merealisasikan program perumahan ini, lantas lahan adat, lahan masyarakat, dan lahan milik perusahaan diklaim bersengketa dan diklaim milik negara.

"Jadi datanya harus jelas dan pasti, dengan sokongan legalitas yang jelas," tutur Ronny.

Kedua, penggunaannya harus dipastikan, yakni untuk penyediaan perumahan dengan harga terjangkau di satu sisi dan didukung dengan layanan pembiayaan yang juga aksesibel di sisi lain.

[Gambas:Photo CNN]

Artinya, pemerintah perlu memastikan jangan sampai lahan tersebut lepas ke tangan pengusaha yang justru di kemudian hari membangun perumahan mewah untuk kelas atas, membangun mal, atau kawasan bisnis milik perusahaan di sana.

"Jika itu terjadi, tentu sudah melenceng dari tujuan dibuatnya Kementerian Perumahan Rakyat," tegas dia.

Ia menegaskan pemerintah harus membuat seluruh proses dari pembangunan rumah di lahan-lahan ini transparan agar bisa terpantau oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perumahan rakyat. Hal ini, kata dia, guna mendapatkan umpan balik dari publik jika ada lahan yang tak jelas dan dipakai untuk tujuan lain.

Di samping itu, Ronny melihat pemerintah harus melibatkan pengusaha yang memang telah memiliki reputasi publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jika perlu, dijalankan oleh BUMN perumahan dengan dukungan perbankan BUMN juga. Sehingga jika mereka macam-macam, maka mereka sedang mempertaruhkan harga saham mereka di bursa," tutur Ronny.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan tiga juta unit rumah. Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

"Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menyukseskan program tiga juta rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian PKP dikutip Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan rumah

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan perumahan. Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara professional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," jelas dia.

Saat ini, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan. Selain itu juga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

"Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat," ujar dia.

(KIE)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah dalam 100 hari kerjanya.

"Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreakingpembangunan perumahan untuk rakyat," ucap Ara, sapaannya, di Jakarta pada Rabu (23/10/2024), dikutip dari Antara.

Untuk itu, ia terus mengampanyekan semangat gotong royong dalam melaksanakan program 3 juta rumah. Sebab, anggaran pemerintah untuk membangun rumah sangat terbatas.

"Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyukseskan program 3 juta rumah," ujarnya.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin harus dapat diselesaikan dengan baik.

Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu, menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Kami ingin menjadi kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Ara, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan.

Selain itu, menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

"Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat di hari pertama mereka bekerja. Pria yang akrab disebut Ara itu melakukan perkenalan dengan pejabat terkait bidang perumahan.

"Tolong bantu saya ya. Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, transparan, dan akuntabel, sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Ara mengatakan akan berbagi tugas dengan Fahri dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP. Dirinya akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sementara Fahri akan mengurus internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat. Ara pun tengah mengurus soal pembagian sumber daya manusia (SDM) hingga permohonan pemenuhan sarana gedung untuk Kementerian PKP.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan. Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN," katanya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gedungnya berada di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Ara juga menyatakan sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek, khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan Amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat," katanya.

Sementara itu, Fahri mengatakan pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Ke depannya Kementerian PKP akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

"Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya memberi kesempatan bagi semua pihak baik Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, POLRI, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

"Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah," ujar pria yang akrab dipanggil Ara, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Hal itu disampaikannya dalam rapat internal pertama Kementerian PKP di Gedung Tata Ruang, Raden Patah I No. 1, Jakarta Selatan pada Selasa (23/10).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Dalam hal ini, Kementerian PKP sudah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyediaan perumahan.

Selain itu, menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," terangnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan konsep gotong royong ini mengharapkan partisipasi dari berbagai pihak. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih banyak membutuhkan rumah yang layak huni.

"Kita mau memakai tagline 'Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat' karena kita berharap bahwa urusan membangun rumah rakyat ini, partisipasi bisa datang dari semua orang. Karena kita punya kesenjangan rumah hampir 10 juta (rumah berdasarkan) data resmi di sini dan juga hampir 27 juta rumah tidak layak huni yang harus kita perbaiki, yang ada di seluruh Indonesia," kata Fahri usai rapat internal, Selasa (22/10) malam.

Ia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam bentuk yang legal serta diperkenankan oleh aturan untuk ikut terlibat dalam pembangunan rumah rakyat.

"Mari kita gotong royong, menuntaskan agar semua rakyat Indonesia ini punya tempat tinggal yang layak, baik di desa maupun di kota di seluruh Indonesia. Itu intinya kira-kira yang kita mau kerjakan," tuturnya.

Pengusaha juga diperkenankan untuk ikut membangun rumah. Mengingat, ada berbagai macam rumah dengan skema yang berbeda-beda.

"Pengusaha boleh membangun rumah komersial, tapi juga bisa nyumbang bangun rumah. Jadi juga bisa membangun rumah yang komersial untuk kelas menengah atas, tapi juga pada saat yang sama dapat membangun rumah pada saat yang bersamaan untuk kelas bawah. Ini semua skemanya kita siapkan, pokoknya semua orang sekarang harus bergotong-royong untuk menuntaskan perumahan rakyat," jelasnya.

Siapapun dipersilakan untuk ikut terlibat dalam pembangunan perumahan. Nantinya, basis perizinan dan pendaftaran bisa melalui Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

"Nah, ada yang mau nyumbang tanah silahkan. Saya kira ini juga mekanisme yang sudah ada di masyarakat kita," kata Fahri.

"Kalau dulu orang mungkin nyumbangnya nyumbang orang sembako dan lain-lain. Mungkin ada yang lebih kaya yang pengin nyumbang rumah kan bagus juga. Itu harus tetap difasilitasi oleh negara. Siapapun yang ingin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah (bisa ikut terlibat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mulai resmi berkantor pada Rabu (23/10/2024).

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

“Selaku menteri, saya akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan. Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat,” ungkap Ara sapaan akrab Maruarar.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

“Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN,” jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, ke depan Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.